Oleh : Ahmad Rizky Mardhatillah Umar[1]
Fenomena kemenangan calon yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan pilkada. Tercatat ada beberapa daerah seperti Jawa Barat (Ahmad Heryawan-Dede Yusuf) dan Sumatera Utara (Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho) yang dimenangkan oleh kader PKS. Di level kabupaten/kota, kader PKS menang di Kota Depok (Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra), Kota Banjarmasin (Yudhi Wahyuni-Alwi Sahlan), dan Hulu Sungai Selatan (Muhammad Safi’i-Ardiansyah), atau Halmahera Selatan (Abdul Gani Kasuba-Rusli Wali).
PKS juga beberapa kali memasang kadernya di berbagai pilkada walaupun harus ”mengakui” keunggulan kandidat lain. Kita dapat menyebut pilkada Jakarta (Adang Daradjatun-Dani Anwar), Banten (Zulkiflimansyah-Marissa Haque), Sumatera Barat (Irwan Prayitno-Ikasuma Hamid), Kalimantan Selatan (Ismet Ahmad-Habib Aboe Bakar), Nangroe Aceh Darussalam (Azwar Abubakar-Nasir Jamil), dan Maluku Utara (Thaib Armain-Abdul Gani Kasuba). Walaupun kandidat PKS tidak memenangi pilkada, PKS tetap dapat membuka mata rakyat bahwa sebuah kekuatan politik baru yang bervisi dakwah telah lahir di Indonesia.
A. Kekuatan Politik Baru?
Berdasarkan data pemilu 2004, tercatat bahwa PKS mampu mendulang 8.325.020 suara atau 7,34% dari total jumlah pemilih. Dari perolehan tersebut, PKS tercatat memenangi pemilu legislatif di DKI Jakarta (Daerah Pemilihan I dan II). Mereka mampu meraih 5 kursi di DPR-RI untuk daerah pemilihan tersebut dan sukses mendudukkan banyak kadernya di DPRD Provinsi DKI Jakarta.[2]
Adapun di daerah lain, PKS mampu mengantarkan kader-kadernya ke pentas politik nasional, DPR-RI. Nangroe Aceh Darussalam menyumbangkan dua kader (Nasir Jamil dan Andi Salahuddin). Provinsi di ujung timur, Maluku, mengirimkan seorang kader ke DPR-RI (Abdul Aziz Arbi). PKS secara akumulatif meraih 45 kursi di DPR-RI. Berikut perolehan suara total PKS untuk kursi DPR-RI pada Pemilu 2004.
Tabel I
Tujuh Besar Perolehan Suara Pemilu 2004
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber: www.kpu.go.id
Jika kita bandingkan dengan Pemilu 1999, tampak bahwa PKS mengalami peningkatan jumlah konstituen. Pada pemilu tersebut, PKS masih menggunakan nama Partai keadilan (PK) dan dipimpin oleh Nurmahmud Ismail). Berikut hasil pemilu 1999 yang dilansir oleh situs resmi KPU.
Tabel II
Tujuh Besar Perolehan Suara Pemilu 1999
| No. | Nama Partai | Jumlah Suara | Jumlah Kursi |
| 1. | PDIP | 35.689.073 | 153 |
| 2. | Golkar | 23.741.749 | 120 |
| 3. | PPP | 11.329.905 | 58 |
| 4. | PKB | 13.336.982 | 51 |
| 5. | PAN | 7.528.956 | 34 |
| 6. | PBB | 2.049.708 | 13 |
| 7. | Partai Keadilan | 1.436.565 | 7 |
Sumber : www.kpu.go.id[3] dan
http://indonesiakemarin.blogspot.com/
Jika kita bandingkan, perolehan suara PK dan PKS dalam rentang waktu 1999-2004 mengalami peningkatan sebesar 6.888.455 suara atau setara dengan 82,74%. Secara kursi pun mereka terdongkrak sebesar 38 kursi. Hasil ini menjadikan PKS sebagai partai dengan peningkatan suara terbesar. Perolehan suara PDIP, PPP, PKB, dan PAN justru menurun (lihat tabel III).
