Abul Futuh

Jika ada politisi yang paling ditakuti oleh Ikhwanul Muslimin beberapa bulan terakhir, mungkin Abdul Mun'im Abul Futuh-lah orangnya. 36 tahun berjuang di Ikhwan (sejak menjadi Ketua Dewan Mahasiswa di Universitas Kairo), di Pemilu 2012 ini ia dengan berani menantang mantan koleganya di Ikhwan, Mohammed Morsy, sebagai Calon Presiden Mesir.

Ikhwan mungkin tidak takut dengan SCAF - Dewan Tinggi Militer yang selama ini memegang komando atas Mesir. Hussein Tantawi, Komandan SCAF, dipecat dengan gagah berani oleh Morsy. Ikhwan mungkin juga tidak takut menghadapi kaum revolusioner yang tiap hari, tak bosan-bosannya, berdemonstrasi di depan markas Ikhwan di Attamiya, Kairo. Tapi, dengan para 'mantan' anggotanya, Ikhwan seperti siaga.

Tak kurang dari Mahmoud Ghozlan, juru bicara IM, yang harus turun setiap hari ke kader-kadernya di 'bawah' untuk memperingatkan: barang siapa mendukung Abul Futuh waktu Pilpres, harus siap dikeluarkan dari Jamaah! Sobhi Saleh, seorang tokoh senior Ikhwan, berbicara kepada Ahram dengan nada tinggi: tidak etis bagi seorang Ikhwah untuk menyatakan pemikirannya pribadi di atas kepentingan jamaah! (menunjuk ke Abul Futuh).

Ikhwan rupanya tak main-main dengan hal ini. Abul Futuh seakan menjadi representasi dari kubu Ikhwan yang kritis. Semua 'mantan' Ikhwan berkumpul mendukungnya. Abul A'la Al-Madi, Issam Sultan, dan Salah Abdul Karim, tiga tokoh Ikhwan yang keluar setelah insiden Partai Wasat tahun 1996, berada di garis terdepan untuk mendukung Abul Futuh. Menyusul generasi muda 6 April yang juga menerima konsekuensi pahit dikeluarkan dari jamaah: Muhammad Al-Qassas, Islam Lotfy, dan Asmaa Mahfouz. Lalu 'geng Alexandria': Haytham Abul Khalil, Ibrahim Al-Za'afarany, dan Mohammad Habib. Semuanya sudah keluar dari Ikhwan.

Yusuf Al-Qaradhawy pun sampai menyatakan dukungannya: lebih cocok Abul Futuh yang jadi presiden, dan Morsy adalah wakilnya. Beruntung tidak ada yang berani menggugat Al-Qaradhawy, karena ia tidak tinggal di Mesir.

Siapakah Abul Futuh?

Beberapa penelitian terdahulu tentang Ikhwan menyebutnya sebagai 'pemimpin masa depan Ikhwan'. Carrie Rosefsky Wickham (2002) sampai menyebutnya sebagai kandidat terkuat pengganti Musthafa Mashhur setelah Murshid 'Am Ikhwan kelima ini meninggal dunia (kendati akhirnya beliau digantikan oleh Ma'mun Hudhaiby, putera kedua Hasan Al-Hudhaiby). Ia adalah generasi Ikhwan yang masuk pada era 'moderasi', ketika Ikhwan dipimpin oleh Umar At-Tilmisany.

Abul Futuh sudah menunjukkan kegemilangannya sebagai aktivis mahasiswa ketika ia menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Kairo. Ia berasal dari Fakultas Kedokteran, satu angkatan dan satu fakultas dengan Issam Al-Erian yang waktu itu menjadi Ketua Jamaah Mahasiswa Muslim Kedokteran di Universitas tersebut. Keduanya kemudian sering disebut sebagai duet pimpinan generasi muda Ikhwan, dan masuk ke Ikhwan bersamaan.

Namun, di kemudian hari, keduanya berpisah jalan: Abul Futuh keluar dari Ikhwan dan mencalonkan diri sebagai Presiden, sementara Al-Erian sukses dengan karier politiknya sebagai Wakil Presiden FJP -Partai Ikhwan- dan menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Morsy sebagai Presiden FJP.

Abul Futuh sempat mengejutkan publik ketika ia dengan berani mendebat Presiden Anwar Sadat di sebuah forum atas kebijakan politiknya pada tahun 1975. Sejak saat itu, namanya melejit. Umar Al-Tilmisani kemudian merekrutnya sebagai anggota Ikhwan, konon atas bantuan Syeikh Abbas As-Siisi, da'i kondang Ikhwan.

Abul Futuh kemudian disebut-sebut sebagai bagian penting dari generasi muda Ikhwan. Ia menjadi Sekjen Perhimpunan Para Doktor dan kini masih menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Dokter Arab.

Selain Al-Erian, ada nama-nama seperti Ibrahim Al-Za'afarani dari Minya, Haitham Abu Khalil dari Alexandria, Issam Sultan, Salah Abdul Karim, Khaled Dawoud, atau Mohammad Habib. Nama terakhir pernah menjadi orang nomor dua Ikhwan (Wakil Pemimpin Tertinggi) pada era Mehdi Aklif (2004-2009). Mereka kini mengikuti jejak Abul Futuh: konflik dengan 'kubu tua' dan dikeluarkan. Di kubu sebelah kanan yang masih sukses di Ikhwan, selain Al-Erian, ada nama Hamid Al-Gazzar, Ketua Perhimpunan Insinyur.

Generasi Muda yang tampil belakangan lain lagi: Ada Asmaa Mahfouz dan Islam Lotfy yang memprakarsai gerakan pemuda 6 April pada tahun 2008 untuk mendukung pemogokan buruh di Al-Mahallah Al-Kubra. Beberapa tokoh lain adalah Ayman Nour dan Ahmad Maher. Gerakan 6 April merupakan penentangan generasi muda pertama yang diorganisir sebelum Mubarak jatuh. Dua tahun kemudian, gerakan ini membesar dan menggagas Gerakan 25 Januari. Mubarak benar-benar tumbang. Dan semua Mesir berterima kasih kepada para pemuda!

Sayang, tokoh-tokoh muda Ikhwan ini terlalu jauh bermanuver. Mereka mendorong gerakan serupa melalui Revolution Youth Council dan berencana membentuk partai baru. Sayangnya gerakan mereka tak didukung oleh elite-elite Ikhwan, dan opsinya hanya dua: tetap di Ikhwan atau meneruskan di luar. Mereka memilih opsi yang kedua.

Kembali ke Abul Futuh. Abul Futuh memang dikenal cerdas. Ia mampu berbicara bersama faksi-faksi politik yang berseteru di era Mubarak dan dikenal sebagai salah satu intelektual paling progresif di Ikhwan -bersama Al-Erian. Ketika Mubarak akan jatuh di awal tahun 2011, ia masih sempat menulis di The Washington Post, mengampanyekan stand position Ikhwan pada masyarakat internasional, menyatakan bahwa Ikhwan bukan ancaman bagi demokratisasi Mesir. Koleganya, Al-Erian, menulis hal yang sama di New York Times.

Akan tetapi, aksi progresif Abul Futuh tetap saja menemui batasnya. Ia dihalangi bukan oleh lawan-lawan politiknya, melainkan oleh rekan-rekannya sendiri di Ikhwan: kubu konservatif dan pengusaha.

Ikhwan adalah organisasi yang sangat mengandalkan pengorganisasian, mobilisasi, dan ikatan-ikatan yang cukup kental dengan nuansa militeris. Ketidaksetujuan atas Keputusan Syura adalah sesuatu yang terlarang. Konsekuensinya cukup tegas: dikeluarkan dari jamaah. Dengan basis pengorganisian ini, Ikhwan mampu menjadi organisasi yang bisa memobilisasi massanya dalam waktu singkat, dan mampu membentuk kader-kader militan. Wajar jika FJP dapat dengan mudah memenangi Pemilu dengan suara hampir 50%.

Tetapi rupanya hal ini bukan tempat yang nyaman bagi seorang intelektual progresif seperti Abul Futuh. Pertengahan tahun 2011, ketika Ikhwan menyatakan tidak akan mencalonkan presiden dalam Pemilu, Abul Futuh melakukan manuver: ia menyatakan siap dicalonkan sebagai presiden. Statement ini jelas membuat elite-elite Ikhwan berang. Muncullah konflik di tubuh jamaah ini. Mahmoud Ghozlan, juru bicara Ikhwan, akhirnya menyatakan keputusan "Jamaah" beberapa hari kemudian: Abul Futuh dipecat.

Beberapa pihak mengaitkan hal ini dengan konflik internal Abul Futuh dengan Khairat Al-Shater, orang kuat di Ikhwan yang selama ini menjadi tokoh di balik kepemimpinan Mohammad Badie' sejak 2009. Al-Shater adalah representasi pengusaha sukses Ikhwan, penyumbang dana terbesar dengan Grup Juhainah yang dikemudikannya. Abul Futuh dan Al-Shater pernah satu penjara di dekade 1990an, dan cukup dekat dengan kubu "generasi tua" seperti Akif dan Badie'.

Ada yang menyebutkan bahwa pemecatan Abul Futuh disebabkan oleh sikap kritisnya terhadap generasi tua. Abul Futuh sudah lama terlibat perdebatan dengan faksi Qutbism Ikhwan, kata seorang blogger Mesir. Dan Al-Shater masih berada di lingkaran faksi tersebut. (catatan: Muhammad Badie' disebut-sebut sebagai bagian terkuat dari faksi itu, meski tidak kebenarannya belum bisa terkonfirmasi). Akhirnya, kedua tokoh kuat ini, Al-Shater serta Abul Futuh, berpisah jalan.

