Sabtu, 26 Juli 2008

Santri, Pilkada, dan Kecerdasan Politik

Pendahuluan

Suksesi kepemimpinan di Jawa Timur memasuki babak baru. Pilkada yang digelar pada Rabu (23/7) berdasarkan survey LSI (Denny JA dan Saiful Mujani) harus menuju tahap kedua karena tidak ada satupun calon yang meraih suara lebih dari 30%. Khofifah Indar Parawangsa-Mudjiono (KAJI) yang diusung oleh koalisi 11 partai diprediksi akan berhadapan dengan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KARSA) yang diusung oleh PAN-PD-PKS dalam pilkada babak kedua.
Kekalahan Mengejutkan

Hasil yang didapatkan oleh quick count dua lembaga survey ini mengejutkan banyak pihak. Sebab, tiga calon yang diusung oleh tiga partai besar harus rontok dengan perolehan suara yang jauh dari harapan. Mereka harus mengakui keunggulan kandidat yang tidak didukung oleh mesin politik yang kuat, KAJI dan KARSA.

Kandidat PKB, Achmady-Suhartono (Achsan), yang pada Pemilu 2004 menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Timur justru meraih pencapaian suara terendah, yaitu berkisar 7,18%. Begitu juga dengan Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) yang diusung oleh PDIP dan Soenarjo-Ali Maschan Moesa (SALAM) yang diusung oleh Partai Gollkar. Keduanya terkapar dengan perolehan suara 21% dan 18%.

Hasil ini membuat kita bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi sehingga PKB yang memiliki basis massa kuat di Jawa Timur harus mengalami kekalahan pahit, dengan perolehan suara kurang dari 8%? Mari kita analisis fenomena ini.

Basis Politik Santri

Secara kultural, Jawa Timur tak terpisahkan dengan budaya pesantren. Mulai dari pesisir utara sampai daerah selatan, pesantren mewarnai kehidupan masyarakat Jawa Timur. Ada beberapa poros pesantren yang memiliki basis kuat, seperti Langitan (KH. Abdullah Faqih), Jombang (Alm. KH. Yusuf Hasyim), Malang (KH. Hasyim Muzadi), atau Pasuruan (KH. Mas Subadar). Belum lagi pesantren-pesantren lain.

Keberadaan pesantren ini memiliki implikasi politik, yaitu munculnya kekuatan politik Islam dengan basis tradisionalitas disertai peran sentral Kyai dalam menentukan pilihan. Dalam konteks ini, ketokohan Kyai menjadi sebuah referensi politik bagi santri dan masyarakat sekitar.
Berangkat dari pemahaman di atas, sentralitas Kyai yang berlatarbelakang pemahaman keagamaan yang kuat pada gilirannya melahirkan pola konsentrasi politik yang berbasis pada partai berideologi Islam atau berbasis massa Islam. Masyarakat di Jawa Timur lebih cenderung memilih partai dengan figur-figur ulama di dalamnya.

Akan tetapi, figuritas ulama lebih dominan dibanding kepartaian. Terbukti, Achmady-Suhartono yang notabene diusung oleh PKB dengan dukungan utama Gus Dur harus mengalami kekalahan telak. Rakyat lebih melirik figur santri lain, yaitu Khofifah Indar Parawangsa dan Syaifullah Yusuf.

Apa arti dari semua ini? Penulis berpendapat kekalahan PKB lebih disebabkan oleh kurangnya dukungan ulama. Achsan hanya mengandalkan Gus Dur yang popularitas politiknya meredu. Berbeda dengan KAJI yang didukung oleh Hasyim Muzadi dan beberapa ulama khos lain. Ini mengakibatkan terjadinya polarisasi pada kekuatan politik santri di pilkada Jawa Timur kemarin.

Antiklimaks Parpol?

Hasil pilkada Jawa Timur yang mengejutkan ini juga dapat kita analisis pada kondisi partai politik pengusung. PKB, misalnya, ternyata memiliki konflik internal di tingkat pusat yang mempengaruhi hasil pilkada. Apalagi, pilkada tidak cukup dengan hanya mengandalkan Gus Dur atau Yenny Wahid pada kampanye. Perlu ada dukungan dari kyai kharismatik lain di segenap penjuru Jawa Timur.

Dengan bekal 27 kursi di DPR-RI, seharusnya PKB mampu memaksimalkan dukungan untuk calon yang mereka usung. Di sini, penulis menganalisis bahwa konflik di tingkat pusat didukung oleh tidak populernya figur menyebabkan respons konstituen terhadap calon dari PKB juga rendah. Belum lagi dengan terfragmentasinya kader PKB ke calon lain yang membuat dukungan juga beralih.

Fenomena mirip juga kita dapati di PDIP. Soekarwo, kandidat yang diusung oleh PD, PAN, dan PKS ternyata sebelumnya juga melamar PDIP untuk maju. Apalagi Pakde Karwo lebih berhaluan nasionalis dan pernah menjabat Koordinator GMNI di kampus beliau. Fragmentasi ini menyebabkan basis dukungan Soekarwo juga berasal dari sebagian konstituen PDIP.

Reorientasi Politik Santri

Sebagai refleksi, penulis menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran orientasi politik kalangan pesantren di Jawa Timur. Dengan kekalahan PKB, kalangan santri tidak lagi memandang partai politik atau Kyai tertentu sebagai referensi politik mereka. Penulis menilai masyarakat Jawa Timur tidak lagi memandang Jombang (Gus Dur) sebagai acuan, tetapi lebih pada figur santri yang mewakili aspirasi mereka.

Penulis hanya dapat berharap, semoga Pilkada Jawa Timur dapat membawa angin perubahan bagi penyelesaian kasus-kasus nasional seperti Lumpur Lapindo. Dengan demikian, peran dan orientasi politik santri tidak lagi terkooptasi pada kekuasaan, tetapi kembali pada khittahnya untuk amar ma’ruf nahi munkar.
Semoga.

Hari Anak Nasional : Bagaimana KPAID Kalsel?

Pendahuluan
Perlindungan anak secara global telah mengemuka pada awal 1990 dengan disahkannya Konvensi Hak Anak yang dirumuskan di New York dan disahkan oleh General Assembly of The United Nations (Majelis Umum PBB) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak ini pada perkembangannya diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden No 36 tahun 1990.

Pada Konvensi Hak Anak Pasal 19 Ayat (1) dan (2), muncul sebuah kewajiban setiap anggota PBB untuk mengambil langkah-langkah secara legislatif (pembuatan peraturan khusus), sosial, administratif dan pendidikan yang layak dalam permasalahan anak. Republik Indonesia telah mempunyai tiga perundang-undangan tentang anak, yaitu UU No 23 tahun 2002, seUU No 3 tahun 1997, dan UU No 4 tahun 1979.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kerangka UU tersebut harus mendapatkan hak-hak berupa hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, upaya-upaya perlindungan anak di Indonesia dapat dimulai dari starting point ini. Sekarang, setelah 18 tahun Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh Presiden Soeharto, kembali kita perlu mengevaluasi diri dengan pertanyaan : Apakah semua anak Indonesia telah dilindungi keberadaannya, diakui hak-haknya yang asasi, dan dihormati partisipasinya sebagai warga negara Indonesia? Mari kita analisis.

Kekerasan Pada Anak

Kita mungkin masih belum lupa ketika tiga tahun yang lalu, Februari 2005, terjadi kasus child abuse. Berita Banjarmasin Post 1 Februari 2005 mengungkap hal tersebut. Seorang anak perempuan yang masih di di bawah umur harus menjadi korban kekerasan oleh ibu tirinya yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Lebih mencengangkan lagi, hasil visum Rumah Sakit menyatakan bahwa apa yang dialami oleh anak tadi dikategorikan sebagai kekerasan berat (BPost, 2/2/2005). Kasus ini diblowup oleh media massa dan akhirnya ditangani oleh Kepolisian dengan menggunakan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan data Plan Indonesia yang dikutip sebuah media cetak nasional, pada tahun 2006 diperkirakan ada 871 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan dari pengaduan masyarakat melalui hotline services dan pemantauan Pusdatin Komnas Perlindungan Anak terhadap 10 media cetak, selama tahun 2005 dilaporkan terjadi 736 kasus kekerasan terhadap anak ditambah 130 kasus penelantaran anak dengan rincian 327 kasus kekerasan seksual, 233 kasus kekerasan fisik, 176 kasus kekerasan psikis, dan 130 kasus penelantaran anak (Pikiran Rakyat, 24 Maret 2006).

Bila kita tinjau aspek yuridisnya, dapat kita katakan bahwa perilaku-perilaku kekerasan pada anak, bertentangan dengan UU No 23 tahun 2002. Dalam pasal 80 Ayat (1) UU No 30 tahun 2002 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan kepada anak pidana penjaranya tiga tahun enam bulan,dengan dengan denda Rp 72.000.000,00.

Jika anak yang dianiaya luka berat, maka pidana penjaranya yaitu 5 tahun, dengan denda Rp 100.000.000,00. Kemudian jika anaknya meninggal, makapelaku dipidana dengan piana penjara 10 tahun, denda Rp 200.000,00 Kemudian di ayat (4) disebutkan jika yang melakukan orang tua, maka pidana penjara ditambah sepertiganya.

Peran KPAID Kalsel

Dari fakta-fakta di atas, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa masih ada anak Indonesia yang belum menerima perlakuan layak. Ada yang diadili dengan alasan sepele, ada yang harus menerima kekerasan yang memenuhi unsur pidana, dan ada yang ditelantarkan sehingga tidak mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh secara wajar.

Dengan demikian, perlindungan hak-hak anak menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. Kita telah mempunyai UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, dan UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kalimantan Selatan bahkan telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) sebagai penjaga gawang perlindungan anak di level provinsi.

Memang, wewenang KPAID terbatas. KPAID dapat melakukan sosialisasi institusional, tetapi tidak melakukan sosialisasi directly to person. KPAID juga belum seutuhnya menjalankan advokasi kepada anak yang bermasalah secara hukum dengan orang lain. KPAID, saran penulis, dapat mengambil peranan dalam advokasi anak yang diadili padahal usianya masih di bawah 18 tahun, atau minimal melakukan tindakan preventif dengan pendekatan ke masyarakat dengan berbagai media yang ada.

Penulis hanya berharap, KPAID Kalsel mampu menjalankan fungsinya yang tercantum dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 76 huruf a, yaitu sosialisasi seluruh perundang-undangan tentang perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, serta melakukan penelaahan strategis, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perlindungan.

KPAID Kalsel merupakan penjaga gawang perlindungan anak di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, keberadaannya harus membawa hasil dalam mereduksi kasus-kasus kekerasan anak secara signifikan.
Bravo KPAID, kami mendukungmu!

Pilkada dan Pemuda: Awal Perubahan?

Pendahuluan
Kaum Muda kembali menampakkan “taring”nya di pentas pilkada. Setelah pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf secara mengejutkan memenangi pilkada Jawa Barat, kali ini Zainul Majdi–Badrul Munir yang memenangkan pilkada di NTB. Kemenangan mereka juga mengejutkan sebab pasangan yang dihadapi adalah Lalu Serinata, gubernur incumbent yang diusung oleh koalisi Golkar-PDIP.

Selain dua pasangan muda tersebut, kita juga telah menemukan beberapa figur kaum muda yang berkompetisi di beberapa pilkada. Kita dapat menyebut Rosehan NB (Kalsel), Gatot Pujo Nugroho (Sumut), Syaifullah Yusuf (Jatim), Hadi Mulyadi (Kaltim), Nasir Jamil (Aceh), atau Zulkifliemansyah (Banten).

Pemuda dan Politik Lokal

Ada apa di balik “kemenangan” beberapa pemuda tersebut? Mari kita sedikit menganalisis fenomena ini.

Pertama, fenomena hadirnya kaum muda dalam pentas politik lokal mengindikasikan kebangkitan kembali peran politik pemuda. Selama beberapa dekade, peran politik pemuda tersubordinasi oleh pragmatisme orang-orang tua dan para birokrat yang menguasai pemerintahan. Pemuda seakan terpenjara dengan idealisme mereka masing-masing, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menonjolkan diri secara politik.

Gaung reformasi yang berhembus di tahun 1998 ternyata mengubah visi ini. Pemuda mulai menunjukkan sinyal kebangkitan dengan munculnya anggota legislatif muda yang idealis di parlemen. Sebut saja nama Nusron Wahid (Golkar), Rama Pratama (PKS), atau Maruarar Sirait (PDIP). Sinyal ini kemudian menguat dengan majunya beberapa pemuda ke pentas pilkada di beberapa daerah. Fenomena ini menjadi tanda kebangkitan kembali peran politik pemuda.

Kedua, kemenangan pemuda dalam pilkada menunjukkan krisis kepercayaan masyarakat dengan “pemain lama” dalam politik. Fenomena Jabar dan NTB membuktikan hal ini. Kemenangan TGB Zainul Majdi (PBB-PKS) menumbangkan prediksi para analis yang lebih menjagokan Lalu Serinata, mengingat posisinya sebagai incumbent dan dukungan dari koalisi dua partai politik besar, yaitu Golkar dan PDIP. Fenomena serupa terjadi di Jabar yang memenangkan Ahmad Heryawan (PKS-PAN) atas Dani Setiawan (Golkar-Demokrat) dan Agum Gumelar (PDIP).

Krisis kepercayaan ini mengemuka karena “pemain lama” tersebut tidak melakukan perubahan berarti di masyarakat. Rakyat yang telah jenuh dengan kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi, dalam pandangan penulis, lebih menginginkan calon yang progresif dan penuh dengan idealisme untuk melakukan perubahan. Kecenderungan ini mengakibatkan rakyat lebih memilih figur pemuda yang berkompetisi di Pilkada.