Tabel III
Suara Partai Besar pada Pemilu 1999 dan 2004
| No | Partai | Jumlah 1999 | Jumlah 2004 | Keterangan |
| 1 | Golkar | 23.741.749 | 24.480.757 | Meningkat 739.008 suara |
| 2 | PDIP | 35.689.073 | 21.026.629 | Menurun 14.662.444 suara |
| 3 | PKB | 13.336.982 | 11.989.564 | Menurun 1.347.418 suara |
| 4 | PPP | 11.329.905 | 9.248.764 | Menurun 2.081.141 suara |
| 5 | PKS (PK) | 1.436.565 | 8.325.020 | Meningkat 6.888.455 suara |
| 6 | PAN | 7.528.956 | 7.303.324 | Menurun 225.632 suara |
| 7 | PBB | 2.049.708 | 2.970.487 | Meningkat 920.779 suara |
Hasil Olahan Penulis
B. Berkaca pada Pilkada Kalimantan Selatan
Kita akan menganalisis perolehan suara PKS di Kalimantan Selatan, daerah kebanggaan kita. Di daerah ini, PKS mampu meloloskan dua orang kadernya di pemerintahan, yaitu Alwi Sahlan (Wakil Walikota Banjarmasin) dan Ardiansyah (Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan). Selain itu, koalisi PKS dengan partai lain juga berjalan sukses dengan mengantarkan nama-nama seperti Adriansyah-Atmari (Tanah Laut), Idis Nurdin Halidi-Ahmad Fauzi (Tapin), atau Fakhruddin-Aunul Hadi (Hulu Sungai Utara).
Kalimantan Selatan secara kultural adalah daerah yang sangat religius. Di daerah ini kita akan sangat jarang mendapati tempat yang tidak memiliki mesjid. Walaupun, jamaah mesjid tersebut terkadang hanya seorang imam dan seorang makmum. Bahkan dalam persoalan politik pun, seorang politisi harus memiliki nuansa keislaman yang kental untuk ”bermain” di daerah ini.
Kondisi sosiokultural masyarakat Kalimantan Selatan ini berpengaruh pada pilihan masyarakat di Pemilu. Pada pemilu 2004, Partai Golkar memperoleh suara terbanyak dengan 323.298 suara, disusul oleh PPP dengan 220.735 suara. PKS sendiri menempati peringkat ketiga dengan 166.847 atau sekitar 10,71% dari total suara keseluruhan. PKS memenangkan pemilu di dua kabupaten, yaitu Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan. Sedangkan di Kota Banjarmasin, PKS menempati peringkat kedua dengan 38.606 suara (13,99%).[4]
Adapun pada Pilkada 2005, PKS memilih berkoalisi dengan PAN untuk mengusung Ismet Ahmad-Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Ismet Ahmad adalah mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau juga merupakan seorang guru besar Universitas Lambung Mangkurat.
Adapun Habib Aboe Bakar Al-Habsyi adalah Wakil Sekretaris Jenderal PKS dan anggota DPR-RI. Kendati bukan urang banua asli, beliau termasuk figur yang familiar di mata urang banjar karena masih termasuk kalangan habaib yang memiliki posisi cukup terhormat di mata urang banjar. Pasangan ini menghadapi empat kandidat lain, yaitu Rudy Ariffin-Rosehan NB, Gusti Iskandar SA-Hafiz Anshary, Muhammad Ramlan-Baderani, dan Sjachriel Darham-Noor Aidi.
Pilkada berjalan. Hasilnya memang tidak jauh berbeda dengan analisis beberapa pihak. Rudy Ariffin dan Rosehan NB dapat memastikan tiket menuju DA-1, dan mesin politik PKB-PPP berjalan baik. Apalagi suara kandidat Golkar dan PDIP mengalami penurunan. Namun kemenangan mereka tidak merata meski secara kuantitas mereka menang.
