Rabu, 05 Januari 2011

Membaca Kembali Tauhid Sosial: Dari "Aqidah" ke "Siyasah"

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

"Setiap yang ada di dalam dunia ini akan lenyap, dan yang kekal hanyalah Dzat wajah Allah, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan” (Q.S. Ar-Rahman: 27, dikutip dari Buya Hamka)

“Seandainya kalian menyaksikanku dalam kebenaran, maka ikutilah. Tetapi jika kalian menyaksikanku telah menyimpang, luruskanlah!”(Abu Bakar Ash-Shiddiq)



Hal apa yang menjadi dasar dari keberagamaan kita? Pertanyaan tersebut akan muncul jika kita merenungkan kembali makna tujuan kita beragama Islam. Ketika kita dihadapkan pada pertanyaan tersebut, jawabannya takkan lepas dari satu istilah penting yang menjadi dasar utama agama Islam: Aqidah Islam.

Aqidah adalah fondasi agama Islam yang paling fundamental. Setiap muslim mesti memiliki aqidah yang benar, sebagai persyaratan seseorang untuk menjalankan amal dalam Islam. Al-Qur’an dalam konteks memerintahkan kita untuk mengakui bahwa Allah itu esa, tidak ada tuhan selain Allah. Juga, bahwa Allah tidak beranak dan diperanakkan, dan tidak ada yang mampu menciptkan sesuatu selain Allah (Q.S. Al-Ikhlas 1-4). Hal inilah yang mendasari bahwa keislaman seseorang dimulai dari keyakinan terhadap Allah SWT.

Dengan demikian, elemen paling substansial dalam aqidah Islam adalah tauhid, atau mengesakan Allah. Semua unsur akidah harus bermuara dari konsep ini. Maka, ketika kita ingin menjawab pertanyaan di atas, kita akan menemukan sebuah jawaban: Keyakinan kepada Allah-lah yang mendasari keislaman kita. Sebagai konsekuensinya, ketauhidan seseorang akan menjadi kunci penting dalam aktivitas keberagamaannya.


A. Konsepsi Tauhid

Secara etimologi, aqidah berasal dari kata ‘aqada-yaqidu-‘aqdan-‘aqidatan, yang berarti keyakinan (Ilyas, 1992). Adapun tawhid berasal dari kata wahhada-yuwahhidu-tawhidan, kurang lebih diterjemahkan sebagai keesaan. Artinya, keyakinan kita kepada Allah akan dimulai dari sebuah pemahaman, bahwa Allah itu esa. Pemahaman ini akan berlanjut pada proses mengimani dan mengambil konsekuensi dari keyakinan tersebut.

Para ulama membagi tauhid menjadi tiga tingkatan: tauhid rububiyah, mulkiyyah, dan ilahiyyah (Ilyas, 2002). Awal dari tauhid adalah menempatkan Allah sebagai Rabb. Allah telah menciptakan alam semesta sebagai khaliq (pencipta), dan kita adalah makhluq (yang diciptakan). Sehingga, manusia harus tunduk pada penciptanya. Konsep ini merupakan konsep paling pokok dalam aqidah, sehingga jika seseorang belum mengimani hal ini ia tidak dapat dianggap sebagai seorang muslim yang lurus.

Akan tetapi, konsep tauhid dalam tataran yang lebih luas tidak cukup hanya dengan membenarkan bahwa Allah itu Maha Esa. Tauhid sejatinya memerlukan manifestasi dalam realitas empiris. Dalam pandangan KH. Ahmad Dahlan, setidaknya ada empat hal yang harus dijauhi oleh umat Islam dalam implementasi tauhid, yaitu Syirik (Menyekutukan Allah), Takhayul (kepercayaan magis tradisional), Bid’ah (mengada-ada dalam permasalahan agama), dan Khurafat (kepercayaan magis-tradisional).

Salah satu perilaku yang dapat menjerumuskan diri kepada kesyirikan ialah perilaku meminta bantuan kepada dukun. Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah mengatakan bahwa jika seorang muslim pergi ke dukun, salatnya tak akan diterima selama 40 hari.

Perbuatan ini mengisyaratkan kita meminta pertolongan kepada selain Allah, dan berarti menyalahi komitmen kita dalam syahadat. Ironisnya, siaran televisi justru menyiarkan kesyirikan-kesyirikan ini secara luas dengan media SMS.

Perbuatan lain yang juga dapat menjerumuskan kepada kesyirikan adalah percaya kepada ramalan nasib, kesialan, atau hal-hal yang sejenis. Hal ini dilarang dalam agama, karena akidah Islam dengan tegas menyatakan bahwa hanya kepada Allah-lah kita berserah diri dan memohon pertolongan.

Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa tidak ada thiyarah (percaya kepada ramalan-ramalan) dan hammah (suara burung yang mengabarkan suatu nasib tertentu). Bahkan, mengundi nasib dengan anak panah secara tegas dihukumi haram oleh Al-Qur’an. Dalam kacamata Islam, hal tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan syirik.

Selain itu, perilaku meminta bantuan ke dukun juga mengakibatkan fenomena Kesurupan Massal di berbagai sekolah menengah, seperti pernah terjadi di SMKN 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga di sekolah penulis dulu. Kesurupan massal –yang notabene terjadi karena lemahnya iman seseorang— merupakan indikasi bahwa masyarakat kita masih belum bersih dari kepercayaan tradisional yang cenderung menyekutukan Allah.


B. Konsekuensi Tauhid

Bagaimanakah konsekuensi dari tauhid? Setidaknya, menurut penulis, ada dua hal yang menjadi konsekuensi dari ketauhidan kita kepada Allah.

Pertama, melaksanakan ibadah sebagai manifestasi ketaatan kita kepada Rasulullah. Konsekuensi dari keimanan bahwa Allah adalah khaliq, sebagaimana penulis jelaskan di atas, adalah menjalankan ibadah. Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya (Q.S. Adz-Dzariyat: 56). Dalam konteks ini, aktivitas manusia pada hakikatnya adalah beribadah kepada Allah, baik dalam konteks ritual maupun sosial.

Ada dua jenis ibadah: ibadah mahdhah (ritual) dan ibadah ‘ammah (sosial). Kaidah ushul fiqh menyatakan, bahwa asal hukum dari ibadah mahdhah adalah haram, kecuali jika ada dalil yang membolehkannya. Sedangkan asal hukum ibadah ammah adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dengan demikian, dalam melaksanakan ibadah mahdhah, ada dua persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tatacara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah, “Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada urusannya dariku, maka ia tertolak” (Arba’in An-Nawawiyah, hadits ke-5).

Dari hadits tersebut, tentu saja kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang sama sekali tak pernah diajarkan atau diperintahkan oleh Allah dalam persoalan ini. Seluruh ibadah yang bersifat ritual (ibadah mahdhah) harus memiliki legitimasi nash dari dua sumber primer hukum Islam: Al-Qur’an dan Hadits. Jika tidak memiliki dalil yang kuat, kita patut berhati-hati

Banyak bentuk dari bid’ah yang bertebaran di masyarakat. Aktivitasnya tak perlu penulis sebutkan di sini, karena masalah ini telah menjadi perdebatan klasik di antara umat Islam sejak dulu. Akan tetapi, mengingat masalah ini jelas menjadi persoalan besar, perlu pendekatan khusus untuk menyikapinya. Di sinilah pentingnya dakwah bil hal kepada masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai Islam.

Sedangkan untuk ibadah ‘ammah (muamalah), kaidah ushul fiqh yang berlaku justru terbalik. Pada titik inilah ijtihad bermain. Sehingga, tajdid (pembaharuan) memainkan peranan yang begitu penting dalam pelaksanaan muamalah ini. Masalah-masalah yang meragukan kesyar’ian-nya, memerlukan penelaahan dan kajian mendalam oleh para ahli, baik ahli fiqh muamalah atau pakar pada bidangnya. Sehingga, konsep muamalah-lah menaungi aktivitas-aktivitas sosial yang kita lakukan selama ini.

Jika kita kembangkan masalah ini secara lebih jauh, aktivitas politik pun tak lepas dari persoalan ibadah ini. Aktivitas politik (siyasah), merujuk pada Al-Mawdudi, pada hakikatnya diletakkan atas dasar tauhid sebagai penopang utama. Abul A’la Al-Mawdudi mendasarkan siyasah islamiyyah atas tiga prinsip dasar: tauhid, risalah, dan khilafah (lihat Syam, 2005). Aktivitas politik kemudian kita maknai sebagai upaya membangun relasi positif antara umat (rakyat) dan imam (pemimpin) atas dasar keimanan pada Allah.

Kedua, mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sosial. Setelah kita meyakini tauhid dengan semua implikasinya, kita juga harus mengintegrasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Prof. Dr. Amien Rais pernah menggulirkan wacana tauhid sosial yang mengejawantahkan tauhid dalam semua dimensi kehidupan (Rais, 1997).

Menurut Amien Rais, Tauhid Sosial merupakan dimensi sosial dari konsep tauhid (pengesaan Allah secara mutlak), agar konsepsi tauhid yang telah terintegrasi di pola pikir umat Islam dapat dipraktikkan pada tataran masyarakat. Implikasi yang diharapkan dari Tauhid Sosial ini adalah munculnya manusia-tauhid (meminjam istilah Amien Rais, lihat Muzakki, 2006) yang mampu berpikir secara arif dengan landasan tauhid dan syariah.

Dalam kacamata Amien Rais, ada lima dimensi Tauhid Sosial. Pertama, keyakinan terhadap keesaan Allah (Unity of Godhead); Kedua, keyakinan atas penciptaan dari Sang Pencipta (Unity of Creation); Ketiga, keyakinan atas dasar-dasar kemanusiaan (Unity of Mankind); Keempat, keyakinan atas adanya pedoman hidup yang mengatur manusia (Unity of Guidance); Kelima, keyakinan atas tujuan hidup manusia sebagai umat muslim (Unity of The Purpose of Life).

Melalui Tauhid Sosial tersebut, umat Islam dituntut untuk mempraktikkan nilai-nilai Tauhid ke dalam realitas sosial secara benar. Seorang muslim tidak cukup hanya menjalankan tauhid dengan meyakini bahwa Allah itu esa, tetapi juga harus peka terhadap urusan kemanusiaan, sehingga muncul keseimbangan antara ibadah dan perilaku sosial. Hal inilah yang disebut sebagai amal shalih.


C. Syirik Aqidah: Antitesis Tauhid

Ketika berbicara mengenai tauhid sebagai unsur paling sentral dalam membangun fondasi keberagamaan, kita akan berbicara pula mengenai lawan dari istilah ini.

Jika tauhid merupakan unsur paling sentral, maka lawan atau antitesis dari kata tauhid ini jelas adalah “kesesatan” paling sentral dalam Islam. Perilaku yang akan meruntuhkan keislaman seseorang. Perilaku yang bahkan disebut oleh Al-Qur’an sebagai dosa yang takkan diampuni oleh Allah selama pelakunya belum bertaubat.

Antitesis dari Tauhid –unsur yang paling esensial dalam Aqidah Islam—adalah Syirik, menyekutukan Allah. Perbuatan syirik merupakan perbuatan dosa yang tak diampuni oleh Allah (Q.S. An-Nisa: 48). Di ayat lain, Allah menyebut bahwa perbuatan syirik merupakan kezaliman yang besar (Q. S. Luqman: 13). Sehingga, tidak salah jika kita menempatkan syirik sebagai ‘penyakit mematikan’ no. 1 dalam Aqidah Islam.

Syirik dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu dari segi rububiyah, mulkiyyah, dan ilahiyyah. Yunahar Ilyas (1992: 70) menjelaskan tiga dimensi tersebut secara jelas. Penulis mencoba untuk menyarikan tiga poin dari dimensi tersebut.

Pertama, syirik secara rububiyah tergambar dari perilaku meyakini adanya makhluk yang mampu memberi manfaat atau mudharat atas segala sesuatu. Perilaku yakin pada azimat, kesaktian para “wali”, hingga meminta tolong pada orang yang sudah meninggal karena ada keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan itu.

Kedua, syirik secara mulkiyyah tergambar dari perilaku meyakini dan mematuhi perintah-perintah pemimpin yang bertentangan dengan perintah Allah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau justru sebaliknya. Dalam konteks Mulkiyyah ini, perilaku yang dimaksud adalah menjadi bagian dari pemimpin yang jelas-jelas menyalahi perintah Allah dan mematuhi sepenuhnya, bahkan mendukung pemimpin tersebut. Keterpaksaaan, menurut Prof. Dr. Yunahar Ilyas, bukan bagian dari perilaku ini.

Ketiga, syirik secara Ilahiyah tergambar dari perilaku berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang sudah meninggal. Atau, berdoa kepada Allah dengan perantara berhala-berhala. Syirik ilahiyah ini juga tergambar dari pemahaman keliru mengenai tawassul, sebagaimana sering diperdebatkan di kalangan umat Islam Perilaku ini merupakan defisit ilahiyah, dan sebenarnya juga terjadi pada kaum Quraisy di era Rasulullah SAW.

