Senin, 02 Februari 2009

Impor Beras, Pembangunan Ekonomi, dan Politik Luar Negeri RI

A. Kedaulatan Ekonomi Indonesia di Persimpangan Jalan: Sebuah Pendahuluan

Gelombang reformasi telah mengawali sebuah fase baru kehidupan ekonomi Indonesia. Salah satu isu yang mengemuka dalam grand design reformasi ekonomi adalah kedaulatan ekonomi nasional yang mulai diancam oleh dua persoalan : investasi tanpa batas dan impor produk pangan.

Mengapa dua persoalan tersebut menjadi isu yang cukup menarik bagi tata perekonomian negara kita? Pertanyaan tersebut menarik untuk dielaborasi lebih lanjut karena pada saat ini kita tengah dikejutkan oleh isu impor beras. Ironis, karena sebagai produsen padi terbesar di dunia, Indonesia justru membeli beras untuk konsumsi masyarakat kita. Hal ini juga merupakan bukti dari salah kelola kebijakan pangan pemerintah. Padahal, Indonesia dulu sempat bangga atas prestasi swasembada pangan.

Persoalan lain yang juga menarik untuk diulas adalah investasi yang terlalu lebar. Kita mungkin sekarang tengah geram karena UU Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh pemerintah justru membuat investor asing –disebut sebagai korporatokrasi oleh Perkins (2004)[1]— bertepuk tangan karena mereka dapat menanamkan modal secara sangat bebas.

Apalagi, tren kebijakan pemerintah adalah privatisasi BUMN yang sekarang dijalankan secara sistematis dan periodik dengan alasan ingin memperoleh capital gain atas penjualan saham-saham tersebut. Tak hanya BUMN, beberapa aset negara lain seperti Blok Tangguh yang menghasilkan gas alam juga dijual kepada pihak asing karena alasan yang tak jauh berbeda: ingin mendapatkan fresh money dari penjualan tersebut.

Dua hal di atas sebenarnya memberi implikasi besar bagi kondisi perekonomian rakyat yang tidak didukung oleh modal besar.. Di satu sisi, pemerintah atau importir mungkin mendapat keuntungan. Tetapi, secara mikro hal tersebut justru berbahaya karena akan berakibat pada ketidakstabilan harga pasar. Posisi produk pangan domestik yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat terancam jatuh. Ini tidak sehat bagi perkembangan usaha ekonomi rakyat dalam menghadapi era pasar bebas nanti

Dua hal tersebut menimbulkan pertanyaan, sejauh manakah keterlibatan pihak asing dalam bentuk impor atau investasi mempengaruhi usaha ekonomi rakyat yang notabene paling banyak di Indonesia? Hal tersebut akan kami elaborasi dalam paper ini.

B. Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Politik Luar Negeri

Variabel yang kami bahas di sini adalah impor dan investasi. Dua kebijakan ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dan bermuara pada paradigma pembangunan neoklasik (Clements, 1999)[2].

Pertama, masalah impor produk pangan. Dalam teori perdagangan internasional, Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan bahwa ekspor dan impor diperlukan oleh suatu negara karena adanya spesialisasi hasil produksi antarberbagai negara. Ricardo kemudian mengembangkan teori keuntungan komparatif[3].

Lebih jauh, Friedman (1970)[4] kemudian menyatakan bahwa perdagangan internasional memerlukan penghapusan proteksi dan intervensi negara, sehingga muncullah konsep perdagangan bebas. Model kebijakan seperti ini dipotret oleh Baswir dkk. (2003)[5] sebagai backward linkage and forward linkage dalam konteks Indonesia, karena ketika diterapkan di sektor pertanian yang notabene adalah ekonomi rakyat, kebijakan ini justru merugikan petani sebagai pelaku pasar dan menguntungkan spekulan dan importir yang mempermainkan harga ketika produk pertanian diimpor.

Kedua, investasi asing. Pada dasarnya, investasi adalah sebuah hal yang diperlukan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. GDP suatu negara dalam sisi pengeluaran akan memuat investasi yang dilakukan Hanya saja, investasi memerlukan pengaturan-pengaturan. Dalam perspektif neoklasik, intervensi negara dalam mengatur investasi ini diusahakan sesedikit mungkin (Clements, 1999).

Perspektif neoklasik tersebut mengimplikasikan adanya pasar bebas, sebagaimana konsep Friedman (1970) di atas. Dengan adanya pasar bebas, Friedman berkeyakinan bahwa standard hidup masyarakat akan bertambah sebagai trickle down effect dari adanya investasi yang kompetitif. Pasar yang dibiarkan bekerja sesuai dengan mekanisme supply and demand akan mendorong kompetisi bagi warga, dan dengan sendirinya menumbuhkan pendapatan masyarakat. Investasi akan membuka lapangan kerja, dan secara makro ataupun mikro akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun konsep ini dikritik oleh para teoritisi strukturalis yang menyatakan bahwa perlu adanya perombakan struktur sosial dan ekonomi masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hirschmann (1964). Pendekatan strukturalis menganggap persoalan kemiskinan atau persoalan ekonomi bukan terletak pada ketidakmampuan masyarakat dalam berkompetisi, melainkan pada struktur ekonomi yang menegaskan adanya kesenjangan antara pemilik modal dan tenaga kerja, atau dalam konteks ini masyarakat miskin dan pemilik modal besar.

C. Polarisasi Pemutus Kebijakan Ekonomi Indonesia

Sebuah dilema yang terjadi dalam pembangunan Indonesia sekarang adalah menentukan keberpihakan pemerintah kepada pasar (market-state) atau kepada kesejahteraan rakyat (welfare-state). Dilema tersebut kemudian menimbulkan adanya polarisasi dalam pemutus kebijakan pembangunan dari era awal kemerdekaan.

Kutub pertama menganggap pasar (market) sebagai basis perekonomian. Kutub ini menggunakan teori pembangunan Rostow[6] yang berciri neoklasik. Aliran ini berkeyakinan rantai kemiskinan dapat diputus dengan mengendalikan stabilitas makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, atau pasar bebas sehingga akan terjadi trickle down effects kepada rakyat. Hal ini kemudian menghasilkan kebijakan pembangunan

Kutub ini diwakili oleh Widjojo Nitisastro, JB. Sumarlin, Soemitro Djojohadikoesoemo dan ekonom-ekonom lulusan University of California at Berkeley yang disebut oleh Baswir (1999) sebagai Mafia Berkeley. Seperti diutarakan oleh Lombard (1983), kubu ini sangat mendominasi pemutus kebijakan ekonomi Indonesia di Orde Baru.

Kutub kedua menganggap kesejahteraan rakyat sebagai basis perekonomian. Kubu ini disebut sebagai kubu welfare-state atau negara kesejahteraan. Kelompok ini beranggapan pemberdayaan sektor riil dengan sistem ekonomi kerakyatan berbasis demokrasi ekonomi sangat tepat dilaksanakan di Indonesia untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memutus rantai kemiskinan.

Konsep ini berakar dari konsep berdikari yang pernah dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Berada di garda terdepan, Prof. Mubyarto dan Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM (sekarang Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan) yang menelurkan berbagai gagasan tentang agenda pembangunan kerakyatan.

Terpolarisasinya paradigma kebijakan yang dianut oleh kedua belah pihak ini bermuara pada ideologi yang berbeda. Soekarno memegang prinsip-prinsip sosialisme yang diadaptasi ke dalam realitas Indonesia, sehingga melahirkan Marhaenisme.

Di sisi lain, pemutus kebijakan yang disebut oleh Baswir (1999)[7] sebagai mafia berkeley sangat terpengaruh dengan pandangan-pandangan developmentalisme yang cenderung liberal sehingga muncullah polarisasi. Pada gilirannya, perbedaan ini kemudian ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh presiden atau menteri.

D. Impor Produk Pangan: Bagaimana Nasib Petani?

Bangsa kita sejak dulu telah dikenal sebagai bangsa agraris, bangsa yang menyandarkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Sebagai contoh, di Kalimantan Selatan saja produksi padi telah mencapai 313.815 ton dengan produksi gabah kering giling mencapai 1,95 juta ton (Radar Banjarmasin, 27 April 2008)[8]. Selain itu, data statistik tahun 1998 juga menyebutkan bahwa 62,7% dari 39,8 juta pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil dan mikro bekerja di sektor pertanian[9]. Ini berarti, sektor ekonomi rakyat di Indonesia terkonsentrasi di sektor pertanian.

Apa yang terjadi ketika sektor pertanian yang justru merupakan sektor vital kemudian diwarnai dengan impor beras? Volume impor beras pada era orde baru cukup fluktuatif. Akan tetapi, fenomena yang patut kita cermati adalah bahwa volume impor pada 1995 dan 1996 adalah lebih dari satu juta ton. Hal ini patut kita pertanyakan, apa yang terjadi dengan kebijakan pertanian di negara kita yang ternyata 62,7% dari 39,8 juta pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil dan mikro bekerja di sektor pertanian?

Data di atas, jika kita kaitkan dengan volume impor yang cukup besar, akan menunjukkan bahwa impor beras yang besar akan menurunkan kontribusi sektor pertanian dalam penciptaan tenaga kerja. Jika 62,7% dari UKMK pada tahun 1998 adalah sektor pertanian, kita dapat mengetahui bahwa jumlah tersebut sebenarnya menurun. Apalagi, tata niaga pangan yang dikembangkan oleh Bulog (memiliki backward linkage dan forward linkage) cenderung oligarkis karena ternyata pada akhir era Orde Baru perusahaan mitra Bulog sebagai perantara berada pada lingkaran elit kekuasaan, seperti Liem Sioe Liong atau Ayong (Baswir, 2003: 63)[12].

Bagaimana dengan sekarang? kebijakan impor beras justru menimbulkan kontroversi. Pada tahun 2005, muncul kebijakan impor beras 250.000 ton yang dianggap oleh Menteri Pertanian sebagai upaya untuk menekan laju inflasi (Tempo, 22 November 2005)[13]. Menteri Pertanian menyebut bahwa impor tersebut tidak terkait dengan stok beras di gudang Bulog, karena faktanya stok menunjukkan surplus. Kebijakan impor tersebut dibuat untuk memberi dampak psikologis bagi pasar agar harga tidak melambung terlalu tinggi.

Di berita yang lain, Kepala Bulog juga mengisyaratkan bahwa kebijakan impor juga sangat berkaitan dengan harga beras di pasar agar tidak jatuh atau tidak terlalu tinggi karena kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran (Kompas, 24 September 2005)[14].

Pernyataan tersebut jika kita analisis memiliki beberapa implikasi.

Pertama, inflasi terjadi karena permintaan atas suatu barang bergerak meningkat. Mungkin saja, alasan pemerintah mengizinkan impor adalah untuk menambah penawaran beras sehingga harga jatuh. Namun yang mesti kita perhatikan, keputusan pemerintah untuk menambah penawaran beras berisiko menjatuhkan harga pasar. Hal ini akan berimplikasi pada kerugian yang diderita oleh petani sehingga produktivitas petani turun. Kebijakan ini sudah jelas tidak berpihak pada petani, melainkan pada pasar.