Ketiga, kemenangan kaum muda dapat disebabkan oleh menguatnya partisipasi politik pemuda dalam pilkada/pemilu. Di NTB, survey Lingkar Survey Indonesia menyebut bahwa tingkat partisipasi pemilih lebih dari 73%, sebuah pencapaian partisipasi politik yang cukup besar. Meski LSI tidak menganalisis hal di atas, penulis menilai kemenangan calon yang mewakili kaum muda (TGB Zainul Majdi) memiliki andil terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemuda.

Selama ini, sikap pemuda dalam politik cenderung apatis dan nonpartisan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya intrik dan kontroversi dalam pentas politik nasional. Para pemuda juga menaruh ketidakpercayaan terhadap pemerintah karena seringkali terjadi clash antara aparat pemerintah dengan pemuda yang penuh dengan berbagai tuntutan demi kemajuan bangsa. Disadari atau tidak, masuknya kaum muda ke ranah politik praktis telah membuka mata sebagian besar pemuda akan pentingnya partisipasi dalam demokrasi.

Keempat, kemenangan kaum muda dalam pilkada tersebut dapat ditafsirkan sebagai awal dari perubahan peta politik nasional pada Pemilu dan Pilpes tahun 2009 nanti. Kaum muda akan menjadi sebuah elemen masyarakat yang diperhitungkan eksistensinya pada saat kampanye. Hal ini juga menjadi awal kemenangan partai-partai yang mengusung kepentingan kaum muda.

Dalam konteks yang lebih luas, pergeseran peta politik nasional pada 2009 tersebut setidaknya akan mempengaruhi beberapa hal, seperti munculnya partai politik yang mengusung idealisme pemuda, perubahan program kerja dan visi-misi partai/capres, serta awal dari munculnya kandidat pemuda dalam pemilihan presiden. Benar tidaknya analisis ini dapat dibuktikan pada pesta demokrasi 2009 nanti.

Quo-Vadis Pemuda?

Kemenangan TGB Zainul Majdi-Badrul Munir dalam Pilkada NTB dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dalam Pilkada Jabar telah membuka mata dunia bahwa pemuda masih eksis di Indonesia. Sebagai agen perubahan, mereka telah mewakili pemuda dalam membuat awal yang baik dalam demokrasi di Indonesia.

Ke depan, kita tinggal menantikan komitmen dan keberhasilan kerja mereka dalam membangun daerah masing-masing. Semua kontrak politik dan janji kampanye harus direalisasikan secara optimal sebagai konsekuensi amanah yang dipegang. Saya yakin, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, Lc., MA. dan Ahmad Heryawan, Lc. dapat menjawab tantangan ini.

Salam Pemuda, Salam Reformasi!

Rabu, 16 Juli 2008

Awas! Dunia Dilanda Krisis Minyak

Waspadai Politik Minyak Global

Bulan ini menjadi bulan yang cukup pelik bagi pemerintah SBY-JK. APBN-Perubahan yang telah disusun dengan hati-hati harus menghadapi fenomena terburuk, yaitu meroketnya harga minyak dunia. Di pasar komoditas New York, harga minyak dunia dikabarkan mencapai rekor baru: $147,7 per barel (MetroTV, 12 Agustus 2008). Tak hanya itu, rekor tersebut berpeluang naik hingga melebihi $150 per barel ke depan.

Kenaikan harga minyak dunia tersebut membuat pemerintah harus bersiap-siap menuai badai akibat ketidakmampuan APBN dalam menghadapi harga ini. Pada APBN-Perubahan 2008, asumsi harga minyak dunia adalah sekitar $95 per barrel, sedangkan harga minyak sekarang mengalami kenaikan sebesar 55,47% dari asumsi semula. Itu pun masih berpeluang melonjak karena pergerakan harga yang sulit diprediksi.

Bagi beberapa negara di dunia seperti Rusia, Arab Saudi, atau Qatar, kenaikan harga minyak dunia ini justru menjadi ”panen raya”. Mereka meraup banyak keuntungan karena selisih antara produksi dan konsumsi yang besar, ditambah dengan neraca perdagangan yang positif. Situasi ini sangat kontradiktif dengan Indonesia, yang walaupun dikenal sebagai negara produsen minyak, tetap harus menderita kerugian akibat konsumsi yang cukup besar yang harus ditanggung oleh APBN.

Kenaikan harga minyak dunia sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, berkurangnya pasokan minyak mentah dunia. Hal ini dapat kita lihat pada produksi minyak Indonesia yang menurun drastis, mencapai 846.000 barel per hari. Secara akumulatif, produksi minyak dunia pun hanya sebesar 28 Juta barrel per hari. Ini merupakan sebuah angka yang rendah untuk level produksi dunia di era sekarang.

Kedua, konsumsi minyak dunia yang cukup besar. Konsumsi minyak ini menjadi faktor yang cukup krusial, karena produksi minyak dunia tidak optimal. Dalam teori ekonomi, harga barang akan naik jika permintaan (demand) terus bertambah sementara penawaran (supply) cenderung stagnan atau turun. Indonesia memiliki kecenderungan ini jika pengguna kendaraan bermotor atau kompor minyak terus bertambah tiap tahunnya.

Ketiga, persoalan politik luar negeri. Persoalan ini mengerucut pada tiga poros kekuatan oposisi: Iran-Venezuela-Bolivia. Kita lihat saja Iran. Memanasnya hubungan diplomatik dengan AS dan Israel telah membuat cemas pelaku pasar dunia. Apalagi Israel tengah melakukan persiapan perang dengan serangkaian latihan militer. Akibatnya, sentimen negatif muncul pada sesi perdagangan dan mendongkrak harga minyak.

What is To Be Done?

John Perkins dalam bukunya, Confession of an Economic Hit Men, telah menyatakan bahwa bercokolnya korporasi multinasional dan ekonom hit men di sektor perminyakan telah membawa bahaya besar. Contoh terbaik adalah pada Ekuador di era Jaime Roldos atau Chile di era Salvador Allende. Keduanya harus lengser dari kursi kepresidenan karena memiliki pertentangan dengan perusahaan asing. Roldos, misalnya, terbunuh dengan kecurigaan kuat sebagai buntut dari konflik dengan Chevron dan Shell.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis minyak dunia ini? Penulis mencoba memberikan beberapa alternatif solusi.

Pertama, penghematan fiskal. Pemerintah patut mengevaluasi belanja-belanja yang kurang penting di APBN-Perubahan agar subsidi BBM tetap dapat berjalan. Penghematan ini juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi penjualan obligasi, laba BUMN, atau cadangan devisa. Langkah Evo Morales di Bolivia yang menasionalisasi aset sumber daya alam yang krusial patut dijadikan referensi.

Kedua, mengoptimalkan potensi hulu migas. Salah satu kesalahan pemerintah adalah memberikan beban yang tinggi kepada Pertamina untuk bergerak di sektor hulu migas dengan menempatkan perusahaan-perusahaan asing besar macam Chevron, Exxon, atau Medco. Sehingga, Pertamina dengan teknologi yang tidak terlalu maju harus berhadapan dengan para ”raksasa minyak” yang memiliki sumber daya cukup besar. Akibatnya dapat ditebak: Keuntungan di sektor hulu migas tidak terlalu maksimal.

Ketiga, mengevaluasi kontrak-kontrak karya migas dengan perusahaan asing seperti Exxon Mobile, di sektor perminyakan. Sesuai ketentuan perundang-undangan, pembagian keuntungan antara pihak penambang minyak asing dengan pemerintah adalah 85%:15%. Akan tetapi perlu dicatat, pembagian keuntungan tersebut harus dikurangi oleh cost recovery. Pemerintah harus menjaga agar biaya produksi yang dikeluarkan tidak dimark-up. Kecurigaan ICW bahwa ada penyelewengan dana di Pertamina EP perlu diusut, karena hal ini berdampak pada kerugian yang berlipat ganda bagi negara.

Keempat, mengurangi impor minyak dari negara lain. Kita harus mencanangkan kembali prinsip ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) yang dulu pernah didengungkan oleh Soekarno. Ini mungkin sulit bagi masyarakat kita yang konsumtif dan western-minded, tetapi secara jangka panjang hal ini menjadi sebuah langkah vital. Kita lihat saja India dengan prinsip Swadeshinya, sekarang mampu bercokol sebagai salah satu ”macan” Asia yang disegani dalam Information Technology bersama Cina.

Empat alternatif solusi di atas penulis tawarkan sebagai manifestasi kewaspadaan kita akan meroketnya harga minyak dunia mencapai rekor mengkhawatirkan. Penulis hanya dapat berharap, semoga kenaikan harga minyak dunia ini tidak disikapi secara gegabah oleh pemerintah. Kita nantikan saja.
Ctt: Banyak sekali agen-agen liberal yang masuk ke Indonesia. Jika anda pernah mendengar nama FREEDOM INSTITUTE, yang ditukangi oleh Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, dll. Maka Anda akan melihat bahwa mereka merupakan para kolaborator alias "hantu-hantu" liberal yang ingin menghancurkan Indonesia. Wajar jika SBY-JK terkena imbas dari keberadaan mereka.
Wa Na'udzu Billahi Minasy Syathan ar-Rajim....

Sabtu, 05 Juli 2008

Menuju Pilpres 2009

Mereka yang Berpotensi Duduk di RI-1

Pemilihan umum 2009 memang masih satu tahun lagi. KPU menjadwalkan pemilu akan diselenggarakan pada awal April 2009. Meski demikian, para kontestan Pemilu dan Pilpres telah mulai memasang ”kuda-kuda” untuk mempersiapkan diri menuju hari H. Tercatat beberapa tokoh nasional yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri menjadi calon presiden, padahal pemilu yang akan menentukan perolehan partai pengusung mereka masih belum dilangsungkan.

Sepuluh Tokoh

Media massa telah mencatat ada sedikitnya sepuluh kandidat yang berpotensi untuk maju pada pilpres 2009. Berikut sepuluh kandidat yang disebut-sebut di media massa sebagai kandidat presiden di Pilpres tahun depan.

Pertama, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI. Mantan Presiden Indonesia ke-V ini telah menyatakan diri untuk maju beberapa waktu yang lalu dengan dukungan penuh dari PDIP, partai yang beliau dirikan. Kans beliau masih cukup kuat berdasarkan survey Indo Barometer beberapa waktu yang lalu (30%), bertengger di peringkat pertama. Apalagi popularitas Presiden SBY menurun karena kisruh di kebijakan BBM.

Kedua, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (Presiden SBY). Beliau memang tidak secara terang-terangan menyatakan diri untuk maju, tetapi sikap politik Partai Demokrat telah menunjukkan kecenderungan itu. Hanya saja, disadari atau tidak, Presiden SBY masih memiliki peluang yang cukup kuat untuk menang meskipun ada penurunan popularitas dari hasil survey LSI (LSI Denny JA dan LSI Saiful Mujani), Survey Indo Barometer (pimpinan M. Qodari) atau Litbang Kompas.

Ketiga, WIRANTO. Beliau tercatat sebagai kandidat yang paling awal melakukan start dan mendeklarasikan diri untuk maju. Kans beliau pada dasarnya masih terbuka, karena beliau pernah menjadi salah satu calon presiden dari Partai Golkar pada 2004. Masalahnya, Partai Hanura sebagai kendaraan politik yang akan membawa beliau nanti masih belum terlihat karena masih belum memiliki peta konstituen yang jelas.

Keempat, SOETRISNO BACHIR. Ketua Umum PAN ini juga telah melakukan pencitraan diri melalui iklan TV. Nama beliau memang masih belum terlalu dikenal, tetapi beliau memiliki dukungan dari Pak Amien Rais yang memiliki basis massa kuat di kalangan Muhammadiyah. Meski demikian, beliau tidak mengafiliasikan diri kepada salah satu ormas keagamaan tertentu. Ini dapat menjadi awal yang baik bagi Pak Tris.

Kelima, PRABOWO SUBIANTO. Sama seperti Wiranto, beliau menggunakan partai baru sebagai kendaraan politik, yaitu Partai Gerindra. Namun, beliau kurang dikenal oleh publik kecuali sebagai Ketua Umum HKTI dan mantan Pangkostrad. Nama beliau sempat mencuat di Konvensi Partai Golkar 2004, namun beliau tidak terpilih. Keuntungan beliau adalah kedekatan dengan petani yang cukup kuat di pedesaan.

Keenam, JUSUF KALLA, Wakil Presiden RI sekarang. Dengan kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Golkar, beliau memiliki dukungan yang sangat kuat di kawasan Indonesia Timur dan konstituen Partai Golkar pada umumnya. Posisi beliau sekarang pun cukup strategis, sebagai Wakil Presiden RI. Dengan demikian, modal beliau untuk maju sebenarnya cukup kuat dan tinggal mengoptimalkan mesin politik yang mulai ”loyo” dalam Pilkada.

Ketujuh, HIDAYAT NUR WAHID. Ketua MPR-RI ini populer di kalangan umat Islam karena banyak hal. Selain berpendidikan S3 dari Madinah, kesederhanaan beliau ketika menjalankan tugas kenegaraan juga diacungi jempol. Apalagi beliau jarang memicu kontroversi karena sikap beliau yang sederhana, jujur, dan diplomatis ketika berhadapan dengan publik. Sekarang, tinggal partai pengusung saja yang harus dioptimalkan.