Ismet Ahmad dan Habib Aboe Bakar pada hari pertama membuat kejutan dengan sempat memimpin perolehan suara. Perolehan suara mereka berasal dari daerah Hulu Sungai atau Banua Lima, yaitu Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, dan Tabalong. Namun, Rudy Ariffin yang memiliki basis massa kuat di Martapura berhasil menutupi kekalahan mereka di Hulu Sungai, apalagi Tanah Bumbu juga memenangkan mereka. Mereka juga menang secara tipis di daerah perkotaan (Banjarmasin dan Banjarbaru). Berikut hasil Pilkada Kalsel tahun 2005.
Tabel IV
Perolehan Suara Pilkada Kalsel 2005
| No | Nama Pasangan | Partai Pengusung | Jumlah | % |
| 1 | Gusti Iskandar SA – Muhammad Hafiz Anshary | Partai Golkar | 310.216 | 21,39% |
| 2 | Sjachriel Darham – Noor Aidi | PDIP-PBR | 178,695 | 12,32% |
| 3 | Muhammad Ramlan - Baderani | PD – Koalisi Partai Kecil | 87.172 | 6,01% |
| 4 | Rudy Ariffin - | PKB-PPP | 469.362 | 32,36% |
| 5 | Ismet Ahmad – Habib Aboe Bakar Al-Habsyi | PAN-PKS | 404.880 | 27,92% |
| 6 | Tak Menggunakan Hak Pilih | 759.247 | 33,31% | |
| 7 | Rusak, Tidak Sah, dll. | 76.172 | 3,33% | |
| TOTAL | 2.285.734 | 100% | ||
Sumber: Banjarmasin Post, 12 Juli 2005
Persaingan politik di Kalimantan Selatan memang cukup menarik untuk diulas. Poin yang patut dianalisis adalah, bagaimana peta kekuatan politik di Kalimantan Selatan pada umumnya? Berikut ulasan penulis mengenai kekuatan politik di Kalimantan Selatan.
C. Memetakan Kekuatan Politik di Kalimantan Selatan
Mari kita analisis hasil pilkada tersebut. Hasil pilkada 2005 dan pemilu 2004 dapat kita lihat pada terbaginya Kalimantan Selatan ke dalam beberapa daerah konsentrasi politik. Daerah pertama adalah daerah Hulu Sungai (HSS-HSU). Daerah ini adalah basis kekuatan PKS, terbukti dengan kemenangan Ismet Ahmad-Habib Aboe Bakar di semua daerah tersebut.
Pada pemilu 2004, PKS juga dapat memenangi daerah HSS dan HST, dan menempati peringkat ketiga di HSU. HSU sendiri adalah basis kekuatan PPP, karena daerah ini adalah kampung halaman KH. Ideham Khalid, mantan Ketua PBNU dan Ketua MPR-RI. Adapun Balangan dan Tabalong, meski termasuk daerah Hulu Sungai, tidak dikuasai PKS. Tabalong adalah basis kekuatan PAN dan Golkar, sedangkan Balangan dikuasai oleh PDIP.
Daerah kedua adalah Kabupaten Banjar dan Tapin. Daerah ini adalah basis kekuatan PKB yang memperoleh kemenangan di Tapin dan menempati peringkat ketiga di Kabupaten Banjar. Dua daerah ini kemudian menjadi lumbung suara Rudi Ariffin-Rosehan yang akhirnya dapat menutupi perolehan suara Ismet Ahmad-Habib Aboe Bakar yang menang di Hulu Sungai.
Daerah ketiga adalah Kotabaru dan Tanah Bumbu. Dua daerah ini secara etnografis merupakan daerah permukiman para transmigran dan mayoritas penduduknya beretnis Bugis. Peta politik di dua daerah ini hampir sama dengan Sulawesi Selatan yang didominasi oleh Golkar, terbukti dengan kemenangan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah di Kotabaru. Meski demikian, Tanah Bumbu justru menjadi daerah kemenangan Rudi Ariffin-Rosehan.
