Ilmu Hubungan Internasional, sebagai salah satu cabang dari Ilmu Politik, mengamati perilaku dan pola interaksi antar negara atau aktor non-negara dalam upayanya mencapai kepentingan nasional. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi objek kajian Ilmu HI : Politik Internasional, Organisasi dan Administrasi Internasional, serta Hukum Internasional (Unesco, 1950).
Sebuah disiplin ilmu tentu memiliki signifikansi tertentu bagi masa depan Indonesia, tak terkecuali Ilmu HI. Signifikansi ini tentu berpengaruh pada nasib masa depan bangsa Indonesia sehingga patut untuk dipelajari oleh mahasiswa. Sebagai bagian dari ilmu politik, ilmu hubungan internasional akan menjadi instrument bagi pemutus kebijakan untuk menempatkan diri secara benar dalam konstelasi politik internasional dalam sistem politik dunia yang unipolar seperti sekarang ini (Setiawati, 2003).
Setidaknya ada beberapa signifikansi Ilmu HI bagi masa depan bangsa Indonesia.
Pertama, Ilmu HI akan menentukan posisi tawar politik Indonesia dalam pergaulan internasional. Kita tahu, Indonesia sekarang memiliki posisi yang sangat strategis sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan posisi ini, kita akan mampu mengimplementasikan politik luar negeri kita yang bebas aktif, atau lebih tepatnya menjadi penjaga gawang perdamaian dan keadilan dunia secara independent; terlepas dari kekuatan politik manapun. Apa yang terjadi jika orientasi politik luar negeri kita tidak jelas? Seorang mahasiswa Ilmu HI akan mempelajari hal ini dengan berbagai pendekatan yang ada.
Kedua, Ilmu HI memiliki peran dalam menyelamatkan integrasi bangsa. Ketika Timor Timur dan Sipadan-Ligitan keluar dari wilayah NKRI, muncul pertanyaan: Begitu lemahkah para diplomat Indonesia dalam memperjuangkan nasib bangsa? Para diplomat tentu harus memiliki pengetahuan politik dan bahasa yang memadai agar tidak menjadi “pengikut aliran kebatinan” (berdiam diri saja ketika proses negosiasi berlangsung). Akan tetapi, tidak hanya diplomat yang salah. Episentrum kesalahan justru terletak pada pemutus kebijakan tertinggi, dalam hal ini Menteri atau Presiden. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam Ilmu HI.
Ketiga, Ilmu HI akan memiliki peran dalam melawan penjajahan ekonomi bangsa barat yang sangat hegemonik dengan Washington Consensus atau Multinational Corporation (MNC). Pola kebijakan ekonomi harus tepat dan diimbangi dengan pendekatan politik luar negeri yang membela kepentingan bangsa. Ini penting agar ekonomi kita berdaulat. Jika seorang menteri/presiden mengambil pendekatan yang benar dalam kebijakan luar negerinya, kasus-kasus seperti Blok Cepu (melibatkan Exxon Mobile), Blok Tangguh, atau penjualan asset strategis lainnya dapat dihindari. Sekali lagi, Ilmu HI akan memiliki peran penting.
Keempat, Ilmu HI akan memiliki peran dalam menyelamatkan nasib para TKI dan TKW di luar negeri. Bagaimanapun juga, TKI dan TKW tersebut telah menyumbangkan devisa dan berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran yang kian akut di negara kita. Akan tetapi apa yang diterima oleh mereka? Tak lain hanya perlakuan kasar dan gaji yang tak dibayar. Kesalahan tidak dapat ditujukan pada mereka saja. Faktanya, KBRI yang ada di negara tersebut juga bertanggung jawsb karena merekalah yang bertugas mengadvokasi para WNI –terutama TKI dan TKW—yang ada di negara tersebut. Di sinilah peran vital Ilmu HI.
Kelima, Ilmu HI memiliki peran yang begitu besar dalam meningkatkan kekuatan nasional kita. Mungkin hard power bangsa kita kurang karena lemahnya fasilitas pertahanan. Akan tetapi, soft power kita dapat ditingkatkan dengan promosi budaya dan penguatan ekonomi, atau disebut juga oleh Berridge (2005) sebagai public diplomacy. Ini juga patut dipelajari oleh mahasiswa HI.
Lima hal tersebut merupakan peran vital Ilmu HI dalam membangun bangsa. Tugas berat sebenarnya ada pada mahasiswa. Dus, sanggupkah kita menyelesaikan problematika bangsa dengan pendekatan kebijakan yang tepat?
Wallahu a’lam bish shawwab.
TIMPANG
BalasHapus