Di Balik Rendahnya Partisipasi Politik

Pemilu 2009 telah terlewati. Sebuah perhelatan demokrasi yang melibatkan ratusan juta rakyat Indonesia ini berhasil dilaksanakan pada 9 April 2009 yang lalu, menandai awal baru dari sebuah pergantian kepemimpinan nasional secara periodik.

Masalah Partisipasi Politik

Tentu banyak catatan yang menyertai Pemilu tahun ini. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, atau pemilu di negara lain, Pemilu 2009 di Indonesia kembali menghadapi sebuah problem: rendahnya partisipasi politik masyarakat. Sedemikian rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, Fajroel Rahman dalam tulisannya di Kompas beberapa waktu lalu menyebut bahwa tahun 2009 ini adalah tahun kemenangan golput, dan menandaskan sebuah keprihatinan terhadap kualitas pemerintahan –setidaknya menurut beliau—selama ini.

Meminjam proposisi Lipset (1960), semakin besar perubahan struktur sosial dan politik di masyarakat, akan semakin tinggi pula tuntutan partisipasi dari masyarakat. Artinya, tingkat kedewasaan demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi rakyatnya. Rakyat tidak hanya menjadi basis legitimasi dari pemerintahan yang ada, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang menentukan stabilitas politik pemerintahan ke depan. Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik yang rendah akan menghambat proses pendewasaan demokrasi yang sekarang sedang berlangsung.

Masalah partisipasi politik yang rendah di Indonesia memang menjadi sebuah persoalan klasik di setiap penyelenggaraan Pemilu. Setidaknya, ada dua kategori (penyebab) dari sikap tidak berpartisipasi masyarakat tersebut.

Pertama, kategori golongan putih, atau kelompok yang tidak menggunakan hak politiknya secara sadar dan sengaja karena berbagai faktor yang melatarbelakangi. Golongan putih bisa saja berasal dari persoalan apatisme individu atau ideologi politik yang dianut, juga bisa berasal dari ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin yang akan dipilihnya.

Kedua, kategori gagal berpartisipasi, atau kelompok yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena alasan-alasan administratif, baik karena kekacauan DPT atau pindah domisili. Persoalan kedua ini yang sebenarnya menjadi hal yang problematis dalam Pemilu 2009, karena tidak semua dari mereka yang terkena masalah di sini bersikap apolitis terhadap Pemilu. Persoalan justru terdapat pada penyelenggara pemilu atau keruwetan birokrasi.

Masalah tersebut cukup penting untuk diselesaikan di alam demokrasi. Lipset (1960) berpendapat bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat mencerminkan apatisme yang tidak sehat dan melemahnya demokrasi. Padahal, dalam logika demokrasi yang dianut oleh negeri ini, pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur politik akan sangat bergantung pada partisipasi politik masyarakat. Rakyat tidak hanya menjadi basis legitimasi politik bagi pemerintah, tetapi juga menjadi aktor di balik kepemimpinan tersebut.

Pemilu akan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan masa depan bangsa ini, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Partisipasi politik masyarakat akan sangat berpengaruh dalam menentukan figur yang akan mewarnai pemerintahan selama lima tahun ke depan. Ketika parlemen telah cenderung koruptif, kinerja pemerintah tidak memuaskan, dan haluan perekonomian sangat tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada dasarnya rakyat juga memiliki tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan tersebut. Karena, pada saat ini jajaran pemerintahan dipilih oleh rakyat secara demokratis.

Itulah sebabnya, dalam demokrasi, pemilu harus legitimate di mata rakyat. Basis legitimasi pemilu ini berbanding lurus dengan basis legitimasi pemerintah. Maka, pengaturan Pemilu seyogianya adalah tanggung jawab dari eksekutif, legislatif, dan panitia penyelenggara (KPU) secara bersama-sama, bukan hanya tanggung jawab satu pihak.

Persoalan Daftar Pemilih

Persoalannya, mengapa partisipasi politik masyarakat kita dalam pemilu 9 April yang lalu dapat dikatakan rendah? Kembali pada kategorisasi di atas, kita dapat menganalisis bahwa permasalahan yang cukup rigid terdapat pada kategori kedua, yaitu kategori “gagal berpartisipasi” karena alasan-alasan administratif, seperti kekacauan DPT atau mutasi. Kategori ini sebenarnya dapat dihindari, karena tidak semua dari mereka bersikap apatis terhadap pemilu. Mereka yang tidak berpartisipasi justru ada yang sangat ingin memilih, tetapi harus kecewa karena kacaunya daftar pemilih yang ada.

Masalah ini memang menjadi tanggung jawab dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, tidak semua kesalahan mesti ditimpakan kepada KPU. Justru banyak kesalahan dari kekacauan DPT dan keruwetan birokrasi ini yang disebabkan oleh kesalahan perancang UU Pemilu (UU No 20 Tahun 2008), karena ternyata ada masalah birokrasi ketika UU tersebut dilaksanakan. KPU, sebagai penyelenggara Pemilu, dalam hal ini hanya menjalankan amanah UU. Ketika ada persoalan birokratis yang muncul, KPU tidak dapat bersikap menyalahi amanah UU dan harus menyesuaikan dengan kondisi mereka.

Aturan daftar pemilih tersebut terletak pada Pasal 33 Ayat 1-4. Ayat (1) menyatakan bahwa “KPU kabupaten/kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih”. Ayat tersebut tentu menghasilkan masalah berkaitan dengan waktu untuk pendaftaran pemilih. Perlu diperhatikan bahwa UU baru lahir pada tahun 2008, satu tahun sebelum Pemilu dilaksanakan. Dengan waktu yang sangat singkat tersebut, sensus tidak mungkin dilaksanakan oleh BPS. Sehingga, data kependudukan dari pemerintah pada akhirnya juga menggunakan data lama. Hal ini tentu akan mengakibatkan perbedaan dengan data-data de facto yang memungkinkan adanya kematian, penambahan pemilih, atau perpindahan domisili. Ini juga menjadi problem.

Namun, hal tersebut tidak lantas menjadikan hasil pemilu ini tidak legitimate atau harus diulang. Langkah partai politik untuk menolak hasil Pemilu, menurut penulis, kurang bijaksana secara fatsoen politik. Sebab, kesalahan Pemilu sebenarnya juga merupakan kesalahan mereka. Legitimasi Pemilu juga masih dapat diterima karena persentase dan jumlah pemilih juga cukup besar, serta tidak ada gerakan yang massif menolak hasil pemilu.

Faktor legitimasi Pemilu, terlepas dari angka golput ideologis dan apatisme, sebenarnya tidak hanya diukur dari jumlah pemilih, tetapi juga efektivitas pemilih tersebut dalam mempengaruhi kebijakan publik yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Lipset (1960), persoalan jumlah pemilih tidak menjadi soal selama ada mekanisme kontrol dari rakyat ke pemerintah. Pada titik ini, kekacauan DPT tidak berdampak pada keabsahan Pemilu, tetapi harus diperbaiki pada Pemilihan Presiden yang akan datang.

Memperbaiki Pemilu

Masalah partisipasi politik akan sangat berkaitan dengan legitimasi politik dari pemerintah. Persoalan kekacauan DPT yang menimbulkan persoalan rendahnya partisipasi politik juga mesti dibenahi, setidaknya untuk pemilihan presiden 5 Juli 2009 nanti Oleh sebab itu, kesadaran politik kita sebagai seorang warga negara Indonesia juga harus diaktifkan. Selamat berdemokrasi, selamat memilih pemimpin baru.