Keputusan ini membuat ramai media Mesir, terutama generasi muda. Beberapa tokoh muda Ikhwan, juga menyatakan keluar dan membentuk partai baru: Al-Tayar Al-Islamy. Ibrahim Al-Za'afarany dan Mohammad Habib mendirikan Partai An-Nahdha. Al-Madi, Abdul Karim, dan Sultan sudah lebih dulu mendirikan Al-Wasat. Lalu Dawoud mendirikan Al-Riyada, dan terakhir, Hamed Al-Dafrawi, mendirikan partai lain.

Sayangnya, partai-partai "sempalan" ini tak mendapat suara signifikan ketika Pemilu 2011-2012 lalu. Hanya Al-Wasat yang cukup perkasa, berada di urutan kelima. FJP tak terbendung dengan 47,2% suara.

Akan tetapi, ketika Abul Futuh benar-benar maju dalam Pemilihan, suara-suara kritis ini tiba-tiba terkonsolidasi. Mereka merebut basis-basis suara Ikhwan di Minya, Ismailiyah, dan Bani Suef, berhasil menempati posisi keempat. Suara Morsy yang didukung penuh Ikhwan merosot tajam: hanya mendapatkan 5 juta suara, selisih 1 persen saja dengan Ahmed Shafiq yang tiba-tiba melejit. Ikhwan kalah total di daerah-daerah perkotaan seperti Kairo, Alexandria, dan Port Said. Mereka takluk di tangan Hamdeen Sabbahi, seorang Nasserist yang populer di kalangan pejuang revolusi.

Meski demikian, Abul Futuh tetap gagal dalam menantang Morsy di putaran kedua. Alasannya, menurut saya, cukup sederhana: ketidakseriusan kubu Salafi mendukung Abul Futuh. Abul Futuh hanya sukses memukul Ikhwan di kantong-kantong suaranya. Di kalangan generasi muda perkotaan, ia kalah populer dibanding Sabbahi (Morsy hanya mendapat posisi keempat di sini). Abul Futuh hanya memenangi pemilihan di Damietta dan memperoleh urutan kedua di Giza dan Alexandria. Di daerah yang lain, ia tenggelam di antara pertarungan antara Sabbahi, Shafiq, dan Morsy.

Akan tetapi, bagi Morsy, hasil pemilihan presiden di putaran pertama menjadi pukulan telak. Afeef Al-Sadawy menggarisbawahi anjloknya suara Ikhwan, terutama di basis-basis suara Ikhwan (Alexandria, Port Said, Giza, Luxor, dll). Mehdi Akif, mantan Mursyid 'Am, menyatakan bahwa ada penurunan suara cukup tajam dalam hal ini. Hampir saja, Morsy dikalahkan oleh seorang Ahmed Shafiq, figur representasi rezim lama, yang cukup lama merepresi Ikhwan.

Beruntung, di putaran kedua Ikhwan menghadapi Shafiq. Alhasil, semua kubu oposisi rezim lama merapat ke Morsy. Hasilnya, kemenangan tipis 51,8% yang menandai masa baru Ikhwan dalam pentas kepresidenan: Morsy sebagai Presiden baru Mesir.

Sadar atau tidak, catatan-catatan selama Pemilu tersebut mengisyaratkan hegemoni yang rapuh. Dengan strategi Ikhwan sekarang yang sedang membangun hegemoni, popularitas menjadi sesuatu yang penting. Dan dengan citra Ikhwan selama ini, dengan demonstrasi-demonstrasi yang sedang ramai dilakukan, bukan tidak mungkin Ikhwan akan menjadi 'musuh publik nomor dua': setelah militer. Wacana "Ikhwanisasi" sedang ramai beredar di kalangan massa yang berdemonstrasi.

Untunglah, Ikhwan masih bisa bersyukur dengan kegarangan yang ditampakkan oleh Morsy pada militer dan Syria di Forum Gerakan Non-Blok, membuatnya masih dipuji oleh pendukung revolusi dan kaum Islamis lain, Selama performa kepresidenan Morsy masih 'garang' seperti ini, Ikhwan mungkin masih akan tetap bernafas panjang.

Akan tetapi, perlu dicatat: oligarki di tubuh organisasi Ikhwan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Mungkin saja, jika oligarki itu masih tetap bertahan dan konflik dengan suara kritis masih terjadi, masa depan Ikhwan berada dalam pertaruhan.

Dan Abul Futuh-lah yang membuktikannya.

Kapitalisme Antara Davos dan Rio

Ada acara yang cukup menarik untuk diulas pekan ini. Lebih dari 2.600 kepala negara, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil berkumpul di Davos, Swiss, untuk mengikuti gelaran World Economic Forum. Acara yang rutin digelar setiap tahunnya ini akan berlangsung pada 25-29 Januari yang akan datang.

Seperti biasa, World Economic Forum menjadi salah satu acara penting dan 'bergengsi' bagi perekonomian dunia. WEF Tahun ini mengambil tema 'great transformation': sebuah rencana aksi transformasi besar dalam seting kapitalisme global yang memperlihatkan kerapuhan dirinya di Eropa dan Amerika Serikat, tahun ini.

Tentu saja, perdebatan hangat dalam forum tahun ini adalah soal kapitalisme. Eropa berada dalam krisis. Amerika Serikat sudah sejak akhir tahun lalu menghadapi gerakan Occupy Wall Street, sebuah kritik tajam atas operasionalisasi kapitalisme dunia yang berada dalam krisis. Wajar jika kemudian wacana untuk mentransformasikan kapitalisme ke dalam 'wajah baru' terus mengemuka.

Di belahan dunia lain, ternyata juga tengah digelar sebuah perhelatan yang juga penting: World Social Forum. Para pegiat masyarakat sipil yang cukup kritis terhadap kapitalisme dan globalisasi menggelar sebuah forum di waktu yang sama, 24-29 Januari 2012, untuk membahas krisis kapitalisme dan keadilan sosial-lingkungan.

Gelaran yang cukup sukses di Dakar tahun 2011 dilanjutkan di Porto Allegre tahun ini. World Social Forum menjadi antitesis dari World Economic Forum; Ketika para pemimpin politik, ekonomi, dan bisnis dunia berkumpul untuk menyelamatkan kapitalisme, para pegiat masyarakat sipil yang kritis terhadap kapitalisme menggelar forum untuk menyelamatkan keadilan dari kapitalisme yang hampir bangkrut.

Alternatif Wacana
Dua gelaran forum ini merefleksikan sebuah fenomena yang cukup sulit dibantah: kita masih menghadapi distingsi dan penjarakan antara kutub ekonomi -yang sering disalahartikan sebagai 'kapitalisme'- dengan kutub sosial -yang juga kerap dilekatkan dengan istilah 'sosialisme'.

Benarkah demikian? Kesimpulannya mungkin tak bisa diambil secara terburu-buru. Jika sejarah World Economic Forum dan World Social Forum dilacak lagi, keduanya mungkin akan bertemu di satu titik yang sama: globalisasi. WEF berawal dari European Management Meeting yang mempertemukan pelaku ekonomi Eropa pada dasawarsa 1970an.

Dari sana, gayung disambut oleh pemimpin ekonomi dunia. Pasca-runtuhnya Uni Sovyet pada awal dasawarsa 1990an, forum berkembang menjadi  lebih luas, melibatkan negara-negara yang akrab dengan kapitalisme. Lahirlah pertemuan World Economic Forum yang tiap tahunnya selalu bermarkas di Davos.

Namun, gerakan kritik atas globalisasi yang juga mencuat pasca-Perang Dingin. Jika Margaret Thatcher menyatakan bahwa there is no alternative selain kapitalisme dalam pengaturan ekonomi global, aktivis anti-globalisasi justru berkampanye "another world is possible". Selalu ada kemungkinan untuk membentuk tatanan dunia yang lebih berkeadilan tanpa harus menjadi 'kapitalis'.

Konsolidasi aktivis anti-globalisasi tersebut kemudian melahirkan pertemuan World Social Forum. Ketika World Economic Forum bertahan dengan kerangka kerja ekonomi yang sangat berorientasi pasar bebas, World Social Forum menawarkan keadilan sosial dan etika lingkungan sebagai alternatif.

Di satu sisi, pertemuan Davos sering disimbolisasi sebagai tiang pancang kapitalisme global. Sebab, tak bisa dipungkiri, pertemuan tersebut dihadiri oleh para pebisnis tingkat global dan nasional yang menegosiasikan kepentingannya dalam percaturan ekonomi global.

Dan di sisi lain, pertemuan Porto Allegre yang digelar aktivis WSF sering dianggap sebagai antitesis dari Davos. Brazil, yang oleh Goldman Sachs digadang-gadang sebagai salah satu negara besar di masa yang akan datang, merupakan salah satu sentra kritik terhadap kapitalisme Amerika Serikat dalam berbagai hal. Hegemoni Amerika Serikat tengah diancam secara silent oleh kekuatan lain yang tengah tumbuh.

Tawaran 'keadilan' menjadi antitesis dari 'kebebasan' yang ditawarkan WEF. Apalagi, dengan basis pegiat World Social Forum yang berasal dari negara-negara berkembang dan terbelakang, alternatif wacana yang ditawarkan WSF menjadi sesuatu yang sangat menarik. Gerakan-gerakan yang kritis terhadap kapitalisme dan globalisasi kemudian mulai melakukan konsolidasi untuk menjawab tantangan zaman.

Transformasi Kapitalisme
Tahun 2012 menjadi sebuah tahun yang cukup krusial. Sebab, krisis kapitalisme telah menyegarkan kembali wacana mengenai transformasi global dalam kapitalisme. Artinya, klaim Francis Fukuyama atau Margaret Thatcher yang melihat kapitalisme sebagai 'historical end' menjadi titik nadir.

Sebaliknya, klaim Marx bahwa kapitalisme akan runtuh oleh lontradiksi di dalam dirinya sendiri juga tidak terbukti, karena ada proses reproduksi yang tercipta melalui transformasi kapitalisme itu sendiri.

Sehingga, tawaran World Social Forum tentang keadilan dan etika lingkungan -sebagaimana diwacanakan tahun ini- sebetulnya dapat menjadi sebuah alternatif menarik. Pertanyaannya, mungkinkah menyatukan dua persepsi yang berbeda antara uang dan etika itu, tanpa harus menegasikan yang satu dengan yang lain?