Kedelapan, ABDURRAHMAN WAHID. Mantan Presiden RI ketiga ini memiliki basis massa di kalangan nahdliyyin, baik di perkotaan maupun pedesaan. Hanya saja, faktor kesehatan yang mulai menurun serta sikap beliau yang menjadi kontroversi dan berseberangan dengan umat Islam yang lain menjadi perintang. Meski demikian, beliau paling tidak memiliki dukungan dari ulama-ulama kharismatik di Jawa.

Kesembilan, SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X. Beliau adalah sultan di Kraton Yogyakarta dan secara formal masih menjabat sebagai Gubernur DIY. Popularitas beliau sangat tinggi di kawasan Yogyakarta-Surakarta dan secara adat beliau memiliki keunggulan. Hanya saja, popularitas beliau di daerah lain kurang sehingga perlu penyeimbang dalam formasi capres-cawapres nanti.

Kesepuluh, SUTIYOSO. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Namun, beliau masih belum memiliki pengusung di Pemilu 2009 nanti. Berbeda dengan Wiranto dan Prabowo Subianto yang memiliki partai, beliau hanya mendeklarasikan diri secara personal sehingga keputusan final harus ditunggu sampai tahun 2009 yang akan datang.

Bagaimana 2009 Nanti?

Analisis di atas mungkin masih belum mengelaborasi potensi calon-calon lain yang sebenarnya juga berniat untuk maju di Pilpres yang akan datang, tetapi masih belum menonjol. Kita dapat melihat bahwa ada beberapa ”wajah lama yang telah malang melintang di kancah perpolitikan nasional disertai beberapa calon alternatif.

Kesepuluh calon tersebut mungkin memiliki basis massa dan basis ideologi yang berbeda. Sekarang, tinggal rakyat yang menimbang di pesta demokrasi yang akan datang semoga pemimpin alternatif di tahun 2009 dapat melepaskan Indonesia dari kungkungan imperialisme ekonomi bangsa asing yang masih bercokol melalui Freeport, Exxon, Medco, dan lain-lain.

Salam Reformasi.

Jumat, 04 Juli 2008

Berhaji Tanpa Gelar

Mengulas Penggunaan Gelar "Haji" sebagai Identitas Diri


“Dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, atau mengendarai unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh’”

(Al-Qur’an Surah Al-Hajj:27)

Ibadah Haji, seperti kita ketahui bersama, merupakan salah satu dari rukun Islam ke-5. Ibadah haji diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu melaksanakannya, dan ini dapat kita lihat dalam Al-Qur’an Surah Al-Hajj ayat 27 di atas. Dalil lain ada pada Surah Al-Baqarah: 196-203 yang menjelaskan tatacara ibadah haji secara umum.

Karena wajibnya haji itulah, setiap muslim dari penjuru dunia berbondong-bondong mendatangi Baitullah pada bulan Dzulhijjah. Mereka datang dengan berbagai media transportasi: Pesawat terbang, Kapal Laut, bahkan dengan Bus (bagi yang berada di jazirah Arab). Fenomena ini selaras dengan firman Allah di atas.

Kontroversi Gelar “Haji”

Pemberian gelar ”Haji” atau ”Hajjah” telah menjadi sebuah adat dan tradisi di Indonesia. Biasanya, gelar tersebut diberikan bagi seorang yang telah datang dari tanah suci, tak peduli hajinya mabrur atau tidak. Asalkan beliau telah menjalani rukun-rukun haji (ihram, wukuf, dan tawaf), ia berhak menyandang “titel” H. atau Hj. di belakang namanya. Perkara ia melanggar dam atau berbuat sia-sia pada saat menjalankan ibadah haji tak jadi soal; yang penting ia telah menjalankan rukun dengan lancar.

Salahkah pemberian gelar tersebut? Pada dasarnya agama tidak melarangnya. Katakanlah pemberian gelar tersebut hanyalah tradisi untuk mengingatkan bahwa ia telah melaksanakan ibadah haji, karena ibadah ini merupakan sebuah kewajiban bagi seorang yang telah mampu. Al-Qur’an dan Hadits pun secara eksplisit tidak ada yang melarang pemberian gelar ini.

Meskipun demikian, adat ini tidak berasal dari Rasulullah. Tidak ada satupun sahabat nabi yang memasang gelar H. Atau Hj. di belakang nama mereka. Kita tentu tidak pernah mendengar satu teks hadits atau atsar yang menyebutkan nama ”Haji Umar”, ”Haji Abu Bakar”, ”Haji Usman”, dan lain-lain. Para shahabat dan tabi’in yang notabene merupakan mukimin Mekkah (sebagian bermukim di Madinah) menggunakan nama mereka masing-masing tanpa gelar pelengkap ini. Padahal, mereka beribadah haji nyaris setiap tahun.

Pemberian gelar ini pun jika kita lihat dari dimensi yang lain, akan ada kejanggalan-kejanggalan. Terutama jika kita lihat dari aspek sosial.

Pertama, gelar haji akan cenderung mengurangi keikhlasan seseorang. Penulis bukannya berprasangka, tetapi pemberian gelar haji berpotensi membuat niat orang yang beribadah haji tersebut bergeser. Mungkin tidak semua orang demikian. Tetapi, penulis menghawatirkan kondisi ini terjadi pada orang yang tidak memahami substansi dari haji itu sendiri.

Kedua, pemberian gelar haji menyebabkan hikmah dari ibadah haji menjadi kabur. Seseorang yang telah menjalankan ibadah haji merasa cukup dengan adanya gelar haji tersebut. Padahal, Allah telah mengisyaratkan tujuan utama haji dalam Al-Qur’an Surah Al-Hajj ayat 28, ”Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar menyebut nama Allah pada beberapa hari yang ditentukan atas rizki yang Ia turunkan berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara atau fakir”.

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa tujuan haji seseorang adalah untuk mensyukuri nikmat Allah dengan menyembelih hewan ternak dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Hadits Rasulullah yang lain pun menjelaskan bahwa Haji yang mabrur ganjarannya adalah surga, dan ini membutuhkan syarat-syarat tertentu yaitu baiknya ibadah yang ia lakukan. Pemberian gelar hanya akan mengurangi hikmah ini.

Ketiga, pemberian gelar H. Atau Hj. ini juga berisiko mendatangkan kesombongan. Sekali lagi, penulis tidak ingin berprasangka, tetapi penulis khawatir seseorang yang diberi titel H. Atau Hj. ini akan menggunakan titel ini di kesempatan-kesempatan publik, terutama bagi tokoh masyarakat atau pelaku usaha. Dengan adanya titel H. Atau Hj. tersebut, strata sosialnya akan terangkat di mata masyarakat. Implikasi yang mengkhawatirkan dalam perspektif agama adalah munculnya rasa takabbur atau sombong yang dilarang dalam Islam.

Keempat, pemberian gelar H. Atau Hj. ini berpotensi disalahgunakan untuk komoditas politik atau kepentingan pribadi. Kita dapat melihat pada pemilu, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Semua calon yang berkompetisi seakan ”berlomba” memasang gelar H. Atau Hj. di depan namanya. Akan tetapi, sikap dan perilakunya setelah terpilih tak sesuai denga gelar yang disandangnya. Begitu banyak kita dapatI H. Atau Hj. yang korupsi atau membela kepentingan yang salah (seperti aliran sesat). Inikah yang diinginkan dari ibadah haji? Tentu tidak.

Apa yang Seharusnya Diperhatikan?

Di sini, penulis tidak ingin berprasangka kepada para Haji. Pemberian gelar haji tak dilarang dalam agama.Tetapi perlu diingat, gelar H. Atau Hj. tersebut harus digunakan secara hati-hati tanpa riya’, sum’ah, atau takabbur. Gelar tersebut juga tidak boleh digunakan untuk komoditas bisnis atau politik yang bertentangan dengan etika Islam. Jika tidak mampu, mari berhaji tanpa gelar apapun di belakangnya.

Selain itu, para Haji atau Hajjah hendaknya tidak melupakan kemabruran Haji. Ukuran keberhasilan Haji tidak ditentukan dari jumlah ibadah haji yang ia lakukan, tetapi dari kualitas ibadah pasca Haji tersebut. Toh Rasulullah hanya mengerjakan ibadah haji sekali seumur hidup beliau. Bukan gelar yang menjadi ukuran, tetapi perbaikan amal dan konsistensi ibadah kitalah yang dipertaruhkan.

Untuk itu, marilah kita kesampingkan gelar Haji yang kita terima. Lebih baik kita mengorientasikan Haji kita untuk memperbaiki amal. Ingat, bukankah amal yang diterima adalah amal yang baik, bukan amal yang banyak? Bukankah yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa (Al-Hujurat: 13)?

(Artikel ditulis sebagai wujud keprihatinan atas tergerusnya substansi ibadah oleh trend gengsi dan unsur keduniawian yang lain. Ditulis sepulang Umrah beberapa waktu yang lalu)

Selasa, 01 Juli 2008

Indonesia di Tengah Arus Globalisasi Ekonomi

Kenaikan Harga BBM, Petaka Globalisasi?

Harga minyak dunia terus naik akibat berkurangnya pasokan minyak dunia dan mandegnya produksi di beberapa negara eksportir minyak dunia,. Indeks harga terakhir di NYMex bahkan mencapai $142 per barel, hampir 1,5 kali dari prediksi APBN-P 2008. Implikasi yang besar dialami oleh bangsa kita. Harga BBM bersubsidi harus naik hingga 30% dan ”terancam” naik lagi karena produksi minyak yang jauh dari target. Begitu pula dengan elpiji yang naik sebesar 16%.

Kenaikan harga BBM ini kemudian menyulut berbagai aksi unjuk rasa. Pertama kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa Universitas Nasional Jakarta yang berujung pada penyerangan kampus Unas oleh polisi. Tak hanya itu, aksi unjuk rasa juga berlangsung di Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang dikenal sebagai basis mahasiswa Forum Kota (Forkot) dengan cara pemblokiran jalan umum di Cawang.

Krisis masih terus berlanjut. Pascapenyerangan kampus Unas, Indonesia kembali dihebohkan oleh meninggalnya seorang mahasiswa Fakultas Sastra Unas, Maftuh Fauzi yang diduga korban kekerasan aparat. ”heboh” tersebut menyeruak setelah duduga ada pelanggaran kode etik kedokteran oleh pihak rumah sakit yang merawat Maftuh. Bola menjadi semakin liar setelah aliansi mahasiswa gabungan kembali berunjuk rasa –kali ini secara anarkis—di depan gedung DPR/MPR. Semuanya terjadi sebagai respons dari kenaikan harga BBM.

Ada apa gerangan dengan naiknya harga minyak dunia tersebut? Dalam teori ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga barang adalah berkurangnya penawaran (supply) yang tidak dibarengi oleh penurunan jumlah permintaan (demand). Atau, jumlah barang yang tersedia (stock) tidak dapat mengimbangi jumlah permintaan atas barang tersebut sehingga produsen menaikkan harga. Hal ini terjadi pada produksi minyak yang tidak melampaui target akibat berkurangnya cadangan minyak mentah dunia dan persoalan geopolitik.

Berkurangnya produksi minyak di beberapa negara eksportir (OPEC) tentu bukan faktor tunggal. Ada banyak fenomena lain yang membelakanginya, seperti persoalan geopolitik di Iraq, nasionalisasi perusahaan minyak di Bolivia, Venezuela, dan Ekuador berkuragnya cadangan minyak mentah di Laut Arktika, sampai eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti Exxon Mobile, Medco, atau Total E&P. Hal ini merupakan implikasi dari globalisasi ekonomi yang menjadi salah satu agenda dari Washington Consensus (baca Amien Rais, 2008)

Penulis ingin menganalisis dua fenomena yang saling berkaitan dalam rentetan peristiwa ini: kenaikan harga BBM dan hubungannya dengan arus globalisasi ekonomi belakangan ini. Dua variabel ini menurut penulis memiliki keterkaitan yang erat.

Di Balik Kenaikan Harga BBM

Alasan klasik pemerintah dalam menaikkan harga BBM adalah penyelamatan APBN. Memang, subsidi APBN telah menyedot lebih dari 12% dari belanja negara, sebuah angka yang cukup besar. Apalagi asumsi harga yang digunakan oleh pemerintah dalam APBN hanya sekitar $95 per barel, sehingga otomatis terjadi defisit APBN. Dengan menaikkan harga di masyarakat, pemerintah berharap defisit anggaran tersebut dapat diminimalisasi dan disalurkan ke tempat yang lebih tepat.

Sesederhana itukah masalah yang ada? Jelas tidak. Ide untuk menaikkan harga BBM setidaknya harus didahuilui oleh sosialisasi yang tepat dan antisipasi gejolak perekonomian yang bakal terjadi. Pengalaman yang sudah-sudah, kenaikan harga BBM justru diikuti oleh kebijakan yang salah kaprah, tergesa-gesa, dan terkesan mencari popularitas, yaitu Bantuan Langsung Tunai.

Banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari subsidi BLT ini jika kita berkaca pada peristiwa tahun 2005. Kericuhan, aksi anarkis, sampai subsidi yang ”salah masuk” mewarnai pemberian subsidi ini. Angka kemiskinan bukannya dapat ditekan, justru semakin melonjak karena menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi.

Kenaikan harga BBM katakanlah tidak tak terelakkan. Tetapi, pemerintah seharusnya terus berupaya agar perekonomian bangsa tidak terpengaruh pada krisis minyak di dunia internasional. Penulis mencatat, kesalahan Indonesia dalam kebijakan perminyakan adalah menempatkan perusahaan-perusahaan multinasional sebagai pesaing Pertamina dalam sektor hulu (produksi mentah). Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan mengakibatkan pemberian kompensasi yang tidak menguntungkan (Lebih jelas lihat Amien Rais, 2008).