Adapun daerah kelima adalah Barito Kuala yang dikenal sebagai daerah pehiliran karena berdekatan dengan muara Sungai Barito. Daerah ini merupakan basis Golkar sejak dulu. Terbukti, Golkar dapat mendudukkan seorang kadernya, Hasanuddin Murad, sebagai Bupati untuk masa jabatan 2007-2012. Pada pilkada 2005 pun Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mendulang suara di daerah ini.
Daerah terakhir adalah daerah perkotaan, yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru. Walaupun Golkar memenangkan Pemilu di daerah ini, kita tidak dapat mengklaim bahwa dua kawasan ini adalah basis kekuatan Golkar. Pada pilkada yang lalu, dua kawasan ini bahkan dimenangkan oleh Rudi Ariffin-Rosehan. Meski demikian, PKS dan PAN pun juga memiliki kekuatan karena kader mereka berhasil menjadi walikota dan wakil walikota di Banjarmasin. Mereka juga mampu menang di Banjarbaru meski dengan koalisi beberapa partai.
Daerah perkotaan ini ini secara politik lebih cenderung heterogen dan terdiferensiasi. Masyarakat di daerah ini memiliki tingkat pendidikan politik yang cukup baik sehingga pandangan politik pun beragam. Sehingga, terdapat keberagaman yang menyebabkan masyarakat di kawasan ini terfragmentasi ke beberapa kekuatan politik yang agak sulit dipetakan.
D. Kekuatan Kaum Muda
Muncul pertanyaan, mengapa PKS dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan politik alternatif beberapa tahun terakhir ini? Tak lain, PKS mampu mentransformasi diri dalam politik Indonesia karena mereka memiliki sistem kader yang kuat. Dalam tradisi PKS, politisi tua tidak menduduki pos jabatan di kepengurusan Dewan Pimpinan partai. Mereka duduk di Majelis Pertimbangan atau Dewan Syuro. Selebihnya, anak-anak mudalah yang menggerakkan partai.
Sebagai contoh kita dapat melihat nama-nama di DPP PKS seperti Fahri Hamzah (Wakil Sekretaris Jenderal), Fitra Arsil (Departemen Politik dan Hukum), atau Nugroho Widyantoro (Departemen Diplomasi Internasional). Mereka masih berusia relatif muda, belum mencapai 40 tahun. Adapun ”orang-orang tua” seperti Ustadz Hilmi Aminuddin atau Ustadz Surahman Hidayat berada di jajaran DSP, MPP, maupun Dewan Syuro.
Begitu juga dengan kader PKS yang duduk di legislatif. Tercatat ada beberapa anggota DPR-RI tidak mencapai 35 tahun ketika diangkat, seperti Rama Pratama atau Andi Rahmat. Anggota DPR-RI yang tua dapat dihitung dengan jari, seperti Ustadz Soeripto, Ustadz Djalaluddin Asy-Syathibi, Ustadz Yusuf Supendi, atau Ustadz Abu Ridho (Abdi Sumaithi). Hal ini menyebabkan PKS membawa dinamika sendiri di forum-forum DPR yang penuh dengan berbagai intrik politik (Basthoni, 2005)[5].
Di Kalimantan Selatan, kita dapat menyebut nama seperti Ahmad Jazuli dan Sirajuddin Habibi (Kota Banjarmasin), Ardiansyah (HSS), atau Jayadi Noor (Banjarbaru). Belum lagi kader-kader yang duduk di kepengurusan DPW PKS seperti Akh Hendra, SE (Ketua Bidang Pembinaan Pemuda) dan Akh Wahyudi, ST (Sekretaris Umum). Di DPD PKS Kota Banjarmasin sendiri (tempat domisili penulis), ada beberapa nama muda seperti Akh Fahruri, ST (Wakil Sekretaris) dan Akh Wido Widagdo (Ketua Bidang Pembinaan Pemuda) yang juga berusia muda.