Dalam kerangka transformasi global yang dibawa oleh World Economic Forum tahun ini, agaknya kita perlu optimis untuk mendamaikan dua kerangka pikir yang kelihatannya saling menegasikan itu. Dalam sambutan Profesor Klaus Schwab yang disampaikan pada Forum tahun ini, ada tiga kerangka transformasi yang coba ditawarkan.

Pertama, distribusi kekuasaan dari utara ke selatan, dari negara yang kuat menuju masyarakat sipil yang berdaulat, serta dari hard power yang berorientasi militer menjadi soft power yang berlandas pada kekuatan non-militer. Distribusi kekuasaan ini mengimplikasikan adanya kolaborasi antara semua elemen -negara, masyarakat sipil, pelaku ekonomi, dll- untuk membangun kerangka dunia baru yang lebih damai.

Kedua, penghargaan atas multikulturalisme, multi-etnisitas, serta multi-religiusitas yang dimiliki dunia. Kesadaran untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai berarti juga menghargai hak-hak sosial-ekonomi yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kapitalisme tidak hanya berarti akumulasi kapital, tetapi juga lebih "ramah" terhadap pluralitas dan kemanusiaan.

Ketiga, kesadaran untuk memperhatikan dampak sosial dari globalisasi. Artinya, mobilitas ekonomi-politik yang mengalir deras dari negara maju ke negara berkembang bukan berarti tanpa tanggung jawab sosial. Ada kesadaran dari korporasi untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kemiskinan yang terjadi di negara berkembang.

Ketiga hal ini ditawarkan oleh Profesor Schwab tahun ini. Persoalannya, apakah wacana transformasi kapitalisme ke 'wajah baru' ini dapat mendamaikan dua kutub yang berseberangan antara WEF dan WSF? Ataukah justru hanya menjadi propaganda untuk menyelamatkan wajah lama kapitalisme agar dapat kembali beroperasi di masa depan?

Apapun hasilnya, World Economic Forum dan World Social Forum masih perlu dinantikan perkembangannya. Semoga harapan atas transformasi kapitalisme tidak menjadi sekadar propaganda politik, tetapi juga sebuah niat tulus untuk membangun dunia baru yang lebih berkeadilan.

Ingat, another world is still possible. Jika kapitalisme memang enggan mengubah wajahnya, mari pergi ke dunia lain yang lebih baik.

Nuun wal qalami wa maa yasthuruun.

Liberalisasi Wacana 'Islam Politik'?

"Post-Islamism represents an endeavour to fuse religiosity with rights, faith and freedoms, Islam and civil liberties and focuses on rights instead of duties, plurality instead of singular authority, historicity rather than fixed and rigid interpretation of scriptures, and the future rather than the past." (Dr. Asif Bayat)

Artikel Darmaningtyas hari ini (15/12) di harian Tempo cukup menarik untuk diulas. Ia mengupas persoalan Arab Spring yang diikuti oleh kemenangan dan inklusi politik kaum Islamis pada beberapa negara Arab yang baru saja terlepas dari otoriterisme.

Kemenangan beberapa partai yang berafiliasi kepada gerakan Ikhwan di Mesir, serta tampilnya kelompok Salafi yang selama ini mengklaim anti-politik, terasa mengejutkan bagi langgam politik Islam yang selama ini kita kenal bersama-sama.

Darmaningtyas menyebut bahwa fenomena politik di negara-negara Arab saat ini merupakan imbas dari perjuangan panjang kaum Islam Politik selama bertahun-tahun di pentas politik Arab.

Akan tetapi, terselip sebuah fenomena menarik: Ekspresi politik mereka justru semakin menginklusi diri terhadap demokrasi, kebebasan berpendapat, serta toleransi yang selama ini tak nampak dalam wajah maupun bahasa politik meereka.

Isu 'penegakan syariah' hingga 'negara Islam' yang dulu sempat dikobarkan untuk melawan imperalisme Inggris (zaman Hasan Al-Banna masih hidup) atau ketika melawan otoriterisme militeristik Mesir dari Nasser hingga Mobarak (zaman Hudhaiby sampai seterusnya) serasa bergeser. Ikhwan kini terasa lebih 'liberal', terutama dalam praksis politik.

Mengapa bisa terjadi demikian? Apakah ini pertanda terjadi liberalisasi dalam gerakan politik Islam? Bagaimana masa depan 'Islam Politik' pasca-Pemilu?

Inklusi Politik

Selama masa-masa 'diktator Arab' dari Assad di Syria, Mobarak di Mesir, Saleh di Yaman, hingga Ben Ali di Tunisia, kaum Islamis terpinggirkan. Kita masih ingat bagaimana perjuangan bawah tanah Ikhwan ketika direpresi rezim Nasser sejak pertengahan 1950-an hingga akhirnya tampil dalam gerakan massa di revolusi Arab awal 2011.

Di Syria, gerakan Ikhwan juga dipinggirkan dalam lingkungan politik Ba'ath dengan Bashar dan Hafez Assad. Momentum perjuangan politiknya adalah ketika rezim itu jatuh, apakah karena gerakan massa ataupun karena kontradiksi di tubuhnya sendiri.

Krisis kapitalisme yang segera berubah menjadi gerakan massa menjadi momentum politik bagi Ikhwan dan beberapa kelompok Islamis lain. Salafi, yang selama ini berlindung nyaman melalui basis sosial-keagamaannya, agaknya tak bisa berlama-lama juga tertidur. Segera mereka membuat partai politik setelah kebebasan politik terjamin.

Runtuhnya otoriterisme Arab melalui Arab Spring adalah sebuah pintu gerbang perubahan struktur politik Arab. Akan tetapi, kita juga menangkap sebuah sinyal lain: titik balik 'Islam Politik'. Oposisi mereka terhadap otoriterisme dulu segera digantikan oleh konsolidasi politik. Di beberapa negara, Ikhwan tampil menguasai akses politik dan ikut Pemilu.

Dan hal ini segera dibuktikan. partai-partai berhaluan Islamis memenangi pemilu, seperti Partai Nahdlah (Tunisia), Partai Kebebasan dan Keadilan (Mesir), maupun Partai Keadilan dan Pembangunan (Maroko). Jika mengikuti prosedur demokrasi yang ada, kemenangan mereka akan segera diikuti oleh pemerintahan baru yang merepresentasikan kelompok tersebut.

Menariknya, klaim bahwa kemenangan politik ini akan diikuti oleh tampilnya wacana-wacana Islamis dalam politik Arab justru belum terbukti. Alih-alih meng-kampanyekan syariat Islam secara formal, mereka justru lebih mantap dengan wacana keberagaman (pluralisme-multikulturalisme), kesejahteraan, hingga isu-isu lain yang lebih populis.

Hal ini dapat kita lihat di Turki. Keberhasilan politik Erdogan dan Gul dengan AKP-nya tidak lantas diikuti oleh Islamisasi di Turki secara revolusioner. Perkembangan yang mereka tampakkan justru lebih gradual, dengan mendekatkan isu-isu populis di kalangan masyarakat Turki guna menopang legitimasi politik mereka.

Sebagai contoh, momentum politik yang coba dibangun oleh AKP justru adalah aksesi Turki ke Uni Eropa yang sejak 2003 belum selesai-selesai. Hal ini jelas merupakan manuver politik untuk mendapatkan legitimasi. Masuknya Turki ke Uni Eropa adalah simbol perubahan identitas: dari Arab-Islam menuju Eropa-Liberal. Dan topangan pengusaha (modal) menjadikan AKP lebih ramah terhadap kapitalisme, bahkan dibanding kaum Kemalis sendiri.

Turki hanya satu contoh. Kita lihat Ikhwan di Mesir, misalnya. Ada kecenderungan politik di negara-negara Arab untuk lebih menjadikan borjuasi sebagai basis politik. Penelitian Prof. Vedi Hadiz -seperti disampaikan di Fisipol UGM beberapa waktu lalu- memotret transformasi Ikhwan: dari sekadar organisasi massa yang tandhimi (militeristik) menjadi gerakan politik borjuis yang moderat.

Strategi mereka sederhana: menguasai basis modal untuk dikapitalisasi menjadi basis politik, agar dapat melakukan manuver politik secara aman tanpa harus mengandalkan mobilisasi yang dikenal di kalangan aktivis 'dakwah' Indonesia sebagai 'taklimat'. Hal ini pula yang sepertinya coba dilakukan PKS (faksi Anis Matta) di Indonesia.

Apakah hal ini menunjukkan kecenderungan baru dalam 'Islam Politik'? Apa penjelasan yang relevan untuk mengungkap transformasi ini?

Post-Islamisme

Analisis Dr. Asif Bayat terhadap fenomena gerakan politik Islam, terutama di Iran dan Pakistan, pada tahun 2005 silam bisa menjadi media penjelas. Saat ini, ada kecenderungan politik kaum 'Islamis' untuk bergerak menjadi 'post-Islamis' dalam jangka waktu tahun-tahun ke depan.

Dalam studi gerakan politik Islam di Timur Tengah, 'Islam Politik' sering dicitrakan sebagai kaum revolusioner yang memimpikan negara Islam, serta berorientasi kekuasaan untuk mewujudkan mimpinya itu. Bahasa yang digunakan lebih mencerminkan kekuatan ideologi daripada strategi taktis, semisal khilafah, daulah Islamiyah, tandhim, syari'ah, dan lain sebagainya.

Gagasan awal yang bisa ditangkap adalah bahwa 'Islamism' adalah bentuk historical end; Sebagaimana Fukuyama menganggap bahwa kapitalisme-liberal adalah akhir sejarah, ideolog kaum Islamis seperti Hasan Al-Banna atau Sayid Quthb dalam beberapa bukunya banyak menyinggung tema seperti 'kemenangan Islam', 'kejayaan Islam', dan lain sebagainya. An-Nabhani membahasakannya dengan 'khilafah'. Dan lain sebagainya.