Kenaikan ini tidak lepas dari ketergantungan bangsa ini dengan OPEC. Kita lihat, OPEC sekarang sudah kehilangan tajinya dan semakin bergantung pada mekanisme pasar. Di sisi lain, Indonesia justru semakin terbebani juga harus membayar iuran OPEC sebesar 2 Juta Euro per tahun (Sekitar 28 Miliar Rupiah). Ketergantungan dengan OPEC mutlak harus dihilangkan.

Globalisasi Salah Kaprah

John Perkins dalam bukunya, Confession of an Economic Hit Man memperingatkan kita bahwa akan ada implikasi negatif dari globalisasi. Berdasarkan pengalamannya, arus globalisasi ekonomi telah membangun axis of evil kekuatan ekonomi dunia: Amerika Serikat-Korporasi Internasional-Economic Hit Men. Peran kelompok ketiga ini sangat berbahaya karena menjelma pada eksekutif yang menawarkan kontrak karya di berbagai negara yang menjadi target eksploitasi AS.

Pengalaman Perkins di Panama, Iran, Ekuador, Arab Saudi, Indonesia, dan negara lain membuktikan hal ini. Perkins mengaku bahwa proyek elektrifikasi (pengadaan listrik) di era Soeharto penuh dengan aksi para economic hit men ini. Panama juga telah menerima dampaknya dengan invasi AS akibat kebijakan Omar Torrijos yang terlalu berani (Invasi terjadi di era Manuel Noriega). Hal yang sama terjadi pada diri Jaime Roldos di Ekuador, Jacobo Arbenz di Guatemala, Salvador Allende di Cile, dan Mullah Muhammad Umar di Afghanistan.

Bagaimana dengan Indonesia? Dampak dari globalisasi saat ini tengah kita rasakan. Produksi minyak kita mandeg karena keserakahan eksploitasi minyak dari koporasi yang secara legal menguras kekayaan alam kita. Belum lagi dengan aksi pembalakan liar yang merugikan negara miliaran Rupiah (Adelin Lis sebagai aktor utama melenggang kangkung dengan bebas). Sementara itu, pembagian keuntungan juga tidak seimbang Seperti inikah pengaruh globalisasi di negara kita?

Globalisasi di Indonesia seharusnya ditangani secara bijak. Indonesia sudah seharusnya melupakan privatisasi BUMN yang mengkhianati nasionalisme bangsa. Indosat, Krakatau Steel, atau perusahaan lain yang telah dijual harus dinasionalisasi dan dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Sebagai sebuah bangsa yang telah lebih setengah abad merdeka, Indonesia sudah seharusnya menampakkan diri sebagai sebuah ”macan” Asia. Lihatlah keberanian pemimpin dunia macam Evo Morales (Bolivia), Hugo Chavez (Venezuela), Rafael Correa (Ekuador), atau Mahmoud Ahmadinejad (Iran) yang dengan gagah berani menentang imperalisme ekonomi AS dengan menasionalisasi aset-aset strategis dan mengusir perusahaan multinasional yang menggerogoti SDA bangsa mereka.

What’s Next?

Petaka globalisasi terbukti telah membawa kenaikan harga BBM yang tak dapat ditangkis oleh bangsa kita. Katakanlah kita tak dapat mengantisipasi kenaikan harga BBM tersebut, tetapi pemerintah harus terus mengantisipasi kenaikan selanjutnya dengan memproteksi produksi dalam negeri.

Dus, kita hanya dapat berharap semoga saja Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sadar dan bertaubat atas kesalahannya dalam kontrak karya migas. Semoga Meneg BUMN Sofyan Djalil juga tidak sembrono lagi dalam memprivatisasi BUMN. Semoga saja semua itu menjadi kenyataan.


(Artikel sebagai respons atas terbitnya monograf Prof Dr Amien Rais, MA, Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!)

Jumat, 20 Juni 2008

Revitalisasi Peranan Pelajar Muslim Di Era Reformasi



A. Menyibak Tirai Pasca Orde Baru: Sebuah Latar Belakang

Pergerakan Reformasi yang dicetuskan pada tahun 1998 memang telah mengubah hampir seluruh aspek dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sistem Politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, bahkan hukum mengalami perubahan secara struktural. Dengan perubahan tersebut, mulailah mencuat berbagai harapan untuk memajukan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan oleh para founding fathers dalam Mukadimah UUD 1945.

Tak banyak yang mengetahui bahwa Reformasi tersebut ternyata digerakkan oleh Kalangan Muda yang terdiri dari aktivis LSM, Mahasiswa, bahkan kalangan Pelajar! Hanya sedikit dari kalangan birokrat dan golongan ‘tua’ yang ikut melancarkan aksi dalam reformasi ini. Mayoritas golongan muda yang ikut dalam aksi ini adalah para aktivis yang bergerak di kampus dan sekolah. Nama-nama seperti Fahri Hamzah (KAMMI), Rama Pratama (BEM UI), Elang Mulya (Universitas Trisakti), Nusron Wahid (PMII), Lukman Firdaus (SMUN 3 Ciledug), Muhammad Yusuf Rizal (Unila) serta banyak nama lainnya menjadi bukti bahwa Reformasi merupakan gejolak kekecewaan generasi muda yang menginginkan perubahan di berbagai aspek kehidupan.

Akan tetapi seiring perjalanan waktu, aktivitas reformasi tersebut diwarnai oleh berbagai situasi yang menimbulkan sedikit problem internal di berbagai gerakan. Suksesi kepemimpinan nasional yang terjadi beberapa kali mengakibatkan adanya pergeseran visi pergerakan. Para pejuang reformasi kadangkala kurang kritis dalam menangkap gejala perubahan, sehingga menyebabkan reformasi terbawa arus yang dapat mengubah visi awal reformasi.

Di sinilah perlunya peranan pelajar dalam meneruskan cita-cita reformasi, karena pelajar menyimpan potensi besar sebagai aset masa depan. Sebagai bagian dari generasi muda, pelajar pada umumnya masih memiliki semangat yang masih berkobar-kobar, berpadu dengan idealisme dan pikiran yang kritis. Selain itu, para pelajar juga memiliki jiwa intelektualitas sebagai bagian dari dunia pendidikan yang dapat mendorong semangat mereka menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Keunggulan-keunggulan tersebut jika dioptimalkan nantinya akan menghasilkan output cemerlang yang kaya akan gagasan dan ide-ide brilian. Oleh karena itu, pantaslah jika pelajar dianggap sebagai ‘pilar kebangkitan umat’ oleh Imam Hassan Al-Banna.

Akan tetapi, pelajar pun memiliki kekurangan di balik kelebihan tersebut, yaitu ketidakstabilan emosi dan ketidakpercayaan akan diri sendiri. Kekurangan tersebut merupakan suatu kewajaran, mengingat para pelajar masih belum memiliki banyak pengalaman, dan masih belum berinteraksi kepada dunia sekitarnya. Di samping itu, gelora semangat para pelajar yang menggebu-gebu tidak diimbangi dengan kearifan berpikir, sehingga terkadang dalam menghadapi suatu permasalahan pelajar cenderung hanya menggunakan naluri emosional dan mengesampingkan kebijaksanaan berpikir. Walau demikian, para pelajar masih memiliki banyak potensi yang harus terus dikembangkan melalui jalur-jalur pendidikan formal, non-formal, ataupun informal.

Dengan kekurangan dan kelebihan tersebut, pelajar –terutama pelajar muslim— sudah seharusnya menyesuaikan diri kepada lingkungan mereka dengan lebih mengoptimalkan jiwa sosial, dipadukan dengan semangat idealisme dan kualitas intelektual. Perpaduan ketiga aspek ini ditambah dengan konsistensi beragama akan dapat menghasilkan output pelajar muslim yang kritis serta berguna bagi bangsa, negara, dan agama.

B. Asumsi dan Argumen Teoritis

Asumsi dasar penulis dalam karya tulis ini berpijak pada tiga kata kunci : intelektualitas, perubahan sosial, dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Ketiga aspek tersebut merupakan hal yang dapat direalisasikan oleh para pelajar karena sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka sebagai calon pemimpin masa depan di masyarakat.

Penulis berargumen bahwa pelajar memiliki kapasitas sebagai calon intelektual yang diharapkan dapat memberi kontribusi di masyarakat. Menurut Subcomandante Marcos, intelektual merupakan bagian dari masyarakat yang membuat analisis dan kritik mengenai kenyataan sosial, mencari segala sesuatu yang mendua, dan mengungkapkan segala yang kabur. Adapun Paul Baran berpendapat bahwa seorang intelektual pada azasnya adalah kritikus masyarakat, seorang yang pekerjaannya mengidentifikasi, menganalisis dan mengusahakan tercapainya susunan masyarakat yang lebih berperikemanusiaan dan rasional. Al-Utsaimin dalam kitabnya Min Musykilatisy Syabaab secara eksplisit menggambarkan remaja yang memergunakan akalnya (bashirah/intelektual) sebagai remaja yang konsisten. Sedangkan Azizah (2005) menggunakan istilah Ulul Albaab untuk menggambarkan intelektual.

Argumen ini disandarkan pada asumsi bahwa pelajar adalah bagian dari dunia pendidikan yang memberikan dasar-dasar keilmuan (basic of sciences). Dasar-dasar keilmuan ini merupakan konsep dasar dari intellectual point yang akan dipelajari lebih mendalam pada tingkat perguruan tinggi. Dasar-dasar keilmuan ini juga membentuk pola pikir dasar pelajar, sehingga jika pelajar mampu memahami dan menyerap dasar-dasar keilmuan tersebut dengan baik, ia akan mampu bersikap dan menyatakan pendapatnya dengan baik pula. Di sinilah letak potensi intelektual pelajar.

Selain itu, penulis juga berargumen bahwa pelajar merupakan agen dari perubahan sosial. Argumen ini disandarkan pada asumsi bahwa para pelajar juga berinteraksi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Interaksi di masyarakat ini sedikit banyaknya membuat pelajar merasa peka akan kehidupan sosial yang begitu carut-marut akibat krisis. Jika pelajar mampu melakukan sesuatu pada masyarakat tersebut, pelajar telah menjadi agen perubahan sosial dengan sendirinya.

Sebagai dasar teori, perubahan sosial didefinisikan oleh Samuel Koenig (dalam Muin,2004:86) sebagai modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan masyarakat. Merujuk pada Selo Soemarjan, perubahan-perubahan sosial ini disebabkan oleh adanya dinamika dalam perkembangan kehidupan manusia. Adapun agen perubahan sosial adalah para pelaku yang memelopori perubahan sosial tersebut. Sebagai contoh dapat kita lihat pada kasus reformasi, di mana yang menjadi agen dari perubahan sosial-industri pada era tersebut adalah para mahasiswa, pelajar, dan aktivis-aktivis yang menginginkan perubahan lain. Agen perubahan sosial ini pada dasarnya merupakan para aktivis yang memerjuangkan keinginan mereka dan terus berjuang dengan melewati berbagai halangan serta rintangan.

Terakhir, penulis juga berargumen bahwa pelajar juga memiliki potensi dalam dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Dakwah amar ma’ruf nahi munkar ini bukan hanya menyeru orang untuk mengerjakan ibadah saja, tetapi juga dengan melakukan perbuatan baik.

Adapun dakwah berasal dari kata du’a – yad’u –da’wata yang artinya seruan. Perintah Allah untuk berdakwah ini ada dalam Al-Qur’an Surah Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi, “Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari yang munkar”. Adapun menurut Syamsuri (2004:184), dakwah ialah menyeru atau mengajak orang untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sesuai dengan ketentuan akidah, syariat dan akhlak yang islami.

Peran pelajar sebagai dakwah sangat penting, mengingat generasi muda Indonesia tengah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Derasnya arus informasi yang masuk sekarang tidak hanya memberi kemudahan bagi generasi muda, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi perkembangan perilaku generasi muda yang kian lama kian jauh dari agama. Fenomena seperti ini cukup memprihatinkan, karena jika dibiarkan akan semakin memerburuk episode kelam bangsa ini.

Di sinilah peran pelajar sangat penting, karena pelajar dapat berperan sebagai peer educator kepada rekan sesama pelajarnya.

C. Outline Peranan Pelajar 1945-2004

Peranan pelajar sebagai salah satu agen dan pejuang reformasi tak dapat dinafikan dan dipinggirkan begitu saja. Sejak dulu, pemudalah yang membawa perubahan dan memegang kunci reformasi. Sebut saja Hassan Al-Banna, yang mulai berjuang mendirikan Ikhwanul Muslimin dalam usia yang masih sangat muda, 23 tahun. Begitu juga dengan KH. Ahmad Dahlan dan tokoh muda lain.

Di Indonesia, pelajar telah memainkan peranan sejak lama. Pada era 1940-an, berdiri Pelajar Islam Indonesia. Pada tahun 1961, Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang kini bernama Ikatan Remaja Muhammadiyah dideklarasikan.. Langkah serupa juga diikuti oleh NU, yang juga mendirikan IPNU dan IPPNU sebagai organisasi pelajar mereka. Organisasi-organisasi pelajar ini mampu berdiri tegak, bahkan mereka juga aktif dalam kekuatan antikomunisme, dan menggabungkan diri dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar dan Pemuda Indonesia). Sayang, pada era orde baru gaung pelajar seakan mati suri karena tidak terlalu kedengaran gaungnya.