Kekuatan anak muda inilah yang menyebabkan PKS dapat bergerak lincah dalam program kerjanya. Dengan dukungan kaum muda pula PKS mampu melakukan sosialisasi ke kalangan grass-root dan memiliki manajemen yang cukup baik tanpa menghilangkan nilai dakwah dan visi ideologis. Ini prestasi yang jarang bisa dilakukan oleh partai-partai yang telah mapan.
Memang selain PKS ada Partai Demokrat yang mampu mendulang 56 kursi di DPR-RI. Akan tetapi, kemenangan Partai Demokrat lebih dikarenakan faktor popularitas Susilo Bambang Yudhoyono yang memang dekat dengan rakyat. Partai Demokrat juga mampu secara finansial. Hal tersebut membuat Partai Demokrat berbeda dengan PKS. Perbedaannya, PKS tidak menonjolkan seorang figur sentral. Mereka lebih menonjolkan platform dan sikap politik yang jelas-jelas memasukkan Islam sebagai visi ideologis. Selain itu, haluan politik kedua partai baru ini juga berbeda.
Dengan demikian, posisi PKS dapat dikatakan kuat karena tidak bergantung pada seorang figur yang popularitasnya sewaktu-waktu bisa memudar. PKS pun memiliki kekuatan karena militansi kader-kadernya serta keteguhan memegang Islam yang menjadikan partai ini semakin bersinar di pentas politik lokal dan nasional.
E. Implikasi dan Prospek : Awal Kejayaan PKS?
Sebagai partai Islam, PKS memang memiliki beberapa tantangan dalam mengembangkan sayap. Tantangan tersebut terkadang berasal dari sesama partai Islam yang juga mencari dukungan konstituen. Tantangan lain terkadang juga berasal dari partai-partai yang berhaluan kebangsaan namun memiliki basis massa yang cukup kuat di kalangan umat Islam.
Akan tetapi, fakta telah menunjukkan bahwa PKS mampu bergerak secara perlahan dan menambah dukungan dengan baik. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah konstituen pada Pemilu 2004, kemenangan PKS di beberapa daerah, dan keberhasilan kandidat PKS dalam meraih dukungan yang signifikan pada Pilkada 2005 di Kalimantan Selatan (meskipun gagal menjadi gubernur). Selain itu, PKS juga memiliki beberapa keunggulan lain yang dapat dioptimalkan untuk mencapai target 20% suara di Pemilu 2009.
Berbicara mengenai prospek ke depan, penulis menganalisis ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan evaluasi PKS di Kalimantan Selatan. Hal-hal tersebut antara lain:
Pertama, PKS dapat memaksimalkan potensi suara di HSS dan HST sebagai modal awal dalam menggalang dukungan di Pemilu 2009. Di HSS dan HST, PKS meraih kemenangan yang cukup besar pada Pemilu 2004 dan Pilkada 2005. Bahkan PKS mampu mendudukkan kadernya (Ardiansyah, SHut) sebagai Wakil Bupati HSS dan mencatatkan dua kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD HST (Sirajul Rahman dan Faqih Jarjani). Ini berarti, PKS telah memiliki potensi yang cukup besar untuk melipatgandakan suara pada Pemilu 2009.
Strategi politik di daerah ini, menurut penulis, adalah dengan mendekati kalangan pemilih di dua daerah terbesar HSS, Kandangan dan Negara. Selain itu, PKS juga harus terus menjalin hubungan baik (bukan komunikasi politik) dengan kalangan ulama dan umara (pemimpin lokal) agar silaturrahim dapat terjaga tanpa harus melakukan politisasi berlebihan di kalangan pesantren.
Kedua, PKS perlu memperhitungkan para pemilih pemula di perkotaan (Banjarmasin dan Banjarbaru). Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pemilih yang berusia cukup muda dan tidak memiliki pengetahuan politik yang memadai. Caranya, PKS dapat mengoptimalkan event-event dakwah yang akrab dengan kawula muda dan mencerminkan kepedulian terhadap penyelamatan generasi muda dari fenomena loss generation.