Salah satu perilaku yang dapat menjerumuskan diri kepada kesyirikan ialah perilaku meminta bantuan kepada dukun. Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah mengatakan bahwa jika seorang muslim pergi ke dukun, salatnya tak akan diterima selama 40 hari (HR. Muslim). Perbuatan ini mengisyaratkan kita meminta pertolongan kepada selain Allah, dan berarti menyalahi komitmen kita dalam syahadat. Ironisnya, siaran televisi justru menyiarkan kesyirikan-kesyirikan ini secara luas dengan media SMS.

Dalam konteks masyarakat yang masih berciri tradisional, “dukun” merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem religius masyarakat yang masih terpengaruh faham animisme-dinamisme. Di beberapa lokasi di Indonesia, keberadaan dukun merupakan warisan dari era sebelum masuknya Islam. Sehingga, keberadaan dukun menjadi tak bisa dihilangkan sepenuhnya.

Ketika Indonesia bertransformasi ke dalam modernitas, “dukun” pun juga turut memodernisasi diri dengan mengubah istilah: “paranormal”. Akibatnya, praktik masyarakat pra-Islam seperti ini juga menjadi tak terhindarkan, kendati aktivitas ini merupakan “virus” aqidah yang mematikan.

Perbuatan lain yang juga dapat menjerumuskan kepada kesyirikan adalah percaya kepada ramalan nasib, kesialan, atau hal-hal yang sejenis. Hal ini dilarang dalam agama, karena akidah Islam dengan tegas menyatakan bahwa hanya kepada Allah-lah kita berserah diri dan memohon pertolongan.

Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa tidak ada thiyarah (percaya kepada ramalan-ramalan) dan hammah (suara burung yang mengabarkan suatu nasib tertentu). Bahkan, mengundi nasib dengan anak panah secara tegas dihukumi haram oleh Al-Qur’an. Dalam kacamata Islam, hal tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan syirik.

Hal-hal tersebut merupakan bentuk dari “Syirik ‘Aqidi” yang tergambar secara jelas dan langsung dapat kita lihat. Dalam konteks di atas, berhala fisik telah dikategorikan oleh Allah sebagai salah satu bentuk dari kesyirikan. Akan tetapi, bagaimana dengan “berhala-berhala modern” yang muncul seiring bergeraknya zaman? Bagaimana dengan berhala-berhala politik seringkali tak kita sadari muncul dalam aktivitas politik?


D. Antitesis “Tauhid Sosial”

Jika logikanya tauhid mesti ditransformasikan ke dalam hal-hal yang sifatnya sosial, maka kelima dimensi tauhid sosial tersebut akan memiliki antitesis atau lawan masing-masing. Antitesis tersebutlah yang penulis sebut sebagai “syirik sosial”. Perilaku-perilaku tersebut merupakan konsekuensi dan turunan dari perilaku syirik, dan dalam konteks sosial merupakan kategori perbuatan maksiat. Karena, dalam aktivitas sosial, seringkali muncul perbuatan-perbuatan maksiat di jalan Allah, yang sebenarnya berakar dari perilaku menyekutukan Allah.

Pertama, keyakinan terhadap keesaan Allah memiliki antitesis yaitu perilaku menjadikan sesuatu hal sebagai berhala. Antitesis dari poin pertama ini tergambar dari praktik-praktik yang telah penulis jabarkan di atas. Konsekuensi dari jenis syirik pertama ini adalah syirik kabir, syirik yang besar, yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Masalah syirik ini telah penulis jabarkan di atas.

Kedua, kesatuan penciptaan, atau yakin bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah, memiliki antitesis berupa perilaku menduakan Allah. Menganggap bahwa ada sesuatu yang lain yang dapat menciptakan makhluk. Menganggap rendah makhluk hidup lain karena asal penciptaan dan bentuk fisiknya. Atau, menganggap bahwa makhluk itu ada dengan sendirinya.

Inilah pemaknaan falsafi keliru yang sama sekali tidak bertumpu pada pemahaman tauhid. Perilaku seperti ini tergambar dari perilaku Iblis, yang tak mau bersujud kepada Adam, lantaran Adam diciptakan dari tanah dan Iblis dari api, meskipun Allah telah memerintahkannya. Perilaku ini masih terkait dengan syirik kabir di atas.

Ketiga, kesatuan kemanusiaan antitesisnya adalah perilaku zalim terhadap makhluk Allah yang lain. Pemahaman bahwa adanya kesatuan penciptaan, yang berarti semua makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah sama –yang berbeda hanya ketakwaannya— mengimplikasikan perilaku adil kepada semua makhluk. Tak ada garis batas agama. Semua makhluk, baik yang beriman kepada Allah atau tidak, harus diperlakukan secara adil.

Allah sendiri memerintahkan kita untuk berbuat adil dengan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Q. S. An-Nisa: 58) Dalam konteks sosial, perilaku adil memiliki antitesis zhalim, menindas orang lain. Poin kesatuan penciptaan jelas tidak membiarkan adanya perilaku menindas dari suatu makhluk kepada makhluk lain.

Keempat, kesatuan petunjuk. Pada level ini, antitesisnya adalah mencari petunjuk-petunjuk lain selain yang diberikan oleh Allah. Dalam pemahaman yang sederhana, perilaku syirik jenis ini tergambar dari sikap tidak beriman kepada Al-Qur’an sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. T

Akan tetapi, jika kita pahami secara lebih kompleks, perilaku syirik jenis ini dapat kita lihat pada perilaku menjadikan “isme-isme” lain yang tidak sejalan dengan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai petunjuk, dan menjadi pengikut setia dari “isme” tersebut. Anjuran sinkretisme kontemporer dengan sekularisme, pluralisme agama, atau liberalisme menjadi sebuah gambaran perilaku syirik jenis ini. Pemahaman ber-Islam yang disinkretiskan, diputar-balik pemahamannya, atau dipelintir konteksnya, menjadi sebuah pemahaman yang sarat dengan syirik sosial.

Kelima, kesatuan pedoman hidup, atau keyakinan atas Allah sebagai orientasi dan tujuan hidup, memiliki antitesis berupa materialisme, perilaku menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tujuan hidup. Perilaku syirik sosial ini yang seringkali kita hadapi dalam realitas sosial.

Terkadang, dalam beraktivitas sosial, manusia lupa bahwa hidup ini hakikatnya adalah menyembah Allah, dan orientasi hidup harus mengacu pada ta’abbudi ilallah. Ketika bekerja, manusia lupa bahwa bekerja adalah sarana ibadah, sehingga orientasinya hanya uang. Dalam aktivitas politik, kekuasaan membutakan para pelaku politik, hingga akhirnya mereka lupa bahwa berpolitik itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah agar menjadi tinggi. Hingga, uang dan kekuasaan menjadi “berhala” baru.

Di sinilah perilaku syirik sosial muncul. Orientasi hidup menjadi penting. Sebuah keyakinan mesti ditanamkan bahwa manusia hidup untuk mencapai ridha Allah dan untuk beribadah kepada Allah dengan varian-varian ibadahnya, bukan untuk mengabdi kepada makhluk-Nya.

Kelima antitesis dari unsur tauhid sosial inilah yang penulis sebut sebagai syirik sosial. Ketika lima sikap ini menyaru dalam kehidupan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Amien Rais (1997), terjadilah patologi-patologi. Makna Islam tak lagi menjadi visi hidup masyarakat muslim. Terjadilah sekularisasi perlahan-lahan, sehingga jika virus syirik sosial ini tidak dihilangkan, akan muncul implikasi-implikasi yang lebih kompleks.

KH. Ahmad Dahlan dulu mengkontekstualisasikan ketauhidan dalam bentuk kampanye Anti-TBC. Fenomena Takhayul, Bid'ah, dan Khurafat menggerogoti aqidah umat karena menjadi bagian dari kepercayaan. Oleh karena itulah, Ahmad Dahlan dan murid-muridnya seperti Hasjim, Syuja', dan Fahruddin, lantas bergabung Mas Mansyur dan Sutan Mansyur, mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Gerakan ini bersifat modernis karena melawan tradisionalitas yang menyimpang dari aqidah.

Muhammadiyah berada dalam seting waktu abad ke-20. Pada waktu itu, seting sosial-politik adalah seting kolonial, dan umat sebagai "kawula" berada dalam posisi marjinal. Akibatnya, kondisi "tertindas" tersebut mengakibatkan penyimpangan aqidah. Ini yang kemudian menjadi sebab Muhammadiyah begitu giat memerangi Takhayul, Bid’ah dan Churafat (TBC) tetapi melakukannya dengan cara yang sangat mengakar, yaitu mendirikan sekolah dan rumah sakit kepada masyarakat miskin.

Ahmad Dahlan memperkenalkan cara berpikir yang sederhana: mengamalkan perintah Allah dalam Al-Qur’an secara nyata. Dalam konteks ini, Ahmad Dahlan mengajarkan murid-muridnya Surah Al-Ma’un secara berulang-ulang. Sudah barang tentu, murid-muridnya bertanya. Ahmad Dahlan kemudian menjawabnya dengan sederhana: “sudahkah surah tersebut diamalkan?”

Ahmad Dahlan kemudian mengajak murid-muridnya ke pasar dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari mereka, lantas pergi ke tempat orang-orang miskin dan memberikan barang-barang tersebut kepada mereka. Tak cukup sampai di situ, Ahmad Dahlan juga mengajak murid-muridnya untuk memelihara anak-anak yatim yang miskin, sebagaimana dipesankan dalam surah Al-Ma’un tersebut.

Artinya, Ahmad Dahlan mengajak kita untuk mengejawantahkan ajaran tauhid dan ayat-ayat Al-Qur’an dalam bentuknya yang sangat praksis dan implementatif, yaitu pengamalan nyata.


E. Membumikan Tauhid dalam Politik

Lantas, bagaimana relevansi tauhid dengan perilaku politik, terutama perilaku politik masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim? Jelas, perilaku politik mesti berakar dari pemahaman tauhid yang benar dan komprehensif. Tauhid tidak hanya menjadi simbol dalam aktivitas politik, dengan hanya menggunakan atribut-atribut Islam sebagai nama atau asas partai politik, misalnya, tetapi juga harus ditransformasikan ke dalam aktivitas-aktivitas politik. Fatsoen politik mesti ditegakkan.

Kesadaran kasip bahwa politik adalah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang lebih baik, juga mesti dibangun. Syariah sebagai sistem ajaran juga mesti dipegang teguh. Semuanya didirikan atas dasar tauhid, sebagai landasan sentral.

Demikian pula, ketika kita menyatakan bahwa tauhid mesti ditransformasikan dalam aktivitas politik, mesti pula disadari bahwa ada pula perilaku-perilaku negatif yang merupakan antitesis dari tauhid. Perilaku syirik sosial sebagaimana penulis ulas di atas, terkadang kita jumpai dalam kehidupan politik. Akibatnya, muncul politisi korup. Patologi politik merajalela. Pragmatisme politik pun kian menjadi-jadi.

Mengacu pada konsep “Tauhid Sosial” yang telah digulirkan oleh Prof. Dr. Amien Rais dalam beberapa tulisan beliau, penulis mencoba untuk mengidentifikasikan perilaku “Syirik Politik” yang rawan sekali terjadi dalam konteks Indonesia. Gagasan ini mungkin hanya mencakup segelintir dari aktivitas-aktivitas yang berpotensi menjadi patologi politik.

Pertama, orientasi politik tidak lagi agar kalimah Allah menjadi lebih tinggi, melainkan agar “berhala-berhala politik” yang ia yakini tetap bertahan dan menjaga posisinya. Ketika seseorang memegang tampuk kepemimpinan, syirik politik menjelma dalam bentuk kekuasaan, uang, dan syahwat politik yang tinggi. Akhirnya, perilaku politiknya hanya untuk mengamankan posisi kekuasaan. Kekuasaan tidak digunakan untuk memperbaiki hajat hidup umat Islam, melainkan untuk mendapatkan keuntungan material. Perilaku korupsi menjadi begitu lumrah, dan ketidakadilan dianggap sebagai suatu kemestian. Sehingga, kekuasaan pun menjadi berhala.

Syirik politik jenis di atas terjadi pada orientasi. Di sinilah letak relevansi dari hadits riwayat Umar ibn Al-Khattab, “Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan tiap-tiap urusan bergantung pada apa yang telah ia niatkan (Arba’in An-Nawawiyah, hadits ke-1). Ketika niat tidak lagi bergantung pada Allah, muncul maksiat. Syirik Politik ini akan membuat perilaku-perilaku tidak lagi mempertimbangkan maslahat-mudharat atau syar’i-tidaknya lagi.

Kedua, munculnya “kezaliman politik”. Bentuk syirik politik kedua adalah adanya penindasan dari the ruling class (kelas yang berkuasa) kepada subordinated class (oposisi). Potret penindasan ini muncul dalam bentuk kooptasi dari partai yang memiliki kekuatan massa besar kepada kelompok oposisi. Atau, penindasan kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan berkedok konglomerasi dan oligarkhi.