Kedua, kelebihan penawaran sebenarnya dapat diatasi dengan menambah produksi. Hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memberdayakan sektor pertanian dengan menambah modal para petani. Kami melihat pentingnya peranan lembaga keuangan mikro yang menyalurkan kredit produktif dengan mekanisme yang tepat dan memang menguntungkan. Selain itu, keberpihakan pemerintah pada petani melalui fasilitas-fasilitas kredit juga perlu diperhatikan.

Ketiga, kebijakan impor beras jika kita tinjau dari perspektif politik luar negeri juga akan membawa masalah. Salah satu dilema yang dihadapi oleh negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, adalah memilih antara bantuan (aid) atau kemandirian (independence)[15]. Seperti sudah kami jelaskan, kebijakan impor produk pangan merupakan sebuah bentuk dari ketergantungan antara Indonesia dengan negara lain. Hal ini jika diteruskan justru akan memperlemah kekuatan nasional Indonesia –dalam hal ini pertanian— yang berpotensi memperlemah posisi tawar Indonesia.



Footnotes

[1] John Perkins. Confession of an Economic Hit Men (San Fransisco: Berret-Koehler, 2004).
[2] Kevin Clements. From Left to Right in Development Theory, pent. Endi Haryono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, cetakan kedua).
[3] Maksudnya, dua buah negara yang berdagang akan mendapat keuntungan ketika melakukan spesialisasi produksi dengan keuntungan masing-masing. Teori ini berbeda dengan keuntungan absolut (Adam Smith) yang menyatakan bahwa spesialisasi menghasilkan keuntungan mutlak dari satu produk yang kemudian membuat satu negara tergantung dari hasil produksi tersebut.
[4] Milton Friedman. Foreign Economic Aid: Means and Objectives (London: Penguin Books, 1970) sebagaimana dikutip dari Clements, 1999, op.cit.
[5] Revrisond Baswir dkk., 2003. op.cit.
[6] Pada intinya, teori Rostow mengemukakan lima tahapan pembangunan, yaitu masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas, tinggal landas, pematangan, dan konsumsi massa yang bersifat besar. Lihat W.W. Rostow,
[7] Revrisond Baswir, Mafia Berkeley (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
[8] Radar Banjarmasin, 27 April 2008. Kalimantan Selatan Peringkat Dua: Peningkatan Produksi Padi di Indonesia.
[9] Adi Sasono. 1999. Ekonomi Kerakyatan dalam Dinamika Perubahan, Makalah disampaikan dalam konferensi internasional Ekonomi Jaringan: Menuju Demokratisasi Ekonomi di Indonesia, Hotel Shangri-La, Jakarta, 6-7 Desember 1999. Diakses melalui situs www.unhas.ac.id/~rhiza/makalah/adisas.html
[10] Baswir, op.cit. pp. 63.
[11] Ibid. pp. 6.
[12] Ibid. pp. 63..
[13] Lihat Tempo, Impor Beras Buat Menahan Laju Inflasi, 22 November 2005.
[14] Kompas, Impor Beras: Pertaruhan Kredibilitas Pemerintah. 24 September 2005.
[15] Presentasi mata kuliah Politik Luar Negeri dan Diplomasi Republik Indonesia, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM, Dr. Siti Muti’ah Setiawati dan Prof. Dr. Jahja A. Muhaimin, 2008.

Mengenai Pembaratan dan “Benteng Budaya”

(Review Dennis Lombard Nusa Jawa Silang Budaya, Bab V, “Peralihan Budaya atau Penolakan?”)

Fenomena pembaratan telah menyertai masuknya budaya barat ke Indonesia. Akan tetapi, di sini muncul pertanyaan: Bagaimana respons masyarakat terhadap masuknya budaya tersebut? Apakah muncul peralihan budaya atau penolakan budaya dari masyarakat yang notabene telah hidup dengan tradisi yang mengakar? Lombard menganalisis hal ini dalam bukunya, “Nusa Jawa Silang Budaya”, Bab V.

Lombard mengulas dalam aspek kesusastraan tradisional. Pengaruh Belanda –atau londo dalam bahasa Jawa— sedikit banyaknya disebutkan dalam beberapa karya sastra nusantara dengan analogi “orang putih”. Karya sastra melayu, misalnya, menyebutkan orang Belanda dalam dua perspektif: baik dan jahat. Akan tetapi, mayoritas karya sastra tersebut mengantagoniskan karakter orang Belanda seperti disebutkan oleh Syekh Abdullah dalam karyanya, Hikayat Mareskalek. Oleh karena itu, Lombard mengakui bahwa budaya Barat dianggap asing dan akulturasi Jawa-Belanda merupakan sebuah “perpaduan yang mustahil”.

Hal senada juga diakui oleh Boeke yang mengemukakan “teori dualisme” atau Furnivall dengan konsep “plural economy”. Kedua teori tersebut secara garis besar menyatakan bahwa perpaduan budaya antara Barat dan Timur mustahil dilakukan, sehingga pembangunan hendaknya dirancang untuk masing-masing pihak saja dengan tingkat berbeda. Atau seperti dikutip oleh Lombard, “geen westerse welvaart voor de oosterse massa’s”.

Meski demikian, ternyata ada sekelompok kecil masyarakat yang tetap berusaha meleburkan dua budaya yang berbeda ini. Sebagai contoh, Lombard menyebut “kaum murtad” di lingkar istana Jawa, Topassen di Nusa Tenggara, Mardijkers di Batavia, atau kelompok-kelompok minoritas lain. Mereka mengembangkan budaya yang pada dasarnya adalah perpaduan antara budaya lokal dan barat seperti keroncong atau komedi stambul.

Bahkan pada era pergerakan, dalam bahasa Shiraishi, mereka kemudian membentuk sebuah perkumpulan politik. Salah satunya ialah Indische Partij, yang didirikan oleh dr. Douwes Dekker. Ada juga kelompok moderat seperti kelompok Indo Europeesch Bond (IEV). Namun, pengaruh ini kurang signifikan karena pada perkembangannya, mereka tetap memilih untuk menjadi orang Belanda ketika Jepang mengambil alih nusantara.

Pada akhirnya, upaya peleburan budaya lokal dan barat memang tak berhasil. Seperti kata Soemitro Djojohadikoesoemo, you just remain yourself and I just remain myself. Apalagi, sentimen anti-Belanda pascakemerdekaan menguat karena persoalan politik. Hal ini menyebabkan kaum Indo-Belanda segera meninggalkan Indonesia dan dengan demikian mengubur upaya perpaduan budaya sebagaimana diusahakan kelompok-kelompok di atas.

Akan tetapi, pengaruh budaya Barat rupanya masih meninggalkan jejak pada kepercayaan (agama) dan pemikiran. Agama Kristen –baik Katolik maupun Protestan—masih memiliki akar di negeri ini kendati bangsa Belanda telah pergi. Keberadaan Gereja telah diyakini memberi pengaruh besar bagi eksistensi Kristen di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil oleh Lombard, ada 33 wilayah keuskupan yang dibentuk di Indonesia. Kaum Kristen juga memiliki basis sosial yang begitu kuat di beberapa wilayah.

Selain itu, pengaruh Barat ternyata juga muncul pada pemikiran modern di era pergerakan. Banyak cendekiawan baru Indonesia yang cenderung berkiblat ke Eropa sebagai implikasi dari dibukanya pintu pendidikan pada era politik etis. Aliran pemikiran baru ini dipelopori oleh Sutan Takdir Alisjahbana (STA) yang popular dengan Poedjangga Baru. Lombard menyebut fenomena ini sebagai “godaan dari Barat”.

Namun, tidak semua sastrawan sepakat dengan STA. Kita mengenal beberapa nama seperti Sanusi Pane atau Poerbatjaraka yang mengkritik pemikiran STA.. Namun pada perkembangannya, pertentangan budaya ini juga membawa ideologi, seperti yang terjadi pada dekade 1950-an antara Lekra yang berhaluan komunis dengan Manifesto Kebudayaan yang antikomunis, Proses dialetika ini, menurut Lombard, ternyata berlaku juga di bidang ekonomi dan politik yang ditandai dengan masuknya “Mafia Berkeley” (istilah Revrisond Baswir) ke dalam lingkaran pemutus kebijakan di era Soeharto.

Namun, rupanya budaya Barat tersebut tidak dapat menempati posisi sebagai identitas bangsa. Kesadaran nasional bangsa yang bangkit pada awal abad ke-20 telah jelas menetapkan garis yang terpisah antara dua budaya: Barat dan Indonesia. Kesadaran nasional tersebut telah dirintis oleh para pahlawan bangsa yang begitu gigih menentang penjajahan Barat. Sehingga, Lombard mengakui bahwa perlawanan-perlawanan melahirkan gejala “kembali ke sumber-sumber Timur” dari kalangan nasionalis.

Gejala ini, menurut Lombard, mulai muncul sejak era R.A Kartini. Dr. Radjiman yang pernah sekolah di Belanda juga berpendapat demikian. Pada era selanjutnya, pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana yang dianggap kebarat-baratan dikritik keras oleh beberapa tokoh seperti dr. Sutomo, Prof. Poerbatjaraka, dan Sanusi Pane. Achdiat Kartamihardja menangkap kegalauan intelektual bangsa yang cenderung kebarat-baratan dalam novelnya, Atheis.

Usaha untuk menghalangi pembaratan juga muncul dari Suwardi Suryaningrat –belakangan dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara—yang mengembangkan dasar pendidikan dengan model Jawa yang bersih dari pengaruh kolonial (Ki Hajar Dewantara sendiri sebelumnya adalah tokoh Indische Partij yang dibuang). Gerakan anti-Barat ini kemudian semakin ditegaskan oleh PNI yang jelas mengusung nasionalisme sebagai dasar pergerakan.

Nasionalisme sebagai lawan dari pembaratan, seperti diulas oleh Lombard, terlihat pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Era tersebut memang diwarnai oleh konfrontasi dengan Belanda terkait masalah Irian Barat yang kemudian menjadi momentum gerakan anti-Belanda. Instrumen kebangsaan mulai digalakkan, kajian-kajian budaya lebih diprioritaskan untuk “indonesianisasi tradisi Jawa” (istilah Lombard).

Momentum anti-Barat ini juga terlihat dengan pemberian gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh perlawanan terhadap Belanda dan tokoh pergerakan. Mulanya gelar ini hanya diberikan pada tiga orang saja: Abdul Muis, Ki Hadjar Dewantara, dan Suryopranoto. Namun pada perkembangannya gelar ini juga diberikan kepada tokoh-tokoh perlawanan lain seperti Pangeran Antasari atau Si Singamaradja. Gelar pahlawan ini pada gilirannya semakin menegaskan garis pembatas antara Barat dan Indonesia, serta semakin meneguhkan nasionalisme di hati rakyat Indonesia.

Gejala “kembali ke sumber-sumber Timur” juga terlihat pada ideologisasi yang dilakukan oleh Soekarno pada era 1959-1966 yang kita kenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Secara sistematis, Soekarno mulai memperkenalkan beberapa jargon: Usdek (UUD 1945, Demokrasi, dan Kerakyatan), Manipol (Manifesto Politik RI), atau Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Soekarno menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam propaganda-propaganda tersebut. Soekarno sendiri, menurut Lombard, juga tenggelam dengan budaya Jawa dalam berbagai pidato dan propagandanya.