PKS juga dapat mengoptimalkan peran aktivis-aktivis dakwah, baik di kalangan kampus atau sekolah. Hal ini beranjak dari pengalaman DKI Jakarta dan Jawa Barat di mana potensi mahasiswa UI yang memang didominasi oleh aktivis dakwah dapat memberi sumbangan suara yang signifikan bagi PKS. Apalagi berbagai kampus di DKI Jakarta sejak lama telah dibina oleh Tarbiyah, apalagi di UI yang selalu meloloskan kader-kader dakwah sebagai pimpinan organisasi mahasiswa sejak era Eep Saefullah Fatah sampai era Edwin Nofsan Naufal sekarang (Sidiq, 2003).[6]
Ketiga, PKS harus berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan publik yang dihasilkan, baik di eksekutif maupun legislatif. Langkah yang patut dilakukan oleh PKS adalah bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai kurang tepat. Ini harus dilakukan oleh kader-kader PKS yang berdakwah di legislatif.
Langkah yang dilakukan oleh Ahmad Jazuli, anggota DPRD Kota Banjarmasin dalam kasus dana siluman kemarin patut diapresiasi. APBD yang dibuat harus tepat dan prosedur administratifnya pun jelas. Kasus dana political allocative, misalnya, yang dipegang oleh DPRD untuk disalurkan ke masyarakat harus diperhatikan penggunaannya. Juga dalam perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini diwacanakan. PKS harus tetap bersikap kritis dan tidak terjebak pada politik kepentingan di DPRD. PP No 41 tahun 2007 yang menjadi dasar hukum dari perombakan OPD harus diperhatikan.
Tiga poin inilah yang dapat penulis tawarkan untuk membangun banua sejahtera. PKS sebagai salah satu kekuatan politik nasional harus tetap konsisten dengan visinya untuk membangun negeri yang sejahtera. Oleh karena itu, keberadaan PKS di berbagai lembaga politik sangat diperlukan. Maju terus PKS, fa idza azzamta fatawakkal ’alallah![7]
Daftar Pustaka
Al-Qur’an dan Terjemahnya, Madinah : Khadim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fahd.
Bastoni, Hepi Andi, 2006. Penjaga Nurani Dewan, Lebih Dekat dengan 45 Anggota DPR-RI Fraksi PKS. Bogor: Al-Bustan.
Pemilu 1999 -- Pemilu pertama di Era Reformasi. Artikel didownload dari http://indonesiakemarin.blogspot.com/2007/06/pemilu-1999-pemilu-pertama-di-era.html.
Pemilu 1999. Artikel didownload dari http://www.kpu.go.id/sejarah/pemilu1999.shtml
Rudy Resmi Gubernur.
Sidiq, Mahfudz. 2003. KAMMI dan Pergulatan Reformasi (Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokratisasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi. Solo: Era Intermedia.
Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum, www.kpu.go.id..
[1] [1] Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Alumnus SMAN 1 Banjarmasin, Sekarang Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UGM. Aktif menulis di media massa lokal. Penulis dapat dikunjungi di http://ibnulkhattab.blogspot.com.
[2] Dilansir dari situs resmi KPU, www.kpu.go.id
[5] Bastoni, Hepi Andi, 2006. Penjaga Nurani Dewan, Lebih Dekat dengan 45 Anggota DPR-RI Fraksi PKS. Bogor: Al-Bustan.
[6] Sidiq, Mahfudz. 2002. Sidiq, Mahfudz. 2003. KAMMI dan Pergulatan Reformasi (Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokratisasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi. Solo: Era Intermedia.
[7] Jika kamu telah bertekad, maka berserah dirilah kepada Allah!
Artikel ini merupakan Artikel Penulis Ketika SMA, Meraih Juara I di Lomba Penulisan tentang PKS dalam rangka Milad ke-10 PKS, Mei 2008.