Situasi pergerakan pelajar dapat digambarkan sebagai berikut :


1945-1959
Pelajar Islam Indonesia (PII) berdiri, disusul oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU). HMI dideklarasikan oleh Mas Dahlan Ranuwiharjo dkk.
Organisasi mulai berkembang.
Aktivis Pelajar dan Mahasiswa, seperti PII, HMI, IPM, IPNU, dll. Dahlan Ranuwiharjo menjadi pelopor

1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masyumi dan PSI dibubarkan, HMI ingin dibekukan. Demokrasi ’dikebiri’. Usdek, Manipol, dan Nasakom menjadi doktrin negara. PKI berkuasa.
Protes dari mahasiswa Islam, gerakan anti komunis merebak di mana-mana.
Aktivis HMI, Dewan Mahasiswa berbagai universitas, PII, dll.

1966
G30S/PKI, Soekarno dan kekuatan orde lama-nya tumbang. Gerakan pelajar dan mahasiswa bersatu mendesak turunnya Soekarno.
Aksi Massa
KAMI dan KAPPI, HMI dengan tokoh Marsilam Simanjuntak, Lukman Harun, Mar’ie Muhammad, Subchan ZE, Adi Sasono, dll.
1974
Soeharto dan kroni-kroninya berkuasa dan mengundang investor asing yang dibackup oleh CSIS dan mafia.
Aksi massa
Aktor ”Malapetaka Lima Belas Januari (Malari)” seperti Hariman Siregar, Jumhur Hidayat, dll.
1978
Penataan kembali kehidupan kampus dan pelajar. NKK-BKK diberlakukan kampus yang mengebiri aktivitas kemahasiswaan.
Awal Student Government oleh Dewan Mahasiswa.
Heri Akhmadi, Farid Faqih, dll.
1980-an
Tekanan politik dan sosial orde baru kepada semua elemen kemasyarakatan yang menentang kekuasaan. Asas Tunggal Pancasila menjadi doktrin ”wajib”, Penataran P4 di mana-mana. PII menjadi organisasi bawah tanah karena menolak asas tunggal, HMI terpecah dua menjadi HMI Diponegoro yang menerima Astung dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang menolak.Terjadi Peristiwa Tanjung Priok yang menyeret beberapa aktivis ke penjara.
Penyesuaian dengan kebijakan dan organisasi bawah tanah.
Eggi Sudjana, AM Fatwa, dll.
1990-an
Peninjauan kembali NKK-BKK. Penempatan OSIS sebagai satu-satunya organisasi di sekolah yang legal. Kerohanian Islam mulai muncul di sekolah dan kampus. Kelompok diskusi muncul di kampus-kampus. IPM mengganti nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah..
Pembentukan kembali Senat Mahasiswa. Kelompok-kelompok diskusi dan Halaqah keislaman.
Ferry Mursyidan Baldan dari HMI, Ferry Julianto dari Presidium Pro-Demokrasi.
Jamaah Mesjid UI, Shalahuddin UGM, dan Mesjid Salman ITB.
1998
Reformasi dideklarasikan. Empat mahasiswa Universitas Trisakti gugur. Lukman Firdaus (Pelajar SMUN 3 Ciledug) tertembak.
Aksi massa mengepung gedung parlemen.
Aktivis pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI, BEM UI, Forkot, Famred, PMII, HMI, PII, IRM, dll.
2000-an
Pelajar mulai berbenah dengan munculnya organisasi-organisasi intra maupun ekstra sekolah.. Aktivitas kerohanian mulai mendapat tempat, pemikiran kritis pelajar mulai tumbuh.
Iqro’ Club Jakarta dideklarasikan, disusul Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI). Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa di berbagai universitas.
Iqro’ Club, KAPMI, dll. Bahtiar Firdaus menjadi Ketua BEM UI pertama, Vijaya Fitriyasa di ITB.
2004
Pemilihan Presiden Langsung
Kontrak Politik yang dipelopori oleh Mahasiswa, Pelajar mulai menentukan sikap
BEM Se-Jabotabek, Famred, dll.


D. Pelajar Muslim Sebagai Agen Intelektual

Pembahasan mengenai intelektual ini biasanya berkisar pada pembahasan yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Akan tetapi, dasar-dasar intelektual sebenarnya telah dimiliki oleh pelajar, sehingga pelajar dapat mengaplikasikan sedikit dari konsep yang mereka terima ke masyarakat. Pelajar sebagai intelektual memang kurang mendapat sorotan dari pengamat-pengamat pendidikan. Hal ini mungkin disebabkan adanya pandangan bahwa pelajar masih belum memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam berpendapat. Pendapat ini jelas keliru, mengingat setiap orang memiliki hak untuk bersuara dalam batas-batas kewajaran. Yang harus dilakukan praktisi pendidikan adalah membina potensi intelektual tersebut agar terarah dan sesuai dengan kondisi.

Menurut Subcomandante Marcos, seorang revolusioner Zapatista asal Mexico, intelektual merupakan bagian dari masyarakat sejak terbitnya kemanusiaan di dunia. Pekerjaan mereka adalah membuat analisis dan kritik, melihat kenyataan sosial, menganalisis bukti-bukti, mencari segala sesuatu yang mendua, dan mengungkapkan segala yang kabur. Mereka kadang tak setuju dengan apapun dan siapapun -kekuatan sosial politik, negara pemerintah, media, seni, agama dan seterusnya. Mereka adalah bagian dari masyarakat, sebuah adegan konfrontasi tanpa akhir antara mereka yang menggunakan kekuasaan untuk memelihara status quo dan mereka yang berjuang demi perubahan.

Adapun Paul Baran berpendapat bahwa seorang intelektual pada azasnya adalah kritikus masyarakat, seorang yang pekerjaannya mengidentifikasi, menganalisis dan dengan demikian membantu mengatasi rintangan-rintangan jalan yang menghambat tercapainya susunan masyarakat yang lebih baik lebih berperikemanusiaan dan lebih rasional. Dengan demikian ia menjadi hati nurani masyarakat dan juru bicara dari kekuatan-kekuatan progresif yang terdapat dalam tiap periode tertentu dari sejarah (http://www.bem.ui.ac.id/).

Peranan pelajar sebagai intelektual ini sangat berperan pada era reformasi. Seorang pelajar dituntut untuk tidak hanya mengorientasikan pendidikan yang diterimanya kepada nilai atau ranking semata, tetapi juga memerhatikan aspek-aspek sosial yang akan dilakukannya ketika berinteraksi dengan dunia. Sebagai seorang intelektual, pelajar harus mampu menganalisis segala macam problematika sosial dengan konsep ilmu yang mereka terima, dan tidak hanya menerima ‘doktrin’ yang diterima dari tenaga pendidik/pengajar. Memang, dalam hal ini peranan pelajar tidaklah sesignifikan mahasiswa, karena pelajar masih dibatasi ruang gerak mereka oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh otoritas sekolah. Kadar keilmuan mereka pun masih belum begitu maksimal didapatkan. Akan tetapi, pelajar tetap harus mengembangkan potensi intelektual mereka sebagai permulaan dari perjuangan. Tentunya, di sini perlu bimbingan dan rambu-rambu dalam ruang gerak bagi pelajar, agar para pelajar tidak ”kebablasan” dalam bergerak.

Potensi pelajar secara intelektual tersebut antara lain dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar-mengajar. Dalam kegiatan belajar-mengajar ini, yang pertama kali harus diubah oleh pelajar adalah pola menerima pelajaran. Jika selama ini pelajar hanya menerima pengetahuan secara ‘satu arah’, dalam artian peran pendidik dan pengajar sangat dominan, pelajar harus mengubahnya dengan berpikir kritis atas pengetahuan yang mereka terima tersebut. Dalam benak para pelajar harus tergambar pertanyaan-pertanyaan di sekitar pengetahuan yang diterima tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut jangan hanya ditanyakan secara lisan saja, tetapi juga dikaji sebagai persoalan yang harus dihadapi oleh pelajar. Dengan kata lain, pola pikir ilmiah harus selalu menyertai pelajar dalam interaksi mereka dengan pengajar.

Sebagai contoh adalah dalam mata pelajaran Sosiologi. Ketika pengajar memerkenalkan konsep pertentangan kelas yang dibawa oleh Karl Marx, di dalam benak pelajar harus tergambar pertanyaan-pertanyaan menyangkut pola pemikiran yang dibawa oleh Marx tersebut, dan apakah relevan jika diterapkan di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu selain ditanyakan kepada guru juga harus dikaji oleh pelajar, dengan cara membandingkannya dengan teori-teori lain, sehingga pelajar dapat mengambil hikmah dan dapat memergunakan teori tersebut sesuai dengan pemikirannya.

Dari sini permasalahan lain muncul. Sistem pendidikan di negara kita ternyata tidak memberi porsi berlebih kepada intelectual-counter tersebut. Biasanya pelajar hanya diberi teori-teori yang telah baku tanpa adanya pembanding. Hal ini pada satu sisi dapat dimaklumi, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan modal dalam pelaksanaan teori tersebut. Akan tetapi di sisi lain kondisi seperti ini dapat menurunkan potensi intelektual pelajar, karena mereka hanya mengkaji satu permasalahan tanpa ada pembanding. Implikasi negatifnya, ketika pelajar berbeda pendapat mereka tak mampu mengutarakannya karena tidak memiliki sandaran, hanya bersandar pada logika-logika subjektif belaka.

Selain itu, pelajar juga dapat mengoptimalkan perannya melalui organisasi di sekolah. Belajar berorganisasi merupakan salah satu langkah untuk memersiapkan diri menuju dunia kampus yang lebih kompleks. Di sini, pelajar diharapkan mampu berinteraksi secara baik dengan rekan-rekannya, pihak sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pelajar juga diharapkan mendapat kemampuan dalam hal manajerial kepemimpinan dan kapabilitas untuk memecahkan permasalahan yang tak diajarkan dalam kurikulum pendidikan formal.

Persoalan yang biasanya dihadapi oleh para pelajar di sekolah adalah benturan kepentingan antara pelajar dan sekolah dalam permasalahan dana. Idealisme pelajar biasanya menyebabkan ketidakpuasan dan kritik atas kebijakan-kebijakan sekolah, terutama yang menyangkut pungutan dana atas hal-hal yang tidak jelas. Bagi pelajar kritis, adanya pungutan dari sekolah tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis, mengenai tujuan dan realisasi pungutan tersebut. Pelajar-pelajar idealis biasanya memertanyakan hal tersebut kepada otoritas sekolah. Jika hal tersebut terjadi, biasanya akan terjadi ‘benturan kepentingan’ antara pelajar yang kritis-idealis dengan manajemen sekolah yang otoritatif.

Benturan tersebut akan dapat teratasi jika pelajar memiliki posisi tawar di sekolah. Di sinilah kemunculan figur-figur pelajar kritis sangat diperlukan, karena sebenarnya mengubah keadaan di sekolah dapat dilakukan para pelajar. Posisi tawar para pelajar memang tak dapat terlalu besar. Akan tetapi, jika pelajar mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara optimal, posisi tawar yang lemah tersebut akan diperkuat. Kuncinya adalah keberanian untuk bersikap kritis dan berbicara vokal.

Salah satu contohnya adalah dalam kasus dana OSIS. Kita tahu bahwa Dana Operasional OSIS merupakan dana yang bersumber dari iuran OSIS yang dibayar oleh para siswa. Seyogianya dana operasional OSIS ini dikelola oleh OSIS sendiri, sehngga dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan OSIS yang notabene merupakan representasi dari keinginan siswa di sekolah. Namun anehnya ada sekolah yang begitu getol mengusahakan agar dana OSIS dikelola oleh Wakil Kepala Sekolah urusan Kesiswaan beserta staf-satafnya. Mereka beralasan bahwa dana tersebut dipertanggungjawabkan oleh Wakasek Kesiswaan kepada Komite Sekolah, sehingga demi ’tertib administrasi’ dana tersebut dipegang oleh kesiswaan.

Hal ini jelas merupakan sebuah penyimpangan. Dana OSIS merupakan dana siswa yang dipergunakan untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan guru, walaupun beliau mengatasnamakan Wakasek Kesiswaan. Pengelolaan dana haruslah sepenuhnya diserahkan kepada siswa, sebagai salah satu langkah pembelajaran dalam hal administrasi, keuangan, dan rasa tanggung jawab yang tidak diajarkan dalam kurikulum pendidikan formal. Jika dana itu diserahkan pengelolaannya kepada guru, mana aspek pembelajaran bagi siswa? Belum lagi jika ada pemotongan-pemotongan dana, kemana pertanggungjawaban uang tersebut? Masih wajar jika ada pertanggungjawaban secara rinci dari sekolah kepada siswa. Jika tidak ada, hal ini dapat memunculkan perkara “sensitif” di lingkungan sekolah.

Di sinilah letak pentingnya kemampuan intelektual pelajar. Seharusnya, para pelajar tidak tinggal diam dalam hal ini. Harus ada protes atau minimal pernyataan ketidaksetujuan atas kebijakan ini. Pernyataan ketidaksetujuan ini harus dilakukan dengan tutur yang sopan namun tajam dan mampu menciptakan sesuatu yang kondusif. Jika ternyata terjadi kebuntuan, para pelajar tak boleh menyerah. Mereka harus melakukan upaya lain, salah satunya adalah dengan membawa permasalahan ini kepada publik melalui surat pembaca, opini, atau pemberitaan di media massa agar ada “efek bola salju” yang ditimbulkan dari aksi ini. Tentunya, aksi ini tidak dilakukan secara anarkis, tetapi melalui sebuah proses pergulatan intelektual.