Upaya Soekarno dalam membentengi bangsa dari budaya Barat juga terlihat dengan politik berdikari yang dicanangkan. Upaya ini berarti tidak menggantungkan diri kepada bangsa Barat secara ekonomi dan dengan demikian menegaskan sikapnya yang anti Barat. Namun, langkah-langkah Soekarno ini justru semakin mendekatkan RI dengan pihak komunis yang mengundang kritik dari pihak Islam. Masyumi sebagai pihak yang begitu keras menentang komunisme kemudian dibubarkan secara sepihak oleh Soekarno.

Pertentangan antara kaum budaya Barat (disebut oleh Lombard sebagai “pemenang 1966”) yang merujuk pada Soeharto dengan budaya Timur yang diwakili oleh Soekarno kemudian mencapai klimaks pada era 1965-1966. Kelompok yang pro dengan Barat—dalam bahasa Lombard disebut sebagai “pemenang 1966”— menjadi pihak yang diuntungkan oleh krisis politik pascakudeta G30S. Mereka kembali melakukan upaya pembaratan yang dalam hal ini tidak lagi mengambil tempat pada ranah budaya, tetapi pada ranah ekonomi dan politik. Lingkaran-lingkaran elit (istilah Jalaludin Rakhmat) mulai mendominasi kehidupan.

Kelompok “mafia Berkeley” yang mendominasi lingkaran kekuasaan mulai mendominasi kehidupan. Teori pembangunan Rostow yang neoliberalistik dan pro-bantuan asing menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi nasional. Di sisi lain, kelompok pembela Soekarno harus tersingkir secara politis dan dibuang ke berbagai pulau terpencil.

Hal ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan baru bagi kita: sejauh manakah upaya pembaratan tersebut dapat dilawan dan dibentengi dari kepribadian bangsa kita? Lihat Bab selanjutnya dari Dennis Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya, Selamat belajar!

Sekolah Transparan, Sebuah Keharusan

(Tanggapan Balik untuk Pak Tri Hayat Ariwibowo, S.Pd.)

Terima kasih pada Pak Tri Hayat Ariwibowo, S. Pd. yang berkenan mengapresiasi artikel saya yang pernah dimuat di Radar Banjarmasin (Menggugat Keterbukaan Sekolah, Radar Banjarmasin 24 & 26 November 2007). Pada artikel yang berjudul “Bangga dengan Sekolahku” (Radar Banjarmasin, 2 April 2008) tersebut, Pak Tri Hayat memberi perspektif yang sedikit berbeda mengenai transparansi sekolah. Dalam tulisan di atas, Pak Tri Hayat sedikit mengulas sudut pandang saya yang sangat normatif mengenai konsep interaksi antara sekolah-siswa.

Saya sangat gembira dengan adanya tanggapan tersebut, terlebih tanggapan ini terbit di tengah kesibukan menghadapi Ujian Nasional. Tanggapan tersebut wajar, karena setiap opini yang ditampilkan di media massa harus mendapat sorotan dari pembaca. Hal ini agar kita tidak digiring kepada sebuah opini yang justru akan melegitimasi pandangan-pandangan yang subjektif dari penulis. Memang saya akui, artikel saya pada tahun 2007 di atas terkesan sangat normatif, idealistik, dan penuh dengan ”gaya anak muda” yang bersemangat dan reaktif tanpa disertai analisis yang memadai. Untuk itu, saya berniat menulis apresiasi balik kepada Bapak penanggap, mudah-mudahan dapat menambah khazanah keilmuan kita masing-masing.

Membaca tanggapan yang dibuat oleh Pak Tri Hayat Ariwibowo, ada duapoin yang dianalisis oleh Bapak penanggap. Pertama, transparansi dalam anggaran sekolah dan realisasinya. Kedua, transparansi dalam pelaksanaan tata tertib di sekolah. Dua poin di atas memang menjadi sorotan utama pada artikel saya, berkaca pada kejadian yang memang pernah saya lihat dan saya alami, terutama di sekolah saya.

Sebelumnya, saya tekankan bahwa hal-hal yang saya tulis dalam artikel di atas adalah pandangan-pandangan yang sangat normatif. Hal ini jelas memerlukan ”pelurusan-pelurusan” jika terdapat kesalahan. Akan tetapi, apa yang tersirat secara implisit dalam artikel tersebut juga perlu ditelaah. Benarkah perlu adanya keterlibatan siswa dalam pembuatan APBS? Benarkah harus ada keterbukaan dalam pelaksanaan anggaran dari sekolah kepada semua pihak (Tidak hanya siswa, tetapi juga orang tua dll.)? Atau benarkah harus ada komunikasi antara siswa dan otoritas sekolah dalam pembuatan tata tertib? Tentunya hal-hal tersebut harus dikaji, bukan ditolak mentah-mentah hanya karena yang mengutarakannya adalah seorang siswa yang masih ”hijau”.

Secara paradigmatik, pendidikan kita memang telah berubah. Sejak gaung reformasi dibunyikan pada tanggal 21 Mei 1998, ramailah pembicaraan untuk melancarkan reformasi pendidikan. Muncul kebebasan bagi sekolah untuk mengelola manajemen sendiri dengan konsep MBS. Kemudian dibukanya akses informasi pendidikan ke masyarakat dengan adanya Komite Sekolah dll. yang mengarah pada perbaikan sistem pendidikan di sekolah. Lalu inovasi kurikulum, adanya UU Sisdiknas yang baru, dll. Pendeknya, angin segar pendidikan kita telah dihembuskan, tinggal menunggu kesiapan dari suprastruktur pendidikan untuk mengembangkan infrastrukturnya ke arah yang lebih baik.

Adanya perubahan di atas jelas mengimplikasikan sekolah untuk bersikap transparan kepada semua pihak, tak terkecuali kepada para siswanya. Pak Tri Hayat Ariwibowo sendiri menyatakan ada tiga dua item yang memiliki keterkaitan kuat dengan istilah transparansi ini: Akuntabilitas dan Partisipasi. Akuntabilitas (atau akuntabiliti), berarti sekolah memiliki kapabilitas untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada semua pihak. Adapun partisipasi, berarti melibatkan (minimal memberi akses informasi yang luas pada hal-hal yang memang patut untuk diketahui) para siswa dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan siswa.

Sikap transparan tersebut, dalam pandangan penulis yang sangat normatif ini, dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Pertama, dalam penyusunan RAPBS. Sebelum rapat komite sekolah, tentu pihak sekolah mengajukan RAPBS untuk disahkan di rapat. Nah, sekolah sebenarnya dapat meminta masukan dari siswa dalam item kesiswaan. Di sinilah pentingnya OSIS dan MPK sebagai ”penyambung lidah siswa”. Tentunya OSIS dan MPK harus melakukan mekanisme organisasi mereka masing-masing, baik dalam bentuk polling atau rapat internal.

Katakanlah siswa tidak dilibatkan dalam rapat komite. Memang orang tua telah ada dalam rapat, telah mewakili aspirasi siswa. Lagi pula, biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh orang tua. Siswa hanya ”menikmati” pendidikan yang ada. Akan tetapi, siswa harus tetap menjalankan peran kontrol. Caranya, dengan menjalankan fungsi civil society yang membawa aspirasi mereka di luar sistem. Fungsi siswa sebagai civil society mewujud dalam organisasi dan komunitas di sekolah. Jika siswa merasa ada kesalahan dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah, siswa dapat mengomunikasikannya dengan sekolah. Perlu ada forum diskusi (bukan perdebatan seperti di sekolah saya) antara siswa dan pihak sekolah (kalau perlu langsung dengan kepala sekolah) sehingga masalah menjadi clear.

Di sisi lain, sekolah juga harus terbuka kepada siswanya. Semua fakta harus dikeluarkan dengan menunjukkan kondisi sebenarnya. Kemudian, keinginan siswa perlu didengarkan untuk kemudian diajukan jalan keluar. Jika deadlock pun, sekolah harus arif menyikapinya. Budaya akademik harus dijalankan: Tulisan dibalas tulisan, statement dibalas statement. Jangan sampai terjadi seperti yang pernah saya alami: tulisan dimuat ternyata malah berbuah panggilan tetapi pihak sekolah sampai detik ini tidak pernah menggunakan hak jawabnya di media cetaknya.

Anggapan yang menyatakan bahwa ”siswa tidak perlu tahu”, ”ini bukan urusan siswa”, atau ”tugas siswa hanya belajar, tidak perlu mengurus hal-hal ini” perlu sedikit diluruskan. Bolehlah siswa tidak perlu tahu semuanya, tetapi siswa harus tahu hak dan kewajibannya. Siswa juga harus giat dalam mempersiapkan UN, tetapi siswa harus mendapat akses mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka.

Barangkali ini bukan hanya tugas guru, tetapi juga tanggung jawab siswa. Marilah bersama-sama kita jadikan kegiatan organisasi, ekstrakurikuler, dan hal-hal lain sebagai pembelajaran non-formal dari sekolah. Dengan semangat transparansi yang benar, mudah-mudahan pendidikan di sekolah dapat menjiwai spirit awalnya, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kepada Pak Tri Hayat Ariwibowo, saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Jika tulisan ini masih perlu diluruskan, silakan ditanggapi kembali. Meminjam istilah Prof. Amien Rais, anggaplah kritik sebagai garam kehidupan. Kerja keraslah yang perlu kita lakukan.

Rabu, 28 Januari 2009

Sujud Pak Tua di Ujung Jalan


Senarai azan Maghrib telah berlalu beberapa waktu yang lalu. Sinar mentari senja telah beranjak dari peraduannya, digantikan oleh keremangan bulan yang membawa suasana hati, syahdu dan tenang. Gaduh suara nyanyian di tempat hiburan seberang tetap tak mengusik ketenangan para pencari Allah yang bertafakur, melantunkan zikir, membatinkan istighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa yang diperbuat.

Di sebuah mesjid di ujung jalan itu ia bersimpuh, mengadu pada Allah akan segala kesalahan dan kekeliruannya selama hidup. Ia, pak tua yang tengah mencucurkan air mata di atas seurai sajadah hijau, mengadukan segala kekhilafan yang telah lama ia lakukan, mencoba memasuki pintu taubat yang katanya masih terbuka lebar.

Sungguh keheningan malam membawanya datang untuk kembali, menatap kealpaan dirinya yang berlumur dosa. Terbayang di hatinya, betapa naif ia sebagai hamba yang baru bersimpuh pucat di hadapan Rabbul Izzah ketika bisik Malaikat Izrail yang membawa cemeti kematian terasa di telinganya. Takut, cemas, risau, dan resah menancap di hatinya sementara nuraninya kembali bangkit, mengingatkannya untuk kembali membersihkan jiwa di hadapan Allah yang selalu mengampuni semua dosa manusia.



Ah, rupanya ia masih punya nurani. Padahal sekian tahun yang lalu nuraninya bagai terkunci tanpa dapat menghentikan kelakuan tangan dan kakinya yang terus bermaksiat pada Allah. Sekian tahun yang lalu, kecemasan tak pernah terbayang di pikirannya karena tuntutan materi tengah membutakan mata hatinya.




Memorinya kembali pada sekian tahun yang lalu. Ia, sang guru sukses yang terpilih sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah ternama. Ia masih ingat ratusan suara optimis mengalir padanya, menyatakan dukungan dan kesediaan untuk membantunya. Suara-suara mereka yang optimis akan keberhasilan sekolah itu masih terngiang di telinganya. Dijawab dengan seuntai janji dan program yang optimis pula. Tentunya ditambah sedikit insentif demi keberhasilan dan kemajuan sekolah itu.