Praktek otoritarianisme, di mana kebebasan dibungkam dan aktivis-aktivis Islam yang menyuarakan aspirasinya ditangkap, justru berlawanan dengan konsep tauhid sosial, di mana setiap manusia yang merupakan ciptaan Allah memiliki hak dan kedudukan yang sama. Kezaliman politik hanyalah bentuk kesombongan dan deklarasi atas kefanaan manusia.

Padahal, potret Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab saja membuka partisipasi masyarakat dengan luas, selama masih berada di atas koridor Al-Qur’an dan Hadits. Khalifah Abu Bakar, dalam pidato politiknya ketika baru terpilih sebagai Khalifatul-Muslimin, menyatakan bahwa, “Seandainya kalian menyaksikanku dalam kebenaran, maka ikutilah. Tetapi jika kalian menyaksikanku telah menyimpang, luruskanlah!”.

Senada dengan Abu Bakar, Khalifah Umar setelah terpilih menjadi Khalifah juga menyatakan, “Dan saya adalah salah seorang di antara kalian.... Barangsiapa melihat penyimpangan dalam diriku, maka luruskanlah! (lihat Masyhadi, 2005).

Dengan demikian, potret yang ditunjukkan Khalifah adalah bahwa partisipasi publik dibuka dengan begitu luas, selama berada dalam koridor Islam. Kezaliman politik dengan membungka suara-suara kritis atau menangkapi para kritikus tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Bahkan, jika kebijakan yang keluar bertentangan dengan perintah Allah, perbuatan tersebut mengarah pada kesyirikan yang lebih besar.

Ketiga, menyadarkan diri pada “isme-isme” yang bertentangan dengan Islam dalam aktivitas politik. Dalam konteks ini, kita patut berpikir secara kritis. “isme-isme” yang penulis maksud pada dasarnya bukan simbol dan atribut politik, tetapi substansi ide dan garis kebijakan yang dianut.

Dalam berpolitik, para politisi dan pengambil kebijakan harus memahami garis-garis larangan yang telah diberikan oleh Allah dalam Al-Qur’an atau Hadits. Syirik politik muncul ketika garis kebijakan yang ada justru menyalahi rambu-rambu Al-Qur’an.

Banyak formulasi kebijakan ekonomi (baik yang diambil pemerintah atau tidak) yang mengarah pada aktivitas riba. Ketika para politisi mengambil kebijakan yang mengarah pada riba tersebut secara sadar dan dengan arogansi tertentu, ia telah menyandarkan diri pada “isme-isme” yang bertentangan dengan Islam. Alternatif UU pun ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Ketika jenis kebijakan tersebut diambil secara sadar dan menafikan ketentuan dalam Islam secara arogan, ia akan terjatuh pada syirik politik.

Seringkali, kelompok yang menggunakan atribut Islam pun terjatuh, karena para politisinya tidak memahami esensi kebijakan yang ada. Contoh konkret yang dapat penulis berikan dalam konteks ini adalah pada panitia anggaran. Di sini, para politisi mesti cermat dengan substansi anggaran, agar tidak mengandung unsur-unsur yang memperkaya diri. Ketika seorang politisi membuat anggaran yang memiliki unsur tersebut secara sadar, secara otomatis ia akan jatuh pada syirik politik. Hal inilah yang perlu dihindari oleh para politisi muslim.

Islam mengenal istilah akhlaq sebagai basis moral. Akhlaq Islam bersifat universal, dan memiliki satu basis: ketauhidan pada sang khaliq. Tauhid kepada Allah diejawantahkan dengan berperilaku etis terhadap sesama manusia. Untuk itulah tauhid dalam konteks berperilaku sesame manusia, diderivasikan dalam bentuk akhlaq. Secara lebih jauh, ada terminologi “tauhid sosial” yang pada intinya juga menerapkan akhlak Islami kepada semua manusia.

Rasulullah menyatakan, “innamal bu’itstu liyutammima makaarimal akhlaq”. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlaq. Maka, peran profetis pengikut Rasulullah sendiri sangat kental dengan etika dan moral, bukan lantas merelatifkannya pada unit analisis yang individualistis.

Dengan kata lain, Islam mengintegrasikan etika dalam kehidupan serta menguniversalkan moralitas dengan basis Qur’ani. Era pascamodern tidak lantas membuat umat harus mengabsurdkan diri dalam realitas atau justru mencari pegangan-pegangan baru, tetapi justru berpegang pada basis moralitas yang universal tersebut.


F. KAMMI dan Tauhid Sosial

Paradigma gerakan KAMMI yang pertama adalah gerakan dakwah tauhid. Dalam konteks realitas pascamodern, apa konstruksi utama dari gerakan dakwah ini ketika dimunculkan ke masyarakat? Tafsir pertama memberikan jawaban: pembebasan manusia atas penghambaan kepada selain Allah dan mengembalikannya kepada Allah. Dengan demikian, spirit yang dibawa oleh KAMMI adalah spirit dekonstruksi dengan tools tauhid.

Secara operasional, hal ini mengisyaratkan KAMMI untuk menjadi gerakan yang berpikir mengakar dan mampu melakukan pembongkaran atas realitas yang dinilai menabrak pilar tauhid, termasuk juga membongkar fenomena-fenomena sosial kontemporer yang meniadakan unsur etika dan akhlaq Islami di dalamnya. Seluruh realitas harus dipandang dalam kacamata keberpihakan dan etis, bukan justru menganggap realitas sosial sebagai objek. KAMMI adalah bagian dari realitas dan mesti menentukan keberpihakan secara tegas, kepada kelas sosial mana ia berpihak.

Maka, dalam konstruk realitas pascamodern dewasa ini, bagaimana KAMMI menghadapi persoalan aqidah?

Era pascamodern adalah era degradasi etika, moral dan spiritual. Akal dipertuhankan. Dunia menjadi begitu materialistik.Unsur ketuhanan dan kemanusiaan dipisahkan (disekulerkan). Maka, tugas KAMMI yang terpenting adalah mengembalikan etika dan nilai ketuhanan tersebut.

Dalam basis epistemologi, dakwah KAMMI -apapun bentuknya- adalah dakwah yang mengarahkan manusia untuk kembali pada hakikat eksistensinya, yaitu "Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un". Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali pulang kepada Allah.

Artinya, KAMMI mesti mendasarkan seluruh program dan aktivitasnya atas dasar tauhjid. Oleh karena itu, paradigma pertama, yaitu dakwah tauhid ini menjadi determinan dari ketiga paradigma lain. Sebagai intelektual profetik, aktivis sosial, maupun gerakan politik, gerakan KAMMI akan dideterminasi oleh variabel "tauhid" ini. Maka, wajar jika peran kader KAMMI dalam apapun wajah dakwahnya, adalah gerakan untuk mengintegrasikan nalar wahyu (Allah) dan nalar akal (manusia).

Hal yang patut kita baca dari paradigma gerakan KAMMI adalah munculnya tafsir kedua dan ketiga sebagai implikasi tafsir pertama, yaitu integrasi tauhid dalam tata peradaban manusia yang universal serta menyebarkan nilai kebaikan yang universal tersebut ke masyarakat (amar ma’ruf nahi munkar).

Dengan demikian, tafsir kedua ini mengisyaratkan adanya universalisme moral Islam –dengan landasan tauhid— dalam perilaku sosial, atau menurunkan dimensi tauhid ke dalam perilaku bersosial dengan manusia. Tauhid tidak sekadar mengucap dua kalimat syahadat an sich, tetapi juga harus diaplikasikan dalam lakon-lakon perilaku sosial.

Prof. Amien Rais ketika masih menjadi Ketua PP Muhammadiyah pernah menggulirkan wacana tauhid sosial yang mengejawantahkan tauhid dalam semua dimensi kehidupan. Menurut Amien Rais, Tauhid Sosial merupakan dimensi sosial dari konsep tauhid (pengesaan Allah secara mutlak), agar konsepsi tauhid yang telah terintegrasi di pola pikir umat Islam dapat dipraktikkan pada tataran masyarakat.

Implikasi yang diharapkan dari Tauhid Sosial ini adalah munculnya manusia-tauhid (meminjam istilah Amien Rais, lihat Muzakki, 2006) yang mampu berpikir secara arif dengan landasan tauhid dan syariah. Melalui Tauhid Sosial tersebut, umat Islam dituntut untuk mempraktikkan nilai-nilai Tauhid ke dalam realitas sosial secara benar.

Seorang muslim tidak cukup hanya menjalankan tauhid dengan meyakini bahwa Allah itu esa, tetapi juga harus peka terhadap urusan kemanusiaan, sehingga muncul keseimbangan antara ibadah dan perilaku sosial. Inilah dimensi sosial dari tauhid yang disebut amal shalih.

Artinya pula, tauhid harus ditransformasikan dalam bentuk akhlak dan etika sosial. Dalam konteks sosial-politik, etika tersebut tidak hanya diwujudkan dalam aktivitas berinteraksi dengan individu, tetapi juga dalam ruang-ruang publik. Karena KAMMI sedikit banyak berkecimpung dalam politik kampus atau pemerintahan mahasiswa –sebagaimana disebutkan oleh Amin Sudarsono— hal ini juga akan sangat terkait dengan pengelolaan kekuasaan yang dimiliki ketika berada di ruang publik.

Konkretnya, kader-kader KAMMI yang hadir dan duduk sebagai punggawa publik –pengurus lembaga kemahasiswaan— juga mesti etis dalam bersikap. Sikap politik KAMMI dengan demikian bukan untuk meneguhkan kekuasaan dan tidak sama sekali berorientasi pada upaya mempertahankan kekuasaan dalam jangka waktu yang terlampau lama hingga menjadi rezim “batu” yang menjadikan KAMMI seperti musuh bersama” bagi gerakan mahasiswa lain hanya karena monopoli kekuasaan publik terlampau lama.

Jika tauhid sudah menjadi etika dan mengejawantah ke persepsi kader KAMMI mengenai realitas, maka yang mesti dilakukan kader KAMMI di lembaga publik adalah menjadikan lembaga tersebut rumah yang nyaman bagi semua entitas gerakan. Persoalan bukan “bagaimana menguasai”, tapi bagaimana “menguniversalkan visi”. Catatan ini penting karena selama ini banyak kader KAMMI yang terpilih sebagai punggawa publik tetapi akhirnya kehabisan energi hanya untuk mempertahankan kedudukannya itu. Refleksi tentu perlu dilakukan.

Selain itu pula, konsensus dan deliberasi harus dibuka dengan organisasi lain. Ukhuwah harakiyyah –lintas gerakan— sebagaimana pernah digagas oleh Amin Sudarsono juga harus dikampanyekan. Pada titik publik, upaya rekonsiliasi dan “gagas bersama” antargerakan mahasiswa Islam adalah hal yang sangat patut diupayakan.


G. Kesimpulan: Menuju “Manusia-Tauhid”?

Dengan demikian, pemutus kebijakan dan para politisi pun patut waspada terhadap gejala syirik politik ini. Menurut Masyhadi (2005), seorang pemimpin sejatinya memiliki minimal dua sikap, yaitu amanah (kredibel, mampu dipercaya) dan profesional. Dua sikap ini mengacu pada hadis nabi, “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.

Di sinilah pentingnya memilih para politisi yang benar-benar memiliki kompetensi dan kredibilitas. Karena, syirik politik akan muncul ketika dua hal ini tidak dimiliki oleh para politisi dan pemutus kebijakan. Dengan adanya sikap dan orientasi yang bersandar pada tawhid (mengesakan Allah), patologi-patologi politik akan dapat direduksi.

Maka, tauhid menjadi penting untuk diintegrasikan ke dalam segenap aktivitas politik. Hal ini tentu saja memerlukan kerja yang panjang, terarah, serta ikhlas dalam tahun-tahun ke depan. Pembangunan karakter memiliki porsi yang begitu signifikan. Pembangunan sistem politik yang mapan juga penting. Untuk itulah, pendidikan tauhid yang transformatif kepada umat Islam menjadi penting. Mari kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits, mari membangun perilaku politik yang sejalan dengan Islam.


Bahan Bacaan

Al-Qur’an Al-Karim.

Akh. Muzakki. Mengupas Pemikiran Agama & Politik Amien Rais Sang Pahlawan Reformasi (Jakarta: Lentera, 2004).

Amien Rais. Demi Kepentingan Bangsa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

_________. Hubungan antara Politik dan Dakwah: Berguru kepada M. Natsir (Bandung: Mujahid Press, 2004).

Daud Rasyid. Islam dan Reformasi: Telaah Kritis atas Keruntuhan Rezim-Rezim Diktator dan Keharusan Kembali pada Syariah (Jakarta: Usamah Press, 2001).

Firdaus Syam. Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Imam Nawawi. Arba’in An-Nawawiyah.

Mukti Ali. “Persepsi Buya Hamka: Ulama Sudah Lama Terjual” dalam Nasir Tamara., Buntaran Sanusi, dan Vincent Jauhari (eds.) Hamka di Mata Hati Umat (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)

Anang Rizka Masyhadi. Hadist-Hadist Politik: Aktualisasi Sunnah dalam Kehidupan Sosial dan Politik (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003).