Keberhasilan para siswa di sebuah SMA di Kalimantan Selatan yang mampu membuat Walikota mereka turun menginvestigasi manajemen sekolah patut dijadikan sebuah contoh. Hal tersebut menunjukkan potensi-potensi pelajar kritis patut dijadikan sebuah batu loncatan agar para pelajar kini semakin menampakkan jiwa mereka yang reformis dan menginginkan perubahan. Jika para pelajar telah mampu membentuk suatu perubahan, pintu gerbang kemunculan era baru reformasi akan dapat segera dibuka. Kuncinya ada di tangan pelajar.

Oleh karena itu, semangat idealisme, daya kritis, dan potensi intelektual di kalangan pelajar harus terus dibina dan dipertahankan agar tidak hilang. Akan tetapi, juga diperlukan adanya pendekatan moral dalam mengontrol idealisme tersebut, sehingga kearifan berpikir dan kesantunan perilaku juga terjaga. Selain itu, sisi intelektualitas pelajar juga harus terus dibina secara perlahan, agar semua aspek tersebut dapat disinergikan untuk menghasilkan output yang cemerlang dan penuh dengan ide-ide brilian yang membawa perubahan.

E. Pelajar Muslim Sebagai Agen Perubahan Sosial

Gillin seperti ditulis oleh Muin (2004:86) mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Hal ini menurut Prof. Selo Soemarjan disebabkan oleh adanya dinamika dalam perkembangan kehidupan manusia. Perubahan sosial ini dikelompokkan menjadi perubahan sosial secara cepat dan perubahan sosial lambat. Adapun perubahan sosial cepat dibagi lagi ke dalam perubahan sosial fundamental (revolusi) dan perubahan sosial struktural (reformasi). Antara revolusi dan reformasi memiliki perbedaan, antara lain dalam ruang lingkup perubahan. Revolusi menginginkan adanya perubahan sampai ke elemen paling mendasar yang memengaruhi jalannya sistem sosial yang lama. Revolusi pada dasarnya bersifat ideologis, karena memiliki konsep tandingan yang dianggap lebih baik oleh para pendukungnya. Salah satu contoh adalah pada Revolusi Bolshevik di Rusia yang dilancarkan oleh Vladimir Lenin dan pendukung-pendukungnya. Mereka merasa bahwa konsep sosialisme-komunisme yang mereka anut lebih memberi manfaat daripada konsep yang diberikan oleh Tsar sebelumnya.

Adapun reformasi pada esensinya tidak menjangkau hal-hal yang bersifat fundamental. Reformasi lebih memusatkan perubahan pada hal-hal yang bersifat struktural (ada pada sistem lama), dan tidak mengubah hal-hal mendasar. Para pendukung reformasi berpendapat bahwa kegagalan tidak berada pada dasar pemikiran, tetapi pada sistem sosial tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan-perbaikan pada sistem tanpa mengubah dasar dari sistem tersebut. Salah satu contoh nyata adalah Indonesia, yang melakukan reformasi pada tahun 1998. Buktinya adalah tidak adanya perubahan pada Pancasila sebagai dasar negara dan Mukadimah UUD ’45. Selain itu, basic structure dari elemen kenegaraan juga tak diubah, hanya fungsi dan peranan mereka yang ditinjau ulang.

Sebenarnya, pelajar memiliki peran sebagai agen perubahan sosial. Sejarah membuktikan bahwa pada tahun 1966 pelajar telah berkontribusi dalam reformasi dari orde lama ke orde baru. Golongan pelajar pada waktu itu melebur ke dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia). Pada tahun 1998 pun PII juga turut serta memerjuangkan aksi reformasi, walaupun gaung mereka kurang terdengar.

Dalam realitas negara kita yang tengah belajar berdemokrasi ini, pelajar diharapkan mampu berkontribusi dalam sumbangsih pemikiran dan peranan dalam upaya-upaya mengembalikan makna reformasi ke hakikatnya semula. Pelajar dalam konteksnya sebagai bagian dari dunia pendidikan memang memiliki beberapa kelebihan.

Pertama, semangat yang masih berkobar-kobar. Semangat yang tinggi ini memungkinkan pelajar untuk melakukan perubahan di sekelilingnya, terutama jika ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada lingkungannya. Sikap pelajar bisa menjadi sangat idealis dengan adanya semangat ini. Semangat untuk melakukan perubahan dan perbaikan inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang tua dan menjadi ujung tombak kekuatan pelajar.

Kedua, pikiran yang kritis dan idealis. Pemkiran pelajar –terutama pelajar SMA— dalam menyikapi perkembangan zaman bisa dikatakan sangat reaktif, apalagi jika didukung dengan arus informasi yang masuk. Pemikiran pelajar yang kritis tersebut sangat penting karena pelajar memiliki hak-hak, baik ketika ia berada di lingkungan pendidikan atau lingkungan keluarga. Dengan adanya idealisme, seorang pelajar akan mampu menyuarakan keinginan-keinginannya dan memertahankan hak-haknya. Sedangkan daya kritis berfungsi dalam memfilter segala macam bentuk pengaruh yang masuk, baik yang berupa doktrin-doktrin pendidikan formal atau arus informasi di lingkungan pergaulan. Idealisme dan daya kritis tersebut harus selalu dipupuk, agar para pelajar memiliki wawasan dan keberanian sehingga ke depannya akan menghasilkan figur-figur aktivis yang peka akan perubahan dan kritis dengan kondisi bangsanya.

Akan tetapi, pelajar pun memiliki kekurangan di balik kelebihan tersebut, yaitu ketidakstabilan emosi dan ketidakpercayaan akan diri sendiri.

Pertama, kurangnya self-confident yang merupakan konsekuensi dari masa pubertas dan pencarian jati diri. Kurangnya self-confident tersebut berimplikasi pada kurangnya perhatian pelajar pada masa depannya, sehingga banyak dari pelajar yang enggan mengurusi persoalan masa depan. Akhirnya, para pelajar pun terhanyut ke dalam pusaran arus modernisasi yang cenderung mengarah kepada kesenangan absurd dan kepuasan sesaat. Ketidakpercayaan diri ini juga menyebabkan melemahnya daya kritis pelajar terhadap kondisi sekelilingnya, sehingga berimplikasi pada apatisme yang cenderung melemahkan masa depan bangsa.

Kedua, ketidakstabilan emosi para pelajar yang juga merupakan konsekuensi dari masa pencarian jati diri. Emosi yang meledak-ledak seringkali menyebabkan para pelajar terbawa kepada naluri emosionalnya ketika menghadapi sebuah permasalahan, sehingga acapkali tidak berpikir secara bijaksana. Akibatnya, seringkali idealisme para pelajar dianggap sebagai sebuah pembangkangan atas suatu peraturan, yang menyebabkan para pelajar terlibat permasalahan dengan objek-objek tertentu yang tidak disenanginya, semisal sekolah.

Kekurangan-kekurangan tersebut tidak lantas menggugurkan argumen bahwa pelajar harus memiliki idealisme dan pikiran yang kritis. Idealisme dan daya kritis tersebut sangat penting dalam menyuarakan dan memertahankan hak-haknya serta. memfilter segala macam bentuk pengaruh yang masuk melalui saluran-saluran komunikasi yang ada. Idealisme dan daya kritis tersebut harus terus dibina, agar para pelajar memiliki wawasan dan keberanian sehingga akan muncul figur-figur aktivis yang peka dan kritis akan perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya.

Salah satu sarana mengeluarkan pikiran kritis dan idealisme adalah dengan melalui organisasi, baik organisasi intra sekolah ataupun organisasi ekstra sekolah. Dengan ikut berorganisasi, pemikiran kritis pelajar dapat tersalurkan dengan baik. Dengan berorganisasi pula pelajar dapat belajar hidup di masyarakat dan turut serta dalam kehidupan sosial. Akan tetapi, pelajar tetap harus menyeimbangkan waktu antara berorganisasi dan belajar, agar prestasi di sekolah dapat tetap terjaga.

Salah satu contoh organisasi pelajar yang memelopori perubahan sosial di Indonesia adalah Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia (PII) didirikan di kota perjuangan Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 1947. Para pendirinya antara lain Yoesdi Ghozali, Anton Timur Djaelani, Amien Syahri dan Ibrahim Zarkasji. Terbentuknya organisasi ini dilatarbelakangi oleh adanya dua sistem pendidikan pada masa tersebut, yaitu pondok pesantren dan sekolah umum. Masing-masing dinilai memiliki orientasi yang berbeda. Pondok pesantren diangga; lebih berorientasi ke “akhirat” sementara sekolah umum berorientasi ke “dunia”. Akibatnya, pelajar Islam juga terbelah menjadi dua kekuatan yang satu sama lain saling menjatuhkan. Santri pondok pesantren menganggap sekolah umum merupakan sistem pendidikan orang kafir karena produk ko-lonial Belanda Sementara pelajar sekolah umum menilai santri pondok pesantren sebagai kolot dan tradisional(http://www.pii-mesir.org/).

Merenungi kondisi tersebut, pada tanggal 25 Februari 1947, terlintas dalam pikiran Yoesdi Ghozali sebuah gagasan untuk membentuk suatu organisasi bagi para pelajar Islam yang dapat mewadahi segenap lapisan pelajar Islam. Gagasan tersebut kemudian disampaikan dalam pertemuan di gedung SMP Negeri 2 Secodining-ratan, Yogyakarta yang disambut baik oleh kawan-kawannya.

Hasil kesepakatan tersebut kemudian disampaikan Yoesdi Ghozali dalam Kongres Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), 30 Maret-1 April 1947. Karena banyak peserta kongres yang menyetujui gagasan tersebut, kongres kemudian memutuskan melepas GPII Bagian Pelajar untuk bergabung dengan organisasi pelajar Islam yang akan dibentuk. Utusan kongres GPII yang kembali ke daerah-daerah juga diminta untuk memudahkan berdirinya organisasi khusus pelajar Islam di daerah masing-masing.

Menindaklanjuti keputusan kongres, pada Ahad, 4 Mei 1947, diadakanlah pertemuan di kantor GPII, Jalan Margomulyo 8 Yogyakarta. Pertemuan itu dihadiri Yoesdi Ghozali, Anton Timur Djaelani dan Amien Syahri mewakili Bagian Pelajar GPII, Ibrahim Zarkasji, Yahya Ubeid dari Persatuan Pelajar Islam Surakarta (PPIS), Multazam dan Shawabi dari Pergabungan Kursus Islam Sekolah Menengah (PERKISEM) Surakarta serta Dida Gursida dan Supomo NA dari Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia (PPII) Yogyakarta siap meleburkan diri dalam sebuah organisasi pelajar Islam. Rapat yang dipimpin oleh Yoesdi Ghozali itu kemudian memutuskan berdirinya organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII).

Di kemudian hari, terbukti bahwa PII ternyata mampu memelopori berbagai perubahan sosial. Dimulai pada era 1960-an, PII telah aktif dalam mengcounter faham komunisme dan terlibat dalam berbagai aksi. Puncaknya adalah ketika terjadi G30S/PKI, PII pun bergabung dengan “kakak”nya HMI memberangus PKI dan antek-anteknya. Pada Orde Baru, PII pun terlibat permasalahan dengan pemerintah karena menolak asas tunggal pancasila, sehingga menyebabkan PII bergerak di bawah tanah. Di sinilah peran pelajar sebagai agen perubahan sosial berperan, terutama dalam era reformasi yang memungkinkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab ini.

F. Pelajar Muslim Sebagai Agen Dakwah

Abdullah Nashih ’Ulwan (1985:11) dalam bukunya Hatta Ya’lamussyabaab yamg diterjemahkan oleh Jamaluddin Sais ke dalam buku Pesan Untuk Pemuda Muslim berkata, ”Wahai pemuda muslim, kalian diciptakan untuk tetap konsekuen kepada konsepsi Rabbani yang suci dari rona-rona kebatilan, baik yang datang dari depan maupun dari belakang”. Kalimat ini menunjukkan bahwa pemuda muslim adalah pemuda yang taat kepada syariat Allah, bukan pemuda yang larut dalam kehidupan dunia yang hedonistik. Kalimat ini dipertegas oleh perkataan Asy-Syahid Imam Hassan Al-Banna dalam bukunya, Risalah Pergerakan, “Pemuda merupakan pilar kebangkitan, pemuda adalah rahasia dari sebuah kekuatan. Dalam setiap pergerakan, pemuda adalah pengibar panji-panjinya”. Oleh karena itu, pelajar muslim sebagai bagian dari pemuda muslim harus tetap istiqamah pada jalan Allah.

Apa yang mendasari perkataan kedua ulama Mesir ini? Abdullah Nashih ‘Ulwan (1985:16) mengambil sirah Nabi Muhammad sebagai dasar pemikiran. Beliau menulis bahwa generasi muda pertama Islam adalah para pemuda tangguh. Dapat dilihat pada Abdullah Ibnu Mas’ud, Abdurrahman bin ‘Auf, Al-Arqam bin Al-Arqam, Mush’ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan banyak pemuda tangguh lainnya. Dari tangan merekalah terbit fajar Islam. Mereka mau menanggung beban dan tanggung jawab dari risalah dakwah, bekerja siang dan malam sampai akhirnya sebuah negara Islam terbentuk. Dari tangan-tangan pemuda itulah dua imperium super power Persia dan Rumawi dapat dikalahkan.