Ah, ya. Di sinilah awal mula penderitaan itu. Rupanya biaya untuk menjadi kepala sekolah yang terlampau besar telah menggelapkan matanya. Lobi di sana-sini telah membuatnya lelah. Nafsunya memberontak, ingin uangnya kembali. Pikiran sang Kepala sekolah pun tertuju pada strategi pengembalian. Bagaimana uangnya dapat kembali dengan hanya mengandalkan gaji kepala sekolah yang tidak seberapa? Lama ia berpikir. Satu-satunya jalan yang terpikir olehnya hanyalah dengan mencari “kantong-kantong uang” di sekolahnya dan mengambil isinya.

Kantong uang?

Nafsunya menemukan jawab. Tak lain, uang APBS (Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah) yang diambil dari uang Komite Sekolah dan uang pangkal siswalah yang menjadi “kantong uang” tersebut. Asalkan banyak pihak yang membantu, tentu hal tersebut tidak mustahil. Sang Kepala Sekolah kembali berpikir keras. Tak lain, jalan yang harus ditempuhnya adalah dengan mempengaruhi Wakasek-wakasek yang baru saja diangkat. Tak lupa Kepala Tata Usaha yang memang berpikiran sama dengannya.

Hatinya seakan dibutakan oleh hasrat berkuasa. Mata batinnya seakan tertutup oleh angan semu yang menginginkan harta dan tahta. Jabatan telah didapat, apa lagi yang ditunggu? Sungguh, ambisi yang tak dibarengi dengan kebesaran hati dan kearifan nurani. Semua yang ada di pikirannya hanyalah, uang, uang, dam uang.

Adakah setitik rasa malu di hatinya? Ah, rupanya kini nuraninya tak lagi bicara. Bahkan, titel “H” yang kini telah terukir di depan namanya pun tak mampu membuat sang nurani berbicara.

Sampailah akhir tahun ajaran. Alih-alih mengembalikan uang, ia malah menggunakan sisa dana untuk keperluan lain. “Syukuran”, begitu ia mengistilahkan penggunaan dana tersebut. Sisa APBS pun keluar. Ke mana lagi kalau bukan untuk makan-makan sesama pengelola sekolah. Pertanggungjawaban pun ditulis dengan realisasi 100% tiap item kegiatan. Wow!




Lima belas tahun sudah ia memimpin sekolah bertaraf internasional itu, bukan waktu yang sedikit. Lima belas tahun itu pula ia dengan santainya mengelabui mata para guru, siswa, dan orang tua siswa, menggerogoti uang pendidikan yang diamanahkan padanya. Uang rupanya telah membutakan nuraninya, menggelapkan mata batinnya, memadamkan cahaya hatinya.

Akan tetapi kini wibawanya tak seperti dulu lagi. Popularitasnya telah memudar. Badan audit yang rupanya mencium ketidakberesan pengelolaan keuangan di sekolahnya kemudian turun untuk melakukan inspeksi. Benar saja, ia dicurigai korupsi! Sesal rupanya selalu datang kemudian, ia dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Beruntung ia tak diperkarakan atas kelakuannya yang menyimpang. Ah, sesal memang selalu datang kemudian.

Kini sang Kepala Sekolah telah pensiun. Empat tahun sejak ia dicurigai korupsi dan dipindahkan dari sekolahnya itu, ia berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah lain. Terakhir, ia mengajar selama satu tahun di sekolah pinggiran yang berada di ujung kota, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Itu pun tidak lagi sebagai kepala sekolah karena banyak sekolah yang menolaknya.

Predikat koruptor telah disandangnya akibat perbuatannya membuat laporan fiktif, menggunakan uang taktis, dan memotong dana OSIS. Kini, ia telah pensiun dan hidup bersama isterinya, ditinggalkan anak-anaknya yang telah berkeluarga. Kehampaan meliputi dirinya. Ia haus dengan ketenangan jiwa yang tak pernah didapatnya ketika mengajar dulu. Bisikan di batinnya memanggil ia untuk menemukan kedamaian itu di rumah Allah, di mesjid yang dulu hampir tak pernah didatanginya. Bisikan di batinnya berkata, kembalilah!

Azan Isya pun berkumandang, menyeru manusia untuk kembali pada Rabb-Nya. Di pojok mesjid itu, Pak tua yang gemetar meratapi dosanya masih bersimpuh. Ia bertaubat. Sang kepala sekolah yang dulu gila harta, kini kembali pada kesuciannya. Kembali untuk memulai awal baru dengan kesucian. Di luar, langkah kaki jamaah mesjid terdengar, siap untuk menunaikan baktinya pada Sang Rabb. Pak tua itu pun bangkit, siap untuk turut memulai hidup baru dengan semangat baru yang menggebu: Aku harus berubah!

Di kala isya menjelang, seorang pak tua tertunduk lemah. Terbayang di pelupuk matanya gunungan dosa yang mengisi separuh hidupnya....

Seurai sajadah menjadi saksi
Nurani telah kembali!


Banjarmasin, 4 Muharram 1429


Cerpennya jelek sekali ya....

Mungkin, bukan tabiatku untuk menulis sebuah karya fiksi, lebih cocok pada analisis politik atau ekonomi.

Rabu, 21 Januari 2009

We Will Not Go Down (Song for Gaza)

WE WILL NOT GO DOWN (Song for Gaza)
(Composed by Michael Heart)
Copyright 2009

A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza tonight
People running for cover
Not knowing whether they’re dead or alive

They came with their tanks and their planes
With ravaging fiery flames
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze

We (HAMAS) will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die

We (HAMAS) will not go down
In Gaza tonight

Women and children alike
Murdered and massacred night after night
While the so-called leaders of countries afar
Debated on who’s wrong or right

But their powerless words were in vain
And the bombs fell down like acid rain
But through the tears and the blood and the pain
You can still hear that voice through the smoky haze

We (HAMAS)will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die

We (HAMAS) will not go down
In Gaza tonight

*) The word "Hamas" is from Ahmad Rizky, author of this blog.

----

Lagu yang menyentuh, Bahwa Hamas takkan pernah dapat dijatuhkan, walaupun ratusan tank, pesawat tempur, atau serdadu yang kalap menginvasi tanah Palestina,,,

Palestina will remain to the Palestinian!

Senin, 19 Januari 2009

Catatan Kritis Agenda Barrack Obama

Pengantar

Selasa, 20 Januari 2009 akan menjadi sejarah baru Amerika Serikat: Pelantikan Barrack Husein Obama, Jr. sebagai Presiden AS ke-44. Pada event penting ini, publik akan menilai starting point yang dibuat oleh Obama untuk membuktikan retorika ‘Change We Can’ yang disuarakannya ketika kampanye.

Harapan Dunia?

Wajar jika dunia berharap pada figur Obama yang sering disebut-sebut sebagai antitesis dari George W. Bush –figur yang dianggap realis. Obama sering digambarkan sebagai seorang idealis yang akan mengubah paradigma politik luar negeri AS menjadi lebih bercitra positif, bukan struggle for power seperti selama ini dipraktikkan oleh Bush. Oleh karena itulah, jargon ‘Change We Can’ Obama ditangkap oleh masyarakat transnasional sebagai sinyal harapan atas terwujudnya Amerika Baru yang lebih damai dan berkeadilan.

Benarkah demikian? Tunggu dulu. Obama boleh saja berkampanye dengan janji untuk menawarkan perubahan, tetapi kita tak boleh terburu-buru mengklaim bahwa politik luar negeri AS akan secepat itu berubah di tangan seorang Barrack Obama. Sebab, politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah telah diformulasi untuk menjaga kepentingan Israel, dan hal ini diamini oleh Obama sendiri ketika kampanye.

Memang, Obama mewakili kelompok yang berbeda haluan dengan rezim sebelumnya. Obama lebih dekat dengan kalangan muslim karena janji kampanyenya untuk menutup Guantanamo serta menarik pasukan dari Irak. Obama juga berbeda dengan Bush dalam menyikapi isu-isu internasional. Dan yang lebih penting, Obama adalah Presiden dari kalangan minoritas pertama di Amerika Serikat.

Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta menjadikan Obama sebagai aktor protagonis yang akan membawa tatanan kehidupan dunia yang damai. Sekalipun Obama adalah seorang yang idealis, kita harus berbicara dalam tataran Amerika Serikat yang sejak dua dekade yang lalu telah menjadi negara unipolar. Mengubah mindset, apalagi the whole system dalam politik luar negeri AS bukan perkara mudah untuk negara sekelas Amerika Serikat. Terlebih lagi, sikap Obama yang masih mendukung Israel akan membuatnya tidak jauh berbeda dengan presiden sebelumnya.

Israel dan Obama

Obama memang telah menyatakan kedekatan dengan Israel ketika berkampanye dulu. Dirilis oleh Al-Jazeera, Obama menyatakan, "Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided". Untuk lebih menegaskan posisinya tersebut, beliau berkomentar, "I will never compromise when it comes to Israel's security". Obama menegaskan bahwa Jerusalem –seluruh Jerusalem, tentunya—adalah ibukota Israel dan tidak akan dibagi dengan Palestina.

Komentar tersebut jelas sepihak dan terkesan tidak melihat pada realitas. Klaim sepihak Israel atas Jerusalem justru akan membuat eskalasi konflik semakin memanas, tidak saja kepada umat, tetapi juga kepada umat Kristiani karena kota ini merupakan tempat suci bagi tiga agama tersebut. Apalagi, secara teritorial, Jerusalem Timur adalah bagian dari wilayah Palestina, bukan Israel.

Sikap Obama terhadap Hamas juga demikian. Ketika ditanya tentang Hamas, Obama berkata, "We must isolate Hamas unless and until they renounce terrorism, recognise Israel's right to exist, and abide by past agreements". Padahal, jika mengacu pada hasil Pemilu 2006, Hamas adalah pemegang kursi mayoritas di Parlemen dan mereka memiliki hak untuk membentuk pemerintahan. Sikap mengisolasi Hamas justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan menunjukkan gejala intervensionisme yang melekat dalam diri Barrack Obama.

Hal ini juga tidak membedakan Bush dan Obama, bahwa mereka pada dasarnya sama-sama mencari posisi "aman" ketika berbicara tentang Israel. Sehingga, bukan sebuah kejutan ketika Obama justru bersikap pasif dan terkesan saving face dalam menyikapi agresi Israel ke Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 1000 warga Palestina. Padahal, agresi tersebut telah melanggar Konvensi Jenewa IV (1949) dan dikutuk oleh jutaan orang dari berbagai penjuru dunia.

Faktor Israel yang tidak disentuh oleh Obama menjadi sebuah pertanyaan besar bagi komitmen Obama terhadap stabilitas Timur Tengah. Karena, keberadaan Israel dan pendudukannya terhadap Palestina telah jelas menjadi penyebab konflik selama bertahun-tahun. Jika Obama justru mendukung keberadaan Israel, stabilitas justru tidak akan dapat tercapai dan hal tersebut kontraproduktif dengan komitmen yang telah dibangun Obama.