Namun, seiring perjalanan waktu, penyampaian gagasan-gagasan tersebut ke publik segera berubah. Proses moderasi wacana tersebut bisa dilihat dari produksi buku dan pemikiran Ikhwan dari tahun 1970-an hingga kini. Tampilnya Yusuf al-Qaradhawy mempertegas basis moderasi tersebut, mengimbangi Sayyid Quthb di sisi lain. Ia memperkenalkan fiqh prioritas, melihat Islam secara lebih kontekstual.

Jika dilacak, genealogi pemikiran Qaradhawy tersebut tentu akan lebih senafas dengan modernisme Islam pilihan Muhammad Abduh yang lebih rasional. Tetapi, jika Abduh kemudian mengekspresikannya pada tataran wacana intelektual, Ikhwan mengambil jalan berbeda: rasionalisme Islam tersebut harus diekspresikan pada level praksis, untuk jadi instrumen mendapatkan kekuasaan.

Pemikiran Ikhwan dengan Qaradhawy dan beberapa mursyid 'am kemudian mengambil langgam berbeda. Walau sistem tandhim (struktur) tetap ada untuk basis mobilisasi dan ideologisasi gerakan melalui halaqah dan sel perkaderan, tetapi materi yang disampaikan sebagai basis ideologi mulai mengalami liberalisasi.

Inilah yang disebut oleh Dr. Asif Bayat sebagai 'post-Islamisme'. Dari segi wacana, Islamisme mulai menapak jalan baru yang tidak linear (memoisisikan Islam sebagai 'historical end'), tetapi justru mengambil langkah yang dekat dengan liberalisme.

Wacana-wacana liberalisme Islam yang selama ini ditentang oleh kalangan Islamis, menariknya, sebagian justru digunakan oleh mereka dalam praksis politiknya. Wacana demokrasi, toleransi, dan lain sebagainya, kini tampak makin akrab, walau sebatas sebagai jargon kampanye.

Dan dengan demikian, peta wacana 'Islam Politik' berubah. Dalam konteks studi Timur Tengah, apa artinya hal-hal seperti ini?

Transformasi Kelas

Prediksi sebagian kalangan bahwa gerakan politik Islam kontraproduktif dengan demokrasi terjawab dengan bantahan pada Pemilu Mesir, Tunisia, dan Maroko beberapa waktu lalu. Justru, demokrasi kini tampak lebih 'segar' daripada masa-masa lalu; membuktikan bahwa Islamisme tidak se-'sangar' yang selama ini sering kita prasangkai.

Hal yang perlu kita garis bawahi dalam proses politik Arab dewasa ini adalah wacana 'Islam' yang bergeser. Walaupun pada level pemikiran tidak banyak yang berubah dalam pandangan politik gerakan Ikhwan, tapi pada level aktualisasi dan implementasi politik, gagasan soal 'siyasah' banyak berubah.

Mengapa hal ini terjadi? Analisis Prof. Vedi Hadiz lebih mengarah pada soal transformasi kelas; bahwa topangan kaum pengusaha menyebabkan basis sosial gerakan Ikhwan berubah. Dulu, Ikhwan gampang diradikalisasi karena basis sosial mereka yang merupakan kelas menengah ke-bawah. Al-Banna sendiri lahir dari keluarga pedagang kecil; yang dalam literatur ekonomi-politik tidak banyak peran karena kalah oleh borjuasi besar.

Pasca-represi politik, kita lihat pergeseran wacana itu pada transformasi kelas yang dialami oleh Ikhwan. Banyaknya pengusaha, seperti temuan Vedi Hadiz di Turki dan Mesir, menyebabkan adanya aliansi kelas untuk menumbangkan rezim Mobarak dan Kemalis sehingga melahirkan revolusi Arab 2011. Di Turki, penguasaan terhadap modal juga penting sehingga basis politik mereka terjaga.

Dan persinggungan antara Islam dan Kapitalisme ini yang kemudian lebih banyak terjadi. Transformasi dari peminggiran ekonomi-politik menjadi borjuasi, tak ayal lagi mengubah peta wacana Islamis saat ini. Inklusi politik Ikhwan mengisyaratkan perlunya pembacaan-ulang terhadap gerakan politik Islam saat ini. Sebab, masalah ini perlu dibongkar. Apakah memang hanya strategi atau propaganda politik, ataukah imbas dari transformasi kelas tersebut?

Yang jelas, tesis bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi terbantah oleh fenomena di Timur Tengah. Bukan benturan peradaban yang terjadi, melainkan liberalisasi di kubu 'Islam Politik'. Inilah konsekuensi dari inklusi politik terhadap demokrasi.

Dan meminjam pernyataan Al-Sayyid Yassin, sebagaimana dikutip Dr. Darmaningtyas: Kalangan Islam-modernis kini tampak semakin Islamis, sementara kalangan Islam-fundamentalis tampak semakin liberal. Apakah ini terjadi pula di Indonesia?

Wallahu a'lam bish shawwab.

*) Penulis mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional UGM, peminat studi Timur Tengah

Komunitas ASEAN Tanpa 'Keamanan'?

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Nusa Dua, Bali, baru saja ditutup. Perundingan tersebut telah menghasilkan kesepakatan Bali Concord III yang berisi banyak pencapaian di antara negara-negara ASEAN, utamanya penguatan kerjasama di bidang ekonomi.

Menarik untuk diulas, sudah sejauh mana pembicaraan tentang kerjasama keamanan ASEAN diperluas?

Mengikuti EU?

Jika diurai dari sejarahnya, ada sebuah kecurigaan bahwa model regionalisme ASEAN akan didesain dengan mengikuti alur regionalisme Uni Eropa yang telah berjalan selama puluhan tahun -sebelum berdiri entitas supranasional dengan nama Eropa itu.

Regionalisme Uni Eropa dibentuk pertama kali oleh kerjasama ekonomi (European Coal and Steel Community) yang mengatur kerjasama antara 6 negara Eropa (kemudian menjadi founding members) di bidang industri baja dan batubara. Seting politik Eropa waktu itu adalah "Perang Dingin", dimana membentuk kerjasama pertahanan antar-negara Eropa hanya akan membuat kecurigaan-kecurigaan baru.

Oleh sebab itu, wajar jika kemudian regionalisme Eropa berkembang dengan basis kerjasama ekonomi, hingga penyatuan moneter (mata uang Euro) dan fiskal. Uni Eropa berkembang lebih sebagai supranasional -daripada sekadar regionalisme- yang mengedepankan ekonomi.

Sejarah penyatuan Eropa dalam EU sesungguhnya adalah sejarah yang sangat panjang. Sejarah peperangan dalam Hubungan Internasional, baik sebelum maupun sesudah Westphalia 1648, sangat banyak terjadi di Eropa.

Kejenuhan atas situasi yang begitu konfliktual itu membuat negara-negara Eropa menandatangani perjanjian Westphalia tahun 1648, menjadi cikal-bakal formasi negara-bangsa yang menjadi topik utama dalam Hubungan Internasional dalam jangka waktu yang sangat lama.

Tetapi, tentu saja situasi konfliktual itu tak serta-merta dapat dieliminir. Perang Dunia I dan II adalah simbol betapa konfliktualnya Sejarah Eropa. Begitu juga Perang Dingin. Ini menyebabkan pembicaraan mengenai kerjasama pertahanan pasti akan bernuansa konfliktual, bahkan membawa kecurigaan tentang ancaman-ancaman baru.

Oleh sebab itulah, titik awal kemunculan regionalisme EU adalah kerjasama ekonomi -EEC. Resesi yang terjadi berkali-kali, serta industri yang berkembang pesat menyebabkan beberapa negara melihat ini sebagai titik mula pembangunan kerjasama yang lebih baik. And it works.

Uni Eropa terbentuk dari serangkaian perjanjian di Schengen, Maastricht, hingga Lisabon. Dan konturnya semakin lama semakin mengarah pada kerjasama politik.

Dan hal ini sepertinya coba ditiru oleh ASEAN. Arah yang terlihat adalah kerjasama ekonomi menjadi prioritas, antara lain terkait perdagangan dan penghapusan visa perbatasan. Ini menandakan, ada kecenderungan untuk menekankan kerjasama ekonomi sebagai pilar utama -padahal ada dua pilar lain yang juga penting.

Sesungguhnya ada dua persoalan yang hingga saat ini masih belum clear dibicarakan di tingkat ASEAN. Pertama, keamanan kolektif yang masih menjadi wacana di tingkatan elite negara-negara kunci; Kedua, identitas ASEAN yang belum dirumuskan secara mendetail dan belum diterima di akar-rumput. Mari berfokus ke poin pertama saja.

Problem Keamanan

Bali Concord II di Bali tahun 2003 telah memberi arah baru regionalisme ASEAN: adanya tiga pilar kerjasama yang meliputi pilar politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Tiga pilar ini kemudian kita kenal sebagai fondasi Komunitas ASEAN, yang dipertegas kembali dalam Piagam ASEAN tahun 2007.

Penting untuk mengupas poin pertama, yaitu persoalan keamanan yang menjadi kunci dari regionalisme ASEAN. Mengapa keamanan menjadi penting? Sebab, jika kerjasama di sektor ini bisa lebih nyata ditampakkan, kecurigaan antar-negara ASEAN yang selama ini terjadi bisa segera dapat diminimalisir.

Persoalan keamanan di ASEAN adalah sesuatu yang sangat kompleks. Bali Concord II tahun 2003 sudah cukup berani mendobrak kegamangan soal isu keamanan di tingkat regional, walau pada praktiknya kecurigaan itu masih ada. Keamanan masih didefinisikan pada skala negara, bukan kawasan.

Selama bertahun-tahun, ASEAN dihadapkan pada pilihan sulit: bagaimana menghapus sikap saling curiga di antara negara anggotanya dalam masalah keamanan-politik?