Yunahar Ilyas. Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta: LPPI UMY, 1992).

Syamsul Anwar, “Makna dan Konsep Islam secara Etimologis dan Terminologis”, dalam Dien Syamsuddin, et. al. Pemikiran Muhammadiyah: Respons terhadap Liberalisasi Islam (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

Osman Ralliby. Ibn Chaldun tentang Masjarakat dan Negara (Jakarta: Bulan Bintang, 1963).

Amin Sudarsono. Ijtihad Membangun Basis Gerakan (Jakarta: Muda Cendekia, 2010).


*Penulis adalah Mahasiswa Fisipol UGM, asal Banjarmasin

Dari Filsafat Jerman ke Revolusi Proletariat: "The German Ideology"

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar


“Communism differs from all previous movements in that it overturns the basis of all earlier relations of production and intercourse, and for the first time consciously treats all natural premises as the creatures of hitherto existing men, strips them of their natural character and subjugates them to the power of the united individuals.” (Karl Marx)

A. Pendahuluan

PERGULATAN intelektual seorang Karl Marx, ideolog sosialisme paling masyhur yang hidup pada abad ke-19, memang memiliki daya tarik tersendiri. Sebab, selain berada di antara dua tarikan aliran filsafat besar abad itu –materialisme dan idealisme— ia juga telah memiliki basis rasional terhadap apa yang selama ini dianggap sebagai utopia dalam memandang sosialisme, baik dari era Babeuf sampai Hegel. Hal-hal tersebut dapat dibaca dari analisis Marx muda yang tercantum dalam bukunya, “The German ideology”.

Buku The German Ideology merupakan kritik atas ideologi yang sangat khas Hegelian. Pengaruh-pengaruh filsafat Hegelian yang menjadi dasar ideology dari kehidupan di Jerman pada waktu itu. Filsafat Hegelian sangat bertipe idealistik; ia bertumpu pada kesadaran manusia dan dialektika di alam-fikir, jauh dari realitas. Dalam bahasa Marx, filsafat model ini “descends from heaven to earth” (h. 47). Karena abai dengan realitas, Marx berpaling pada tesis lain yang menurutnya sangat relevan sebagai alat untuk membongkar realitas: Materialisme.

Di sisi lain,pada waktu itu hidup seorang filsuf bernama Ludwig Feuerbach, yang menawarkan tesis-tesis lain soal ideologi. Ia merupakan antithesis dari idealism Hegel. Filsafat a la Feuerbach disebut oleh Marx sebagai proses yang, “descends from earth to heaven”. Artinya, ia bertitik pijak pada realitas material, dan bukan pada pergulatan alam pikir. Oleh karenanya, Ia menyajikan alam dan kehidupan nyata yang menjadi pendekatan utama dalam memandang realitas.

Artikel ini akan mengulas analisis Marx mengenai tesis-tesis Feuerbach, yang mengantarkan Marx pada analisis mengenai ideology, negara hingga . Ini mengawali pergulatan intelektual Marx yang akan menjadi titik tumpu utama di masanya ke depan.


B. Tentang Proses-Proses Material

Marx membukanya dengan analisis mengenai proposisi materialis. Sejarah, menurut Marx, pada hakikatnya adalah cerita mengenai eksistensi individu manusia (h. 42). Sementara itu, eksistensi individu manusia, adalah bagaimana manusia melakukan proses-proses produksi, sebagai alat untuk bertahan hidup. Produksi sendiri, dalam maknanya yang paling sederhana, adalah proses menghasilkan sesuatu dan mengolahnya untuk kepentingan sendiri secara otonom. Produksi kemudian menjadi titik tolak dari argumen Marx tentang realitas. Produksi mendeterminasi intercourse –hubungan dua pihak— yang mewarnai masyarakat, strata sosial, atau kelas. Ia juga mendeterminasi pekerjaan manusia hingga melahirkan konsep mengenai keterasingan (alienasi). Proses produksi diiringi oleh sebuah konsep lain dari manusia, yaitu intercourse atau hubungan sosial. Artinya, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan manusia lain dan dengan demikian berproduksi secara kolektif pula.

Oleh karena itu, sejarah bukan dibentuk oleh proses dialektika yang bertumpu pada gagasan di alam pikir –sebagaimana kata Hegel— tetapi justru dibentuk oleh proses produksi manusia di alam nyata. Produksi kemudian berimplikasi munculnya pembagian kerja (division of labour), serta pada perkembangannya menyebabkan munculnya hak-milik (ownership). Sebagai sebuah proses sejarah, hak-milik dibagi oleh Marx ke dalam tiga bagian.

Pertama, hak milik kesukuan (tribal ownership), yaitu tahap manusia berburu dan memancing, dengan karakter khas patriarkhi dan kekerabatan yang sangat kuat. Kedua, hak milik komunal (masyarakat) dan negara. Basisnya adalah persekutuan suku, dan diikuti oleh perbudakan. Bentuk hak milik ini melahirkan antagonism. Ketiga, hak milik feudal. Antagonisme berkembang tidak hanya pada konteks budak dan tuan, tetapi juga pada bentuk buruh-majikan dan penguasa-rakyat. Feodalisme yang bertitik sentral pada “penguasaan tanah” menjadikan kelas itu dideterminasi oleh siapa pemilik sumber daya. Pada perkembangannya, sumber daya tidak hanya tanah, tetapi juga mesin-mesin. Itulah yang dinamakan dengan faktor produksi sebagai determinan adanya kelas-kelas di masyarakat.

Dengan premis-premis tentang sejarah sebagai proses material tersebut, kita kemudian sampai pada makna kehidupan dan kesadaran. Pertanyaan yang muncul, apakah hidup mendeterminasi kesadaran, atau justru sebaliknya? Dengan basis materalis yang diurai oleh Marx, kesimpulan yang didapat adalah hidup mendeterminasi kesadaran. Sebab, kehidupan adalah sebsuatu yang nyata, sementara kesadaran merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas yang dilakukan manusia untuk mempertahankan hidup. Sehingga, dari sini kesadaran ditentukan oleh bagaimana manusia memahami posisinya sebagai makhluk yang senantiasa berproduksi. Kesadaran bukan berarti memahami apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi pada bagaimana ia melihat realitas dan pekerjaannya untuk proses-proses produksi.

Ketika kesadaran itu ditentukan oleh basis material (produksi), maka hal-hal yang diimplikasikan oleh sebuah proses menuju kesadaran (dalam kacamata Hegelian) tidak ditentukan oleh pemikiran individu an sich, tetapi oleh hubungan sosial. Karena manusia adalah makhluk yang senantiasa berproduksi, ia kemudian akan melakukan hubungan dengan manusia lain, atau intercourse. Hubungan sosial tentu dideterminasi oleh proses produksi. Pada titik ini, pembagian kerja juga akan bersifat kolektif, terutama ketika proses produksi masuk pada tahap industrial. Kerjasama dan hubungan sosial dalam berproduksi secara kolektif tersebut terjadi secara alamiah,

Oleh karena itu, pembagian kerja mengimplikasikan adanya kelas. Ini yang kemudian menjadi bahan kritik Marx. Ketika manusia berproduksi tidak atas kehendak dirinya sendiri, atau dengan kata lain terjadi “perbudakan”, terjadilah keterasingan. Manusia terasing karena hakikat dirinya yang paling utama, yaitu kemampuan berproduksi, dikendalikan oleh manusia lain. Hubungan sosial menjadi subordinatif, dan ini dianggap oleh Marx tidak alamiah. Ia menyebutnya “opposes the nature”.

Mengapa manusia terasing? Sebab, hakikat eksistensi manusia adalah sifat untuk berproduksi. Berproduksi adalah sifat yang otonom dan digunakan untuk menghidupi dirinya sendiri. Ketika proses berproduksi ditujukan untuk orang lain, ia kehilangan makna eksistensinya. Jadilah ia terasing dari kehidupan karena sifat berproduksinya tidak ada lagi. Hubungan antara ia dengan orang lain yang mempekerjakannya menjadi tidak lagi produksionis, tetapi dilihat dari sejauh mana kemampuan produksi yang dapat ia lakukan. Kemampuan berproduksinya tersubstitusi oleh hubungan-hubungan keuntungan.

Hal itulah yang di kemudian hari dikenal dengan exploitation d’lhomme par l’homme. Manusia kemudian terasing dari manusia lainnya. Untuk menghindari keterasingan, posisi manusia dengan manusia lain harus sederajat. Untuk itu, diperlukan sebuah gerakan yang menuju pada persamaan “kelas” dan egalitarianisme tersebut. Oleh karena itu, diperkenalkanlah istilah komunisme sebagai antithesis dari kepemilikan pribadi, komunisme menjadi jawaban atas keterasingan manusia, dengan menyamaderajatkan proses produksi antara semua manusia dan sumber daya dikelola bersama-sama, tanpa adanya hubungan buruh-majikan atau sejenisnya. Dengan demikian, tidak ada hak-milik yang mengimplikasikan perbudakan atau keterasingan. Semua setara.

Komunisme sendiri bukan sebuah konstruk yang diejawantahkan dalam bentuk negara. Komunisme adalah gerakan yang ditujukan untuk mewujudkan komunalisme. Ia menghilangkan bentuk-bentuk penindasan kelas di masyarakat, dan mengembalikan hakikat manusia sebagai makhluk yang berproduksi dan bekerja secara otonom. Komunisme tidak bersifat lokal, sempit dalam batas-batas wilayah. Ia bersifat universal. Pada titik itulah pandangan mengenai masyarakat sipil dan sejarah kembali diperhitungkan.


C. Tentang Sejarah

Marx kemudian mengarahkan analisisnya pada perspektif mengenai sejarah. Di atas bangunan apa sebuah proses sejarah berlangsung? Menurut Marx, sejarah adalah suksesi dari generasi terpisa yang mengeksploitasi materi, kekuatan produktif yang menurunkannya ke generasi sesudahnya, hingga meneruskan aktivitas yang mengubah proses secara produktif. Artinya, sejarah dalam konteks material tersebut berada dalam sebuah panggung masyarakat yang dinamis. Proses produksi tidak statis, hanya dalam struktur yang tradisional saja, tetapi juga berubah sesuai sumber daya dan pemanfaatan instrument yang ada. Oleh karena itu, sejarah berhubungan dengan struktur masyarakat.

Dalam konteks ini, Marx menyebut struktur masyarakat yang dinamis dan produktif itu sebagai “masyarakat sipil”. Berbeda dalam konteks masyarakat sipil yang borjuistik, hanya menjadi “alat” untuk melegitimasi kekuatan kelompok borjuis, konsep masyarakat sipil Marx sangat erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat itu berhubungan dalam bekerja; Sebuah kesatuan masyarakat yang berproduksi dan berhubungan bersama itulah yang kemudian menjadi proses sejarah secara progresif.

Konteks materialisme Marx, yang diambil dari Feuerbach, sebenarnya sudah sangat jelas: Eksistensi manusia dideterminasi oleh kemampuannya berproduksi. Akan tetapi, ia menolak konsepsi yang menyatakan bahwa sejarah itu bersifat siklikal. Sejarah, menurut Marx, berkembang secara dinamis sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Kondisi masyarakat sipil tersebut yang mempersatukan masyarakat dalam kerangka komunal.

Karena masyarakat sipil adalah “panggung” terjadinya sejarah, maka aktivitas produksi, hubungan sosial, dan pembagian kerja juga terjadi dalam konteks itu. Karena adanya aktivitas-aktivitas tersebut di masyarakat, terciptalah “mode of production” sebagai basis dari sejarah. Dalam artian, sejarah menjadi benar-benar dipahami sebagai medan dari proses produksi, hubungan sosial, dan hal-hal lain yang sifatnya nyata di masyarakat. Sejarah tidak lantas menjadi “konstruksi dari gagasan-gagasan perseorangan” atau “Theses”, melainkan “proses nyata dari kehidupan”. Hal-hal yang sifatnya gagasan adalah pengaruh dari bagaimana realitas tersebut dipahami. Sejarah tidak lagi menjadi “self-consciousness as spirit of the spirit” tetapi justru hasil-hasil interaksi dan produksi manusia.

Dengan demikian, proposisi selanjutnya juga menjadi jelas: produksi mendeterminasi agama, ideologi, filsafat, dan hal-hal lain yang sifatnya teoretis. Inilah yang disebut sebagai “basis” dan “superstructure”. Adanya determinasi ini kemudian menghasilkan konsep mengenai kelas –bahwa ada yang disebut sebagai “ruling class” dalam setiap peristiwa sejarah. Kelas dideterminasi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh manusia. Adanya ruling class berarti ada kelas yang menguasai faktor-faktor produksi tersebut. Adanya kepentingan yang berbenturan dalam proses-proses sejarah pada hakikatnya adalah benturan antara tenaga-tenaga produksi serta hubungan-hubungan sosial antarkelas, dan ruling class mengambil posisi di salah satunya.