Catatan Kritis

Setidaknya, ada dua hal penting yang patut menjadi catatan dalam figur Barrack Obama.

Pertama, walaupun Obama sering menyuarakan perubahan, kita harus mengakui bahwa Obama masih harus menghadapi kekuatan lobi yang pro terhadap Israel di birokrasi dan Kongres AS. Faktor inilah yang, seperti diakui oleh G.R. Berridge, pakar diplomasi, memegang peranan kunci dalam politik luar negeri AS beberapa dekade terakhir. Jika Obama tidak mengantisipasi keberadaan mereka, baik sebagai lobbyist, politisi, ekonom, ataupun pejabat di pemerintahan, Obama takkan dapat dibedakan dengan Bush dalam politik luar negerinya.

Kedua, sikap diam Obama terhadap isu Gaza serta dukungannya terhadap Israel masih menandakan Obama tidak memiliki idealisme untuk menuntaskan masalah Palestina secara berkeadilan. Konferensi Annapolis yang menjembatani Israel dan Palestina (Fatah) telah gagal dan Israel secara tak terkendali menginvasi Jalur Gaza. Seharusnya, sebagai seorang ‘idealis’, invasi ini dikecam dan diselesaikan secara adil. Hal ini berbeda dengan kasus Irak dan Guantanamo yang telah menjadi komoditi isu untuk diangkat oleh Obama pada waktu kampanye. Sikap pasif dan mendukung Israel ini kontraproduktif dengan janji perubahan yang ditawarkannya.

Maka, sikap terbaik adalah tidak larut dalam euforia kemenangan Obama, tetapi tetap kritis dalam menilai kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Jangan berharap lebih dari apa yang dapat dilakukan oleh seorang Obama, seberapa idealisnya dia, di sebuah negara adidaya dengan lobi-lobi Zionis yang hegemonik. Let us just wait and see!

Jumat, 16 Januari 2009

'Mr. President' Obama? Jangan Berharap Lebih!

Euforia kemenangan Barrack Obama dalam Pemilu AS akan menemui momentum pentingnya pada 20 Januari 2009 ini: Pelantikan Obama sebagai Presiden AS ke-44. Pada event penting ini, publik akan menilai starting point yang dibuat oleh Obama untuk membuktikan retorika ‘Change We Can’ yang disuarakannya ketika kampanye.

Wajar jika dunia berharap pada figur Obama yang sering disebut-sebut sebagai antitesis dari George W. Bush –figur yang dianggap realis. Obama sering digambarkan sebagai seorang idealis dan akan mengubah paradigma politik luar negeri AS yang sangat struggle for power. Kampanye Obama yang selalu menawarkan perubahan (‘Change We Can’) ditangkap oleh komunitas global sebagai sinyal harapan dan perubahan.

Benarkah demikian? Nur Rahmat Yuliantoro, Dosen Hubungan Internasional UGM dalam website pribadinya (http://dragonandeagle.blogspot.com/2008/11/new-changed-america-dont-get-too.html) pernah mengatakan, “Don’t get too excited!” Jangan berlebihan dalam menyikapi kemenangan Obama dan mengharap perubahan. Karena, apa yang disuarakan oleh Barrack Obama hanya retorika kampanye dan belum dibuktikan secara empiris dalam kebijakan yang akan diambilnya.

Memang, Obama mewakili kelompok yang berbeda haluan dengan rezim sebelumnya. Obama lebih optimis dalam menyongsong masa depan yang lebih damai. Obama memiliki visi untuk mengembalikan citra Amerika melalui perubahan dan memperbaiki kesalahan yang telah dibuat oleh rezim Bush. Dan yang lebih penting, Obama adalah Presiden dari kalangan minoritas pertama di Amerika Serikat yang pernah hidup di Indonesia.

Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta menjadikan Obama sebagai aktor protagonis yang akan membawa tatanan kehidupan dunia yang damai. Sekalipun Obama adalah seorang yang idealis, kita harus berbicara dalam tataran Amerika Serikat yang sejak dua dekade yang lalu telah menjadi negara unipolar. Ketika Obama datang, ia akan menghadapi banyak tantangan untuk negara sekaliber Amerika Serikat, terutama dalam birokrasi dan lobi-lobi di sekitar White House. Apalagi banyak figur lain yang berada di balik kemenangan Obama yang tidak diketahui publik.

Setidaknya, ada beberapa hal yang patut menjadi catatan dalam figur Barrack Obama.

Pertama, walaupun Obama sering menyuarakan perubahan (‘Change’), kita harus mengakui bahwa Obama masih harus menghadapi kekuatan lobi yang pro terhadap Israel di birokrasi dan Kongres AS. Faktor inilah yang, seperti diakui oleh G.R. Berridge, pakar diplomasi, memegang peranan kunci dalam politik luar negeri AS.

Kedua, sikap diam Obama terhadap isu Gaza serta dukungannya terhadap Israel masih menandakan kedekatan Obama dengan Israel, sehingga penyelesaian kasus Gaza diperkirakan masih akan terhambat. Obama sendiri bahkan dalam kampanye menyatakan dirinya sebagai true friend of Israel, dan jelas mengindikasikan kecenderungan politik luar negeri Obama.

Ketiga, Obama harus menghadapi tantangan besar yaitu merestabilisasi perekonomian AS, dan hal ini bukan merupakan perkara yang mudah. Krisis ekonomi global telah menelan beberapa lembaga keuangan raksasa sehingga efeknya tidak hanya dirasakan oleh AS, tetapi juga oleh negara-negara lain. Perlu diingat, Obama tidak mungkin mengintervensi pasar di negara yang sangat liberal seperti AS. Obama mungkin memiliki visi, tetapi penjabaran visi tersebut juga memerlukan perangkat birokrasi dan sistem yang kuat. Apalagi, defisit yang diwariskan oleh Bush juga sangat besar.

Dengan demikian, kita hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya, apakah Obama masih konsisten dengan idealismenya, atau terjatuh dalam pusaran realisme politik yang tertanam dalam politik luar negeri AS. Maka, tak salah jika Pak Rahmat yang sekarang sedang S3 di Australia mengatakan: Don’t Get too Excited! let's not be fooled by what he has promised!

Selasa, 13 Januari 2009

(Israel) Langgar Hukum Internasional


Agresi militer Israel, selain membunuh ratusan warga sipil, juga menghancurkan ratusan fasilitas sipil (termasuk sekolah PBB dan masjid) melalui serangan udara dan menghalangi bantuan internasional yang akan masuk ke Palestina. Intifadhah kembali bergolak; Semangat jihad menggelora. Ironisnya, PBB belum mampu berbuat apa-apa, negara Arab tak mampu bersuara untuk membela saudara mereka yang tertindas.


Hans J. Morgenthau dalam bukunya, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (1948) jauh-jauh hari telah memperingatkan, realisme politik yang ditunjukkan melalui aksi show of force militer harus diredam dengan supremasi hukum internasional atau perimbangan kekuasaan (balance of power). Dominasi Israel –dengan dukungan Amerika Serikat, tentunya— harus diimbangi. Tanpa respons PBB dan penegakan supremasi hukum internasional, Israel tidak hanya menegakkan hegemoninya di Timur Tengah, tetapi juga telah menjadi mesin pembunuh bagi warga sipil Palestina.


Israel boleh saja mengklaim bahwa aksi militer sepihak mereka dipicu oleh serangan roket Hamas, tetapi fakta bahwa Israel telah melancarkan sebuah agresi yang menelan ratusan warga sipil juga melanggar hukum internasional. Apalagi, Israel tidak saja membunuh warga sipil, tetapi juga menghancurkan sekolah dan rumah sakit, memblokade perbatasan, mengisolasi daratan Palestina secara teritorial, bahkan membunuh wartawan yang meliput di Gaza.


Konvensi Jenewa IV (1949) tentang Perlindungan terhadap Warga Sipil pada Saat Peperangan article 3 dan 22 telah melarang militer untuk merusak fasilitas sipil atau menghalangi bantuan kemanusiaan yang mengobati warga sipil. Article 19, misalnya, menjelaskan bahwa proteksi terhadap rumah sakit yang mengurus warga sipil tidak boleh ditembaki, apalagi dihancurkan melalui serangan udara, sehingga mereka dapat melakukan tugas kemanusiaannya. Dalam hal ini, tempat pengungsi yang menjadi tempat pengobatan juga tak boleh dihancurkan.


(The protection to which civilian hospitals are entitled shall not cease unless they are used to commit, outside their humanitarian duties, acts harmful to the enemy. Protection may, however, cease only after due warning has been given, naming, in all appropriate cases, a reasonable time limit and after such warning has remained unheeded. The fact that sick or wounded members of the armed forces are nursed in these hospitals, or the presence of small arms and ammunition taken from such combatants which have not yet been handed to the proper service, shall not be considered to be acts harmful to the enemy).


Artinya, dengan serangan Israel terhadap sekolah PBB yang memuat para pengungsi, dan tindakan PBB yang menghalangi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza telah melanggar pasal tersebut. Perlu diingat, pasal tersebut hanya salah satu pasal dari Konvensi Jenewa yang dilanggar oleh Israel. Hal ini menandakan agresi militer Israel sebenarnya adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang harus ditindak tegas secara hukum internasional.


Akan tetapi, mengapa PBB sebagai kuasa besar yang seharusnya mampu menekan Israel belum bergerak? Bukankah sekolah PBB sudah dirusak, bantuan kemanusiaan dihalangi, hukum internasional dilanggar, dan warga sipil dibunuh? Apakah PBB masih harus menunggu legitimasi dari Amerika Serikat yang keadilannya tak mungkin diharapkan? Ketika gencatan senjata tak dapat menghentikan aksi militer sepihak Israel, sudah selayaknya sebuah resolusi tegas yang memberikan sanksi kepada Israel turun. Kendati, hal ini akan berbenturan Sikap Amerika Serikat yang mendukung Israel tanpa reserve.


Agresi militer Israel ke Palestina, tak pelak lagi, merupajkan catatan kelam bagi supremasi hukum internasional. Hal ini menjadi penegas bahwa struktur dan perangkat PBB harus segera direformasi total. Kita menunggu tatanan dunia yang berkeadilan dan damai.


Artikel dimuat di "Mereka Bicara" Banjarmasin Post, 13 Januari 2008.

Membaca Dinamika Ilmu Sosial Kontemporer

Pengantar: Berdialektika dalam Ilmu Sosial

Memahami ilmu sosial, berarti memahami sebuah proses dialektika yang panjang dan luas sejak era Yunani Kuno, Islam, sampai era Modern. Ilmu sosial telah menapaki sebuah garis waktu yang begitu panjang dengan berbagai dinamika di sekelilingnya. Aristoteles dan Plato telah memulai proses dialektika tersebut; pemikiran klasik yang kemudian dikenal dengan Rasionalisme dan Empirisme menjadi sebuah titik tolak proses dialektika dalam ilmu sosial yang berkembang hingga saat ini. Persoalannya, bagaimana sebenarnya perkembangan dan proses dialektika ilmu sosial tersebut dari masa ke masa? Esai ini akan menguraikan secara ringkas proses dialektika yang panjang tersebut beserta kondisi ilmu sosial di Indonesia.