Harus diakui, selama ini, ASEAN belum cukup mumpuni menyelesaikan konflik di antara negara-negaranya, terutama terkait perbatasan. Malaysia dan Singapura punya problem serius terkait air minum (Singapura disuplai dari Johor). Hubungan erat Singapura dan Israel memicu kecurigaan Indonesia dan Malaysia

Malaysia dan Indonesia bersengketa soal pulau. Thailand dan Kamboja sengketa soal kuil di perbatasan. Hegara-negara Indocina punya problem terkait Sungai Mekong. Wilayah Laut Cina Selatan sejak lama menjadi sengketa Malaysia, VIetnam, Singapura, dan tentu saja Cina.

Dan kondisi ini terjadi sering sekali, walau tidak sampai mengarah pada konflik terbuka (kecuali kasus Thailand-Kamboja). Apa yang bisa diusahakan lagi?

Persepsi "Ancaman"

Dalam keamanan internasional, poin paling penting dalam turbulensi antar-negara akan bermula dari persepsi mengenai ancaman. Thomas Hobbes menyebutnya sebagai "fear", ketakutan. Ketegangan bermula dari ancaman yang sebenarnya dikonstruksikan sendiri.

Ketika Kambodia melakukan aktivitas di perbatasan yang bersengketa, dengan alasan konservasi cagar budaya, Thailand merespons dengan mengirimkan angkatan bersenjata. Persoalannya sederhana: Thailand melihat aktivitas militer Kambodia di perbatasan sebagai ancaman, dan harus direspons pula oleh ancaman itu.

Sudah barang tentu, ancaman itu tidak muncul dengan serta-merta. Ada proses pembentukannya. Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde melihatnya dalam sebuah formula: ada existential threat dan speech act yang menyertainya.

Menurut analis mazhab Kopenhagen ini, speech act memiliki peran penting. Tanpa adanya provokasi lisan maupun tindakan, existential threat tidak akan berubah menjadi threat dan melahirkan konflik. Oleh sebab itu, tindakan provokatif, misalnya, yang dilakukan Kambodia, berubah menjadi sebuah tawaran melakukan konflik terbuka.

Dan pilar keamanan ASEAN selama ini masih tak kunjung membuka pintu untuk membahas kesalahpahaman itu. ASEAN masih harus menghadapi satu prinsipnya yang selama ini menjadi ikon keamanan ASEAN: non-interference. Mungkin maksudnya adalah untuk menghargai kedaulatan masing-masing negara, tetapi menjadi problematis karena menyiratkan kemandulan ASEAN dalam resolusi konflik internal mereka.

Seyogianya, ASEAN harus mampu mendekonstruksi ancaman-ancaman laten yang selama ini membayangi beberapa negara. Sebab, dengan laju perkembangan ASEAN di bidang ekonomi, kerjasama mesti diperluas.

Ini belum untuk menyebut identitas ASEAN yang, untuk ukuran massa akar-rumput, absurd. Sebab, transformasi lintas-budaya masih belum dilakukan, terutama untuk wilayah Indocina dan Melayu. Contoh sederhana saja: Ada berapa sih orang Indonesia yang mampu menerima budaya Melayu sebagai satu kesatuan budaya dengan Indonesia? Ketika ada klaim soal produk budaya saja, misalnya, masih muncul pro-kontra di kedua negara.

Padahal, pilar sosial-budaya ASEAN adalah pilar penting dalam Komunitas ASEAN, selain juga keamanan. Kalau tidak disikapi, model regionalisme ASEAN akan tidak berimbang.

ASEAN boleh-boleh saja mengklaim adanya integrasi ekonomi, tapi tetap terhambat karena tidak bisa mengintegrasikan aspek politik dan budayanya. Membuka konektivitas tanpa menghilangkan kecurigaan tetap akan menciptakan penjarakan tertentu.

Sehingga, dalam konteks keamanan, perlu ada perundingan yang lebih komprehensif guna benar-benar menciptakan komunitas keamanan yang komprehensif. Jangan sampai, meminjam istilah senior saya di kampus, agenda Komunitas Keamanan ASEAN hanya menjadi "talk shop" di forum-forum perundingan.

Perlu Dobrakan

Dan untuk itu, perlu ada sedikit dobrakan dari negara-negara ASEAN untuk mewujudkan masyarakat keamanan ASEAN yang stabil dan komprehensif. Secercah harapan sudah dijatuhkan ketika perundingan di Bali, tetapi apa hasil yang kita dapat?

Bali Concord III lagi-lagi belum merumuskan sesuatu yang "baru" dalam soal keamanan. Meski sudah ada kesepakatan bersama soal penanggulangan terorisme, perompakan, nonproliferasi senjata nuklir (dan pemakaian energi) hingga kejahatan transnasional yang menjadi domain keamanan manusia (human security), upaya resolusi konflik kawasan sepertinya masih menemui stagnasi.

Stagnasi tersebut dapat dilihat dari belum adanya rumusan yang memungkinkan ASEAN masuk ke wilayah konflik dengan menekan masing-masing negara. Penyebabnya mungkin sederhana: prinsip non-interference masih secara tradisional dipegang oleh negara-negara yang bersangkutan.

Dengan demikian, prinsip non-interference mengimplikasikan mekanisme penyelesaian bilateral. Kita berharap peta jalan penyelesaian konflik dapat mendobrak hal tersebut.

Belum lagi soal senjata. Perdebatan yang hangat soal nuklir memang menjadi sebuah potret ketegangan sendiri. PLTN yang dibuat oeh Indonesia, yang pada awalnya kepentingannya adalah energi, tentu akan menjadi kecurigaan di negara-negara lain, utamanya Malaysia dan Singapura. Persoalan bukan pada nuklir-nya, tapi pada ancaman konfliknya.

Oleh sebab itulah kita menantikan adaya perkembangan yang lebih signifikan dalam pembahasan soal keamanan ini. Tentu saja dengan tidak hanya bergulat pada persoalan ekonomi. Agar KTT ASEAN tidak menjadi "talk shop" bagi elit pengambil kebijakan luar negeri (foreign policy), penting bagi segenap komponen memikirkan strategi dekonstruksi ancaman secara jangka-panjang.

Dan saya percaya, masyarakat ASEAN 2015 dengan tiga pilarnya dapat menjadi sebuah awal baru untuk regionalisme Asia Tenggara yang lebih komprehensif, lebih damai.

Salam Satu ASEAN!

Banjarmasin, 20 November 2011

The Rise of Oligarch: Ekonomi Politik Rusia Pasca-Komunisme

ABSTRACT

This paper aims to analyze the rise of oligarch in post-communism Russia. The dynamics of Russian politics has embraced oligarch as a political forces. The giant businessmen dominate not only the economic environment, but also the political. It becomes a problem when the oligarchs has transformed as new patrons in economic and politics, and even ignited conflicts with former President Putin. This condition should be traced on the environmental construction of oligarch itself. This paper argues that oligarchs rise from the social structure of Russian society and the excess of neoliberalism agenda in Russia. As a historical process, oligarch has been existed since the ancient Rus civilization in early phase of Russian history. It brings a socio-cultural basis of oligarchy in Russia. In the other hand, oligarchy in post-communism Russia built on the impact of neoliberal policies made by Yelsin administration. The privatization which has become agenda in Yelsin’s reform policies brings a bad impact on the rise of the new rich. Later, they transform their existence as giant oligarch which dominates Russian political-economic environment. As a synthesis of those arguments, this paper also argues that there is a structural transformation of Russian Society in present which strengthen the basis of oligarch until the resignation of President Yelsin in 1999.

Keywords: Oligarch, History, Political-Economy, Russia.

Penulis: Ahmad Rizky Mardhatillah Umar[1]

PRAWACANA

Uni Sovyet memang telah jatuh dua puluh tahun silam. Namun, rejim yang telah menjadi babak sejarah yang cukup panjang bagi Rusia ini tetap menarik untuk menjadi bahan analisis. Terlebih, era baru yang kini tengah berjalan di Rusia diwarnai oleh sebuah fenomena baru: Oligarki bisnis yang memainkan peran-peran politik.

Di kala Rusia “modern” tengah berkutat pada persoalan late capitalism: ekonomi pasar dengan wajah baru dalam politik Sovyet, kita patut mencermati bagaimana sebetulnya oligarki tersebut muncul. Fenomenan oligarki bisnis yang terjun ke dunia politik tentu bukan persoalan yang muncul dengan sendirinya di Rusia, tetapi memiliki konstruksi-konstruksi di belakangnya.

Pertanyaan yang muncul, bagaimana sebetulnya oligarki bisnis tersebut muncul dalam politik Sovyet? Tentu saja, di era komunisme Sovyet oligarki bisnis tidak dikenal. Satu-satunya saluran aspirasi politik praktis hanya Partai Komunis. Praktis, partai komunis pada waktu itu menjadi patron tunggal. Negara menjadi patrimonial karena kuasa negara telah mendeterminasi semua aspek kehidupan.

Pada tahun 1987, Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Presiden Uni Sovyet. Presiden yang terkenal dekat dengan pihak Barat ini mulai mengajukan usulan-usulan reformasi politik yang kelak menjadi awal kejatuhan komunisme Sovyet. Dua kebijakannya yang terkenal adalah perestroika (restrukturisasi) dan glasnost (keterbukaan). Kebijakan tersebut menandai era baru Sovyet yang terbuka terhadap perubahan, menerima pasar, dan berbeda dengan rejim sebelumnya. Implikasinya, Gorbachev harus menerima resistensi dari pendukung komunisme Sovyet yang mengantarkan negara tersebut pada sebuah krisis politik. 1990, Sovyet bubar dan digantikan oleh Federasi Rusia.