Lantas, di mana posisi “ruling ideas”? Gagasan mengenai kelas yang berkuasa –yang dideterminasi oleh faktor produksi— mengimplikasikan adanya gagasan yang berkuasa pula. Menurut Marx, “ruling ideas” adalah gagasan dari kelas berkuasa. Ketika sebuah kelas menjadi “ruling class”, gagasan yang terbentuk darinya akan mengomposisi diri menjadi gagasan untuk mempertahankan kekuasaanya. Gagasan tersebut muncul sebagai implikasi –bukan sebagai determinan— dari adanya penguasaan faktor produksi. Faktor produksi adalah “basis”, sementara gagasan adalah “superstruktur”.

Implikasi adanya “ruling class” dan “ruling ideas” tersebut adalah adanya kelas lain yang beroposisi. Determinannya masih sama, faktor produksi. Kelas tersebut kemudian melakukan proses revolusi untuk menumbangkan kelas berkuasa. Dalam pandangan Marx, gagasan mengenai perubahan sosial pasti diusung oleh gagasan yang revolusioner. Catatannya, gagasan tersebut dibawa oleh kelas yang beroposisi dan secara vis-à-vis mengonfrontasi kelas berkuasa yang ada. Pada titik inilah kita mengenal istilah “perjuangan kelas” yang kemudian dijabarkan secara lebih konkret dalam “manifesto”.


D. Tentang Negara dan Pembagian Kerja

Bahwa kelas adalah manifestasi dari materialisme sejarah telah dibuktikan oleh Marx dalam analisisnya tentang proses-proses material dan sejarah. Akan tetapi, bagaimana sebuah kelas terbentuk? Apa saja penopangnya? Marx menemukan kata kunci untuk membahas hal ini: division of labour atau pembagian kerja.

Pembagian kerja yang sangat besar dapat dilihat dari antagonism Kota-Desa. Kota dan Desa memiliki perbedaan yang cukup fundamental dalam soal pembagian kerja, tetapi pada dasarnya memiliki basis yang sama dalam memandang kerja: sebagai kepemilikan pribadi. Dengan basis pandang ini, struktur yang akan terbentuk tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah ditulis Marx sebelumnya, bahwa akan ada ruling class yang menguasai faktor produksi, entah dalam bentuk alam (tanah, air, dll.) atau mesin-mesin produksi.

Struktur pedesaan dibentuk oleh tanah dan sumber daya alam sebagai determinan utama. Di sisi lain, Struktur perkotaan sangat kompleks. Dalam sejarah Eropa, Kota dibentuk oleh para serf yang merdeka dan membawa kapital yang ia miliki untuk membangun kotanya. Serf tersebut kemudian bersaing dan memiliki keharusan untuk membangun kotanya. Gilda-gilda menjadi institusi sosial-ekonomi paling utama, yang menentukan proses berproduksi manusia. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya kelas pedagang. Pada titik ini, mulailah muncul kaum borjuasi yang terpecah dalam kelas-kelas tertentu, tetapi menyerap keuntungannya dari orang yang bekerja untuk mereka. Mulailah fase industrial, yang disebut oleh Marx sebagai fase Manufaktur.

Karena kota tidak memiliki faktor produksi yang berasal dari alam, tetapi ditentukan oleh bagaimana keterampilan manusia dalam mengolah mesin-mesin. Karakter yang khas adalah karakter industrial. Dengan demikian, kota akan melahirkan kepemilikan pribadi dan tenaga kerja. Struktur ini mengimplikasikan dua kelas besar: buruh dan majikan. Pada titik inilah hubungan antara mereka bersifat mekanistik dan penuh hitungan untung-rugi. Teori keterasingan –di mana manusia bekerja tetapi kehilangan jati diri eksistensinya karena bukan untuk mereka— menjadi relevan untuk menjelaskan hal ini. Marx kemudian memperkenalkan istilah baru: proletarians sebagai representasi mereka yang tidak memiliki hak-milik (private property) dan terasing karena pembagian kerja kaum borjuis.

Kemudian, bagaimana posisi negara dalam struktur masyarakat yang seperti ini? Menurut Marx, negara adalah tempat bersemayamnya kepentingan-kepentingan produksionis kaum borjuasi. Hal ini terjadi karena borjuasi-lah yang menentukan jatuh dan bangunnya ekonomi sebuah negara. Pada konteks ini, negara akan bertumpu keuangannya pada pajak, utang, dan kepemilikan yang semuanya diberikan oleh para borjuis. Oleh karena negara adalah perwujudan kepentingan kaum borjuis, masyarakat sipil –tempat berlangsungnya aktivitas sejarah yang material— juga otonom terhadap negara.

Para borjuis memiliki kepentingan terhadap negara karena institusi inilah yang memiliki kekuasaan untuk memperkokoh hegemoni dan produksi yang mereka jalankan dengan menggunakan tenaga kerja. Dengan kekuasaan negara, keuntungan perdagangan dan modal bisa dilipatgandakan. Di sisi lain, keuangan negara juga bertumpu pada mereka. Sehingga, menurut Marx, negara tak lebih dari jelmaan kepentingan kaum borjuis dalam melipatgandakan modal. Bahkan, negara-lah yang menjaga agar hak milik yang dimiliki oleh borjuis tetap eksis.

Bahkan, dalam konteks yang lebih jauh, alat-alat negara direduksi. Hukum sebagai alat negara untuk menciptakan keadilan, direduksi oleh aturan-aturan yang memperkokoh adanya hak milik. Keadilan yang substantif tidak dibawa oleh negara. Tercipta ilusi politik, karena negara menjadi arena perebutan kekuasaan kelas-kelas yang memiliki faktor produksi. Implikasinya yang cukup mengerikan, hukum menjadi refleksi dari kehendak orang-seorang, bukan lagi kehendak bebas manusia sesuai dengan basis material-historis: untuk berproduksi secara otonom. Hukum dan yurisdiksi direduksi hanya ke perangkat-perangkat aturan yang melindungi hak-milik pribadi. Padahal, adanya mereka yang tak punya hak-milik dan terasing juga memerlukan sentuhan hukum. Inilah yang disebut oleh Marx sebagai “juridicial illusion”.


E. Tentang Komunisme

Bagian keempat dari German Ideology Bagian Pertama –yang mengulas dan mengelaborasi pemikiran Ludwig Feuerbach sebagai basis materialisme sejarah membahas kaum proletariat dan gerakan komunisme. Komunisme memiliki akar kuat pada kelas proletariat, atau yang disebut sebagai “the propertyless”. Keberadaan kaum proletar ditentukan kuat oleh ketiadaan hak-milik yang telah didominasi oleh kaum borjuasi. Sebagaimana telah dijelaskan, sebuah ruling class akan mendapatkan respons berupa Ketika borjuasi sebagai ruling class yang hegemonik –karena mendompleng kekuasaan negara dan menguasai faktor-faktor produksi— akan muncul kelas tandingan yang terdiri dari mereka yang termarjinalkan. Adanya kesamaan posisi sebagai orang-orang yang tak berpunya menyebabkan terbentuknya kesadaran pada orang-orang tersebut untuk membentuk kelas. Kelas itulah yang kemudian menjadi kaum “proletariat”.

Kelas sendiri terbentuk dari individu-individu yang memiliki kesadaran. Dalam bahasa filsafat materialisme, kelas-kelas terbentuk dari sebuah proses yang evolusioner. Disebut evolusioner karena terbentuknya kelas memerlukan determinasi dari proses produksi dan memiliki transformasi-transformasi pada tahapannya. Proses terbentuknya kelas, di antaranya merupakan hasil transformasi dari kekuasaan personal menjadi kekuasaan material, dan mengimplikasikan adanya basis komunitas yang diwujudkan dalam kehendak bebas manusia untuk berhubungan sosial dan berproduksi.

Tentu saja, yang paling penting dari proses terbentuknya kelas, selain transformasi tersebut, adalah adanya kesadaran kelas. Kaum proletariat membasiskan kesadaran mereka pada kenyataan bahwa eksistensi masyarakat yang mereka diami tidak lagi bisa memberikan mereka kontrol –bahkan terhadap kondisi mereka sendiri.

Masyarakat tentu menjadi basis paling utama dari proses itu. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berproduksi dan berhubungan sosial. Adanya hubungan sosial menjadikan aktivitas produksi manusia terbentuk sebagai aktivitas kolektif. Adanya hak-milik menjadikan aktivitas tersebut bukan kolektif, tetapi individual. Implikasi dari aktivitas individual adalah keharusan untuk mempekerjakan orang lain, karena seiring dengan bertambahnya hak-milik pribadi, kapital akan bertambah pula. Kondisi seperti ini akan menggiring manusia ke dalam alienasi –seperti dijelaskan di bagian sebelumnya— dari manusia lainnya. Maka, hak-milik pribadi harus diubah menjadi hak-milik sosial. Untuk menghilangkannya, manusia harus bermasyarakat dan membentuk komunitas. Pada titik itulah kolektivisme dan egalitarianisme terjadi.

Bentuk-bentuk gerakan untuk menuju ke arah masyarakat egaliter –dengan basis kaum proletariat— itulah yang melahirkan gerakan komunisme. Berawal dari individu yang membentuk masyarakat, komunisme mengembalikan basis relasi produksi dan hubungan sosial ke dalam basis-basis relasi yang alamiah. Dalam artian, hubungan manusia dengan manusia lain bukan hubungan yang penuh hitung-hitungan untung-rugi, tetapi dengan menempatkan manusia sebagai “jati dirinya” yang utuh. Tidak ada lagi exploitation d’lhomme par l’homme. Semua setara. Pada konteks yang lebih jauh, Marx mencoba menempatkan manusia dalam kerangkanya yang sangat humanis. Manusia bekerja sesuai kemampuannya dan mendapatkan hasil untuk dirinya sendiri. Hubungan antarmanusia tidak mekanistik, melainkan kooperatif untuk mendapatkan hasil bersama, yang dikonsumsi secara bersama pula. Hal ini disebut sebagai “self-activity”, aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri secara otonom.

Lantas, bagaimana cara mewujudkan perubahan dari struktur masyarakat yang industrialistik-borjuistik menjadi struktur yang komunalistik? Kita akan sedikit kembali pada struktur industri. Aktivitas “self-activity” atau yang menjadi tujuan dari komunisme dan basis dari peri kehidupan manusia, hanya bisa dijalankan oleh kaum proletariat. Mengapa? Karena dengan ketidakbermilikan mereka, serta adanya struktur industri besar yang bersifat subordinatif dan menindas, posisi mereka pada konteks ini adalah tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, secara posisi mereka akan vis-à-vis berhadapan dengan borjuasi. Dengan posisi yang vis-à-vis tersebut, gagasan revolusioner untuk menjungkirkan struktur yang ada menjadi begitu kuat.

Satu hal yang perlu dicatat, perubahan sosial yang diinginkan oleh Marx –dengan basis proletariatnya— adalah perubahan yang revolusioner. Walaupun struktur borjuasi terbentuk secara evolusioner, tetapi proses untuk memindahkan hak-milik pribadi ke dalam konstruk hak-milik kolektif yang berbasis pada masyarakat harus dilakukan dengan cepat dan mengakar. Selain itu, basis perilaku borjuistik yang sangat individual sehingga menafikan keadilan harus direspons dengan kontrol sosial dari manusia lainnya. Untuk itu, perlu kontrol sosial bersama.

Begitu pula dengan faktor produksi. Adanya hak-milik pribadi menjadikan faktor produksi dikuasai oleh segelintir orang dan menjadikan ada yang tidak punya hak-milik. Padahal, hakikat diri manusia adalah aktivitas berproduksi dan berhubungan sosial. Oleh karena itu, faktor produksi harus dipindahkan basis dan lokusnya dari individual-oligarkis menjadi kolektif. Langkahnya adalah pemindahan secara revolusioner: cepat, mengakar, dan keseluruhan. Komunisme yang dipandu oleh revolusi proletariat akan menjamin dikembalikannya manusia ke hakikat hidupnya yang paling utama menurut Marx: berproduksi dan berhubungan sosial.


F. Kesimpulan

Buku “German Ideology” menawarkan basis filsafat yang unik dari seorang Karl Marx. Di sini, terukir jelas kecenderungan materialisme Marx yang ia ambil dari pengaruh Ludwig Feuerbach. Bahwa manusia adalah makhluk yang berproduksi dan berhubungan sosial, bahwa sejarah adalah sebuah proses manusia berproduksi untuk mempertahankan hidup, dan bahwa realitas yang nampak itu sebenarnya adalah realitas yang terlihat, bukan konstruksi gagasan yang diejawantahkan dari alam pikir manusia ke kehidupan sehari-hari.

Marx mengawalinya dengan kritik tajam terhadap tradisi filsafat Jerman Hegelian yang dinilainya mengalir dari surga ke bumi. Akibatnya, pergulatan hanya terjadi pada alam pikir dan melupakan basis realitas. Feuerbach dan filsafat materialime justru sebaliknya, bertitik pijak dari realitas sosial. Akan tetapi, dalam pembahasannya mengenai sejarah, konsepsi dialektika yang menjamin progresifitas aksi dielaborasi dengan produksi dan hubungan sosial yang materialistik. Ini yang mengerangkai konsepsi berpikir Marx tentang dunia.