Periode Klasik: Mencari Metode Penalaran

Fase penemuan fondasi dari ilmu sosial merupakan karakteristik utama dari periode klasik. Adalah Socrates (469-399 BC), seorang filosof Yunani Kuno yang menjadi pionir proses berpikir ilmiah tersebut, hingga lahirlah sebuah produk keilmuan yang sekarang kita kenal dengan ilmu sosial. Peran Socrates sangat vital: beliau mendirikan konstruksi dasar ilmu sosial dalam proses dialog dan perdebatan, memberi dasar logika dalam proses pencarian kebenaran, dan membuktikan sebuah fenomena dengan pendekatan deduktif-logis. Socrates pun harus membayar mahal upaya pembangunan ilmu sosial yang telah dilakukannya dengan hukuman mati karena dianggap telah “menyerang” kepercayaan masyarakat pada waktu tersebut. Ia telah menjadi “martir” bagi penemuan ilmu sosial.

Fondasi dasar yang telah digariskan oleh Socrates kemudian dikembangkan oleh pemikir generasi setelahnya: Plato dan Aristoteles. Plato (427-347 BC), murid terkemuka Socrates, melanjutkan upaya Socrates dalam membangun ilmu sosial dengan menulis ulang pembelaan Socrates di hadapan juri dalam karya klasiknya: Apologi. Plato juga memberi fondasi dasar bagi sistem ketatanegaraan Yunani yang kemudian mendasari lahirnya Republik sebagai sebuah model negara demokratis. Salah satu dasar pemikirannya ialah rasionalisme, yang ditegaskan oleh Descartes dengan istilah “Cogito Ergo Sum” yang cukup terkenal, dan Hegel dengan konsep dialektikanya.

Sebuah karya yang cemerlang, tentu saja. Namun, kita tak dapat mengesampingkan peran Aristoteles (384-322 BC), murid Plato. Inilah sebuah proses dialektika yang panjang: Meski Aristoteles merupakan murid dari Plato, tetapi kapasitas intelektualnya dapat disamakan dengan gurunya tersebut. Aristoteles melahirkan konsep Animal Rationale, hewan yang berpikir/rasional) dan Zoon Politicon, yang menganggap manusia adalah makhluk yang terikat dengan masyarakat dan terkait dengan kehidupan politik (berurusan dengan masyarakat). Produk pemikirannya, empirisme, kemudian menjadi sebuah mazhab tersendiri dalam ilmu sosial.

Aristoteles berbeda dengan Plato dalam memahami realitas: Plato, dengan rasionalismenya, beranggapan bahwa proses dan metode keilmuan manusia pada intinya adalah proses berpikir; Eksistensi ilmu diukur dari kadar pemikiran dan ide manusia. Namun, bagi Aristoteles, realitas harus dilihat secara empiris dan harus berdasarkan pengalaman yang ditangkap oleh pancaindera manusia. Persoalan inilah yang melahirkan dua mazhab besar ilmu sosial: Empirisme vs Rasionalisme.

Patut dicermati, ilmu sosial klasik di era Yunani Kuno sangat dipengaruhi oleh filsafat. Logika begitu dibangga-banggakan sehingga nuansa filsafat dalam ilmu sosial klasik sangat terlihat. Namun, seiring dengan penaklukkan Romawi atas Yunani serta munculnya The Dark Age, proses keilmuan tersebut terkubur oleh superordinasi gereja yang mengekang akal. Eropa mengalami fase kemunduran dalam ilmu pengetahuan karena feodalisasi dan proses politik yang sedemikan kalut. Cahaya keilmuan baru bangkit setelah abad ke-6 M, ketika sebuah kebudayaan baru muncul di padang pasir bernama Hijaz: Kebudayaan Islam. Filsafat Yunani kembali digali dan dibangunkan oleh kebudayaan Islam yang mencapai puncak kejayaan di akhir millennium pertama masehi.

Periode Abad Pertengahan: Transformasi dalam Kebudayaan Islam

Memahami ilmu dalam Islam akan berbeda dengan memahami ilmu dalam filsafat Yunani Kuno. Kebudayaan Islam, seperti ditegaskan oleh Al-Qaradhawi (2004), bukanlah kebudayaan yang mengekang akal. Islam sangat menghormati Ilmu dan meletakkan ilmu dalam kedudukan yang tinggi, sehingga Ali bin Abi Thalib r.a. pernah menyatakan bahwa ketika ilmu dihadapkan dengan harta, ilmu selalu berada dalam posisi yang lebih terhormat, bagaimanapun keadaannya.

Fase The Dark Age yang dialami oleh Eropa di setengah periode dari millennium pertama masehi justru menjadi momentum kebangkitan ilmu dalam kerangka kebudayaan Islam. Sejarah mencatat bahwa dasar-dasar antropologi ditemukan oleh Rayhan Al-Biruni, seorang ilmuwan Islam yang secara gamblang merinci kebudayaan orang-orang di Timur Tengah, Pesisir Mediterania, dan Asia Selatan. Upaya Al-Biruni mendapatkan dukungan penuh dari Khalifah Al-Ma’mun yang mendirikan Baitul Hikmah, sebuah pusat peradaban keilmuan yang menggali kembali puing reruntuhan filsafat Yunani. Selain Al-Biruni, sejarah Islam juga mencatat Ibnu Khaldun yang memiliki kepakaran dalam sosiologi dan sejarah. Ibnu Khaldun mengutamakan pentingnya historiografi dalam penelitian sejarah dan mencatat bahwa nasionalisme (ashabiyah) dan loyalitas (ath-tha’ah) sangat berperan dalam proses pembentukan dan eksistensi sebuah negara (ad-daulah).

Bahkan dalam ilmu eksakta pun Kebudayan Islam memberi kontribusi yang signifikan. Kita mungkin tak pernah lupa bahwa textbook yang dipakai oleh beberapa universitas di Barat sampai awal abad ke-20 adalah The Canon yang ditulis oleh seorang pakar kedokteran di Spanyol., yaitu seorang muslim dari Cordoba yang bernama Ibnu Sina. Beliau dikenal oleh lingkungan akademis di Barat sebagai Avicena. Begitu pula dengan astronomi yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh Al-Khawarizm di Baghdad. Fakta ini menegaskan bahwa kontribusi kebudayaan Islam dalam pengembangan keilmuan tak dapat dipandang remeh.

Hal ini jelas menjadi indikator bahwa Baghdad –dengan kebudayaan Islamnya—pada kurun waktu yang cukup panjang pernah menjadi raison d’etre pengembangan keilmuan dunia menggantikan Yunani. Ketika Eropa ‘terlelap’ dengan era kegelapan, Islam datang sebagai sebuah savior dari ilmu sosial, sehingga kontinuitas dari proses keilmuan tetap terjaga. Namun, runtuhnya Khilafah Abbasiyah di tahun 1292 akibat invasi Hulagu Khan dari Mongol telah menceraikan kembali ilmu sosial. Produk keilmuan kembali redup, interaksi antara Islam dan ilmu sosial sudah tidak lagi terlihat. Ilmu sosial baru mengalami setelah era renaissance di awal abad ke-15.

Periode Modern: Kebangkitan Kembali?

Banyak ilmuwan sosial beranggapan, Ilmu sosial yang berkembang secara modern memiliki titik tolak sejak era renaissance. Proses kebangkitan kembali tersebut muncul setelah seorang filsuf Perancis, Rene Descartes, mendengungkan sebuah adagium terkenal: “Cogito Ergo Sum!” Aku berpikir, maka aku ada. Sujana (2006) menerjemahkan adagium tersebut sebagai tingginya posisi kesadaran intelektual manusia dalam mencari sebuah kebenaran. Adagium tersebut berakar pada konsep rasionalisme Plato dan diteruskan sebagai fondasi keilmuan oleh Descartes. Pada era ini, kehidupan intelektual kembali digalakkan, proses berpikir kembali dibangun.

Namun, kebangkitan ilmu sosial di era tersebut masih sebatas terbebasnya ilmu dari intervensi penguasa atau pendeta (kaum gereja) sehingga penemuan sosial baru saja dimulai kembali. Kampanye Descartes yang menjadi momentum kebangkitan ilmu sosial baru menuai hasil pada abad ke-17. Adalah Augusto Comte, seorang ilmuwan Perancis yang memelopori kebangkitan ilmu sosial modern tersebut. Di awal abad ke-17, teori beliau tentang tahap perkembangan permikiran manusia telah menjadi batu loncatan bagi perkembangan sosiologi modern. Namun, sosiologi sebagai sebuah disiplin akademis baru terlembaga di era Emile Durkheim, ketika secara resmi Sosiologi dipelajari sebagai disiplin ilmu di universitas.

Comte menerangkan tahap-tahap perkembangan pemikiran dan intelektualisme manusia dalam bukunya, Cours De Philosophie Positive. Pada buku tersebut, setidaknya ada tiga tahap perkembangan pemikiran manusia, yaitu: (1) Tahap teologis, tahap di mana manusia berpikir bahwa ada kekuatan di atas manusia yang mengendalikan manusia; (2) Tahap metafisis atau filosofis, tahap di mana manusia mulai mencari pemaknaan atas sebuah fenomena; dan (3) Tahap positif, tahap di mana kerangka pemikiran ilmiah mulai dibangun dalam proses penalaran yang sesuai.

Teori Comte ini mengilhami perkembangan ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi. Tampillah beberapa intelektual terkemuka yang pemikirannya berakar dari teori Comte ini. Muncul Karl Marx dengan teori materialisme historis; Emile Durkheim dengan fungsionalisme, Herbert Spencer dengan analogi organik, atau Max Weber dengan pendekatan verstehen­nya. Tak dapat dibantah, kemunculan sosiologi kemudian berimplikasi pada lahirnya cabang ilmu sosial lain. Metode keilmuan Sosiologi mengilhami pendekatan pada ilmu politik, ilmu ekonomi, atau ilmu hukum sehingga fase kelahiran sosiologi dianggap sebagai fase kebangkitan kembali ilmu sosial modern.

Ilmu sosial modern tak dapat dilepaskan dari berbagai macam mazhab keilmuan yang pada umumnya diwakili oleh masing-masing universitas. Jika pada era Yunani dulu ada dua mazhab besar dalam ilmu sosial, yaitu rasionalisme dan empirisme, maka pada era modern ilmu sosial terfragmentasi menjadi beberapa mazhab : fungsionalisme (Emile Durkheim), strukturalisme (Talcott Parsons), evolusionisme (Herbert Spencer), psikologi sosial (Sigmund Freud) atau materialisme dialektis (Karl Marx). Fragmentasi ini mengakar dari perbedaan dalam memandang sebuah realitas sosial dan kemudian mempengaruhi pendekatan yang digunakan dalam menganalisis realitas tersebut. Pada era ini, muncul pula berbagai macam teori yang menjelaskan berbagai realitas sosial. Muncul beberapa teori seperti teori konflik (Ralf Dahrendorf), teori kemiskinan bersel (Clifford Geertz), teori fungsionalisme struktural (Talcott Parsons), teori budaya politik (Gabriel Almond), teori tahap pembangunan (Walt Rostow), atau teori interdependensi (Michael Todaro).

Satu hal lain yang tak dapat kita lupakan adalah ilmu politik. Ilmu politik sebagai sebuah disiplin akademis muncul pada 1870 di Perancis, pada Ecole Libre des Sciences Politiques. Namun sebelumnya, pada tahun 1858, Columbia College, New York mengangkat Francis Lieber sebagai guru besar sejarah dan ilmu politik. Ilmu politik kemudian berkembang sebagai sebuah disiplin akademis dan sampai sekarang dipelajari oleh mahasiswa dari berbagai penjuru dunia.

