APBS dan Transparansi Sekolah

Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (APBS) merupakan anggaran sekolah yang dikumpulkan dari uang pangkal siswa baru dan uang komite sekolah yang tiap bulan dibayarkan oleh siswa. APBS ini merupakan acuan dari pengeluaran sekolah selama setahun, dan biasanya dibahas pada rapat orangtua siswa untuk kemudian disahkan. Di beberapa sekolah, APBS ini memiliki jumlah nominal yang cukup besar, bahkan ada yang mencapai satu milyar per tahun.

Jumlah pemasukan dan pengeluaran yang cukup besar ini tentunya berpengaruh pada besarnya tanggungjawab yang dibebankan kepada pengelola. Di samping harus memberikan laporan secara periodik, pengelola APBS juga dituntut untuk accountable dalam tiap pengeluaran yang ia lakukan. Kesalahan sedikit saja yang dibuat oleh pengelola, baik yang bersifat administratif atau kelalaian personal, dapat mengakibatkan persoalan ini berbuntut pada persoalan yang lebih panjang, atau meminjam istilah Si Butet Yogya sebagai “ persoalan sensitif”.

Tanggung jawab yang sangat besar ini jelas mengimplikasikan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari pengelola dana APBS. Semua bentuk kegiatan dan kebijakan berkaitan dengan keuangan yang dibuat oleh otoritas sekolah mesti jelas kepentingannya, diketahui oleh publik (dalam hal ini warga sekolah), dan yang paling penting dapat dipertanggungjawabkan secara nyata. Jika salah satu saja dari poin ini hilang, APBS akan menjadi persoalan akut yang sangat serius, bahkan berpotensi memicu gejolak dari siswa dan orang tua.

Dengan adanya tanggungjawab yang besar ini, sudah seharusnya otoritas sekolah memberikan kejelasan dalam penggunaan dana APBS. Jangan sampai para warga sekolah (terutama siswa) bertanya-tanya mengenai penggunaan dana. Pihak sekolah juga seharusnya memerlihatkan APBS tersebut kepada perwakilan siswa yang absah, agar pengeluaran dan program-program sekolah menjadi nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara nyata. Selain itu, sekolah juga harus bersikap kredibel dengan memberikan penjelasan yang terperinci dan jujur. Semuanya ini sangat penting, agar semua pihak dapat dipuaskan dan keingintahuan mereka mengenai persoalan dana sekolah yang sangat “sensitif” dapat terobati.

Selain itu, sekolah juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana taktis yang ada pada APBS tersebut. Penggunaan dana taktis haruslah tepat guna dan hemat, agar semua keperluan tak terduga dapat diselesaikan. Pertanggungjawabannya pun juga harus terperinci dan menyertakan semua bukti transaksi secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman, baik di kalangan guru, anggota komite sekolah, siswa, atau karyawan.

Sebagai contoh, penggunaan dana taktis untuk keperluan pembuatan taman sekolah. Jika memang pembuatan taman sekolah itu tidak urgent, rasanya tidak perlu dana taktis dikucurkan sementara ada siswa yang ketika berkompetisi di tingkat nasional dengan membawa nama sekolah ternyata tidak diberi dana dengan alasan sekolah “kekurangan” dana. Pengeluaran yang tidak tepat seperti ini harus dihindari agar dana taktis sekolah dapat dikeluarkan seefektif dan seefisien mungkin.

Pertanggungjawaban sekolah tidak cukup hanya dengan membagikan beberapa lembar kertas laporan kepada siswa, namun harus dengan forum dan rapat yang melibatkan seluruh elemen. Katakanlah, tidak semua siswa yang datang adalah siswa yang kritis dan concern terhadap persoalan keuangan sekolah. Tetapi, bagaimanapin perwakilan siwa harus tetap diundang dalam rapat karena merekalah yang merasakan kualitas pendidikan. Selain itu, hal ini juga perlu untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran item-item anggaran dan realisasinya.

Terakhir, penulis hanya ingin mengkritisi laporan APBS, bahwa realisasi harus jujur dan jelas. Kita tak perlu menyebut item anggaran yang perlu dikritisi karena mengandung ambiguitas dan ketidakjelasan, tapi yang jelas kita perlu mengoreksi validitas laporan tersebut. Jangan sampai, misalnya, dana Study Tour siswa yang tidak pernah dilaksanakan tetapi dalam laporan APBS tercantum realisasi 100%. Bukanlah ini sesuatu yang aneh dan terkesan mengada-ada?

Oleh karena itu, dengan momentum hari korupsi sedunia tahun ini, sudah seharusnya otoritas sekolah bersikap kredibel, transparan, dan jujur dalam penggunaan dana APBS. Ingatlah, dana APBS merupakan persoalan yang sangat “sensitif”. Jangan sekali-kali membuat persoalan ini membawa buntut yang lebih panjang. Terapkanlah prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam semua aspek kehidupan.

Bagaimana, otoritas sekolah?

*) Pelajar SMAN 1 Banjarmasin,

Aktif Menulis Opini di Radar Banjarmasin dan Banjarmasin Post