Pergantian rejim tentu menandai babakan sejarah Baru. Boris Yelsin, orang dekat Gorbachev yang kemudian menggantikan tampuk kepemimpinannya sebagai Presiden Rusia, menawarkan pendekatan baru atas kapitalisme bagi Rusia yang baru saja berpindah tangan. Ia menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pasar secara radikal dengan menganut model kebijakan yang disebut oleh John Williamson sebagai the Washington consensus[2]. Praktis, sejak saat itu dimulailah era baru ekonomi yang berbasis pasar.

Akan tetapi, penerapan ekonomi pasar tersebut juga diikuti oleh munculnya sebuah kekuatan baru dalam politik Rusia: Oligarki. Kelompok-kelompok bisnis yang dengan cepat tumbuh pasca-kejatuhan Sovyet secara cepat pula tumbuh menjadi kekuatan politik. Kaum-kaum usahawan yang pandai memutar alat keuangan menguasai sumber-sumber daya strategis di Rusia.

BBC memberitakan bahwa selama 15 tahun, hanya segelintir grup bisnis raksasa Rusia yang menguasai aktivitas perekonomian (BBC, 27/7/2004). Ironisnya, keberadaan oligarki ini juga berimplikasi pada praktik usaha yang tidak sehat, bahkan menjurus pada praktik korupsi seperti penghindaran pajak, penipuan, dan lain sebagainya[3]. Tentu ini bukan dampak yang diinginkan dari kapitalisme yang ditanamkan.

Sehingga, akan muncul beberapa pertanyaan kritis. Mengapa oligarki muncul? Bagaimana relasi antara oligarki dan kapitalisme di Rusia? Dan mengapa oligarki di Rusia cenderung koruptif? Artikel ini mencoba untuk mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam kerangka teori oligarki dan politik Rusia.

OLIGARKI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF: TINJAUAN PUSTAKA

Istilah oligarki untuk melihat fenomena-fenomena politik telah digunakan sejak satu abad silam. Pada tahun 1911, Robert Michels, seorang sosiolog Perancis memperkenalkan istilah “hukum besi oligarki” untuk melihat fenomena partai politik di Eropa pada waktu itu. Menurut Michels, partai politik yang mempunyai kecenderungan struktur kuat –seperti partai kader— akan memiliki kecenderungan untuk bertindak oligarkis, atau memusatkan kekuasaan hanya pada segelintir elit yang berada di pucuk kekuasaan[4]. Tendensi tersebut karena kepemimpinan dalam struktur organisasi yang hierarkis akan membuat para elit yang beraa di pucuk kekuasaan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk kepentingan mereka (Michels, 1911).

Fenomena oligarki juga dapat dibaca dari analisis mengenai the iron triangle dalam politik Amerika Serikat abad 19 hingga awal abad 20. Iron triangle yang terdiri atas, mengutip Pulitzer dalam statement-nya di New York Times  yang dikutip oleh Charles Grasty (18/1/1919), yaitu the bourbonism of politicians, the materialism of industrial and commercial circles, dan the militarism of professional soldiers[5]. Tiga kutub yang mendominasi pengambil keputusan di Amerika Serikat ini di kemudian hari dikenal sebagai military-industrial complex (MIC). Pola relasi kekuasaan ini dinilai sebagai pola yang oligarkis karena memusatkan kekuasaan hanya pada segelintir elit.

Studi tentang oligarki tersebut kemudian banyak menghasilkan studi lain yang lebih kontemporer. Hadiz dan Robison (2004) menulis tema oligarki untuk menjelaskan fenomena ekonomi-politik di Indonesia pasca-Soeharto[6]. Teori oligarki digunakan untuk menggambarkan kekuatan-kekuatan yang menjadi lingkar inti kekuasaan di Indonesia, yang mendominasi struktur ekonomi dan struktur politik Indonesia pasca-Orde Baru. (Hadiz dan Robison, 2004).

Studi lain yang juga berkutat pada tema oligarki dilakukan oleh Nimrod Raphaeli ketika berbicara soal Saudi Arabia. Raphaeli melihat fenomena penguasaan sumber daya ekonomi dan keuangan oleh elit monarki Saudi[7]. Dalam struktur politik monarkis Saudi Arabia, posisi istana memang sangat sentralistik dan berkuasa. Pemusatan kekuasaan ini tidak hanya terjadi secara politik, tetapi menjalar pada penguasaan kapital oleh “pangeran” dan kerabat Raja (Raphaeli, 2003: 28).

Dalam konteks Rusia, oligarki terbentuk dari sebuah aliansi bisnis raksasa yang mendominasi aktivitas perekonomian Rusia[8]. Oligarki diyakini muncul setelah Presiden Boris Yelsin melakukan shock therapy bagi kapitalisme di Rusia yang baru saja lepas dari rejim komunisme Sovyet (Fachrurodji, 2005). Oligarki eksis karena dukungan struktur politik, yang timbul akibat proses swastanisasi di Rusia. Akibatnya, proses politik yang menggunakan instrumen demokrasi menjadi terwarnai oleh oligarki. Cerita ini tak hanya terjadi di Rusia, tetapi juga di Ukraina (Aslund, 2005).

Dari beberapa literatur di atas, disimpulkan bahwa oligarki dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari sisi politik, oligarki merupakan pemusatan kekuasaan pada segelintir elit yang menjalankan urusan publik dengan mekanisme mereka. Hal ini dapat dilihat dari teori Michels tentang “hukum besi oligarki” atau cerita mengenai rejim otoriter seperti Saudi Arabia atau Indonesia era Orde Baru. Kedua, dari sisi ekonomi-politik, oligarki merupakan relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya ekonomi pada segelintir pihak, dalam konteks ini relasi antara kaum industriawan dan elit politik yang saling menguntungkan secara timbal-balik. Cerita mengenai the iron triangle di Amerika Serikat atau oligarki bisnis Rusia masuk dalam kategori ini.

METODOLOGI, PENDEKATAN, DAN ARGUMEN

Artikel ini dimaksudkan untuk menjawab sebuah pertanyaan utama: “Mengapa oligarki Rusia muncul pasca-kejatuhan Uni Sovyet?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa teori dan pendekatan yang digunakan.

Paper ini berkutat pada pemaparan oligarki sebagai basis konseptual dan unit analisis. Sebagai basis konseptual, oligarki dipahami sebagai relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya ekonomi pada segelintir pihak, dalam konteks ini relasi antara kaum bisnis dan elit politik yang saling menguntungkan. Relasi kekuasaan ini memunculkan dampak-dampak politik dan ekonomi pada politik Rusia, sehingga oligarki Rusia menjadi sebuah kekuatan dalam dinamika politik Rusia.

Argumennya, kemunculan oligarki dapat dipahami dari dua pendekatan. Pertama, dari sisi historis, kemunculan oligarki dapat dilacak dari eksistensi kaum Borjuis Rusia yang masuk sebagai elemen penting dalam struktur sosial-politik Rusia sejak sebelum Sovyet berdiri[9]. Keberadaan borjuasi, Tsar, dan tuan-tuan tanah (feudal) merupakan bukti dari sudah eksisnya oligarki sejak sebelum era Sovyet (Fachrurodji, 2005: 116). Ketika komunisme berkuasa di Rusia, oligarki tersebut digantikan oleh partai komunis yang menjadi saluran tunggal bagi ekspresi ekonomi dan ekspresi politik rakyat Rusia. Akan tetapi, ketika rejim komunisme runtuh, oligarki tersebut mereorganisasi diri dalam wujudnya yang berbeda. Dengan pendekatan ini, oligarki diyakini memiliki basis kultural dalam sejarah Rusia.

Kedua, dari sisi ekonomi-politik, kemunculan oligarki dilihat dari proses transisi demokrasi yang di-drive oleh kepentingan-kepentingan bisnis melalui jejaring institusi keuangan internasional dan negara itu sendiri. Penggunaan kapitalisme sebuah sebuah “shock doctrine” –meminjam istilah Naomi Klein— tidak akan terjadi begitu saja tanpa peran erat dua elemen ini. Institusi keuangan supranasional seperti World Bank atau IMF masuk untuk memberi resep dan suntikan ekonomi kepada negara yang bersangkutan. Di sisi lain, negara sebagai pelaksana teknis mengejawantahkan resep kebijakan tersebut di negaranya. Inilah yang disebut sebagai “The Washington Consensus”.

Dengan dua pendekatan tersebut, paper ini berargumen bahwa oligarki tidak lahir begitu saja dari kejatuhan Sovyet, tetapi dikonstruksi oleh lingkungan dari lokus politik Rusia. Paper ini melihat kemunculan oligarki dari dua pendekatan: historis dan ekonomi-politik.

OLIGARKI DAN STRUKTUR MASYARAKAT RUSIA: ANALISIS HISTORIS

Argumen pertama dari paper ini menyebutkan bahwa oligarki adalah wajah baru dari struktur sosial dan politik Rusia pra-Sovyet yang bertransformasi. Untuk menguji argumen tersebut, paper ini akan membaca kembali sejarah sosial Rusia era Tsarism.

Menurut Fachrurodji (2005: 10), struktur masyarakat Rusia di awal-awal pembentukan identitasnya adala struktur masyarakat yang feudal[10]. Rusia terbentuk ketika Ryurik memimpin kaum Rus Kuno pada tahun 862 M dan berkedudukan di Novgorod[11]. Era ini menandai masa kepangeranan (Knyaz) dalam Rus Kuno yang menandai berdirinya identitas Rusia. Struktur sosial yang berdiri pada waktu itu antara lain Knyaz (pangeran) sebagai pelaku tertinggi, disusul oleh Boyar (kaum bangsawan), Druzhniki (bangsawan), Gradskie Lyudi (penduduk kota), Smerdy (pemilik lahan), Zakupy (petani yang meminjam faktor produksi kepada orang lain), hingga Kholopy (buruh tani). Pucuk kepemimpinan terbatas di kalangan Knyaz dan Boyar[12]. Struktur sosial ini melambangkan jenis oligarki dalam konteks masyarakat feodal dan menjadi sebuah struktur baku di masyarakat Rusia hingga abad pertengahan.