Ada lima semboyan pemuda muslim menurut Nashih ‘Ulwan (1985:20). Lima semboyan itu antara lain Allah Tujuan Kami, Rasulullah Panutan Kami, Al-Qur’an Qanun Kami, Jihad Jalan Kami, dan Mati di Jalan Allah Cita-Cita Kami Tertinggi. Kelima semboyan itu sangat baik diimplementasikan oleh pemuda muslim, karena mampu membangkitkan ghirah dan semangat dakwah.

Lebih khusus, Hassan Al-Banna merinci bahwa ternyata sejak dulu pemuda telah menjadi pilar kebangkitan umat. Hal ini dapat dilihat pada sosok Ali bin Abi Thalib, Abdullah Ibnu Mas’ud, Imam Asy-Syafi’i, Shalahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, dan pemuda-pemuda lain yang telah menggetarkan dunia melalui kualitas kepribadian mereka. Kuncinya adalah pembinaan sejak dini. Pembinaan yang dilakukan Rasulullah telah nampak pada kader-kader dakwah muda di zaman beliau. Mereka antara lain Ali bin Abi Thalib, Ja’far bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awwam yang telah dibina oleh Rasulullah sejak usia 8 tahun. Lalu ada lagi Zaid bin Haritsah, Arqam bin Arqam, atau Usman bin Affan yang telah dikader sejak usia belasan tahun. Di kemudian hari, mereka pun ambil bagian pada perubahan besar (Widiyantoro,2003:6).

Euforia pemuda yang menjadi ikon dakwah ini pun berlanjut pada era-era selanjutnya. Mereka bertindak sebagai pionir reformasi, bukan sebagai pion dari kekuatan berkedok ‘reformasi’. Pada pertengahan abad ke-18, ketika umat Islam tengah dilanda perpecahan antarmazhab, lahir seorang pemuda bernama Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Pemikirannya yang kritis membawanya pada suatu kesimpulan, bahwa perlu adanya pemurnian Islam terutama permasalahan aqidah. Selain itu, ia juga menganggap perlu adanya persatuan antarumat Islam dalam menentang imperialisme dan kolonialisme dari bangsa Barat. Atas dasar pemikiran tersebut, Muhammad Ibnu Abdul Wahab membentuk sebuah gerakan pemurnian Islam di Jazirah Arabia.

Di Indonesia, seorang pemuda dari Yogya bernama Ahmad Dahlan pada tahun 1912 mendirikan persyarikatan Muhammadiyah yang disebut-sebut sebagai organisasi Islam reformis pertama di Indonesia. Munculnya Muhammadiyah ini juga menyadarkan umat Islam akan pentingnya persatuan sebagai alat menuju kebangkitan. Hasilnya, pergerakan Islam muncul dan berkembang. Nama-nama seperti Ahmad Hassan, HAMKA, Mohammad Roem, Mohammad Natsir, Anwar Haryono, Hussein Umar merupakan output dari pembinaan generasi muda muslim yang berkesinambungan.

Tapi apa yang terjadi sekarang ? Remaja kita tengah dilenakan oleh fenomena westernisasi dan modernisasi yang ujung-ujungnya mengarah pada kristenisasi secara perlahan. Pacaran yang di dalam islam dilarang, sekarang dibudayakan dalam pergaulan. Padahal sudah jelas dikatakan dalam Al-Qur’an: Janganlah mendekati zina! Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya.

Belum lagi jika kita lihat persoalan seks bebas. Dalam sebuah seminar di FISIP Universitas Airlangga, yang diselenggarakan oleh LPA Jawa Timur, terungkap sebuah fakta yang disampaikan oleh Dr. Khofifah Indar Parawangsa bahwa pada tahun 2000 angka aborsi mencapai 2,3 Juta dengan trend peningkatan tiap tahunnya. Majalah Sabili pernah melansir data bahwa 10%-15% aborsi tersebut dilakukan oleh remaja (Widiyantoro, 2003).

Idola generasi muda kita pun bukan lagi Rasulullah, melainkan berganti dengan musisi-musisi tenar barat semacam Kurt Cobain, Yngwie Malmsteen, Helloween, atau Queen yang semuanya bukan orang-orang islam. Orang yang mati bunuh diri seperti Kurt Cobain atau meninggal karena penyakit AIDS seperti Freddie Mercury saja ternyata digandrungi oleh jutaan generasi muda kita, padahal mereka bukan dari golongan islam. Ini menunjukkan bahwa budaya barat telah merasuki jiwa generasi muda kita, sehingga mereka tidak lagi berpikir secara kritis mengenai kebangkitan islam. Sehingga ketika ada seorang aktivis islam menyuarakan sesuatu yang haq, dia dianggap ekstrim, dianggap aneh, bahkan dianggap kuper.

Di sinilah letak potensial peranan dakwah bagi pelajar. Dimulai dari bangku sekolah, pelajar seharusnya mampu menularkan kebaikan yang dilakukannya kepada saudara-saudaranya. Inilah yang dinamakan dengan dakwah. Dakwah yang dilakukan pelajar tersebut sebaiknya dimulai dengan menggunakan prinsip 3M yang dicetuskan oleh KH. Abdullah Gymnastiar: Mulai dari hal terkecil, Mulai dari diri sendiri, dan Mulai saat ini. Dakwah harus dimulai pada hal-hal yang terkesan sepele, seperti sopan-santun atau adab pergaulan. Setelah itu, dakwah terus dikembangkan secara kontinyu dan berkesinambungan.

Widiyantoro (2003:22) menyebutkan ada tiga alasan utama mengapa dakwah perlu dikembangkan di kalangan pelajar.

Poin pertama adalah efektif. Berdakwah di kalangan pelajar sangat efektif dalam mengubah paradigma yang hedonistik, seperti kata pepatah Arab, “Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, dan belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air”. Mudahnya pelajar mencerna dan menerima dakwah menyebabkan efektifnya dakwah di kalangan ini.

Poin kedua adalah massif. Banyaknya jumlah pelajar tentunya lebih memberi manfaat, karena jika dakwah tersebut berhasil, pengaruh yang dihasilkan pun diharapkan juga akan bersifat massif.

Poin ketiga adalah strategis. Peran pelajar yang merupakan calon-calon pemimpin juga merupakan sebuah alasan mengapa dakwah sangat diperlukan di kalangan pelajar. Jika pelajar telah mampu mengoptimalkan perannya sebagai seorang da’i, secara tidak langsung ia juga telah memberi pengaruh pada perkembangan moral di masa depan. Seorang pelajar yang da’i dan berkarakter intelektual akan dapat menjadi vocal point dalam menentukan masa depan bangsa.

Peran pelajar sebagai agen dakwah sangat ditentukan oleh lingkungan yang mendidiknya. Tanpa ada lingkungan yang mendukung dan kondusif bagi masuknya nilai-nilai keislaman, sebuah dakwah tak akan mampu berjalan. Di sinilah perlunya ada bimbingan dari tenaga pendidik agar mampu menciptakan kondisi yang islami. Memang, hal ini cukup sulit untuk dilakukan di sekolah dengan latar belakang agama yang beragam. Akan tetapi, hal ini dapat disiasati oleh pendidik dengan mengoptimalkan mata pelajaran yang dipegangnya sebagai lahan dakwah, terutama dalam mata pelajaran agama Islam. Kerjasama yang baik dari guru dan siswa akan memberi hasil yang optimal, Insya Allah.

Dakwah bagaimanakah yang dapat dikembangkan oleh pelajar? Dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl : 125 Allah telah menggariskan 3 metode dakwah secara umum. Ketiga metode tersebut antara lain Hikmah, atau penyampaian dakwah dengan mengedepankan kebijaksanaan dalam menghadapi objek dakwah ketika menyampaikan isi dakwah. Kebijaksanaan tersebut antara lain dengan mengetahui background dari objek dakwah. Cara kedua yaitu Mau’izhah Al-Hasanah, atau memberi keteladanan, nasehat yang baik, atau dengan pengajaran yang mengedepankan kebaikan-kebaikan. Sedangkan cara ketiga adalah Mujaadilu bil-latii hiya ahsan. Cara ini ditempuh melalui diskusi dan tukar pikiran dengan cara yang baik dan tanpa kekerasan. Cara ini ditempuh pada masyarakat yang berpikir kritis.

Menurut hemat penulis, cara yang paling baik dalam dakwah di kalangan pelajar adalah dengan cara Hikmah, dengan harapan kebijaksanaan tersebut mampu disebarkan kepada objek dakwah yang lain. Jika tidak mampu, pelajar dapat mengambil metode Mau’izhah Al-Hasanah, dengan memberi keteladanan yang baik kepada rekan-rekan pelajar. Sebisa mungkin jangan menggiring rekan pelajar ke arah perdebatan-perdebatan agar tidak terjadi polemik dalam dakwah. Jika jalan memang sangat sulit, ajaklah bertukar pikiran dengan penuh kesopanan, objektif, dan saling menghormati.

Pelajar Muslim pun juga memiliki tugas-tugas di yang harus dilakukan selain berdakwah. Untuk dapat berperan dalam posisinya secara benar, tentu saja pelajar muslim harus mempersiapkan diri untuk masa depannya.

Tugas yang pertama adalah belajar dan menguasai iptek. Pada sebuah ayat Allah berfirman, “Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”(Al-Qur’an, Ali Imran :190). Untuk mengetahui tanda-tanda di balik penciptaan bumi tersebut, seorang pelajar muslim harus tetap belajar dan mencari ilmu pengetahuan.

Tugas yang kedua adalah belajar dan memahami Islam (QS .3:18, 35:28, 58:11). Sebagai konsekuensi kita seorang muslim kita harus memelajari apa itu Islam dan apa saja yang dikandungnya, yaitu dengan mempelajari Al Qur’an dan Sunnah Rasul. Hal tersebut sangat penting, karena Islam memandang bahwa umat Islam akan mengalami kemajuan dan kesuksesan jika umatnya merujuk Al Qur’an dan Sunnah Rosul dalam setiap tingkah laku di segala aspek kehidupan.

Tugas berikutnya adalah mengimani segenap ajaran Islam, baik yang termasuk dalam hal aqidah, ibadah, syariah, atau muamalah sebagai konsekuensi sebagai seorang muslim yang terpelajar. Dalam mengimani Islam, kita dituntut untuk tidak hanya paham Islam saja, melainkan juga diyakini dan diimplementasikan dalam kehidupan.

Tugas yang keempat yaitu mengamalkan dan menda’wahkan Islam sebagai konsekuensi dari keimanan seorang muslim yang terpelajar. Hassan Al-Banna pernah berkata, “Nahnu Du’at Qabla Kulli syai’in”. Kita ini adalah pendakwah sebelum segala sesuatunya. Maksudnya adalah, semua pemahaman Islam yang kita miliki tidak cukup hanya untuk diri kita pribadi saja. Sebisa mungkin kita haru mengajarkan atau menda’wahkan ilmu yang kita miliki ke orang-orang sekitar kita, dengan harapan orang-orang di sekitar kita akan berubah dan juga memahami Islam secara benar.

Oleh karena itu, peran pelajar sebagai aktivis dakwah sangat urgent di era reformasi ini. Selain karena posisi pelajar yang strategis, keunggulan-keunggulan fisik dan emosional, serta keefektifan dakwah sebaya yang dijalankan. Di sini, penulis tambahkan perkataan dari Ahmad Syauqi, “Eksistensi sebuah bangsa jika akhlak melekat pada mereka. Jika akhlaknya lenyap, mereka pun tiada”. Perkataan Ahmad Syauqi ini dapat diterima dan menunjukkan bahwa moral bangsa harus diperbaiki, dan yang harus memerbaiki moral tersebut adalah pelajar. Jika pelajar telah menunjukkan kualitasnya, pintu gerbang kebangkitan bangsa ini akan ada di depan mata, Insya Allah.

G. Mencermati Fakta, Menyusun Agenda: Sebuah Kesimpulan

Pelajar di era reformasi memang menghadapi sebuah dilema dalam berinteraksi di masyarakat. Di satu sisi, pelajar dituntut hanya untuk menuntut ilmu di sekolah. Di sisi lain, pelajar juga dituntut untuk belajar bermasyarakat sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat. Benturan ini mengakibatkan pelajar di era reformasi sekarang ini mengalami sedikit loss identity, sehingga berimplikasi pada ketidakmunculan peranan pelajar itu sendiri, baik dalam konteks sebagai seorang penuntut ilmu atau dalam konteks sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini jelas merupakan kemunduran, mengingat dulu para pelajar juga ambil bagian dari masyarakat.

Padahal, pelajar memiliki keunggulan-keunggulan. Pertama, semangat yang masih berkobar-kobar. Kedua, pikiran yang kritis dan idealis. Keunggulan-keunggulan ini jika mampu dioptimalkan akan mampu memberi hasil yang maksimal, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.

Berdasarkan uraian-uraian dia atas, dapat kita simpulkan bahwa secara normatif peran-peran pelajar yang diharapkan antara lain :

Secara intelektual, pelajar harus mampu memberi kontribusi nyata dalam pemikiran-pemikirannya kepada masyarakat. Pembelajaran dan pendidikan yang diterima di bangku sekolah tidak hanya disimpan, tapi juga digunakan dalam realitas sosial,

Dalam kapasitasnya sebagai agent of social change, pelajar juga diharapkan berkontribusi sesuai dengan kemampuannya, dengan cara kritis terhadap perkembangan zaman dan aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dari bangku sekolah, pelajar diharapkan mampu mengkaji berbagai problematika dalam dialektika pemikiran yang sederhana, dan yang terpenting mampu diimplementasikan dalam masyarakat,

Dakwah amar ma’ruf nahi munkar tidak mustahil dilakukan pelajar, karena pelajar memiliki kapabilitas lebih untuk hal tersebut. Cara-cara dakwah harus menghindari konflik dan memberi manfaat bagi lingkungannya.

H. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, penulis memberi rekomendasi sebagai berikut :

Pengajaran di sekolah sebaiknya tidak hanya membuka cakrawala pengetahuan pelajar, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan sayapnya di masyarakat.

Daya kritis dan idealisme pelajar harus dipupuk sejak di bangku sekolah. Pemikiran kritis ini dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah, baik dalam kerangka formal ataupun informal.

Ada pendidikan untuk intelectual counter bagi pelajar dalam menyikapi realitas sosial di masyarakat, agar pelajar mampu menganalisis problem tersebut dalam kerangka berpikir yang ilmiah, tidak sekedar menonjolkan idealisme belaka.

Pelajar sebaiknya aktif di kegiatan-kegiatan sosial ekstrasekolah atau intrasekolah, dengan catatan harus ada penyeimbangan waktu antara belajar dan bersosialisasi.

Praktik-praktik ‘pencucian otak’ atau brainwashing yang dilakukan oleh guru-guru atau elemen masyarakat luar sebisa mungkin dihindari. Yang harus dilakukan oleh pelajar adalah mengkaji berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Guru dan orang-orang lain hanyalah sebagai pembina dan pembimbing pelajar agar pelajar mampu mengoptimalkan potensi mereka dan tidak keluar dari koridor yang umum berlaku.

Peran pelajar dalam dakwah harus sinergis dengan situasi dan kondisi di sekolah dan isi dakwah harus relevan dengan kebutuhan pelajar itu sendiri.

Pelajar sebaiknya memberi teladan berupa tingkah laku mereka di sekolah dalam berdakwah, agar kuantitas objek dakwah menjadi lebih banyak dan substansi dakwah dapat tersampaikan dengan baik.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahnya, Madinah : Khadim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fahd.

Al-Banna, Hasan, 1998. Risalah Pergerakan. Solo : Intermedia.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. Problematikan Remaja dan Solusinya dalam Islam (pent. Abu Naoval). Solo:At-Tibyan.

Amin, Shadiq, 2006. Mencari Format Gerakan Dakwah Ideal (Pent. Syarif Ridwan). Jakarta : Al-I’tishom Cahaya Umat.

Azizah, Abu Azmi, 2005. Berpikir Cerdas Berbasis Al-Qur’an : Membentuk Cendekiawan yang Tak Salah Jalan. Solo : Bina Insani Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Mu’in, Idianto, 2004, Sosiologi SMA Kelas X. Jakarta : Erlangga.

________________, Sosiologi SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga.

Nashih Ulwan, Abdullah, 1985. Pesan untuk Pemuda Islam (pent. Jamaluddin Sais). Jakarta : Gema Insani Press.

Widiyantoro, Nugroho, 2003. Panduan Dakwah Sekolah : Kerja Keras untuk Perubahan Besar. Bandung : Syaamil Cipta Media.

Mardhatillah, Ahmad Rizky, 2006. Mempersoalkan (Kembali) Transparansi Sekolah. Artikel dimuat di Radar Banjarmasin, 11 Oktober 2006.

______________________, 2006. Bangkitlah Gerakan Pelajar. Artikel dimuat di Kalimantan Post, 15 November 2006.

______________________, 2007. Revitalisasi Gerakan Pelajar. Artikel dimuat di Banjarmasin Post, 15 Januari 2007.

______________________, 2007. Gerakan Tajdid Membangun Peradaban. Artikel dimuat di Radar Banjarmasin, 17 Februari 2007.

______________________, 2007. Pelajar dan Idealisme. Artikel dimuat di Kalimantan Post, 12 April 2007.

______________________, 2007. Membangun Pemikiran Kritis Pelajar. Artikel dimuat di Mata Banua, 30 April 2007.

______________________, 2007. Nasib Reformasi di Tangan Pelajar. Artikel dimuat di Banjarmasin Post, 12 Mei 2007.

______________________, 2007. Membangun Moral Generasi Muda : Tanamkan Tauhid Kepada Mereka. Dimuat di Banjarmasin Post, 10 Januari 2007

______________________, 2007. Idealisme Pelajar di Persimpangan Jalan. Dimuat di Radar Banjarmasin, 1 April 2007.

Syamsuri, 2004. Pendidikan Agama Islam SMA Jilid 2 Untuk Kelas XI. Jakarta : Erlangga.

Saksi, Minggu Kedua April 2004.

http://www.bem.ui.ac.id/

http://www.pii-mesir.org/.

www.freewebs.com/komuneppj/index.htm

http://liqo.wordpress.com/

http://semanggipeduli.com/pahlawan

Gerakan Tajdid Membangun Peradaban

Sebuah Perspektif Menyelamatkan Ummat


“Kita akan berdiri di hadapan gelombang tirani kezaliman yang berasal dari dunia materi hingga ia lenyap dari bumi yang kita pijak, agar kaum kita terbebas dari petakanya”.

(Asy-Syahid Hassan Al-Banna)

Secara etimologi, Tajdid berasal dari bahasa Arab, yang berarti pembaharuan. Konsep Tajdid dalam sejarahnya pertama kali dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia. Gerakan Tajdid yang dibawa oleh Syekh Ibnu Abdul Wahab di Dariyah ini pada perkembangannya dikenal dengan Wahabi. Selanjutnya, muncul konsep Tajdid yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani di Mesir. Gerakan ini memfokuskan diri untuk menyuarakan perlunya revitalisasi pemahaman Islam yang pada waktu tersebut kurang memberi perhatian pada urusan dunia, sehingga menumbuhsuburkan praktik-praktik imperialisme yang dibawa oleh bangsa Barat. Selain itu, gerakan yang dibawa oleh Syekh Al-Afghani juga menyuarakan semangat anti-penjajahan yang pada waktu tersebut banyak terjadi di dunia Islam.

Gerakan yang dibawa oleh Syekh Ibnu Abdul Wahab dan Al-Afghani ini memberikan dampak positif pada pergerakan-pergerakan Islam. Di Mesir sendiri, pada tahun 1929 Hassan Al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin yang berorientasi pada dakwah secara syumuliah (komprehensif) dan pembinaan pemuda muslim. Di India, Muncul Jami’atul Islam yang dicetuskan oleh Abul A’la al-Maududi. Sementara itu, di Libya muncul gerakan As-Sanusiyah yang berorientasi tasawuf, namun juga memberikan andil pada pergerakan anti-imperialisme asing. Terakhir, di Indonesia sendiri pada tahun 1912 berdiri persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, Persatuan Islam yang didirikan oleh ulama-ulama pembaharu di Jawa Barat, dan Al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkaty As-Sudani yang merepresentasikan masyarakat keturunan Arab di Indonesia.

Gerakan-gerakan pembaharuan ini memiliki interpretasi pemahaman Islam yang bervariasi, akan tetapi mengakar pada konsep yang sama : Ketauhidan yang benar. Gerakan-gerakan ini pada umumnya berprinsip, pada persoalan akidah semuanya harus bersatu dengan pemahaman yang sama. Akan tetapi, mereka memiliki pola orientasi pergerakan yang berbeda namun tetap berjalan pada koridor yang ditetapkan dalam Islam.

Pergerakan Muhammadiyah, misalnya, sejak pertama kali didirikan pada tahun 1912 selalu menekankan pentingnya pembaharuan Islam. Pembaharuan dalam konteks ini tidak diartikan sebagai tindakan merombak pemahaman keagamaan yang berlaku atau mengubah hukum yang telah ditetapkan. Tajdid dalam perspektif kemuhammadiyahan berarti kembali kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. Dengan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits, umat Islam akan memiliki sumber kekuatan moral yang diharapkan dapat mereformasi kehidupan yang morat-marit akibat krisis berkepanjangan.

Menurut Haedar Nashir (2006), domain tajdid yang dilakukan mengimplikasikan adanya pemahaman yang luas dan mendalam terhadap Islam sehingga gerakan tajdid yang dilakukan dapat masuk ke ruang publik. Di sini, lanjut Haedar, diperlukan perangkat-perangkat konseptual, epistemologi, dan metodologi yang lengkap agar pemurnian Islam yang dikehendaki dari gerakan tajdid tersebut dapat berlangsung secara komprehensif, bukan secara parsial atau setengah-setengah.

Hal yang terlebih dahulu harus kita lakukan untuk mengimplikasikan Tajdid yang benar adalah dengan meluruskan fondasi keimanan, Yaitu Tauhid. Sebagaimana yang umum diketahui, unsur tauhid tercantum dalam kalimat Syahadat, yaitu “Asyhadu An Laa Ilaaha Illallah”, Tiada Tuhan Selain Allah. Kesaksian ini harus terlebih dulu diluruskan serta dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan nyata di kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif kemuhammadiyahan, tauhid yang benar tidak cukup hanya dilakukan dengan membenarkan bahwa Allah itu Maha Esa. Diperlukan adanya implementasi atas kesaksian tersebut dalam realitas empiris, sebagai bukti bahwa Tauhid kita benar. Selain itu, perilaku kita juga harus sesuai dengan tauhid kita. Jangan sampai dalam perbuatan sehari-hari ternyata ada perilaku yang menjerumuskan kepada perbuatan menyekutukan Allah.

Dalam pandangan KH. Ahmad Dahlan, ada tiga hal yang harus dijauhi oleh umat Islam dalam upaya mengimplementasikan tauhid tersebut. Mereka antara lain Syirik (Menyekutukan Allah), Takhayul (kepercayaan magis tradisional), Bid’ah (mengada-ada dalam permasalahan agama), dan Khurafat (kepercayaan akan benda-benda syirik) yang selanjutnya dikenal dengan istilah TBC.

Salah satu perilaku yang dapat menjerumuskan diri kepada kesyirikan ialah perilaku meminta bantuan kepada dukun. Dalam sebuah hadits shahih Rasulullah mengatakan bahwa jika seorang muslim pergi ke dukun, salatnya tak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, perbuatan ini juga mengisyaratkan bahwa kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Dalam kacamata agama, hal tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan syirik.

Perbuatan lain yang juga dapat menjerumuskan kepada kesyirikan adalah percaya kepada ramalan nasib, kesialan, atau hal-hal yang sejenis. Hal ini dilarang dalam agama, karena akidah Islam dengan tegas menyatakan bahwa hanya kepada Allah-lah kita berserah diri dan memohon pertolongan. Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa tidak ada thiyarah (percaya kepada ramalan-ramalan) dan hammah (suara burung yang mengabarkan suatu nasib tertentu). Bahkan, mengundi nasib dengan anak panah secara tegas dihukumi haram oleh Al-Qur’an.

Selain tauhid yang berkaitan dengan pengesaan Allah dan manifestasinya (tauhid akidah), juga ada konsep Tauhid Sosial yang menurut Amien Rais (1997) merupakan dimensi sosial dari Tauhid Akidah. Dalam pandangan Akhmad Muzakki (2004), konsep Tauhid Sosial ini dimaksudkan oleh Amien Rais agar tauhid akidah yang telah terintegrasi ke dalam pola pikir umat Islam dapat dipraktikkan dalam realitas sosial secara konsisten.

Dalam kacamata Amien Rais, ada lima dimensi Tauhid Sosial. Pertama, keyakinan terhadap keesaan Allah (Unity of Godhead); Kedua, keyakinan atas penciptaan dari Sang Pencipta (Unity of Creation); Ketiga, keyakinan atas dasar-dasar kemanusiaan (Unity of Mankind); Keempat, keyakinan atas adanya pedoman hidup yang mengatur manusia (Unity of Guidance); Kelima, keyakinan atas tujuan hidup manusia sebagai umat muslim (Unity of The Purpose of Life).

Melalui Tauhid Sosial tersebut, umat Islam dituntut untuk mempraktikkan nilai-nilai Tauhid akidah ke dalam realitas sosial secara benar. Dalam terminologi Amien Rais, seorang muslim tidak cukup hanya menjalankan tauhid dengan menjauhi Takhayul, Bid’ah, dan Khurafat, tetapi juga harus peka terhadap urusan kemanusiaan. Selain itu, seorang muslim juga dituntut untuk menerapkan fungsi keadilan, karena kepekaan terhadap hak-hak kemanusiaan mengharuskan adanya perilaku adil kepada Allah, sesama manusia, maupun kepada lingkungan sekitar.

Adapun Nurcholish Madjid merumuskan dua dimensi dari tauhid, yaitu self-liberation dan social liberation. Istilah pertama berarti pembebasan diri dari hawa nafsu yang menolak kebenaran karena kesombongan diri. Istilah kedua bermakna pembebasan masyarakat dari segala bentuk thaghut atau kekuasaan sewenang-wenang, tirani, dan zalim

Jika konsep-konsep tauhid tersebut telah dapat diintegrasikan dalam aktivitas kenegaraan, perilaku-perilaku penyelenggara negara dapat lebih terkontrol. Implikasinya, perbuatan korupsi yang merugikan negara dapat direduksi, sehingga perekonomian negara pun dapat diperbaiki.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memersiapkan bangsa ini untuk mereformasi diri dengan Tajdid demi kebangkitan Islam yang diharapkan. Yakinlah, bahwa Allah telah menurunkan Islam secara kaffah atau Par Excellence. Hanya saja, ke-kaffah-an Islam tersebut harus selalu direvitalisasi, agar umat Islam tidak tersesat ke arah yang salah. Dengan tajdid yang benar, Insya Allah gerbang kebangkitan umat akan segera kita temui.