Ilmu Sosial di Indonesia: Wacana Akademis?

Perkembangan ilmu sosial di Indonesia sendiri pada dasarnya telah bermula sejak awal kemerdekaan, dengan didirikannya Universitas Gadjah Mada sebagai raison d’etre aktivitas keilmuan di Indonesia. Sebagai satu-satunya universitas pada waktu itu, UGM telah menjadi sarana awal dalam pengembangan ilmu sosial, kendati masih belum berbentuk sebuah fakultas. Ilmu sosial yang secara resmi dipelajari sebagai disiplin akademis baru dibangun pada akhir dekade 1950-an.

Dua universitas terkemuka di Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu sosial sebagai bahasan akademik. UGM mendirikan Fakultas Sosial Politik (kemudian menjadi FISIPOL) dan UI mendirikan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (kemudian menjadi FISIP) sebagai satu fakultas yang khusus mempelajari ilmu sosial secara akademis. Dengan didirikannya dua fakultas tersebut, ilmu sosial telah mendapatkan pengakuan akademik di Indonesia dan secara formal telah menjadi bahasan studi bagi mahasiswa.

Tentunya, tantangan ilmu sosial di Indonesia begitu kompleks. Seiring perkembangan zaman, permasalahan sosial di Indonesia semakin banyak sehingga proses keilmuan tak hanya “terkurung” di dalam kampus, tetapi juga berlangsung di masyarakat. Praktis, para ilmuwan dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa penemuan-penemuan sosial harus secara kontinyu dilakukan agar masalah-masalah sosial tersebut dapat ditangani secara baik dengan memperhatikan implikasi-implikasi yang menyertai. Hal ini kemudian menjadi sebuah tantangan berat yang harus dihadapi oleh para ilmuwan sosial –terutama di Indonesia— agar eksistensi dan basis aksiologis ilmu sosial dapat terus terjaga.

Setidaknya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para ilmuwan sosial Indonesia untuk menjalankan peran urgentnya tersebut.

Pertama, mengintesifkan penelitian. Selama ini, hanya sedikit ilmuwan Indonesia yang teorinya begitu terkenal dan dipakai sebagai teori. Mungkin hanya ada Koentjaraningrat yang menelurkan teori subsistem kebudayaan atau Nasikun yang mengusung teori sistem sosial di Indonesia. Selebihnya, teori tentang Indonesia justru didominasi oleh para “Indonesianist” seperti Herbert Feith atau Clifford Geertz. Padahal, ketika kita berbicara tentang ilmu sosial sebagai ilmu murni (pure sciences), penelitian merupakan sebuah hal yang “wajib” dilakukan karena kontinuitas dan eksistensi ilmu sosial akan dibuktikan dengan adanya teori baru. Hal ini tak hanya berlaku untuk dosen atau peneliti saja, tetapi juga mahasiswa.

Kedua, mengefektifkan budaya tulis dalam bentuk publikasi buku. Boleh jadi, seorang dosen atau seorang peneliti memiliki kepakaran dalam bidang ilmu tertentu dengan kadar kepakaran yang tinggi. Tetapi, harus diakui, tidak semua ilmuwan produktif dalam menulis. Dalam tataran ilmuwan di UGM saja, misalnya, mereka yang produktif dalam menulis atau melakukan studi tidak banyak terkenal. Padahal, ilmuwan UGM telah memiliki basis intelektual dan pemahaman atas teori yang sangat kuat, juga telah memiliki wadah penerbitan sendiri, yaitu Gadjah Mada University Press (GMUP). Hal ini perlu menjadi bahan perhatian bagi para akademisi, intelektual, dan mahasiswa agar dapat membekali diri dengan kemampuan mengomunikasikan ide melalui media tulis.

Ketiga, merutinkan kebiasaan diskusi dan seminar. Sebuah proses dialektika dalam ilmu sosial takkan lengkap tanpa proses komunikasi verbal berupa diskusi atau seminar. Sebuah penelitian, wacana, atau kasus akan dapat diuji publik melalui seminar yang produktif dan konstruktif. Di sinilah kualitas dan kadar kepakaran seorang intelektual akan diuji dengan interaksi dan proses dialektika, meminjam istilah Hegel, di mana sebuah tesis akan melahirkan antitesis dan disintesiskan melalui interaksi tersebut. Hanya saja, perlu dicatat, sebuah proses seminar harus menghasilkan follow-up, atau minimal jawaban atas wacana yang beredar agar tidak menjadi wacana rutin yang menghilang setelah seminar selesai.

Simpulan Analisis: Ilmu Sosial dan Mahasiswa

Ilmu sosial telah melewati periode yang sangat panjang untuk diakui sebagai sebuah ilmu. Proses yang harus dijalani dengan hukuman mati, pengusiran, bahkan peperangan ini telah melahirkan sebuah bangunan ilmu yang sekarang menjadi bahasan akademik bagi mahasiswa di dunia. Arsitektur ilmu sosial yang telah dibangun oleh tangan-tangan para ilmuwan ini pun ternyata masih belum lengkap; Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh para ilmuwan sosial era sekarang dengan penelitian, diskusi, atau penulisan yang dilakukan secara intensif.

Era Socrates, Ibnu Khaldun, atau Emile Durkheim memang berbeda satu sama lain. Proses pencarian kebenaran dan pengembangan ilmu sosial harus menghadapi dinamika yang luas. Objek kajian yang dinamis, selalu berubah, serta tidak pasti akan memberi tantangan bagi para pengkaji yang terus berdialektika untuk mendapatkan kesimpulan yang memadai. Hal inilah yang menjadikan ilmu sosial selalu menarik untuk dijadikan objek kajian.

Sekarang, tugas berat terbentang pada mahasiswa sebagai calon intelektual. Akankah ilmu sosial kembali meredup, atau akan menjadi sebuah khazanah yang terus menerus diperkaya oleh para ilmuwannya? Para intelektual masa depanlah yang akan menjawabnya.

Referensi

Al-Qur’an dan Terjemahnya, Madinah : Khadim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fahd.

Suriasumantri, Jujun. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Penebar Swadaya. 1994, cetakan kedelapan).

Sujana, I Nyoman. “Berpikir Ilmiah”, dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed). Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2006).

Al-Qaradhawi, Yusuf. Kebudayaan Islam: Eksklusif atau Inklusif (Solo: Era Intermedia, 2006, terjemahan).

Parsons, Talcott. “Natural and Social Science” dalam Dennis Wrong (ed). Max Weber: Makers of Modern Social Science (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1970).

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1993, cetakan kelimabelas).

Ralliby, Osman. Ibn Chaldun tentang Masyarakat dan Negara (Jakarta: Bulan Bintang, 1963).

http://en.wikipedia.org/augusto_comte

Sabtu, 10 Januari 2009

Krisis Gaza, Krisis Legitimasi?

Pengantar

Mencekam, dingin, dan terancam. Begitulah kondisi jalur Gaza sekarang, pasca-operasi militer Israel ke Gaza. Ketika artikel ini ditulis, agresi militer Israel telah berlangsung selama 13 hari, menewaskan sedikitnya 700 orang warga sipil Palestina. Warga sipil Palestina dilanda kecemasan akan gempuran lanjutan, ribuan warga harus menangis karena kehilangan sanak saudara yang paling mereka cintai.

Krisis Legitimasi Politik?

Israel telah melakukan aksi sepihak terhadap Palestina. Dalih pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas kembali menjadi justifikasi irasional bagi agresi ini. Upaya diplomatik dengan mempertemukan Israel dan Palestina menjadi sia-sia setelah komitmen untuk mempertahankan gencatan senjata dilanggar. Dunia Arab kembali diwarnai oleh hari-hari kelam, setelah agresi AS ke Irak dan agresi Israel ke Libanon Selatan yang telah membawa banyak korban sipil.

Ada apa di balik serangan Israel ke Palestina tahun ini? Seluruh dunia –terutama negara-negara berpenduduk muslim—mengutuk aksi militer sepihak ini. Argumentasi yang dikemukakan oleh pihak militer Israel bahwa Israel hanya mempertahankan diri dari serangan roket Hamas menjadi tidak masuk akal ketika serangan yang dilancarkan juga menghantam fasilitas sipil, bahkan fasilitas PBB. Hal ini tidak saja melanggar Konvensi Jenewa, tetapi juga menganggap remeh posisi PBB. Dengan demikian, ada persoalan lain yang menyebabkan eskalasi konflik memanas, yaitu krisis legitimasi.

Mungkin benar ketika Michael Hudson menilai bahwa penyebab utama instabilitas politik di Timur Tengah –Israel dan Palestina— adalah krisis legitimasi politik dari para elit di masing-masing negara (Setiawati et. al, 2004). Keabsahan seseorang untuk berkuasa menjadi hal yang cukup pelik dalam politik di Timur Tengah karena stabilitas internal di suatu negara ternyata berimbas pada politik luar negeri negara tersebut. Sehingga, krisis politik di Timur Tengah sedikit banyaknya merupakan pengaruh dari krisis legitimasi politik yang dialami oleh elit-elit di sana.

Israel dan Palestina sendiri pada saat ini tengah mengalami dinamika pada politik domestik di masing-masing negara. Israel tengah dilanda persaingan dua partai terbesar yang sekarang berkoalisi, yaitu Likud dan Kadima. Partai berkuasa sekarang, Likud, memerlukan relegitimasi dari pendukungnya yang sempat memudar akibat ketidakmampuan Ehud Olmert dalam memimpin negara. Sementara Palestina sejak tahun 2006 dilanda konflik internal antara Fatah dan Hamas yang berujung pada terpecahnya dua kubu di Jalur Gaza (Hamas) dan Tepi Barat (Fatah).

Dalam kasus Israel-Palestina, setidaknya ada beberapa indikator dari krisis legitimasi politik yang dialami oleh kedua belah pihak.

Pertama, krisis legitimasi dialami oleh Ehud Olmert, Perdama Menteri Israel. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert bisa dikatakan gagal dalam melaksanakan politik luar negeri jika dibandingkan dengan pendahulunya. Olmert mengalami kekalahan yang cukup memalukan dalam perang melawan Hizbullah di Lebanon Selatan, dua tahun yang lalu dan menandatangani konferensi Annapolis di Amerika Serikat yang isinya kurang menguntungkan posisi Israel.

Tak hanya itu, Olmert juga dianggap bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang melanda Israel dan diduga melakukan korupsi, sehingga pemerintah mempercepat pelaksanaan Pemilu. Olmert hampir saja dilegitimasi oleh Knesset, parlemen Israel. Kegagalan beruntun tersebut, menurut penulis, setidaknya membuat Olmert harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan reputasinya di mata rakyat Israel.

Kedua, krisis legitimasi dialami oleh dua partai besar Israel, Likud dan Kadima. Kedua partai ini memutuskan untuk membentuk kabinet koalisi di Pemilu terakhir. Kegagalan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan krusial, serta fakta bahwa Pemilu akan digelar dalam waktu dekat menjadikan masing-masing pihak harus mencari kembali legitimasi dari rakyat. Apalagi, ada dua anggota kabinet yang menjadi kandidat kuat Perdana Menteri, yaitu Ehud Barak (Menteri Pertahanan, Partai Likud) dan Tzivip Livni (Menteri Luar Negeri, Partai Kadima). Krisis legitimasi menjadikan masing-masing faksi dalam kabinet berlomba untuk berbuat sesuatu pada Palestina.