Di abad pertengahan, struktur sosial Rusia mengerucut. Dalam konteks masyarakat yang masih feodal, meminjam catatan Schmidt (1960: 24), ada tiga kelas utama dalam struktur masyarakat Rusia. Pertama, bangsawan “muzi” yang mendominasi kekuasaan ekonomi, sosial, hingga politik. Kedua, orang biasa atau l’udi dari desa dan kota dengan basis pekerjaan pertanian dan perdagangan. Ketiga, kaum kholopy yang bekerja sebagai budak dan mengabdi untuk kelas di atasnya. Pada abad ke-16, dimulailah era Tsar yang dipimpin Ivan IV. Secara de facto, pemilahan kekuasaan secara oligarkis masih tetap eksis pada era ini.

Era abad ke-19 menjadi penanda keretakan dari oligarki. Kaum bangsawan dan pemilik lahan (smerdy) telah sejak lama menjalin kekuasaan yang oligarkis atas budak (kholopy). Kereteakan hubungan ini diawali oleh reformasi besar-besaran dari Tsar pada 1861 dengan membebaskan budak-budak yang selama ini menjadi tumpuan kaum smerdy dalam mengambil keuntungan (Wade, 2005: 3). Keretakan oligarki ini kemudian bertambah skalanya ketika Rusia beralih meniadi masyarakat industrial pada abad 20[13].

Pada awal abad ke-20, Rusia telah memasuki era industrial. Era ini merupaka peralihan dari sistem “pertanian” yang mengandalkan tenaga manusia menjadi sistem “industry” yang menggunakan mesin dan manusia menjadi operator mesin-mesin tersebut[14]. Era ini melahirkan term proletariat dan borjuis, dengan pola relasi eksploitatif (Marx & Engels, 1848). Kelas pekerja di Rusia dengan cepat menerima ide-ide Marxis dan menjadikannya alat bergerak untuk melawan eksploitasi. Akan tetapi, pada era itu struktur kekuasaan masih oligarkis. Sistem Tsar masih eksis walaupun keberadaannya sudah kehilangan makna karena basis oligarkinya yang paling dekat, yaitu pemilik lahan, tidak lagi mendominasi sejak masuknya industri. Kaum proletariat kemudian mengambil peran penting dalam revolusi 1917.

Persebaran ide-ide Marxis di Rusia berimplikasi politik pada munculnya gerakan Buruh. Pada tahun 1917, ketegangan antara Tsar dan buruh yang menggalang aliansi dengan petani memuncak. Revolusi 1917 mengantarkan kaum Buruh pada pucuk kepemimpinan Sovyet dan dengan demikian mengakhiri era Tsar. Oligarki berpindah tangan: dari kaum bangsawan ke kaum buruh. Ituah revolusi Bolshevik.

Akan tetapi, struktur sosial baru juga tidak jaub berbeda dengan struktur sosial sebelumnya. Jika pada era sebelumnya oligarki terbentuk antara petani (pemilik lahan) dengan kaum bangsawan, pasca-naiknya kaum Bolshevik ke puncak kepemimpinan, oligarki berpindah tangan ke kaum Buruh. Logika pemusatan kekuasaan ke segelintir elit tetap terjaga karena elit pengambil keputusan dipusatkan pada partai komunis. Dengan struktur yang ketat dan top-down, lembaga politburo di partai memerintah dengan tangan besi. Artinya, tesis Robert Michels soal organisasi politik yang modern menjadi relevan: Who says organization, says oligarchy (Michels, 1911: 15).

Oligarki yang tetap terjaga tersebut kemudian bertahan sampai akhir abad ke-20. Penguasaan sumber daya ekonomi sepenuhnya dilakukan oleh negara, yang kemudian membagikannya kepada rakyat sesuai cita-cita komunisme Lenin. Peran negara yang begitu sentral dan kuat menjadi ciri khas komunisme Sovyet.

Ketika Gorbachev mengakhiri komunisme dengan isu glasnost dan perestroika, banyak yang percaya bahwa pada saat itu pulalah Gorbachev mulai membuka pintu masuk bagi kapitalisme di Rusia. Hal ini bukan tanpa alasan. Selama tujuh puluh tahun Sovyet berada dalam ketertutupan ekonomi, dan kondisi yang ada juga tak seideal yang dibayangkan oleh para pendiri komunisme. Tafsir Lenin dan Stalin terhadap komunisme mulai coba didobrak oleh Gorbachev. Era ini menandai akhir oligarki dari partai komunis.

Goldman (2009) percaya bahwa di akhir era rejim Sovyet, terjadi disparitas yang sangat kuat di kalangan warga Rusia. Disparitas ini, menurut Goldman, terjadi bukan dalam parameter penguasaan faktor produksi, tetapi pada kedekatan mereka dengan struktur partai yang oligarkis. Goldman mengilustrasikan, “Senior members of the communist party for example, had the use of government mansions, chauffeurs and access to exclusive shops where luxury and even basic goods, such as the sugar and meat not always available to the general public, were set aside at heavily subsidized prices”[15]. Artinya, oligarki berdampak pada disparitas ekonomi (Goldman, 2009: 7).

Rejim komunisme runtuh pada 1991 dan Boris Yelsin membawa Sovyet kea rah pembaruan ekonomi-politik Rusia. Yelsin menerapkan The Washington Consensus dengan kebijakan swastanisasi asset negara dan program “Loan for Shares” bagi para pengusaha Rusia (Goldman, 2009). Program-program tersebut menjadi celah bagi tumbuhnya perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif dan secara cepat menjadi kekuatan baru dalam bidang ekonomi. Keberadaan mereka pada dasarnya memiliki basis sosial, karena rejim komunisme Sovyet tidak menghilangkan kaum industriawan secara total, hanya membuat mereka tunduk pada peraturan negara dan secara penuh dikontrol negara. Ketika negara tidak lagi kuat, kaum industriawan yang lahir dari sebuah proses sejarah yang panjang dalam struktur sosial masyarakat Rusia tersebut kemudian bertransformasi menjadi oligarki. Beberapa pengusaha energy dan minyak seperti Roman Abramovich dan Mikhail Khordokovsky tampil sebagai pemegang kuasa ekonomi utama (Goldman, 2009: 9). Pada titik inilah oligarki mulai berkembang di Rusia[16].

Dengan demikian, analisis tersebut mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa secara historis, keberadaan oligarki sudah memiliki fondasi yang kuat di Rusia. Sejak era Rus Kuno hingga pasca-Sovyet, struktur sosial masyarakat dipilah atas pemilikan tanah dan faktor produksi, dan pola relasi kekuasaan dibasiskan pada hal tersebut. Akibatnya, hingga sebelum era Sovyet, Tsarisme masih kuat. Ketika era Sovyet, oligarki berpindah tangan ke partai komunis. Pasca-Sovyet, kaum industriawan yang tersubordinasi oleh sistem bangkit dan membangun jejaring oligarkinya, termasuk pada kekuasaan. Oligarki kemudian dipandang sebagai bagian sejarah yang secara laten berjalan di Rusia.

EKSES NEOLIBERALISME? ANALISIS EKONOMI-POLITIK

Jika dalam kerangka sejarah oligarki dipahami sebagai sebuah proses yang niscaya, karena struktur masyarakat Rusia yang memang bertipe feodal hingga komunisme berkuasa, bagaimana halnya dengan pasca-Sovyet? Salah satu kekurangan dari analisis sejarah terletak pada pembahasan Rusia pasca-Sovyet. Perubahan politik yang cepat pada tahun 1991 tidak hanya membuat sebuah rejim politik baru, melainkan juga membawa arah baru dalam kebijakan ekonomi-politik Rusia yang berpengaruh tajam pada proses politik ke depan.

Neoliberalisme kerap diidentikkan dengan The Washington Consensus, sebuah pola kebijakan yang merujuk pada paham neo-institusionalisme dalam Hubungan Internasional. The Washington Consensus diderivasikan dari kebijakan lembaga-lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Washington DC, USA, seperti IMF, World Bank, atau WTO. Kebijakan tersebut digunakan untuk memberi resep “krisis ekonomi” kepada negara-negara yang baru saja menjalani transisi menuju demokrasi atau perubahan politik.  Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh John Williamson (1990) dan secara sistematis membawa arus perubahan dalam tata ekonomi dan politik dunia[17]. Tiga ikon utama Washington Consensus, yaitu deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi, menjadi sebuah tawaran solusi untuk mengatasi krisis keuangan dan kesulitan ekonomi di berbagai negara, terutama negara berkembang (Stiglitz, 2002).

Salah satu kebijakan “Washington consensus” yang diterapkan di Rusia adalah privatisasi. Naomi Klein menyebutnya sebagai “bonfire of young democracy”. Kemunculan kapitalisme tak dapat dilepaskan dari kebijakan loan for shares dan privatisasi asset negara kepada publik (pasar). Kebijakan loan for shares dimaksudkan untuk mengatasi kelesuan usaha warga Sovyet akibat transisi dari komunisme ke demokrasi[18]. Untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, pemerintah mencanangkan kebijakan dibukanya pintu bank-bank swasta untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha (Goldman, 2009, Fachrurodji, 2005). Pinjaman itu kemudian membuka peluang bagi pebisnis untuk menjalankan roda usahanya demi pertumbuhan ekonomi[19].

Selain itu, pemerintah Yelsin juga menerapkan kebijakan privatisasi asset negara. Lahan investasi kepada publik dibuka seluas-luasnya. Logika yang digunakan adalah logika ekonomi pasar neoliberal, bahwa negara mesti menyerahkan kedaulatannya kepada pasar yang mengorganisasi dirinya sendiri (the invisible hand).  Ignatius Wibowo mencatat bahwa neoliberalisme dicirkan dengan khas oleh fenomena “Emoh Negara”. Peran negara sedemikian mungkin diabdikan untuk kepentingan pasar. Sehingga, kebijakan publik yang dihasilkan juga mesti sesuai dengan kepentingan para pebisnis yang bertransaksi di pasar. Gagasan ini disebut oleh Priyono (2003) sebagai homo economicus. Dalam pandangan Priyono, adanya homo economicus mengimplikasikan relasi-relasi manusia sebagai relasi transaksional, ekonomis; dan untuk mencapai kemakmuran individu. Oleh karena itu, pelbagai bidang kehidupan mesti diatur berdasarkan konsepsi-konsepsi ekonomi pula[20].