Basis material itu yang mendeterminasi adanya hal-hal lain yang sifatnya bergugus dari alam pikir, seperti ideologi, agama, politik, budaya, atau yang lain. Hubungan antara produksi dengan hal-hal tersebut digambarkan dalam hubungan yang deterministik, antara basic dengan superstructure. Dalam struktur masyarakat industrial, problem terjadi pada struktur yang borjuistik. Struktur tersebut dinilai oleh Marx sebagai struktur yang alienatif, atau berdiri di atas penindasan manusia atas manusia yang lain. Kuncinya terdapat pada hak-milik pribadi. Adanya hak-milik kemudian menjadikan manusia yang menguasai faktor produksi –sebagai ruling class— mempekerjakan manusia yang lain dalam spectrum hubungan yang mekanistik. Akibatnya, manusia menjadi terasing dari manusia lain karena kehilangan kesempatan untuk berproduksi secara otonom. Keterasingan (alienasi) inilah yang kemudian melahirkan kaum proletariat –mereka yang tidak memiliki hak-milik dan tertindask oleh struktur yang alienatif tadi.

Ironisnya, negara dan hukum, yang idealnya menjadi alat untuk mengejawantahkan fungsi keadilan— justru didomplengi oleh kepentingan kaum borjuis, karena struktur negara tidak berpihak pada kaum proletar. Hukum dan politik menjadi ilusionis, karena mereka hanya melayani kepentingan kaum borjuis yang menentukan keuangan negara. Semua hal tersebut berakar dari pembagian kerja yang sangat bertumpu pada hak-milik pribadi. Selama hak-milik pribadi tetap mendeterminasi pembagian kerja, hegemoni borjuis akan tetap eksis. Konsekuensinya., kaum proletariat tetap menjadi kelompok tak berpunya.

Oleh karena itu, Marx memperkenalkan komunisme sebagai jalan untuk mengembalikan basis produksi dan hubungan sosial yang humanis sebagai nature manusia. Keterasingan harus dihilangkan karena menyalahi nature. Jalannya, di tengah masyarakat yang borjuistik, adalah revolusi proletariat. Kaum proletar menjadi tumpuan utama karena kondisi yang antagonis dengan majikan-majikan mereka, sehingga dapat meraih kesadaran yang luas untuk perjuangan kelas. Basis kelas sebagai titik tolak revolusi kemudian ditujukan untuk meraih tujuan komunisme, yaitu mengembalikan hakikat manusia yang dirampas oleh proses borjuistik.

Pada buku ini, Marx menggeser basis filsafat Idealisme a la Hegel yang sangat idealistik ke arah realitas sosial. Hal yang menarik, pergeseran ini menyebabkan filsafat Marx tidak dipenuhi oleh abstraksi yang penuh penalaran, tetapi justru pada analisisnya yang kuat pada realitas. Sangat identik Feuerbach. Ini mempengaruhi analisis-analisis Marx pada tulisan-tulisan selanjutnya. Sehingga, Marx menutup dengan sebuah pesan sederhana: hanya revolusi dan perubahan sosial yang mengakar-lah yang akan memandu kita, menemukan masyarakat yang baru [*]



****

AHMAD RIZKY MARDHATILLAH UMAR, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UGM, staf Editor di Jurnal Multiversa, Divisi Publikasi Institute of International Studies, UGM. Bisa dihubungi di rizky_mardhatillah@yahoo.co.id.

Towards A New Way of Foreign Policy?

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Indonesian foreign policy in Minister Natalegawa era has embraced a new perspective: “Natalegawa doctrine”. As has been interviewed by The Jakarta Post (1/5), this perspective sees Indonesia in a “dynamic equilibrium” position in world politics. , There is a fragmented distribution of power in political realms and many challenges for inter-governmental cooperation lies ahead. It will be very interesting to analye this new “doctrine” in foreign policy studies.


“Dynamic Equillibrium”

The interview in Jakarta Post (1/5) shows us many important points in Indonesian foreign policy nowadays.

Firstly, international politics is understood by this doctrine in a state of "dynamic equilibrium" and "cold peace". The polarity of the main character of international politics in post-cold war era is believed by government to be shifted, opening opportunities for strategic cooperation. It means, there are many economic-political changes in international politics which cannot be understood as “unipolarity” anymore.

The dynamic equilibrium concept implies greater possibilities for all nations to move as a new power entity in international relations. For Indonesia, this thesis allows us to upgrade economic and political strength and begin an era of cooperation between “south-to-south” countries.

Secondly, dynamic equilibrium condition is equal position between “south” countries to to cooperate peacefully and mutually without having to depend on the hegemony in international politics. As implication, Indonesian foreign policy must reach the potential power on the developing countries without having to deny the existence of the “north” power. This was reflected in foreign policy direction of Republic of Indonesia, as has been formulated by Minister Natalegawa in the beginning of his period.

Thirdly, This doctrine also considers that the world experienced the cold conditions of peace. Residual forces of the cold war are still exist, but we cannot deny that new forces that has been appears after the cold war cannot be underestimated. For example, there are China and India which has dominated Asian market and soon become a new emerging forces in regional –even international— economics. Relations between these forces are not conflictual like cold war era. The relation is more competitive, dynamic, and revolved around non-political matters.

Fourthly, the paradigm of international security nowadays has also shifted in line with the actor pluralism. Thus, with this view, cooperation opportunities are widely opened. Minister Natalegawa responded this situation by increasing economic cooperation, both at the level of ASEAN or Asia-Pacific.


Revitalizing "Hatta Doctrine"?

Actually, the concept of foreign policy developed by Minister Natalegawa is one step ahead from what we have known as the "Doctrine Hatta". Since 1945, we already understand the foreign policy formula of "free and active foreign policy” as a doctrine in our decision-making process.

The original design of this doctrine come from a speech entitled "Rowing Between Two Reefs (Mendayung Di Antara Dua Karang)” in BP KNIP assembly meeting, September 2, 1948. For many years, this concept is believed as the most relevant concept in foreign policy decision-making. In the “Hatta Doctrine”, Indonesia's position is not only free and independent from global conflict between two great forces at that time: Sovyet Union and The United States of America. but also actively involved in peace-making process. This doctrine in written explicitly in our constitution.

For many years, there is a misperception that identify this concept as "neutral foreign policy." This misperception implies an unclear Indonesia’s position in international politics. Even, Soekarno in 1959 violate this concept by making the Jakarta-Peking axis. In fact, the word "free" is followed by "active" as explanatory, which means that Indonesia must play a position for world peace without carrying great powers’ interest.

In post-cold war era, this doctrine also raises another critical question. While the polarity of power began to absurd with the collapse of the Sovyet Union, how is the position of Indonesia in international politics? Is the “neutral” position still relevant, while the dynamics of international relations move into a new approach and perspective? At this point, the “free and active foreign policy” will be problematic.

Public is usually confronted with classical problems such as relations with United States or aircraft trading with Russia. Therefore, the new foreign policy doctrine that is more contextual and embody the previous doctrine in new position is basically needed. “Natalegawa doctrine” seems to answer this challenge.



Critical Reading

In other sense, of course “Natalegawa Doctrine” is not free from criticism. Views on Indonesian foreign policy leads to a critical question: how can Indonesia move among the competition of new forces in post-cold war era?

The entry of Indonesia in the G-20, an exclusive group of developed countries has become its own achievements. But, this exclusive position will be faced with how public interest embodied. It is not only about our national interest and acceptance in international society, but also in domestic response. The government must also balance foreign policy with the interests of the wider community.

The claim of total diplomacy by involving all stakeholders as diplomatic constituent, which often echoed by the government, is criticized because it assessed invisible form. But in fact, the implementation of this claim is totally important to make sure that public have attention on the diplomatic practice and propaganda which has been made by government.

In addition, criticism has also appeared in governement's style in responding international problems. President Yudhoyono is still consistent with the spirit of "zero enemy, million friends", as reflected in his speeches in responding, for example, the border conflict with Indonesia and Malaysia. Some have considered this as a pragmatic and unclear position.

When compared,“Doctrine Yudhoyono” is quite ambiguous. Dynamic equilibrium is established through the strengthening of regional cooperation. It means, the basis of foreign policy decision-making process is emphasized in the formation of regionalism—especially Southeast Asian regionalism (ASEAN). It implies that we should make friends in strategic position, not for all countries. The criticism for presidential-based foreign policy is that the policy too fixated on the imagery and spirit of "zero enemy, million friends". It is confusing in determine what strategic position of Indonesia in regional level.


Epilogue

Of course, it would be very premature if we take an evaluation of this new construction of our foreign policy. However, constructive criticism should be built and public oversight needs to be strengthened to match "total diplomacy" . It will be better if public can watch and control the execution of diplomacy and foreign policy practice, and together criticizing if there are some mistakes.

Hopefully, “Natalegawa Doctrine" can answer our curiosity about the new way of Indonesia to "reach for power" in international politics.

*) Staff in Institute of International Studies, Gadjah Mada University, Yogyakarta

Minggu, 29 Agustus 2010

Ruang Publik dan Reorientasi Demokrasi

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

rizky_mardhatillah@yahoo.co.id

Diskursus mengenai demokrasi mengemuka di Indonesia satu dasawarsa terakhir. Purwo Santoso, pakar kebijakan publik menyebut proses demokratisasi sebagai proses "politiko-kultural", karena pasca-reformasi demokrasi seakan dianggap sebagai pilihan terbaik dalam sistem politik Indonesia. Demokrasi tidak hanya menjadi pilihan sistem politik di Indonesia, tetapi juga menjadi arena diskursus bagi para ilmuwan politik yang menganalisis Indonesia dalam penelitian-penelitiannya.

Demokrasi sendiri merupakan terminologi yang memiliki rentang definisi yang sangat luas karena tafsirnya yang tidak statis. David Held, seorang pemikir demokrasi, memetakan ada lebih dari delapan aliran pemikiran besar mengenai demokrasi, mulai dari model yang sangat klasik seperti “Demokrasi Athena” yang digagas oleh Salon, hingga model yang sangat mutakhir seperti “Demokrasi Deliberatif” yang digagas oleh Jurgen Habermas. Frame dan lokus demokrasi pun dipetakan beragam. Ada yang memandang demokrasi dalam kerangka “elit” seperti Max Weber atau Joseph Schumpeter, tetapi ada pula yang mewujudkan demokrasi dalam wajah yang “populis” seperti Marx.

******

Aliran pemikiran terbesar yang saat ini digunakan –baik oleh teoretisi maupun aktor dari demokrasi— adalah aliran “demokrasi elit”. Gagasan ini menganggap bahwa efisiensi demokrasi dapat dilakukan dengan menyerahkan memindahkan lokus kekuasaan pada elit yang memiliki basis kompetensi dan kemampuan organisasional dalam mengatur urusan-urusan publik. Artinya, demokrasi dibaca sebagai sebuah mekanisme elit dalam menjawab urusan-urusan publik, bukan mekanisme “langsung” (direct democracy) yang melibatkan partisipasi rakyat.

Di benak para pemikir, demokrasi adalah hasil kerja para elit dan adalah domain dari para elit. Joseph Schumpeter, seorang pemikir terkemuka dalam aliran ini, bahkan memberikan sebuah dictum: “democracy is the rule of politician”. Dengan logika berpikir tersebut, Demokrasi dibayangkan sebagai sebuah proses “siapa mewakili siapa” dan “bagaimana proses perwakilan itu dijalankan”. Demokrasi cukup dianggap sebagai sebuah “institutional method”, atau dalam bahasa Samuel Huntington, sebuah model pengaturan kelembagaan untuk mendatangkan sebuah keputusan politik yang merepresentasikan suara rakyat dalam usaha yang kompetitif.

Oleh karena demokrasi adalah sebuah metode kelembagaan, maka proses-proses demokrasi diukur dalam parameter “bagaimana suara didapatkan”. Artinya, demokrasi adalah proses bagaimana untuk mendapatkan legitimasi publik, dalam hal ini, people’s vote. Maka, demokrasi perlu dibuat seefisien mungkin agar keputusan politik dapat berjalan sesuai dengan kehendak publik. Dengan kerangka berpikir tersebut, Huntington sampai pada kesimpulan: Demokrasi bukan persoalan “bagaimana rakyat mengatur kehidupannya”, tetapi “bagaimana rakyat memilih seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan mereka”. Inilah yang kemudian dikenal dengan makna “competitive elitism”.

"Mengakar-rumputkan" Demokrasi

Kritik yang kemudian diajukan pada pendekatan tersebut adalah, bagaimana posisi mass –rakyat yang direpresentasikan kepentingannya oleh elit tersebut— dalam panggung demokrasi?