Ketiga, krisis legitimasi dialami oleh partai terbesar kedua di Palestina, yaitu Fatah. Ketika tank-tank dan pesawat tempur Israel menyerang Gaza, kubu Fatah tidak tergerak untuk membantu rekan mereka Hamas di Jalur Gaza. Pertentangan yang cukup akut rupanya masih menghantui hubungan kedua gerakan sehingga kubu Fatah tetap mengisolasi Tepi Barat dan mengunci posisi Hamas di Jalur Gaza. Padahal, untuk menyeberang ke wilayah Tepi Barat, para pengungsi harus melintasi pintu perbatasan yang dijaga Israel dan ini memerlukan campur tangan Fatah

Keempat, krisis legitimasi dialami oleh negara-negara Arab. Sampai sekarang, kita masih menyayangkan sikap pasif Arab Saudi dan negara-negara Arab lain, padahal mereka memiliki sumber daya yang cukup besar dan political capital yang cukup kuat untuk menekan Israel. Ketidakberdayaan negara Arab ini patut dipertanyakan, karena sebenarnya mereka dapat menggunakan opsi diplomasi sumber daya (resource diplomacy) untuk membantu Palestina dan dan mendobrak hegemoni Israel di Gaza.

Sikap pasif negara Arab ini, menurut penulis, berakar dari krisis legitimasi politik negara-negara Arab yang sekarang tengah diwarnai gelombang oposisionisme dan kelompok penekan, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir atau Hizbullah di Lebanon yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Palestina. Gelombang oposisionisme yang mendapatkan momentum di Pemilu tersebut sedikit demi sedikit menggeser kedudukan partai berkuasa sehingga mereka merasa perlu untuk mengamankan posisi dengan tidak memberi reaksi banyak terhadap serangan Israel ke Palestina.

Menyelesaikan Krisis

Krisis legitimasi politik yang melanda negara-negara Timur Tengah mesti diselesaikan agar stabilitas politik dapat diusahakan. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, legitimasi politik dari kedua negara sangat diperlukan untuk meneguhkan peacemaking dan peacebuilding. Mindset politik luar negeri Israel harus diubah dan Fatah harus menghargai demokrasi dengan mengakui hasil Pemilu 2006. Selain itu, Hamas juga harus mau melakukan perundingan setelah ketegangan di Jalur Gaza mereda agar semua kepentingan dapat terakomodasi.

Maka, tak ada pilihan bagi semua pihak yang bertikai selain menghentikan peperangan dan menghormati warga sipil yang tak berdosa.

Rabu, 07 Januari 2009

Idealisme Baru 2009: Analisis Ke-100


Awal bergulirnya tahun 2009 harus diterima dengan sebuah kenyataan pahit: 660 syuhada gugur di bumi Palestina. Israel dengan buta mata telah membunuh ratusan warga sipil, menghancurkan ratusan pemukiman sipil, serta mengotori bumi Palestina dengan senjata yang mereka dapatkan dari hasil membunuh. Intifadhah kembali bergolak; Semangat jihad menggelora. PBB tak mampu berbuat apa-apa, negara Arab tak mampu bersuara.


Ketika analisis singkat ini dirilis, sedikitnya 660 warga Palestina telah terbunuh, dua sekolah PBB hancur karena diserang lewat udara oleh militer Israel, dan seorang tokoh Hamas, Al-Akh Nizar Rayyan, harus syahid beserta keluarganya. Tak hanya itu, prospek gencatan senjata pun semakin mengecil, pintu diplomasi sangat sulit untuk dibuka kecuali menunggu kematian warga sipil yang lebih banyak lagi.


Inikah kenyataan?


Hans J. Morgenthau jauh-jauh hari sudah memperingatkan, realisme politik harus diredam dengan supremasi hukum internasional atau perimbangan kekuasaan. Dominasi Israel --dengan dukungan Amerika Serikat, tentunya-- harus diimbangi. Tanpa respons atau intervensi dari negara-negara Arab, Israel tidak hanya menjadi hegemon di Timur Tengah, tetapi juga telah menjadi mesin pembunuh bagi warga sipil Palestina.


Juga, mengapa PBB belum bergerak? Bukankah sekolah PBB sudah dirusak, hukum internasional dilanggar, dan warga sipil dibunuh? Apakah PBB masih harus menunggu legitimasi dari Amerika Serikat yang keadilannya tak mungkin diharapkan?


Inilah awal yang kelam di 2009. Inilah idealisme baru kita: Keadilan dan Kesejahteraan bagi Paletina! Harapan ini, walaupun sangat kecil, namun masih ada dan akan terus ada selama Islam berkibar di tanah Palestina.


Inilah persembahan penulis, Analisis Ke-100 dari Blognya Pengamat Politik.

Kamis, 01 Januari 2009

Palestina dan Politik Luar Negeri RI

Pengantar

Gaza kembali bergolak. Rudal-rudal Israel secara membabi-buta menembaki pemukiman penduduk dan fasilitas umum di Gaza, menewaskan lebih dari 300 warga sipil Palestina tak berdosa. Militer Israel kembali menjadi mesin pembunuh atas warga Palestina yang sejak lama telah kehilangan tempat tinggal mereka. Ratusan syuhada kembali mengharumkan tanah Palestina dengan darah mereka, sebagai korban dari tank-tank dan pesawat tempur Israel yang menggempur Gaza.

Sabtu, 27 Desember 2008. Tak ada yang menyangka bahwa hari-hari terakhir di tahun 1429 H dan tahun 2008 M akan menjadi sebuah sejarah kelam baru bagi dunia: serangan besar-besaran Israel ke Gaza. Dalih pelanggaran gencatan senjata kembali menjadi justifikasi bagi Israel untuk melakukan operasi militer ke wilayah territorial Palestina, membunuh ratusan warga sipil tak berdosa. Hanya dengan kematian beberapa orang, ratusan warga sipil terbunuh.

Penegasan Hegemoni?

Dunia mencatat, operasi militer Israel kali ini merupakan salah satu yang terburuk dalam satu dekade terakhir. Ketika proses perundingan dalam konferensi peta jalan damai Israel-Palestina di Annapolis baru selesai dilaksanakan beberapa bulan waktu, Israel kembalu melakukan aksi militer sepihak. Proses negosiasi yang begitu alot di Annapolis tidak ada artinya ketika Israel membombardir Gaza dengan kekuatan militernya. Diplomasi dapat dikatakan gagal; Amerika Serikat sebagai mediator tak dapat berbuat apa-apa untuk mencegah Israel menyerang wilayah Palestina.

Sikap dunia internasional hampir sama: mengutuk (condemn) aksi militer sepihak Israel ini. Namun, kutukan tak berarti apa-apa ketika Amerika Serikat, dengan hak istimewa yang dimilikinya di Dewan Keamanan PBB serta hegemoninya yang begitu kuat di Israel, membela aksi militer Israel tersebut. Pihak US Department of State (Deplu-nya AS) justru menuding Hamas memicu konflik dengan menembakkan roket dan menewaskan warga Israel.

Apapun alasannya, tindakan Amerika Serikat ini berakibat sangat fatal bagi proses penyelesaian konflik selanjutnya. Posisi AS yang sangat istimewa di Dewan Keamanan PBB –sebagai pemilik hak veto—akan sangat menyulitkan keluarnya resolusi yang secara tegas memerintahkan Israel untuk menghentikan penyerangan serta bertanggungjawab atas aksi yang dilakukannya. Apalagi, rancangan resolusi tentang Israel sebelumnya selalu kandas ketika AS melakukan intervensi dengan memveto rancangan resolusi tersebut.

Inilah yang disebut oleh Prof. Charles W. Kegley, pakar Hubungan Internasional dari University of South Carolona,, sebagai hegemoni. Hegemoni AS dan Israel telah membuat stabilitas politik di Timur Tengah –khususnya Palestina—selalui menemui hambatan. Proses demokrasi yang telah berjalan secara fair di Palestina ternyata justru diingkari oleh negara yang mengklaim diri sebagai “kampiun” demokrasi. Ketiadaan balance of power di Timur Tengah mengakibatkan hegemoni tersebut meluas; diplomasi selalu mengalami kebuntuan. Dunia kembali dicengkeram oleh realisme politik yang kian menggurita.

Politik Luar Negeri RI

Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, secara emosional jelas memiliki kedekatan dengan Palestina. Bagi umat Islam, setiap muslim adalah bersaudara satu sama lain (Al-Hujurat: 10). Kematian seorang muslim di Palestina berarti kemarahan bagi saudaranya di Indonesia. Sehingga, wajar jika Indonesia kemudian aktif menempatkan diri dalam proses resolusi konflik yang telah berlangsung sejak lebih dari setengah abad yang lalu ini.

Politik luar negeri RI yang dalam istilah Dino Patti Djalal merupakan “all directions foreign policy” akan menemukan momentumnya jika Indonesia aktif membantu perjuangan rakyat Palestina. Ini tak hanya tugas dari NGO atau civil society lain, tetapi juga tugas pemerintah. Diplomasi sumber daya (resource diplomacy) dapat menjadi sebuah sarana yang baik dalam membantu perjuangan rakyat Palestina.

Posisi politik luar negeri RI dalam hal ini harus jelas. Dasar politik luar negeri RI yang tercantum dalam pembukaan UUD 19945 harus benar-benar dimaknai sebagai landasan untuk membantu proses perdamaian dunia (peacemaking dan peacebuilding). Fenomena Palestina merupakan sebuah fenomena internasional yang memerlukan keterlibatan semua negara muslim. Indonesia, dengan kedekatan emosional yang dimiliki, juga turut berkewajiban membantu perjuangan tersebut. Setidaknya, Indonesia turut aktif dalam memberi bantuan dan logistik di bawah payung lembaga terkait (OKI)

Dengan situasi yang terjadi sekarang, tidak tepat jika RI menunggu keputusan PBB. Ada atau tidaknya keputusan PBB untuk mendobrak proses penyelesaian, keterlibatan RI tetap harus ada. Sikap proaktif ini dapat diawali dengan komunikasi dan penggalangan dukungan strategis dalam forum-forum multilateral. Kerjasama dengan lembaga-lembaga nonpemerintah sebagai salah satu konstituen diplomasi juga perlu dilakukan agar kesinambungan pasokan logistik dan bantuan dapat terjaga secara lebih terarah.

Masalah Internasional

Dengan terjadinya penyerbuan ini, masalah Palestina tak bisa lagi dianggap sebagai masalah lokal. Ketidakmampuan negara-negara Arab dalam memediasi konflik harus direspons oleh Indonesia dengan segera terlibat secara proaktif dalam penyelesaian konflik. Politik Luar Negeri RI yang dilaksanakan atas dasar anti-imperialisme dan pro-perdamaian harus diimplementasikan dengan diplomasi yang efektif dalam penyelesaian konflik.

Maka, tak ada pilihan lain bagi semua negara Islam selain membantu Palestina.

Wallahu a’alam bish shawwab.