Kebijakan privatisasi di Rusia tak terlepas dari shock doctrine yang terlembaga. Klein (2005) menulis bahwa kebijakan yang diambil untuk mendorong kapitalisme sebagai shock doctrine di Rusia sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran mazhab Chicago yang dibawa oleh Milton Friedman dan kawan-kawan. Konsep kebijakan didesain dengan membentuk tim ahli yang basis konseptual kebijakan mereka merujuk pada neo-institusionalisme Hayek dan Friedman. Kebijakan pertama Yelsin adalah kebijakan harga secara liberal.  Klein (2007: 229) menyebutnya dengan istilah "the liberalization of prices will put everything in its right place”[21]. Dengan harga yang diatur melalui mekanisme pasar, pengaturan ekonomi akan sejalan dengan kepentingan pasar. Dan dalam basis konseptual neoliberalisme, ini akan mendorong pertumbuhan.

Akan tetapi, tentu saja kebijakan ekonomi pasar memerlukan stimulus berupa iklim usaha yang kompetitif, dan para pengusaha Rusia perlu distimulus untuk berinvestasi. Untuk itu, pada awal kepemimpinannya Yelsin mengeluarkan cheque privatisasi dan membagikannya kepada semua penduduk Rusia (Fachrurodji, 2005). Tujuannya adalah agar mereka dapat menggunakannya untuk membeli saham dari perusahaan negara dan dengan demikian mendorong iklim kompetisi bisnis[22].

Implikasi negatifnya, pembagian kupon privatisasi tidak menguntungkan semua pihak. Pihak yang menggunakan kupon tersebut tentu adalah pihak yang mempunyai modal besar. Artinya, mereka yang tidak punya modal kuat akan sangat mudah tergelincir dalam bisnis privatisasi tersebut. Dengan demikian, kebijakan privatisasi tidak hanya mendorong iklim kompetisi, tetapi juga menghasilkan “orang kaya baru” (novie russkie) di Rusia[23].

Dan hal tersebut terjadi di Rusia tanpa adanya redistribusi kesejahteraan dan pemerataan pendapatan ke semua warga Rusia Akhirnya, bermunculanlah nama-nama pebisnis raksasa yang memiliki modal kuat dan penghasilan yang berlipat ganda, seperti Boris Berezovsky, Khodordovski, atau Rem Vyakhirev. Mereka menjadi oligarki karena memanfaatkan fasilitas negara untuk menggandakan kepentingan bisnis mereka. Tentu saja, keuntungan yang besar yang mereka dapatkan adalah masuknya mereka sebagai salah satu entitas yang mempengaruhi dinamika politik Rusia, paling tidak sampai Yelsin mundur sebagai Presiden Rusia.

Artinya, jika dibaca dari logika dan analisis di atas, oligarki Rusia pasca-Sovyet muncul sebagai ekses dari kebijakan ekonomi neoliberal yang diterapkan di Rusia. Alih-alih membawa kesejahteraan, kapitalisme yang di-drive oleh shock doctrine justru menimbulkan kelompok oligarki yang mendominasi ekonomi-politik Rusia. Keberadaan mereka tak dapat terlepaskan dari seting kebijakan Washington Consensus seperti liberalisasi perdagangan, kebijakan fiskal, atau privatisasi asset negara. Sehingga, kapitalisme jika tak terkelola dengan peran negara yang kuat justru hanya akan menghasilkan oligarki bisnis dan politik yang menggurita.

KESIMPULAN DAN SINTESIS

Oligarki bisnis yang menjadi kekuatan politik di Rusia adalah fenomena yang muncul pasca-kejatuhan Sovyet di akhir abad ke-20. Artinya, oligarki merupakan fenomena transisional yang sebetulnya hanya “efek samping” dari tata kelola negara pascakomunisme.

Pemaparan di atas sampai pada dua kesimpulan. Pertama, oligarki sebagai sebuah fenomena penguasaan sumber daya ekonomi di Rusia sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak era Rus Kuno, struktur sosial masyarakat Rusia mengenal wajah oligarki dengan istilah yang berbeda, dan dengan balutan sistem feodal yang stratifikatif. Dengan demikian, ketika oligarki muncul dalam bentuknya sebagai elit-elit bisnis dan politik Rusia, ada basis sosial yang mendukung eksistensinya dalam politik Rusia.

Kedua, dalam konteks Rusia pascakomunisme, oligarki merupakan ekses dari kebijakan ekonomi neoliberal yang coba diterapkan secara radikal di Rusia pada era Presiden Boris Yelsin. Di samping memiliki basis sosial dan sejarah, oligarki juga dilahirkan dari dampak neoliberalisme berupa privatisasi asset negara dan liberalisasi pasar. Sistem ekonomi pasar tidak hanya mendorong iklim usaha yang kompetitif, tetapi juga mendorong penguasaan sumber daya ekonomi oleh para kapitalis baru yang menguasai industri Rusia.

Jika dua pendekatan tersebut disintesiskan, oligarki Rusia merupakan konstruksi dari lingkungan sejarah dan ekonomi-politik. Oligarki bukan sebuah fenomena yang lahir begitu saja dari transisi demokrasi Rusia, tetapi lebih merupakan dampak perubahan struktur masyarakat Rusia. Kita dapat menyimpulkan bahwa struktur masyarakat Rusia pada saat ini sedang bertransformasi: dari komunisme menjadi poskomunisme. Pada titik inilah oligarki menampakkan dirinya. [*]

DAFTAR PUSTAKA

Åslund, Anders. Comparative Oligarchy: Russia, Ukraine and the United States. (Warsawa: Center for Social and Economic Research, 2005.)

Fachrurodji, A. Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

Fraser, Hugh. “Russia’s Oligarch: The Risky routes to riches”. British Broadcasting Channel,  July 27, 2004.

Graty, Charles. “Forces at War in Peace Conclaves”. New York Times, January 17, 1999.

Goldman, Marshall A. “It is not Easy Being an Oligarch”. Russian Analytical Digest, July 2009.

Guniev, Sergei dan Konstantin Sonin. Dictators and Oligarchs: A Dynamic Theory of Contested Property Rights. Paper presented at ISNIE Conference (http://ssrn.com/abstract=983908).

Klein, Naomi. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. (New York: Metropolitan Press, 2007).

Michels, Robert. 1911. Political Parties: A Sociological Study of Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Collier.

Marx, Karl dan Frederich Engels.  1848. The Communist Manifesto. The Marxist publisher (http://www.marxists.org/)

Priyono, B. Herry. “Dalam Pusaran Neoliberalisme” dalam Ignatius Wibowo dan Francis Wahono (eds.) Neoliberalisme. (Yogyakarta: Cindelaras, 2003).

Raphaeli, Nimrod. “Saudi Arabia: A Brief Guide to Its Politics and Problems” Middle East Review of International Affairs, Vol. 7, No. 3 (September, 2003).

Robinson, Richard dan Vedi Hadiz. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (London: Routledge, 2004)

Stiglitz, Joseph. Washington Consensus (Deregulasi, Liberalisasi, Privatisasi): Menuju Arah Jurang Kehancuran Pent.: Darmawan Triwibowo. (Jakarta: INFID, 2002).

Wade, Rex A. The Russian Revolution, 1917.  Cambridge: Cambridge University press.

 

CATATAN KAKI

[1] Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM. NIM 08/267465/SP/22916. Paper ini merupakan tugas pengganti Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah Politik & Pemerintahan Rusia.

[2] Dikutip dari Joseph Stiglitz. 2002.  Washington Consensus (Deregulasi, Liberalisasi, Privatisasi): Menuju Arah Jurang Kehancuran (Pent.: Darmawan Triwibowo). Jakarta: INFID, diakses melalui versi .pdf pada situs http://www.dadangsolichin.com/ .

[3] Fraser, Hugh. “Russia’s Oligarch: The Risky routes to riches”. British Broadcasting Channel,  July 27, 2004.

[4] Michels, Robert. 1911. Political Parties: A Sociological Study of Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Collier.

[5] Graty, Charles. “Forces at War in Peace Conclaves”. New York Times, January 17, 1999. Retrieved from http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?_r=1&res=9407E1D71339E13ABC4052DFB7668382609EDE&oref=slogin 

[6] Robinson, Richard dan Vedi Hadiz. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (London: Routledge, 2004)

[7] Raphaeli, Nimrod. “Saudi Arabia: A Brief Guide to Its Politics and Problems”.

[8] Fachrurodji, A. Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

[9] Ibid. pp. 116.

[10] Ibid. pp. 10.

[11] Ibid. pp. 12.

[12] Ibid. pp. 22.

[13] Wade, Rex A. The Russian Revolution, 1917.  Cambridge: Cambridge University press.

[14] Marx, Karl dan Frederich Engels.  1848. The Communist Manifesto. Retrieved from http://www.marxists.org/

[15] Goldman, Marshall A. “It is not easy Being an Oligarch”. Russian Analytical Digest, July 2009.

[16] Ibid pp. 9.

[17] Stiglitz. Joseph.. Op. cit.

[18] Goldman, Marshall A.. Op. cit.

[19] Fachrurrodji, A.. Op. cit. pp. 201.

[20] Priyono, B. Herry. “Dalam Pusaran Neoliberalisme” dalam Ignatius Wibowo dan Francis Wahono (eds.) Neoliberalisme. (Yogyakarta: Cindelaras, 2003).

[21] Klein, Naomi. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. (New York: Metropolitan Press, 2007). pp. 229.

[22] Fachrurrodji, A. op. cit. pp. 201.

[23] Ibid.