Ada pandangan lain yang cukup berbeda mengenai demokrasi. Pandangan ini terlihat dari pemikiran beberapa orang yang Demokrasi sejatinya tidak dibangun di ruang-ruang struktur. Bagi sebuah negara yang sampai pada level otonomi demokrasi –meminjam istilah Georg Sorensen— demokrasi termanifestasi di ruang-ruang publiknya. Ia tidak hanya berada di gedung parlemen, di ruang kerja menteri, atau kamar kerja seorang presiden. Demokrasi justru berada di sawah-sawah petani, sudut-sudut pasar, ruang kelas mahasiswa, di tengah dengung pabrik, bahkan di jalan tempat orang lalu-lalang. Pada titik itulah demokrasi dikatakan masuk pada level “otonomi”, yang artinya terejawantahkan di semua bidang kehidupan.

Sehingga, demokrasi tidak lagi hanya dipandang pada dimensi electoral an sich. Demokrasi juga berada pada level sosial, ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lain. Lokus demokrasi akan menjadi terdesentralisasi: dari gedung-gedung parlemen atau pemerintahan ke ruang-ruang publik. Ini berarti demokrasi bukan domain elit semata, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas rakyat.

Persoalannya, bagaimana mendesentralisasi lokus demokrasi tersebut?

Jurgen Habermas, seorang pemikir Jerman, mengajukan sebuah tawaran: tindakan komunikatif sebagai basis dari demokrasi. Menurut Habermas, sebagaimana dipotret oleh F. Budi Hardiman, sebuah kebijakan publik mesti mendapatkan legitimasi rakyat. Proses transfer legitimasi kepada rakyat tersebut dilakukan melalui diskursus komunikatif antarwarga dengan medium “ruang publik”. Basis-basis komunikasi publik di level terkecil masyarakat mesti diaktifkan. Demokrasi dipandang dalam bentuknya sebagai “deliberasi”, yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai “Musyawarah”.

Dengan konsepsi ini, demokrasi tidak lagi menjadi sebuah makna politik. Ia terejawantahkan dalam model-model aktivitas publik sehari-hari. Berdemokrasi bukan sekadar mengambil keputusan di parlemen, tetapi juga dalam proses-proses penyusunan anggaran, kritik terhadap pemerintah, menyalurkan aspirasi, bahkan dalam proses belajar-mengajar.

Oleh karena itulah, dengan menggunakan model demokrasi ini, logika pengambilan keputusan dibalik: dari top-down menjadi bottom-up. Pada logika pertama, negara memainkan peran yang begitu sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat. Demokrasi, dengan logika tersebut, adalah alat bagi negara untuk mendapatkan legitimasinya agar selaras dengan –meminjam istilah Rosseau— kehendak umum.

Akan tetapi, logika kedua (bottom-up) justru mengimplikasikan hal yang berlawanan. Peran negara didistribusikan kepada komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Demokrasi kemudian menjadi alat bagi masayrakat untuk mengaspirasikan kepentingannya sehingga dapat diterjemahkan oleh negara sebagai kebijakan publik. Tentu saja, dalam konteks ini, kebijakan publik tidak melulu terdapat dalam bidang-bidang politik, tetapi juga mewujud dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, pembangunan, hingga pendidikan.

Artinya, demokrasi perlu direformulasi tidak hanya pada level elektoral, tetapi melampaui itu hingga sampai pada level pasca-elektoral. Pemilihan Umum atau Parlemen bukan lagi lokus “tunggal” dari demokrasi. Kita akan sampai pada lokus-lokus baru, yang disebut oleh Habermas sebagai “Ruang Publik”.

Ruang Publik dan "Desa": Perspektif Indonesia

Tantangan untuk mendesentralisasi demokrasi ke level-level nonpolitik tersebut mengemuka ketika dihadapkan pada sebuah persoalan: bagaimana mengidentifikasi “ruang publik” ideal yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang terserak di masyarakat?

Konsepsi ruang publik yang dibayangkan oleh Habermas memang saat bertipe “Eropa” dan penuh nuansa perkotaan. Ia membayangkannya sebagai “ruang” di mana semua anggota masyarakat dapat mengakses ruang tersebut dan melakukan interaksi-interaksi sosial. Hal tersebut tentu mengimplikasikan budaya “kewargaan” (sipil) yang kuat, adanya kesadaran untuk mengaspirasikan kepentingan dari masing-masing warga yang berarti semua warga harus teredukasi secara baik, dan menganggap semua warga yang mengaspirasikan kepentingannya tersebut berada dalam strata kelas yang sama. Artinya, jika kita bayangkan formulasi tersebut dalam konteks keindonesiaan, hal tersebut sangat mencirikan kultur perkotaan dan kelas menengah yang begitu kuat.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk mereformulasi “ruang publik” dalam perspektif keindonesiaan. Di Indonesia, “ruang public” yang bertipe Habermasian tersebut mewujud dalam bentuk "Desa".

Pada hakikatnya, akar dari masyarakat Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Identitas sosial masyarakat Indonesia pada dasarnya bukan “identitas kewargaan” yang sangat kental nuansa kenegaraan, tetapi “identitas komunal” yang kental dengan nilai-nilai kelokalan. Kesadaran masyarakat terbangun bukan oleh “kesadaran sipil”, tetapi oleh faktor-faktor kultural yang mengikat masyarakat. Robert Elson, seorang sejarawan Australia yang baru-baru ini menulis sebuah buku berjudul “The Idea of Indonesia”, berpendapat bahwa asal-usul Indonesia tak dapat dipisahkan dari ciri-ciri etnis dan budaya, seperti bahasa, ciri fisik, dan adat-istiadat. Esais Putu Wijaya juga berpendapat demikian. Adat istiadat dan tradisi menempati posisi penting dalam sejarah pembentukan bangsa Indonesia, dan oleh karenanya tak dapat dipisahkan dari identitas kebangsaan Indonesia. Masyarakat Indonesia pada hakikatnya adalah masyarakat yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya, yang disebut oleh Prof. Bintarto sebagai “Desa”.

Maka dari itu, ketika berbicara mengenai ruang publik dalam perspektif keindonesiaan, kita perlu melibatkan “masyarakat desa” sebagai unit analisis. Jika argumennya menyatakan bahwa demokrasi memerlukan ruang-ruang publik sebagai lokus, maka demokrasi juga harus bertransformasi ke sendi-sendi kehidupan masyarakat desa. Artinya, demokrasi idealnya memperhatikan kearifan lokal, ke-guyub-an masyarakat, modal sosial, tradisi, atau nilai-nilai kelokalan. Demokrasi pada konteks ini bersifat transformatif: Masyarakat diberikan otonomi sepenuhnya untuk mengelola dirinya sendiri. Peran-peran negara dalam demokrasi juga harus selaras dengan kepentingan masyarakat, dari yang bersifat sipil menjadi bersifat kultural.

Persoalannya kemudian, bagaimana mengadaptasikan konteks demokrasi “sipil-politis” negara menjadi konteks “kultural”? Di sini, peran negara lagi-lagi perlu direkonstruksi. Negara cukup menjadi penyelaras sistem dan wadah penyaluran aspirasi komunitas, juga sebagai penyalur sumber daya publik yang ada . Dengan otonomi yang diberikan pada level masyarakat terkecil, hal-hal yang menjadi domain dari individu diselesaikan pada level komunitas, sedangkan persoalan yang dihadapi oleh komunitas pada skala yang lebih besar diselesaikan dengan fasilitasi negara.

Secara praktis, masalah demokrasi dengan basis pedesaan ini dapat kita lihat contohnya pada kasus anggaran partisipatif yang digagas di negara bagian Porto Allegre, Brazil. Gagasan mengenai perubahan model keuangan daerah melalui mekanisme anggaran partisipatif memberikan paradigma baru sistem penganggaran (budgetting) di level daerah, sebagaimana dicontohkan oleh Porto Allegre. Di sana, anggaran ternyata tidak hanya dibuat secara top-down seperti diterapkan di Indonesia, tetapi juga secara bottom-up, di mana masyarakat juga turut berpartisipasi memberikan usulan, draft, dan kontrol atas anggaran yang ada.

Artinya, dengan model bottom-up tersebut, anggaran tidak lagi bersifat elitis dan tidak terakses oleh masyarakat, tetapi juga dapat melibatkan segenap stakeholders untuk berpartisipasi, tak terkecuali masyarakat yang berpartisipasi dalam politik secara pasif. Model anggaran partisipatif ini sangat mungkin diimplementasikan dalam level daerah. Artinya, jika ada kemauan politik lokal untuk mengubah paradigma anggaran dari top-down menjadi bottom-up, model anggaran partisipatif tersebut dapat menjadi sebuah ikon bagi demokratisasi keuangan daerah.

Tentu saja wacana ini bukan tanpa masalah. Setidaknya, ada dua persoalan yang akan dihadapi ketika ingin mengimplementasikan hal ini. Pertama, partisipasi politik masyarakat yang tidak begitu tinggi. Anggaran partisipatif memerlukan peran serta masyarakat dalam pengusulan dan pengawasan, dan ini perlu dilakukan dengan memberdayakan masyarakat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, model anggaran partisipatif bisa menjadi elitis, simbolik, serta bernuansa politis-artifisial.

Kedua, kesiapan pemerintah daerah. Mengubah paradigma sistem anggaran berarti mengubah ritme kerja pembangunan, dan hal ini memerlukan penyesuaian dari birokrasi lokal. Tentu saja, penyesuaian-penyesuaian ini harus diikuti oleh pemahaman yang menyeluruh para birokrat mengenai model anggaran partisipatif. Sebab, model anggaran ini memerlukan sosialisasi dari aktor-aktor birokrasi lokal.

Jika gagasan tersebut bisa diadaptasi dalam konteks masyarakat pedesaan yang memiliki karakteristik khas, demokrasi akan berjalan secara lebih luwes. Kita akan menyongsong era baru demokrasi yang tidak lagi elitis, tetapi menjadikan masyarakat sebagai aktor yang aktif dalam proses demokratisasi.

*****

Mungkin, tidak semua orang sepakat dengan konsepsi yang ditawarkan dalam pemaparan di atas. Masih banyak celah kritik yang muncul dari konsepsi sederhana yang penulis adaptasikan dari beberapa pemikiran di atas. Akan tetapi, dengan kondisi demokrasi saat ini yang sangat elitis dan mereproduksi kesenjangan antara “elit” dan “massa”, gagasan tersebut menjadi menarik untuk digulirkan, paling tidak untuk mengembalikan makna demokrasi menjadi “pemerintahan rakyat”, bukan “pemerintahan elit atas nama rakyat”

Reorientasi demokrasi, pada tulisan ini, perlu dimaknai dengan memindahkan lokus-lokus demokrasi dari ruang-ruang elit ke ruang-ruang publik. Persoalannya tinggal menggantung pada masyarakat dan elit. Siapkah demokrasi kita transformasikan dalam kerangka keindonesiaan? Mari mengembalikan makna demokrasi, venceremos democratia.

Yogyakarta, 27 Agustus 2010.

Sabtu, 24 April 2010

Sejarah Organisasi Mahasiswa UGM (1)

PERIODE DEWAN MAHASISWA (1955-1978)

Pada Dasarnya, Embrio Dewan Mahasiswa UGM telah ada sejak tahun 1949, dengan adanya Senat Mahasiswa Gabungan dari tiga fakultas embrio: HESP, Mamaconga, dan Teknik. Akan tetapi, baru pada tahun 1955 setelah fakultas-fakultas dimekarkan, berdiri Dewan Mahasiswa UGM yang diketuai oleh Koesnadi Harjasoemantri, Mahasiswa Fakultas Hukum. Pada tahun yang sama, juga berdiri Dewan Mahasiswa di Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Emil Salim dari Fakultas Ekonomi. Di ITB, Dewan Mahasiswa berdiri pada tahun 1960 dengan Ketua Piet Corputty dari Teknik Sipil dan Wakil Ketua Udaya dari Teknik Pertambangan.

Berikut data sejarah Dewan Mahasiswa UGM.

1955-1957: Koesnadi Harjasoemantri (Fakultas Hukum)

Pada era ini, prestasi yang ditorehkan oleh Dewan Mahasiswa UGM adalah menginisiasi PPTM atau Projek Pengerahan Tenaga Mahasiswa sebagai wujud pengabdian masyarakat dari mahasiswa UGM untuk memasyarakatkan ilmunya kepada masyarakat di desa-desa dan daerah terpencil, sehingga ilmu yang dimiliki mahasiswa bisa menyebar luas. Kelak, proyek yang diinisiasi oleh Dewan Mahasiswa ini diadopsi oleh pihak UGM menjadi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bernilai 3 sks wajib.

Pada PPTM ini, Koesnadi Ketua Dewan Mahasiswa UGM sendiri ditugaskan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas beliau menyebabkan kelulusan beliau dari Fakultas Hukum tertunda hingga tahun 1964.

<

1972-1974: Beny Soediro (Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik)

1974-1976: Marsanto (Fakultas Kehutanan)
Ketua I : Sampurno (Fakultas Farmasi)

1976-1978: Lukman F. Mokoginta (Fakultas Geografi)
Ketua I : Baharuddin Aritonang (Fakultas Farmasi)
Sekjen: Ahmad Fanani (Fakultas Hukum)

Era 1976-1978 ini dapat dikatakan sebagai era terakhir Dewan Mahasiswa. Situasi yang memanas pada akhir 1970-an pasca Apel Siaga DM ITB dan kerusuhan Malari yang menyeret nama Ketua Dewan Mahasiswa UI Hariman Siregar berujung pada masuknya tentara ke kampus-kampus, tak terkecuali UGM. Pada bulan Maret 1978, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan militer yang pada waktu itu mendapat perintah rejim untuk menertibkan aksi mahasiswa. Tokoh-tokoh mahasiswa seperti Baharuddin Aritonang dan Lukman Mokoginta ditahan oleh militer pada peristiwa Maret 1978 tersebut.

*****

Pada tahun 1978-1979, Dewan Mahasiswa UGM dibekukan oleh rejim, bersama dengan Dewan Mahasiswa di kampus lain. Sebagai gantinya, dibuatlah BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang diketuai oleh Pembantu Rektor III bidang Kemahasiswaan. Fungsi Dewan Mahasiswa di tingkat universitas tidak berjalan, dan mahasiswa difragmentasi aktivitasnya di level fakultas.


Minggu, 11 April 2010

Belajar dari Krisis Politik Thailand

Oleh : Ahmad Rizky Mardhatillah Umar *)

Thailand kembali memanas. Setelah bertahun-tahun dirundung ketidakpastian politik, kembali kegentingan melanda Thailand. Puluhan ribu massa loyalis mantan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra yang menggunakan simbol “baju merah” berunjuk rasa dan memadati pusat kota Bangkok untuk menuntut mundurnya Perdana Menteri Abhisit Vijjajeva.

Ada dua hal yang dapat kita analisis dari kondisi politik Thailand pekan ini.

Pertama, tidak menentunya kondisi politik Thailand pasca-demonstrasi besar-besaran telah membawa implikasi ekonomi dan politik bagi Thailand. Kedua, aksi demonstrasi massal yang digalang oleh kubu “The Red Shirt” menjadi bahan pertanyaan, atas tujuan apa mereka melakukan demonstrasi menentang perdana menteri Abhisit?

Mobilisasi

Dalam studi demokrasi, ada sebuah istilah yang kerap digunakan sebagai lawan dari partisipasi: mobilisasi. Secara sederhana, kita dapat menafsirkan mobilisasi sebagai upaya untuk mengerahkan massa untuk memenuhi kepentingan-kepentingan politik sesaat. Jika dikaitkan dengan konteks gerakan politik, muncul kesan bahwa gerakan tersebut dibangun secara massif, kuat, dan pantas disebut sebagai “people’s power”.

Benarkah demikian? Apa yang saat ini terjadi di Thailand sebenarnya dapat kita baca sejak digulingkannya Thaksin Sinawatra tahun 2006. Pasca-Thaksin, intervensi militer yang begitu kuat dalam politik Thailand kerap menjadikan situasi politik Thailand serba tak menentu.

Berulang-kali pemerintahan yang dibangun kandas. Hal itu terjadi bukan karena proses-proses politik di parlemen, tetapi justru karena tekanan massa yang dicurigai sebagai mobilisasi massa oleh faksi-faksi yang berseteru.

Mengapa kecurigaan terjadinya “mobilisasi” ini muncul? Ada dua argumentasi.

Pertama, pemerintahan yang dibentuk pasca-Thaksin selalu menghasilkan demonstrasi dari masing-masing kubu, dan ketika krisis politik berakhir, demonstrasi tersebut seakan menghilang. Samak Sundaravej dan Somchai Songsawat, dua pendahulu Abhisit dari kubu loyalis Thaksin telah membuktikannya.

Kedua, tidak pernah terjadi bentrokan secara vis-a-vis antara kedua kubu. Logikanya, jika aksi demonstrasi dilakukan secara sadar, bukan atas dorongan manipulatif, akan muncul respons ketika ada gerakan lain yang ingin menjatuhkan rejim yang dibela. Nyatanya, demonstrasi selalu didominasi oleh satu warna, dan ketika warna itu menang, mereka menghilang.

Thitinan Pongsudirak, profesor ilmu politik dari Chulangkorn University menulis di harian The Guardian bahwa konflik elit ini terjadi antara dua faksi besar: elit-elit pedesaan atau “kelas pinggiran” (rural columns) yang pro-Thaksin di satu sisi dan kelompok kelas menengah serta loyalis Raja di sisi lain. Terjadi pertarungan massa di antara kedua faksi ini.

Argumentasi ini memberi tafsir tersendiri untuk menjelaskan tidak menentunya kondisi Thailand. Artinya, kisruh Thailand ini pada dasarnya adalah ekses dari konflik elit yang kemudian dilanjutkan oleh mobilisasi massa sebagai legitimasi pendapat para elit yang berseteru.

Krisis politik kian diperparah oleh masuknya militer ke ranah politik, yang berarti memperjelas ketidakstabilan dan praetorianisme. Sehingga, menurut Pongsudirak, kunci permainan sekarang berada di tangan pemerintah Abhisit untuk merestorasi demokrasi “kembali ke titik nol”.

Refleksi bagi Indonesia

Persoalan Thailand seperti membawa sebuah pesan tersirat bagi negara-negara tetangganya: berhati-hatilah dengan gerakan massa. Jangan sampai, makna demonstrasi yang sebenarnya mulia –membawa suara dan cita-cita rakyat— ternodai hanya oleh kepentingan-kepentingan yang sangat pragmatis.

Tak ada yang salah dengan sebuah gerakan politik yang massif. Akan tetapi, berhati-hatilah karena tak ada yang tahu gerakan itu adalah sebuah gerakan yang dibuat dengan kesadaran, atau hanya mobilisasi yang sangat manipulatif.

Berbagai pemberitaan yang mengisyaratkan adanya mobilisasi berupa pembagian uang dan “nasi bungkus” bagi demonstran untuk mendukung sebuah isu tertentu patut diwaspadai. Hal ini tidak hanya membawa kekisruhan dalam aksi massa, tetapi juga merupakan bentuk penodaan terhadap proses demokrasi.

Untuk itulah diperlukan “ruang publik politis”. Meminjam bahasa Habermas, ruang publik adalah salah satu bentuk dari pemanfaatan arena-arena publik melalui tindakan komunikatif antarwarga negara. Jangan sampai, demonstrasi di Indonesia berubah menjadi chaos massal hanya karena arena publik diubah menjadi arena kepentingan dan uang.

Pendayagunaan ruang publik tidak hanya melalui pembangunan politik yang proseduralistik, tentu saja. Perlu adanya kanal-kanal komunikasi yang dibuka secara lebih luas oleh pemerintah, antara lain dengan membuka wadah partisipasi masyarakat untuk merespons kebijakan publik yang ada.

Lagi-lagi, diperlukan deliberasi. atau, dalam bahasa yang lebih sederhana, kita menyebutnya dengan"musyawarah”. Tidak semua kebijakan harus diputuskan secara sepihak. Maka, demonstrasi tidak lagi harus dijawab dengan pentungan atau gas air mata, tetapi dengan jalur komunikasi yang baik. Ini pun juga mesti dilakukan dengan membuka relung-relung kesadaran.

Maka, mari mengaktifkan kembali kesadaran politik kita. Mari bergerak atas kesadaran, bukan karena dimanfaatkan.

*) Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM

Gerakan Politik Islam di Indonesia

*) Draft pertama. not to be cited.

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Secara garis besar, kemunculan gerakan politik Islam di Indonesia memiliki agar genealogi dan pemikiran yang tak terlepas dari Timur Tengah (Noer, 1980, Pasha & Darban, 2005). Setidaknya, kita dapat memetakan akar genealogi dari beberapa gerakan moderen Islam di Indonesia.

Pertama, Muhammadiyah. Pasha & Darban (2005: 105) menjelaskan bahwa ada tiga pemikir gerakan Islam yang mempengaruhi eksistensi Muhammadiyah: Jamaluddin Al-Afghany, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Tiga pemikir ini kemudian dikenal sebagai gerakan Salafiyah, yang oleh beberapa sejarawan dianggap sebagai peletak tonggak gerakan Islam modern (Pasha & Darban, 2005: 37). Pengaruh pemikiran mereka terletak pada persoalan memandang realitas sosial. Pemikiran Muhammadiyah memiliki corak khas yang akarnya berasal dari Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim. Gerakan Muhammadiyah mendasarkan pembaharuan (tajdid) sebagai salah satu pokok pemikiran untuk melahirkan sebuah peradaban utama (Nashir, 2006).

Hal ini juga dipertegas oleh riwayat KH. Ahmad Dahlan yang juga pernah menuntut ilmu dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, seorang Mufti di Masjidil Haram yang memiliki garis sikap sejalan dengan gagasan pembaruan. Ketika KH. Ahmad Dahlan kembali ke Yogyakarta, kampung halaman beliau, gerakan untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan di masyarakat mulai muncul. Akhirnya, lahirlah Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai manifesto perwujudan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang mencita-citakan terwujudnya Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai realitas dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas (Pasha & Darban, 2005: 99).

Kedua, Gerakan Paderi di Sumatera Barat. Pasha & Darban (2005: 75) menulis bahwa kemunculan gerakan Paderi kuat kaitannya dengan gerakan Wahabiyyah yang ada di Saudi Arabia, serta memiliki garis perjuangan yang sama: menghendaki pemurnian agama Islam secara mengakar. Gerakan Paderi diawali oleh kedatangan tiga haji asal Minang kembali ke daerahnya, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang mendakwahkan ajaran wahabi. Kedatangan mereka mendapatkan respons dari Kaum Adat yang menentang gerakan dakwah ini.

Klimaksnya, pecah perang Paderi yang dipelopori oleh salah seorang pahlawan nasional yaitu Tuanku Imam Bonjol yang membangun benteng di Bonjol. Perang ini membawa implikasi pertempuran dengan pihak ketiga, yaitu penjajah Belanda. Dalam kaitannya dengan gerakan politik Islam, kita dapat melihat kesamaan dengan Gerakan Muhammad ibn Abdul Wahhab di Dariyyah yang merebut kekuasaan dari penguasa lokal dengan jalan serupa, dan juga menginginkan pemurnian ajaran Islam secara mengakar. Belakangan, muncul jamaah salafy di kampus-kampus yang merupakan perwujudan wahaby pasca-berkuasa, yang menggunakan jalur-jalur dakwah non-politis dan tidak terlibat persinggungan dengan kekuasaan.

Ketiga, Jamaah Tarbiyah, atau yang lebih kita kenal sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jamaah Tarbiyah (PKS) tidak secara terang-terangan mengafiliasikan diri dengan Ikhwanul Muslimin, akan tetapi memiliki pemikiran yang berafiliasi dengan gerakan dakwah dari Mesir tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari kesamaan sikap, terutama dalam merespons demokrasi yang oleh sebagian gerakan lain (HTI, Salafy, dll.) dianggap haram. Ciri khas Jamaah Tarbiyah yang juga mencirikan adanya afiliasi pemikiran dengan Ikhwanul Muslimin adalah metode pendidikan (tarbiyah) melalui halaqoh atau kelompok-kelompok pengajian kecil sebagai basis pembinaan anggota, serta semangat untuk kembali pada asholah dakwah atau Islam yang menyeluruh (syamil). Ini dijelaskan oleh Al-Banna sebagai “watak Al-Qur’an yang merangkul segala-galanya (Amin, 2006: 134, Pasha & Darban, 2005: 54).

Berbeda dengan Muhammadiyah yang lebih menekankan purifikasi ajaran Islam dari Takhayul, Bid’ah, dan Khurafat serta pemberdayaan masyarakat, Ikhwanul Muslimin lebih mengarahkan pada pembentukan organisasi (tanzhim) yang kuat untuk menopang dakwah yang mencakup semua aspek kehidupan, serta berkecimpung di ranah politik untuk meraih kekuasaan dalam implementasinya. Di Indonesia, kendati secara formal tidak ada afiliasi antara IM dan PKS, akan tetapi pemikiran Al-Banna sebagai pendiri IM masih melekat dalam tradisi pemikiran PKS.

Tiga contoh gerakan Islam ini menjadi contoh masuknya pemikiran Islam yang melandasi arah juang gerakan politik Islam. Perbedaan yang cukup menarik, tidak semua pemikiran tersebut diadopsi oleh gerakan politik Islam di Indonesia. Terjadi proses asimilasi dengan kebudayaan lokal yang berimplikasi pada terwarnainya gerakan politik Islam tersebut oleh nuansa-nuansa nasional. Hal ini yang perlu ditelaah secara lebih komprehensif.


REFERENSI

Amin, Shadiq. 2006. Mencari Format Gerakan Dakwah Ideal (penterjemah: Syarif Ridwan). Jakarta: Al-I’tishom.

Pasha, Mustafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban. 2005. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Noer, Deliar. 1980. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.

Nashir, Haedar. 2006. Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah. Malang: UMM Press.